Dokumen tersebut membahas tentang peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. LKM dijelaskan sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan keuangan kepada pengusaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka. Dokumen ini juga membahas berbagai definisi LKM, jenis LKM, dan model pelayanan keuangan mikro yang ada di Indonesia.

1. PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
Oleh:
Sri Maryati
(Staf Pengajar Jurs IE-FEUA, srie_jayamahe@yahoo.co.id;
mobile: 08126735758)
ABSTRAK
Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan
lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan
kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan
rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang
telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.
Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan
berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro
sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum
terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank
umum.
Otonomi daerah semakin membuka peluang mendorong peningkatan
kegiatan perekonomian daerah, terutama di daerah luar Jawa, yang
selama ini mengalami ketinggalan dibanding daerah di Jawa. Kegiatan
bisnis daerah yang semakin berkembang tersebut pada gilirannya akan
menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah, termasuk dalam
hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kehadiran LKM diharapkan
akan semakin meningkatkan bisnis daerah yang bersangkutan, melalui
berbagai produk yang ditawarkannya. Hal ini tentunya juga akan
mendorong perekonomian daerah.
Kata Kunci: LKM, Pembiayaan usaha, pengembangan usaha, ekonomi
daerah
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 1

2. PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
1. Latar Belakang
Keberadaan lembaga keuangan dalam suatu perekonomian dewasa ini
sudah merupakan kebutuhan yang tak terelakan, namun karena alasan
rasionalitas ekonomi, lembaga keuangan lebih memilih perkotaan
sebagai basis operasional mereka meskipun mayoritas penduduk hidup
di daerah pedesaan. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang tidak
mendapatkan pelayanan jasa keuangan.
Untuk itu, upaya perluasan jangkaun pelayanan keuangan terus
dilakukan dengan menerapkan program “Keuangan Inklusif” yakni
merupakan suatu kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki
akses terhadap sistem keuangan.Bukan hanya terhadap perbankan, tapi
lembaga keuangan lainnya. Di Indonesia menurut kajian yang dilakukan
oleh Bank Indonesia, hanya 32 persen penduduk Indonesia yang
memiliki akses ke perbankan, sedangkan menurut Bank Dunia hanya
20% dari penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akses ke
perbankan. Untuk mewujudkan keuangan inklusif maka diperlukan upaya
melalui edukasi keuangan terhadap masyarakat dan meningkatkan
jangkauan distribusi lembaga keuangan sampai ke daerah pelosok.
Financial inclusion pada dasarnya merupakan koreksi terhadap
financial exclution yaitu sebuah kondisi financial yang hanya
menguntungkan segelintir pihak saja. Definisi lain dari financial
Inclusion menurut World Bank (2008) dan European Commision (2008)
adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk
menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga
ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau
memanfaatkan layanan jasa keuangan.
Salah satu lembaga keuangan yang diharapkan mampu melayani
masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi adalah
Lembaga Keuangan Mikro (Microfinance). Lembaga ini telah mengalami
perkembangan yang sangat pesat semenjak dua dasawarsa terakhir.
Hal ini didororong oleh keberhasilan program Grameen Bank yang
diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun
2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980. Sejak itu, institusi
keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan
mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan juga memperoleh
keuntungan secara ekonomi.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 2

