Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia, mencakup latar belakang, tujuan, dan perkembangannya sejak dahulu hingga saat ini. Dokumen juga menyinggung tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini seperti melemahnya nasionalisme dan semangat gotong royong.

1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
(PPKn)
Dosen
LISTIYONO SANTOSO, S.S. M.Hum

2. + 5000 km
Indonesia, 225 Juta penduduk, > 500 grup etnik, 17.000
pulau, keanekaragaman budaya, kekayaan alami

3. JATI DIRI BERWAWASAN KEBANGSAAN
SEBAGAI PEMERSATU BANGSA INDONESIA
P.Miangas
P.Rote
Sabang
Merauke

4. TANTANGAN KEHIDUPAN
KEBANGSAANINDONESIA SAAT INI
• . Bahaya manusia
Indonesia menjadi
manusia
“marginal dan
individualis”
Globalisasi dengan
modernisasi di segala
bidang berimplikasi
pada melemahnya
kehidupan
kebangsaan kita
Menipisnya
nasionalisme, lunturnya
semangat gotong-
royong, menguatnya
ikatan2 primordial,
merajalelanya tindakan2
kekerasan dll

5. .
.
NO ASPEK YANG DIBANDINGKAN PERINGKAT
1 Buta huruf usia > 15 tahun 44 dari 49
2 Literasi Membaca 39 dari 41
3 Kemampuan berkomunikasi 49 dari 49
4 KKN dan Praktik Tak Etis 49 dari 49
5 Pengangguran generasi muda 48 dari 49
6 Daya tarik terhadap Iptek 34 dari 49
7 Pengembangan teknologi dan aplikasi 46 dari 49
8 Kemampuan alih teknologi 49 dari 49
9 Implementasi Tekno-informasi 47 dari 49
10 Literasi IPA 38 dari 42
11 Riset Dasar 45 dari 49
12 Indeks berkompetisi 59 dari 60

6. Akibat dari the existing situation
AKIBATNYA:
DATA TIDAK AKURAT, KEBIJAKAN TIDAK TEPAT, TIDAK
RELEVAN, DLL

7. PENGANTAR PPKN
Latar Belakang
• Hadirnya era (paradoks) GLOBALISASI;
1. Dunia tanpa batas
2. Menguat dan melemahnya identitas
kebangsaan
• Krisis Kebangsaan dan identitas nasional
• Kebanggaan sebagai warga negara
Indonesia

8. DASAR PEMIKIRAN & LANDASAN
MOTIVASI & SEMANGAT JUANG
RAKYAT INDONESIA SCR SPONTAN
MEMBELA NEG.PROKLAMASI
17 - 8 1945
UUD-45 BAB XII PSL.30
HAK & KEWAJIBAN WN. IKUT
SERTA DLM USAHA PEMBELAAN
NEGARA
PERANG KEMERDEKAAN
(1945-19 49)
UU N0.22 TH 1961
PERTI
UU N0.22 TH 1961
PERTI
UUDS 1950
UUD 1945
(5/7-1945)
SIS.HAN.RA
WALA P.3.R
(SD,SLP,SLA)
LPKS LKD WALAWA (1968-1973)
UU.NO.20
TH.1982
DIK.PACAD
LIN.DIKTI
DIK KEWIRAAN
(MULAI 73/74)
DIK KEWIRAAN DIK
KEWARGANEGARAAN
PPBN
LPKS
DIK KEWARGANEGARAAN
HUB.WN DG NEG PPBN DIK.WAR

9. SKB MENDIKBUD
& MENHANKAM
TH. 1973
UU NO.20
TH.1982
KEP.DIKTI
TH.1993
UU NO.20
TH.1989
KEP.MENDIKBU
D TH.1994
KEP. DIRJEN DIKTI
TH. 2000
• DIKWIR
BERSIFAT INTRA
KURIKULUM
•DISELENGGARAK
AN SEBELUM
TEMPUH UJIAN
SARJANA MUDA
• DIKWIR
ADALAH PPBN
THP LANJUT PD
TK. DIKTI,
BAGIAN TDK
TERPISAHKAN
DARI
PENYELENGGA
RAAN
SISDIKNAS
•WAJIB DIIKUTI
SELURUH
MAHASISWA
•DIKWIR
TERMASUK DLM
KURIKULUM
MKDU
BERSAMA-
SAMA DLM
-DIK AGAMA
-DIK PANCASILA
-ISD
-IAD
-ABD
SIFATNYA
WAJIB
•DIKWIR BAG.
DIKWAR
•TERMASUK ISI
KURIKULUM
•PD SETIAP
JENIS, JALUR &
JENJANG
PENDIDIKAN
•DIKWAR MROK
MKU BERSAMA-
SAMA DGN DIK
PANCASILA
•MRPK
KURIKULUM
NAS, WAJIB
DIIKUTI
SELURUH
MAHASISWA
•M.K DIKWAR
SERTA PPBN
MERUPAKAN
SALAH SATU
KOMPONENTDK
DPT DIPISAHKAN
DR KELOMPOK MK.
PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN DLM
SUSUNAN
KURIKULUM INTI
PERTI
•M.K DITAWARKAN
ADALAH
MT.KULIAH WAJIB
DIAMBIL OLEH
SERIAP
MAHASISWA PD
PERTI. UTK
PROGRAM
DIP/POLITEKNIK &
PROGRAM
SARJANA

