Sinergi Kebijakan Publik Nasional dan Daerah
•Download as PPTX, PDF•
1 like•772 views
Dokumen tersebut membahas tentang sinergi kebijakan publik nasional dan daerah di Indonesia. Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi hingga perubahan atau pencabutan kebijakan. Dokumen ini juga membahas tentang peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia.
Recommended
More Related Content
Similar to Sinergi Kebijakan Publik Nasional dan Daerah
Similar to Sinergi Kebijakan Publik Nasional dan Daerah (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Sinergi Kebijakan Publik Nasional dan Daerah
- 1. SINERGI KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL DAN DAERAH DEDDY S. BRATAKUSUMAH deddys@bappenas.go.id pakbrata@yahoo.com 0816968367 2007
- 2. UPAYA NEGARA (GOVERNANCE) CITA CITA BANGSA BERNEGARA KEHENDAK RAKYAT UUD 1945 PEMERINTAH MASYARAKAT SWASTA RENCANA ALUR PIKIR KEDAULATAN RAKYAT
- 3. PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH MPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN PRINSIP
- 4. DEFINISI “PERWAKILAN” REPRESENTATION IS: A RELATIONSHIP THROUGH WHICH AN INDIVIDUAL OR GROUP STANDS FOR, OR ACTS ON BEHALF OF, A LARGER BODY OF PEOPLE (HEYWOOD, 2002)
- 5. (1) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT DALAM SATU PAKET, (2) MPR TERDIRI DARI ANGGOTA DPD DAN DPR, (3) JABATAN PRES DAN WAPRES BERSIFAT TETAP WAKTU (FIXED TERM),SEHINGGA TIDAK BISA DIBERHENTIKAN DITENGAH JALAN, KECUALI MELANGGAR HUKUM DAN BERHIANAT, (4) MPR TIDAK LAGI MEMBUAT GBHN. PERUBAHAN PERUBAHAN DALAM UUD 45
- 6. MENURUT PERUBAHAN KEDUA UUD 1945 PASAL 18 AYAT (1) NEGARA KESATUAN R.I DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN
- 7. PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH PERANGKAT DAERAH PIMPINAN KOMISI PAN - MUS PAN - GAR BADAN KEHORMATAN
- 8. (1)LEGISLASI MEMBENTUK PERATURAN DAERAH BERSAMA KEPALA DAERAH (2)ANGGARAN MENYUSUN DAN MENETAPKAN APBD BERSAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH (3)PENGAWASAN MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAERAH, DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SERTA KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH FUNGSI DPRD
- 9. (1) MEMBENTUK PERDA YANG DIBAHAS DENGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA (2) MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERDA TENTANG APBD BERSAMA DENGAN KEPALA DAERAH (3) MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, PERATURAN KEPALA DAERAH, APBD, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, DAN KERJASAMA INTERNATIONAL DI DAERAH (4) MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH (5) MEMILIH WAKIL KEPALA DAERAH DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH TUGAS DAN WEWENANG DPRD
- 10. (6) MEMBERIKAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RENCANA PERJANJIAN INTERNATIONAL DI DAERAH (7) MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA INTERNATIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA (8) MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (9) MEMBENTUK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH (10)MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMINTA LAPORAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (11)MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN DENGAN PIHAK KETIGA YANG MEMBEBANI MASYARAKAT DAN DAERAH
- 11. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK THOMAS R. DYE: WHAT GOVERNMENTS DO WHY THEY DO IT, AND WHAT DIFFERENCE IT MAKES JAMES ANDERSEN: A PURPOSIVE COURSE OF ACTION FOLLOWED BY AN ACTOR OR SET OF ACTORS IN DEALING WITH A PROBLEM OR MATTER OF CONCERN
- 12. KEBIJAKAN PUBLIK • DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI • DIPUTUSKAN DENGAN PROSES DEMOKRASI • DITUANGKAN DIDALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 13. PENGELOMPOKAN SECARA UMUM • KEBIJAKAN UMUM • KEBIJAKAN MANAJERIAL • KEBIJAKAN TEKNIS OPERASIONAL