3. Dalam aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia, keberadaan
lembaga keuangan mikro bukan hal baru. Lembaga keuangan ini sudah
berkembang sejak lama dan telah menjadi topik pembicaraan para
pakar dan praktisi ekonomi kerakyatan antara lain Martowijoyo (2002),
Sumodiningrat (2003), Budiantoro (2003), Ismawan (2002), Syukur
(2002) dan lain-lain. Momentum pembahasan LKM senantiasa terkait
dengan upaya penanggulangan kemiskinan, belum secara spesifik
sebagai fasilitasi pembiayaan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh
pengalaman di Bangladesh dimana Grameen Bank telah berhasil
mengentaskan kemiskinan dengan pembiayaan mikronya.
Menurut Wijono (2005), LKM di dalam masyarakat Indonesia
sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai dari perkotaan sampai
perdesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan lembaga
swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, non formal, sampai
informal dengan karakteristiknya masing-masing. Namun LKM tersebut
memiliki fungsi yang sama sebagai intermediasi dalam aktivitas ekonomi
masyarakat.
Dengan semakin dinamis dan terbukanya persaingan dalam
aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia dewasa ini, maka keberadaan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi faktor kritikal dalam usaha
penanggulangan kemiskinan mengingat jumlah penduduk miskin masih
cukup besar. Menurut Krishnamurti (2003) dalam Ashari (2006: 153)
peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan
asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin
dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui:
1. Tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak befluktuasi
2. Mengelola risiko dengan lebih baik
3. Secara bertahap memiliki kesempatanuntuk membangun aset
4. Mengembangkan kegiatan usaha mikronya
5. Menguatkan kapasitas perolehan pendapatannya
6. Dapat merasakan tingkathidup yang lebih baik.
Tanpa akses yang memadai pada LKM, hampir seluruh rumah
tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya
sendiri yang sangat terbatas atau pada lembaga keuangan informal
seperti rentenir, tengkulak atau pelepas uang yang sangat
memberatkan mereka karena biaya untuk peminjaman dana yang besar.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 3

4. Kondisi ini jelas membatasi kemampuan kelompok miskin untuk
berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan
akibatnya mereka akan semakin sulit untuk bisa keluar dari lingkaran
kemiskinan.
Akan tetapi, keberadaan LKM yang seharusnya penting sebagai
penopang perekonomian masyarakat khususnya kelompok miskin
ternyata belum memiliki wujud yang jelas. Hal ini diantaranya
disebabkan oleh begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan
mikro dan jenis layanan keuangan mikro yang berkembang di Indonesia.
Kondisi tersebut membuat mapping atau pemetaan, pengawasan serta
evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan,
kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga
turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi
pengembangan yang tepat untuk LKM. Keadaan ini menyebabkan tingkat
keberlangsungan usaha atau sustainability LKM maupun program
keuangan mikro menjadi rendah. Sehingga hanya beberapa LKM yang
mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKM maupun jenis
layanan perbankan yang lebih modern.
2. Pendekatan Teoritis
Konsep mikro kredit pertama kali dicetuskan dalam pertemuan the
World Summit on Micro Credit di Washington tanggal 2-4 Februari
1997, yang menyatakan bahwa mikro kredit adalah program atau
kegiatan yang memberikan pinjaman dengan jumlah kecil kepada
masyarakat miskin untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan,
pemberian pinjaman untuk mengurus diri sendiri dan keluarganya.
Selain itu Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution
merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan
kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan
rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang
telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis (Rudjito, 2003).
Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro sebagai
kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik
perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling
banyak Rp 100 juta per tahun. Lembaga keuangan yang terlibat dalam
penyaluran kredit mikro inilah yang disebut dengan Lembaga Keuangan
Mikro (LKM).
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 4

5. Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan
mikro (microfinance) adalah lembaga yang menyediakan jasa
penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran transaksi jasa
(payment services) serta money transfer yang ditujukan bagi
masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan menurut Direktorat
Pembiayaan Departemen Pertanian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
adalah lembaga keuangan yang dikembangkan berdasarkan semangat
untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk
kegiatan konsumtif maupun produktif. (dalam Ashari; 2006148);
LKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi
pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pendorong
pembangunan bagi masyarakat khususnya di kawasan perdesaan.
(Hadinoto, 2005; 72). Sedangkan menurut Tohari (2003), Lembaga
keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan
bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik
formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan
lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi
pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah
yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah
berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.
Menurut Holloh , Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga
yang biasanya memberikan layanan kredit kepada kelompok/usaha
berpendapatan kecil/mikro dimana kredit mikro bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat miskin dengan menyediakan akses layanan keuangan dari
LKM (Holloh, 2001:17).
Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro, mendefenisikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai
lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi
pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah
institusi profit motive yang juga bersifat social motive, yang
kegiatannya lebih bersifat community development dengan tanpa
mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 5

6. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga
intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang
aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut
untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama
masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tidak terjebak pada
aktivitas konsumtif dan mampu mendorong kea rah aktivitas produktif.
Dari berbagai konsep tentang lembaga keuangan mikro baik yang
dikemukan oleh para ahli maupun institusi, dapat disimpulkan ada tiga
elemen penting dari pengertian lembaga keuangan mikro yaitu:
1) Menyediaka berbagai jenis pelayanan jasa keuangan; seperti
tabungan (simpanan) dan pembiayaan (pinjaman) serta jasa
pembayaran.
2) Memberikan jasa keuangan bagi masyarakat berpendapatan
rendah yang tidak terlayani atau terpingirkan oleh lembaga
keuangan formal yang berorientasi pasar dengan tujuan bisnis
mencari keuntungan.
3) Menggunakan prosedur dan mekanisme pelayanan yang
kontektual dan fleksibel sesuai dengan kondisi masyarakat yang
dilayani.
Selanjutnya jika dilihat dari bentuknya, maka LKM (Lembaga
Keuangan Mikro) dapat dibedakan atas;
1) Lembaga formal seperti, koperasi dan bank desa.
2) Lembaga semi formal, seperti organisasi kemasyarakatan atau
lembaga swadaya masyarakat.
3) Sumber pembiayaan informal; seperti renteneer
Sedangkan Bank Indonesia mengkategorikan LKM di Indonesia
menjadi :
1) Lembaga Keuangan Bank, seperti: BRI unit desa, BPR dan BKD
2) Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasai Simpan pinjam (KSP),
Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan
(LDKP), Baitul Maal Wattamwill (LKM), Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),
arisan, dan bentuk lainnya.
Di Indonesia hingga saat ini telah berkembang lima model
pelayanan keuangan mikro, yaitu: (Gema PKM Indonesia, 2007)
1) Saving led microfinance: yaitu pelayanan keuangan mikro yang
bertumpu pada mobilisasi dan penggalian sumber dana dari
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 6

7. tabungan anggota kelompok atau koperasi sebagai pijakan untuk
mengembangkan jasa pelayanan keuangan.
2) Credit led microfinance: pelayanan keuangan mikro yang tumbuh
berdasarkan keyakinan bahwa tujuan masyarakat bergabung
dengan kelompok dimotivasi untuk memperoleh kredit. Oleh
karena itu, suatu lembaga keuangan disamping memobilisasi
tabungan anggota, juga menjalin kerja sama dengan pihak lain
untuk memperoleh sumber dana bagi peningkatan pencairan
kredit (pengalaman Bangladesh).
3) Micro banking: yaitu perbankan yang secara khusus didesain
untuk menjalankan pelayanan keuangan mikro, seperti Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta
bank-bank umum yang mengembangkan unit-unti pelayanan
keuangan mikro.
4) Linkage model: adalah pelayanan keuangan mikro yang
memadukan pendekatan perbankan dan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM). Dalam pola ini, perbankan menjalankan
pelayanan keuangan dengan memanfaatkan atau bekerja sama
dengan lembaga yang sudah ada di masyarakat, yaitu KSM,
sehingga lahirlah model Pola Hubungan Bank dan KSM (PHBK).
5) Enhanced linkage program: adalah pelayanan keuangan mikro
yang merupakan bentuk pengembangan dari linkage model dengan
memadukan pendekatan perbankan, lembaga keuangan mikro, dan
usaha mikro itu sendiri. Bank menyalurkan kredit kepada
pengusaha mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pola ini
disebut sebagai Pola Hubungan Bank dan LKM (PHBL).
Pada Microcredit Summit di Washington pada tahun 1997 telah
disepakati bahwa lembaga keuangan mikro merupakan suatu metode
yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan, bahkan telah
merumuskan empat kriteria utama keunggulan lembaga keuangan mikro
dalam mengatasi masalah kemiskinan, yaitu:
1) Mampu menjangkau masyarakat yang paling miskin
2) Mampu menjangkau dan memberdayakan perempuan
3) Dapat membangun kelembagaan yang berkelanjutan secara
finansial
4) Dampak kegiatannya dapat terukur dengan jelas
3. Peran LKM dalam Intermediasi Keuangan
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 7