10. KEP.MENDIKBUD NO.056/U/1994
KURIKULUM INTI KURIKULUM LOKAL
•BERLAKU SECARA NASIONAL
•HARUS DICAKUP DLM STATUS PROG. STUDI
PROGRAM SARJANA TERDIRI ATAS:
-MATA KULIAH UMUM (MKDU)
-MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN (MKDK)
-MATA KULIAH KEAHLIAN (MKK)
KURIKULUM INTI
WAJIB  (MKDU)
(1). DIK. PANCASILA
(2). DIK. AGAMA
(3). DIK KEWIRAAN/KEWARGANEGARAAN
DITETAPKAN OLEH MASING2
PERTI
MERUPAKAN CIRI KHAS PERTI YBS.
•KURIKULUM LOKAL
LOKAL  (MKU)
(1). BHS. INDONESIA
(2). BHS. INGGRIS
(3). OLAHRAGA
(4). IBD
(5). IAD
(6). FILSAFAT ILMU

11. KEP.MENDIKNAS NO.232/U/2000
KURIKULUM INTI
•BERLAKU SECARA NASIONAL
•HARUS DICAKUP DLM STATUS PROG. STUDI
TERDIRI ATAS:
(1). KELOMPOK MPK
(2). KELOMPOK MKK
(3). KELOMPOK MKB
(4). KELOMPOK MPB
(5). KELOMPOK MBB
POK-MPK PD KUR MPK YG WAJIB DIBERIKAN
DLM KURIKULUM SETIAP PROG. TERDIRI DARI :
(1). DIK. PANCASILA
(2). DIK. AGAMA
(3). DIK KEWIRAAN/KEWARGANEGARAAN
KURIKULUM INSTITUSIONAL
BAGIAN DARI KURIKULUM DIKTI
TERDIRI ATS TAMBAHAN DARI
KELOMPOK ILMU DLM KURIKULUM
INTI YG DISUSUN DNG
MEMPERHATIKAN
KEADAAN&KEBUTUHAN SERTA CIRI
KHAS PERTI YBS.
POK – MPK 
SCR INSTRUKSUAL TERMASUK :
(1). BHS. INDONESIA
(2). BHS. INGGRIS
(3). FILSAFAT ILMU
(4). IBD
(5). IAD

12. UU NO.20 - 1982 UU NO.2 - 1989
PPBN DIK WIR DIK KEWARGANEGARAAN
DIK DASAR BELA NEG. GUNA
MENUMBUHKAN KECINTAAN PD. TANAH
AIR
KESADARAN BERBANGSA&BERNEG.
INDONESIA, KEYAKINAN PANCASILA SBG
IDEOLOGI NEG, KERELAAN BERKORBAN
UTK NEG. SERTA MEMBERIKAN
KEMAMPUAN AWAL BELA NEG.
FUNGSI HANKAM NEGARA
* MEMELIHARA & TINGKAT TANNAS DNG
TANAM SERTA PUPUK KECINTAAN PD
TANAH AIR, KESADARAN
BERBANGSA&BERNEGARA INDONESIA,
MENGHAYATI&MENGAMALKAN
PANCASILA&UUD 1945, SHG MEMILIKI
SIKAP MENTAL YG MEYAKINI HAK &
KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB
SBG WN. YG RELA BERKORBAN UTK
MEMBELA BGS&NEG SERTA
KEPENTINGANNYA.
MERUPAKAN USAHA UTK MEMBEKALI PESERTA DIK DNG
PENGET.&KEMAMPUAN DSR. BERKENAAN DGN
HUB.ANTARA WN.DGN NEG SERTA PPBN AGAR MENJADI
WN.YG DPT DIANDALKAN OLEH BANGSA&NEGARA.
SKEP DIRJEN DIKTI No.267 THN 2000
TUJUAN DIK KEWARGANEGARAAN
*DPT PAHAM&MAMPU MELAKS.HAK&KEWAJIBAN SCR
RUTIN,JUJUR,&DEKRATIS SERTA IKLAS SBG WN WN.RI YG
BERTANGGUNG JAWAB
*MENGUASAI PENGET.&PAHAM TTG BERAGAM MASALAH
DSR KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA&BERNEG. YG HENDAK DIATASI DENGAN
PENERAPAN PEMIKIRAN YG BERLANDASKAN PANCASILA,
WASANTARA&TANNAS SCR KRITIS&BERTANGGUNG
JAWAB.
*PUPUK SIKAP&PERILAKU YG SESUAI DNG NILAIS
KEJUANGAN SERTA PATRIOTISME YG CINTA TANAH AIR,
RELA BERKORBAN BG NUSA & BANGSA.