- 14. STRATIFIKASI PERUNDANGAN (UU N0 10 TAHUN 2004, PASAL 7) • UUD 1945 • UU / PERPU • PP • PERPRES • PERDA
- 15. KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK 1. DIFORMULASIKAN 2. DIIMPLEMENTASIKAN 3. DIEVALUASI OLEH INSTANSI/BADAN/ORGANISASI DALAM SUATU SISTEM POLITIK (LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF) DAN MASYARAKAT
- 16. SIKLUS KEBIJAKAN (LESTER AND STEWART, 2000) 1.AGENDA SETTING 2.FORMULASI 3.IMPLEMENTASI4.EVALUASI 5. PERUBAHAN 6. PENCABUTAN
- 17. PEMILIHAN ISYU / AGENDA (AGENDA SETTING) • ISYU ITU SUDAH SANGAT KRITIS, • DAMPAKNYA SUDAH DIRASAKAN, • SUDAH MENJADI BUAH BIBIR, • BERDAMPAK SANGAT LUAS, • MENYANGKUT MASALAH KEWENANGAN, • TERASAKAN DIMANA-MANA (ADAPTASI DARI HOGWOOD AND GUNN, 1984)
- 18. FORMULASI KEBIJAKAN • PENGKAJIAN PERSOALAN • PENENTUAN TUJUAN • PERUMUSAN ALTERNATIF • PENYUSUNAN MODEL • PENENTUAN KRITERIA • PENILAIAN ALTERNATIF • PERUMUSAN REKOMENDASI
- 19. KEBIJAKAN PUBLIK DAN SWASTA KEBIJAKAN PUBLIK: - PENGANGGURAN - TARIF DAN BEA - SUKU BUNGA - INFLASI - PENGATURAN BISNIS SIKAP SWASTA: KEPUTUSAN DAN STRATEGI BISNIS
- 20. PROSES PERATURAN DAERAH KEBIJAKAN DARI SISI TEKNOKRATIS KEBIJAKAN DARI SISI POLITIS KESEPAKATAN * SEGI EKONOMI, PALING EFISIEN * SEGI POLITIS, PALING BISA DITERIMA * SEGI ADMINISTRASI, PALING BISA DILAKSANAKAN * SEGI ETIS FILOSOFIS, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA DISTORSI PERATURAN DAERAH
- 21. 6 PRINSIP ETIKA PEMBUATAN KEBIJAKAN (B. SOBANDI 2003) • PRINSIP KETUHANAN BERORIENTASI PADA KETUHANAN YANG MAHA KUASA, KEWENANGAN PEMBUATAN KEBIJAKAN ADALAH AMANAH • PRINSIP KEMANUSIAAN UNTUK KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA, KINI DAN DIMASA DATANG • PRINSIP KESEIMBANGAN KESEIMBANGAN ANTARA NILAI KETUHANAN DAN MANUSIAWI • PRINSIP KEADILAN BERORIENTASI PADA KEADILAN DAN TEPAT SASARAN • PRINSIP PELAYANAN BEORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT • PRINSIP KETELADANAN DIMULAI DENGAN CONTOH DAN TELADAN YANG BAIK DARI PEMBUAT KEBIJAKAN
- 22. KETENTUAN PERATURAN DAERAH 1. DITETAPKAN OLEH KEPDA SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA DPRD 2. PERDA DIBENTUK DALAM PENYELENGGARAAN OTDA PROV/KAB/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN 3. PERDA PENJABARAN LEBIH LANJUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DENGAN MEMPERHATIKAN CIRI KHAS MASING- MASING DAERAH 4. PERDA DILARANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI 5. PERDA BERLAKU SETELAH DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
- 23. MEKANISME PERATURAN DAERAH RAPERDA YANG DISETUJUI BERSAMA DITETAPKAN KEPALA DAERAH (MAX 30 HARI) PERDA DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PERDA INI DINYATAKAN SYAH DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH YA TIDAK 7 HARI
- 24. MEKANISME KONTROL PUSAT ATAS PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN PERUNDANGAN LEBIH TINGGI (MAX 60 HARI) DIBATALKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN PERDA DINYATAKAN BERLAKU YA TIDAK 7 HARI DAERAH MENERIMA YA PERDA DICABUT TIDAK DIUJI MA PERPRES DINYATAKAN BATAL TIDAK KABUL KABUL
- 25. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DILAKUKAN OLEH 1. DEPARTEMEN 2. LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN 3. DAERAH 4. MASYARAKAT
- 26. EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN MELIPUTI ASPEK 1. MASUKAN (INPUTS) 2. KELUARAN (OUTPUTS) 3. HASIL (OUTCOMES) 4. MANFAAT (BENEFITS) 5. DAMPAK (IMPACTS)
- 27. PERUBAHAN DAN PENCABUTAN KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN MERUPAKAN AKHIR DARI SUATU SIKLUS KEBIJAKAN, SETELAH ITU, 1. KEBIJAKAN DILANJUTKAN (POLICY CONTINUATION) 2. PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN KEBIJAKAN (POLICY CHANGE/ALTERATION) 3. PENCABUTAN KEBIJAKAN (POLICY TERMINATION)
- 28. TERIMA KASIH