8. Dalam aktivitas perekonomian, lembaga keuangan memegang peran
strategis sebagai intermediator keuangan, dimana lembaga keuangan
menghimpun dana dari unit surplus baik rumah tangga, sektor usaha ,
maupun pemerintah, dan kemudian disalurkan kepada pelaku ekonomi
yang mengalami defisit dana. Dengan kata lain, intermediasi keuangan
adalah kegiatan pengalihan dana dari unit surplus dana (ultimate
lenders) kepada unit defisit dana (ultimate borrowers).
Gambar 1
Unit
Defisit
Dana
Lembaga
Intrermediator
Lembaga
keuangan Bank
dan
Lembaga
keuangan non
Bank
Unit
Surplus
Dana
Proses Intermediasi Keuangan
12
Sumber: Dahlan Siamat, 2002.
Selanjutnya jika dilihat dari aktivitas lembaga keuangan
sebagai intermediator keuangan, maka peran lembaga keuangan dalam
perekonomian adalah sebagai berikut:
1) Pengalihan aset atau asset transmutation, lembaga
keuangan mampu melakukan pengalihan bentuk dari
kewajiban menjadi aset.
2) Likuiditas (likuidity), berkaitan dengan kemampuan
lembaga keuangan menyediakan uang tunai pada saat
dibutuhkan, baik oleh pemilik dana (ultimate lenders) maupun
oleh pihak yang membutuhkan dana (ultimate borrowers).
3) Realokasi pendapatan (income realocation), lembaga
keuangan membantu masyarakat baik secara individu maupun
badan usaha untuk dapat menyisihkan dan merealokasikan
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 8

9. pendapatan sekarang guna menghadapi berbagai kemungkinan
pada masa yang akan datang.
4) Transaksi (transaction), lembaga keuangan memberikan
jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter dalam
perkonomian.
5) Effisiensi (efficiency), lembaga keuangan dapat
mendorong penurunan biaya transaksi dengan jangkauan
pelayanan yang lebih luas karena lembaga keuangan
merupakan media pertemuan unit surplus dana dengan unit
defisit dana secara tidak lansung, serta dapat menekan
terjadinya moral hazard dan misrepresentation.
Jika peran intermediasi dapat dilakukan dengan baik maka
lembaga keuangan akan dapat mendorong terwujudnya nilai tembah
dalam perekonomian, demikian juga halnya dengan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan keuangan pada masyarakat
berpendapatan rendah dengan skala usaha ekonomi yang masih sangat
terbatas. Keberadaan LKM akan mendorong kelompok masyarakat ini
menciptakan nilai tambah dalam perekonomian.
Menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
LKM di Indonesia diharapkan akan dapat menjadi salah satu pilar dalam
proses intermediasi keuangan terutama bagi usaha mikro, kecil dan
menengah. LKM juga diharapkan dapat meningkatkan financial inclusion,
sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses terhadap jasa
layanan keuangan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat
komunal atau gotong royong amat sesuai dengan ciri dari LKM yang
merupakan sebuah community bank.
4. Peran LKM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan (empowerment ) merupakan sebuah konsep yang lahir
sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan
masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu
kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan
primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau
kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya,
dalam arti memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengambil
keputusan terkait dengan aspek kehidupan mereka. Adapun
kecenderungan sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 9

10. pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang
menjadi keputusan dan pilihan mereka.
Pemberdayaan masyarakat (empowerment development) sebagai
sebuah strategi pembangunan sudah semakin diterima oleh masyarakat
maupun pemerintah, bahkan konsep ini telah berkembang sebagai
pemikiran ilmiah dengan berbagai konsep dan teori sesuai latarnelakang
keilmuan para pemikir yang mendiskusikan konsep tersebut.
Meskipun dalam kenyataannya strategi pemberdayaan ini masih
belum maksimal diaplikasikan dalam upaya pembangunan nasional dan
daerah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih ada para pemikir
maupun praktisi yang belum memahami dan menyakini bahwa upaya
pemberdayaan dan partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif
dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi. Di sisi lain
konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu
menjawab tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta
keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang
digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis
kemiskinan.
Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada
kepentingan masyarakat, melalui pembangunan Lembaga Keuangan
Mikro pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan
masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Berbagai
kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam
menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini membutuhkan suatu konsep ideal
tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui
peningkatan peran Lembaga Keuangan Mikro, langkah ini dinilai sangat
strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi mikro berbasis
kerakyatan karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah usaha
mikro, kecil dan menengah.
Belajar dari pengalaman Grameen Bank di Bangladesh, yang
didirikan oleh Prof. M. Yunus, pemenang Nobel Perdamaian tahun 2006,
dengan membuat sebuah program trobosan pengentasan kemiskinan
yang memberikan pinjaman sebesar US $ 147.000 untuk 40.000 orang
pengemis di Bangladesh pada tahun 1997. Dari dana pinjaman ini para
pengemis melakukan usaha yang dapat dilakukan sambil mengemis,
seperti; membuat anyaman dan sulaman, menjual permen dan korek api.
Kepada para pengemis ini diberikan lencana sebagai tanda mereka
adalah nasabah dari Grameen Bank. Pada tahun 2005, ternyata 7.483
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 10