13. ERA MENGISI KEMERDEKAAN
PD AWAL ISI KEMERDEKAAN TIMBUL BBG MASALAH
• TIMBUL PERGANTIAN KABINET SEBANYAK 27 X
• BBG PEMBERONTAKAN DI/TII, APRA, RMS, ANDI AZIZ, KAHAR MUZAKAR,
PRRII/PERMESTA, DLL.
• BBG PENYIMPANGAN DLM GAR NEG SHG TIMBUL DEKRIT PRESIDEN 5
JULI 1959 UNTUK KEMBALI KPD UUD 1945.
• PENYIMPANGAN YG MENDASAR MERUBAH IDEOLOGI PANCASILA DGN
IDEOLOGI KOMUNIS DGN MELETUSNYA G-30 S/PKI & DPT DITUMPAS
BERKAT PERJUANGAN ABRI BERSAMA RAKYAT, LAHIR ORBA
• ORBA, KEMBALI KPD TATANAN DUP YG BARU LAK PANCASILA SCR MURNI
& KONSEKUEN, SELAMA ORBA PEMBANGUNAN JALAN LANCAR, TINGKAT
DUP RAKYAT PERKAPITA NAIK, TTP GARNEG & RAKYAT KURANG
BERMENTAL BAIK, SHG TIMBUL KKN DLM SKALA BESAR, AKIBAT KRISIS
UANG, EK, MONETR & AKHIRNYA KRISIS KEPERCAYAAN DGN DITANDAI
TURUNNYA KEPEMIMPINAN NAS. KONDISI TSB MENJADI PEMICU
TERJADINYA KERAWANAN SOSIAL AKIBAT KESENJANGAN SOSIAL, SHG
TERJADIGEJOLAK SOSIAL.
• REFORMASI PD HAKEKATNYA REFORMASI ADALAH PERUBAHAN YG
TERATUR, TERENCANA, TERARAH & TAK RUBAH/TUMBANGAN SESUATU
YG SIFATNYA MENDASAR, TTP SCR AKTUAL SUDAH KEBABLASAN SHG
TERJADI KRISIS MULTIDIMENSIONAL YG PD INTINYA KRISIS MORAL BS.

14. NILAI-NILAI JUANG YG TERKANDUNG DALAM ISI
KEMERDEKAAN
1. MENCERDASKAN BANGSA
2. MENGENTASKAN KEMISKINAN
3. PERANGI KETERBELAKANGAN
4. KUASAI IPTEK
5. KEMANDIRIAN
6. DAYA SAING/KOMPETITIF
7. BERPIKIR SCR OBYEKTIF RASIONAL
8. CINTA TANAH AIR
9. PERSATUAN & KESATUAN
YG LANDASI NI2 JUANG BS, PANCASILA, UUD'45, WASANTARA,
TANNAS, GBHN, UU & TAP MPR, SHG BANGSA INDONESIA
SEMANGAT & TEKAD UNTUK
KELUAR DARI KRISIS MULTIDIMENSIONAL
BERJUANG SEC NON-FISIK
SSI BID TUGAS PROFESI
MASING2