11. orang telah berhenti mengemis, karena mereka telah mempunyai
lapangan usaha baru dan merasa malu mengemis lagi dengan memakai
lencana nasabah Grameen Bank, lencana ini telah mampu
membangkitkan rasa percaya diri dan harga diri mereka untuk
berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan.
Ada 7 (tujuh) Prinsip utama yang dikembangkan oleh Grameen
Bank dalam penyaluran pinjaman kepada masyarakat miskin yaitu:
1) Grameen Bank adalah milik anggotanya (92% saham milik
anggotanya)
2) Memberikan prioritas pinjaman pada anggota masyarakat
yang paling miskin
3) Sasaran utama pinjaman yang diberikan adalah kaum
perempuan
4) Pinjaman yang diberikan tanpa agunan
5) Para peminjam yang menentukan jenis usaha yang akan
dilakukan dalam upaya memperoleh pendapatan dan membayar
pinjaman
6) Grameen Bank memberikan bantuan informasi dan sarana
konsultasi agar usaha peminjam berhasil
7) Para peminjam membayar bunga sesuai keperluan untuk
menjaga agar Grameen Bank tetap mandiri.
Di Indonesia berbagai kajian tentang peran LKM dalam
perekonomian dan pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan
oleh para ahli dan pengamat diantaranya studi yang dilakukan oleh
Rahmat Hendrayana & Sjahrul Bustaman (2007), terhadap Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) di kawasan Jawa dan Luar Jawa (NTB dan
Sulawesi Selatan), dengan menggunakan metode group interview dan
individual indepth interview. Hasil studi dengan pendekatan deskriptif
kualitatif ini menunjukkan bahwa :
1) Keberadaan LKM telah diakui masyarakat dan memiliki peran
strategis sebagai intermediasi aktivitas ekonomi yang tidak
terjangkau oleh jasa pelayanan Bank Umum
2) Pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan tetapi masih
fokus pada kegiatan non pertanian (perdagangan), sedangkan di
kawasan pedesaan aktivitas pertanian masih sangat dominan.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 11

12. 3) Faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian
adalah aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus,
dukungan seed capital, kelayakan usaha tani, karakteristik
usaha tani, serta kebutuhan akan bimbingan tekhnis nasabah
pengguna jasa pelayanan LKM.
4) Untuk menumbuhkembangkan LKM pertanian di kawasan
pedesaan diperlukan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM
pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan bantuan tekhnis.
Ashari (2006: 152) menyatakan bahwa “Potensi yang dapat
diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar.”
Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut, yaitu:
1. LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan lokasi pelaku
usaha sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku saha
tersebut
2. Masyarakat berpendapatan rendah lebih menyukai proses yang
singkat dan tanpa banyak prosedur karena desakan kebutuhan
mereka yang harus segera dipenuhi
3. Karakteristik pinjaman pada umumnya membutuhkan platfond
kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan
kemampuan finansial LKM.
4. Dekatnya lokasi LKM dan pelaku usaha memungkinkan pengelola
LKM memahami betul karakteristik usaha masyarakat pengguna
jasanya sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu
dan jumlahnya.
5. Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat
personal- emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral
hazard dalam pengembalian kredit.
Jadi, peran LKM yang didukung dengan kemudahan akses,
prosedur, dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu
keberdayaan masyarakat khususnya kelompok miskin terutama untuk
meningkatkan produktivitasnya melalui usaha kecil yang mereka
jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang
lain atau dirinya sendiri yang amat terbatas serta dapat meningkatkan
taraf hidup dirinya dan keluarganya.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 12

13. Menurut Ismawan (1994); peran KLM dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat di era otonomi daerah adalah :
1) Mendukung pemerataan pertumbuhan; jangkauan pelayanan
LKM yang luas dan efektif mampu melayani berbagai
kelompok usaha mikro akan mendorong perkembangan usaha
mikro menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi
terwjdnya pemerataan pertumbuhan.
2) Mengatasi kesenjangan kota dan desa; jangkauan LKM yang
luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan
pembangunan dan akan dapat mengurangi kesenjangan antara
desa dan kota.
3) Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil;
selama ini usaha besar mendapat akses dan kemudahan dalam
mengembangkan diri, akibatnya timbul jurang yang lebar
antara perkembangan usaha besar dan semakin tak terkejar
oleh usaha kecil, dengan dukungan pembiayaan usaha kecil
yang diberikan LKM, tentunya hal ini akan mengurangi
kesenjangan yang terjadi.
4) Mengurangi capital outflow dari desa-kota maupun
daerah-pusat; masyarakat desa mempunyai kemampuan
menabung yang cukup tinggi, akan tetapi kemampuan
memanfaatkan kredit kurang dari setengahnya (Bank
Indonesia). Kelebihan dana inilah yang dimanfaatkan untuk
pembiayaan di kawasan perkotaan. Hal ini memperlihatkan
bahwa askes faktor produksi dari masyarakat desa, telah
diserap oleh masyarakat kota, sehingga kota berkembang
lebih pesat sementara desa akan mengalami kemandekan.
5) Meningkatkan kemandirian daerah; faktor-faktor produksi
(capital, tanah, SDM) merupakan kekuatan yang dimiliki oleh
daerah, harus dapat dimanfaatkan dan didayagunakan
sepenuhnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada,
agar ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah
(maupun luar negeri) akan terkurangi, dan investasi ekonomi
rakyat akan berkembang pesat. Hal ini akan mendorong
kemandirian daerah sekaligus kemandirian nasional.
Dengan demikian, era otonomi daerah merupakan peluang untuk
memberdayakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM). Peningkatan peran LKM, mendorong
kebangkitan ekonomi rakyat (sekaligus ekonomi nasional) maupun
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 13

14. pengurangan kemiskinan, yang akan dilakukan oleh rakyat sendiri.
Masyarakat yang mandiri akan menemukan jalannya sendiri untuk
mengatasi persoalan yang mereka hadapi dengan memanfaatkan
sumberdaya ekonomi yang dimiliki.
5. Membangun Lembaga Keuangan Mikro yang Sehat dan
Kuat
Keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan, dan desakan kebutuhan
telah menjadi pendorong utama semakin banyaknya masyarakat yang
berusaha mandiri, hal ini tentunya akan membuka lapangan kerja baru,
pendapatan penduduk akan meningkat, daya belinya juga meningkat,
sehingga tingkat perekonomian masyarakat yang bersangkutan juga
meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi atau mengentaskan
kemiskinan yang ada di tengah masyarakat.
Dalam menjalankan usahanya LKM masih menghadapi
permasalahan yang pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal
yang bersifat internal dan eksternal. Permasalahan internal meliputi
keterbatasan sumberdaya manusia, manajemen yang belum efektif
sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal. Sementara masalah
yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum
efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang
mendukung. Kondisi ini tentunya akan berakibat pada keterbatasan
jangkauan pelayanan LKM terhadap usaha mikro yang seharusnya dapat
menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM yang sehat dan
kuat akan sangat penting dalam membantu pengembangan usaha dan
peningkatan investasi bagi usaha mikro dan kecil.
Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat LKM agar
menjadi lembaga keuangan yang sehat dan kuat diantaranya adalah :
1) Perkuatan permodalan dan manajemen
2) Penggalangan dukungan dan fasilitasi pembiayaan UMKM dengan
LKM
3) Penggalangan partisipasi berbagai pihak dalam rangka penguatan
LKM (Academics Bussiness & Government (ABG), Masyarakat
baik dalam maupun luar negeri)
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 14