15. KONDISI AKTUAL SAAT INI
ERA ORBA 32
THN
BAWA DAMPAK KERAWANAN SOSIAL YG
TINGSI, KRNG
TAK PERHATIKAN : 1. KESEIMBANGAN BANGWIL, AKIBATKAN KESENJANGAN
SOSIAL ANTAR WIL
2. PROSES DEMOKRASI, YAITU BERKEMBANGNYA
PRIMORDIALISME YG AKIBATNYA TERSUMBAT ARUS
KOMUNIKASI SHG PROSES DEMOKRASI TiDAK JALAN
3. PROSES BIROKRASI, YAITU BIROKRASI DLM SISTEM
PEMERINTAHAN TERLALU PANJANG, SHG TIMBULKAN
PRAKTEK KKN, YG TIMBULKAN GEJOLAK SOSIAL &
TERJADI KESENJANGAN SOSIAL. DLM DUPNAS.
AKIBAT
KRISIS
KRISIS
KEUANGAN
EKONOMl
MONETER
AKHIR
TERJADI
KRISIS
KEPERCAYAAN
ATAS DESAKAN MASYARAKAT YG
DISPONSORI PARA MAHASISWA
AKIBATKAN PRES SOEHARTO LENGSER
DARI PRES & DIGANTI OLEH WAPRES
B.J HABIBIE
PEMERINTAHAN PRES BJ. HABIBIE MRPK
LANJUTAN PEMERINTAHAN SOEHARTO
HAL YG MENDASAR
ADALAH LEPASNYA
TIM-TIM DR NKRI

16. KONDISI AKTUAL SAAT INI
ERA REFORMASI SELAMA reformasi DLM LAK RODA PEMERINTAHAN SCR AKTUAL
BELUM DPT LAK AGENDA REFORMASI, HAL INI TERBUKTI BELUM
TERTANGGULANGI KRISIS YG ADA SAAT INI.
ADA
2 PENDAPAT
1. KONDISI KRISiS SAAT INI AKIBAT ORBA SELAMA 32 THN KRN SUDAH MFNGAKAR BUDAYA KKN
DARI BIROKRAT/PENGUASA
2. GUS DUR BELUM SEPENUHNYA LAK AGENDA REFORMASI KHUSUSNYA PEMBERANTASAN
KKN & GAKKUM, PEMULIHAN EKONOMI & DITAMBAH KASUS BULOG & KASUS BRUNEI
KONDISI TSB DITANGGAPI OLEH WAKIL RAKYAT DI DPR DGN DIKELUARKAN
MEMORANDUM I & II DAN SI MPR 1 AGUSTUS 2001
KONDISI AKTUAL SAAT INI
ADALAH KONDISI
KRISIS MULTIDIMENSIAL
DLM DUPNAS. YG LIPUTI
ASPEK IPOLEKSOSBUD
HANKAM
•ASPEK IDEOLOGI  KURANGNYA PENGHAYATAN &
PENGAMALAN PANCASILA AKIBATNYA KRISIS MORAL BANGSA
•ASPEK POL  PERSETERUAN ANTAR ELIT POL YANG PANJANG
AKIBATKAN KRISIS JAK POL NAS KRN TAK ADA ETIKA, BUDAYA,
KOMUNIKASI&KOMPROMI POL. SHG BERPENGARUH THDP JAK
EK, SOSBUD & HANKAM
•ASPEK EK  JAK POL TAK JELAS, AKIBATKAN KRISIS EK YG
SENGSARAKAN RAKYAT
•ASPEK SOSBUD  PERMUSUHAN ANTAR SUKU BERKEMBANG,
ANTAR AGAMA, AKBATKAN KRISIS SOSBUD
•ASPEK HANKAM  KURANGNYA RASA AMAN DI KALANGAN
MASYARAKAT, AKIBAT BELUM TERIMANYA KEWENANGAN YANG
JELAS ANTARA POLRI & TNI

17. PARADIGMA P-PKn SAAT INI
• UU NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 37 (2) menyebutkan
bahwa pendidikan tinggi wajib memuat: 1)
Pendidikan Agama, 2) Pendidikan
Kewarganegaraan, dan 3) Bahasa (revisi UU No
2/1989)
• Era Reformasi: dari ‘otoritarian’ (Pendidikan
Kewiraan) ke demokratisasi (Pendidikan
Kewarganegaraan). Alasannya: 1) pola
pembelajaran bersifat indoktrinatif dan monolitik,
2) muatan materinya sarat kepentingan ideologi
rezim

18. Perkembangan Pendidikan Demokrasi
di Indonesia
• Civics (1957-1962)
• Pendidikan Kemasyarakatan (1964): sejarah
dan ilmu bumi
• Pendidikan Kewargaan Negara (1968-1969)
• Pendidikan Civics dan Hukum (1973)
• Pendidikan Moral Pancasila (1970-1984)
• Filsafat Pancasila (1970-sekarang)
• PPKn (1994)
• Pendidikan Kewiraan (1989-1990an)
• Pendidikan Kewargaan (2000-2003)
• Pancasila dan PKn (2003-sekarang)

19. PANCASILA DAN PKn ERA REFORMASI
• Menciptakan DEMOKRASI
• GOOD GOVERNANCE
• Negara Hukum Dan Masyarakat Sipil
Yang Kuat

20. ISTILAH DAN DEFINISI
• CIVICS
• CIVICS EDUCATION
• CITIZENSHIP
• CITIZENSHIP EDUCATION

21. ISTILAH DAN DEFINISI
• Henry Randall Waite dalam The Citizen and
Civics merumuskan bahwa CIVICS adalah the
science of Citizenship, the relation of man, the
individual, to man in organized colletions, the
individual in his relation to the state
• Civics adalah ilmu kewarganegaraan yang
membicaran hubungan manusia dengan (a)
manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi,
(b) individu-individu dengan negara

22. • Civic Education (pendidikan kewargaan) secara
substantif; 1) mendidik generasi muda menjadi
warga negara yang cerdas dan sadar akan hak
dan kewajibannya, 2) membangun kesiapan
warga negara sebagai warga dunia (global
society)
• Civic Education adalah pendidikan yang
mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja
demokrasi dan lembaga-lembaganya,
pemahaman tentang rule of law, HAM,
partisipasi demokrasi, pengembangan budaya
demokrasi dan perdamaian.

23. KOMPETENSI DASAR
Kompetensi Mata Kuliah ini:
1. Kecakapan dan kemampuan penguasaan
pengetahuan kewargaan (civic knowledge),
2. Kecakapan dan kemampuan sikap kewargaan
(civic dispositions); pengakuan kesetaraan,
toleransi, kebersamaan, keberagaman, dsb.
3. Kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan
ketrampilan kewargaan (civic skills); seperti
partisipasi publik, kemampuan melakukan
kontrol atas kekuasaan.

24. TUJUAN PERKULIAHAN
1. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan
bertanggungjawab dalam kehidupan politik; baik lokal,
nasional dan global.
2. Menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu
menjaga persatuan dan integritas bangsa guna
mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera dan
demokratis;
3. Menghasilkan mahasiswa yang beprikir komprehensif,
analitis dan kritis.
4. Mengembangkan kultur demokrasi;kebebasan,
persamaan, toleransi, dsb.
5. Membentuk mahasiswa menjadi good and responsible
citizen

25. Ruang lingkup Materi

26. No Tanggal Pokok Bahasan/Materi
1 Ruang Lingkup P-PKn
2 Filsafat Pancasila (1)
3 Filsafat Pancasila (2)
4 Identitas Nasional
5 HAK dan Kewajiban Warga Negara
6 HAM dan Rule of Law (1)
7 HAM dan Rule of Law (2)
8 UTS
9 UTS
10 Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
11 Geopolitik Indonesia
12 Geostrategi Indonesia (1)
13 Geostrategi Indonesia (2)
14 Wawasan Nusantara
15 Negara Indonesia dan Pancasila
16 Pekan Tidak tenang
17 UAS
18

27. PARADIGMA PENDIDIKAN PPKn
• Paradigma FEODALISTIK
1) mahasiswa objek;
2) monolitik;
3) doktriner;
4) sentralistik dan antidialog.
• Paradigma HUMANISTIK
1) mahasiswa subjek: memiliki potensi dan
karakteristik;
2) dialogis;
3) Orientasi pembelajaran menekankan learning
to know, learning to be, learning to do dan
learning to live together

28. URGENSI PPKn
• Lahirnya ERA DEMOKRATISASI;
• Proses transisi demokrasi Indonesia yang
melalui: 1) reformasi konstitusional, 2)
reformasi kelembagaan, dan 3)
pengembangan kultur dan budaya politik
• Kemunculan ideologi transnasional;
• Krisis kebangsaan sebagai akibat dari
krisis kepemimpinan

29. • Apa pentingnya belajar PPKN
• Mengapa konstitusi harus diamandemen;
• Makna Identitas; dan sumber2 identitas
nasional:
• Demokrasi:nilai-nilai
perjuangkan;indikator;
• Pancasila dihubungkan dengan ideologi
bangsa lain,