15. 4) Optimalisasi pendayagunaan potensi sumber dana pembiayaan di
daerah (Bagian Laba BUMN, Dana Bergulir, Yayasan, Bantuan
Luar Negeri)
5) Training bagi pengelola LKM, untuk meningkatkan kapasitas dan
kualitas pengelola LKM;
6) Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit LKM dan
tabungan nasabah LKM.
Pengembangan LKM harus didasarkan pada azas demokrasi
ekonomi, desentralisasi, kemandirian, undiscriminative, dan
perlindungan bagi stakeholder yang berkepentingan. Prinsip yang perlu
diterapkan adalah membangun keberdayaan ekonomi rakyat melalui
pengembangan kapasitas (capacity building), yang mencakup aspek-
aspek : 1) kelembagaan; 2) pendanaan, 3) pelayanan. Di samping itu
masalah internal yang harus dibenahi adalah masalah efisiensi,
keterbatasan SDM dan teknologi (Krisnamurthi,2002)
Dalam rangka mewujudkan LKM yang profesional dan efektif
dalam melayani berbagai kebutuhan masyarakat terhadap jasa
keuangan, maka pengembangan LKM harus mengacu prinsip utama yang
disyaratkan oleh Microcredit Summit, dimana ada empat prinsip utama
yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pengembangan LKM
yaitu:
1) Reaching the poorest; harus mampu menjangkau masyarakat
paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (economically
active) dan memiliki semangat entrereneurship.
2) Reaching and empowering women; karena wanita merupakan
korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu
mereka harus menjadi fokus utama. Di samping itu, dari
pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan bahwa
wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit
yang baik.
3) Building financially sustainable institution; keberadan LKM
harus terjamin keberlanjtannya agar secara terus menerus
dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak
yang terlayani, maka secara financial LKM harus mampu
memanfaatkan sumber daya yang ada.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 15

16. 4) Measurable impact ; dampak dari kehadiran LKM dapat diukur
sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk
perbaikan kinerja kelembagaan.
Factor-faktor yang mempengaruhi pengembangan LKM menurut
hasil studi dari ADB dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Parianom,
2010);
Gambar 2. Faktor Penentu Pengembangan LKM
LEVEL OF SOCIAL
DEVELOPMENT AND
DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS
FISCAL POLICIES
SECTORAL
DEVELOPMENT POLICIES
RURAL INFRASTRUCTURE
ECONOMICS GROWTH
MACROECONOMICS
POLICIES : PRICE
STABILITY
MICRO-
FINANCE
DEVELOP-
MENT
POLICY ENVIRONMENT
FOR FINANCIAL
DEVELOPMENT
(INTEREST RATE &
COMPETITION POLICIES)
FINANCIAL
INFRASTRUCTURE
• LEGAL FRAMEWORK
• PRUDENTIAL
REGULATION
• SUPERVISION
• DISCLOSURE OF
FINANCIAL
INFORMATION
• FASILITIES FOR
TRAINING
INSTITUTIONAL CAPACITY
• TO REDUCE
TRANSACTION COST
• TO ACHIEVE VIABILITY
• TO ACHIVE OUTREACH
Sumber: ADB, 2000 (dalam Parianom, 2010)
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa upaya pengembangan
LKM harus memperhatikan banyak aspek, baik aspek makro maupun
aspek mikro. Keterlibatan pemerintah sebagai penentu kebijakan,
kondisi masyarakat, infrastruktur, lingkungan dan kelembagaan harus
menjadi perhatian karena hal tersebut sangat penting artinya untuk
mewujudkan LKM yang sehat dan kuat. Keberadan LKM yang sehat dan
kuat amat penting bagi peningkatan dan panguatan usaha rakyat,
khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Alternative Sumber Pembiayaan Mikro di Sumatera
Barat
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 16

17. Di Sumatera Barat saat ini terdapat 7 BPRS dari 109 BPR, disamping
itu ada lembaga pembiayaan berskala mikro yang peroperasi di tengah
masyarakat baik lembaga keuangan formal maupun non formal.
Alternative sumber pembiayaan mikro formal di wilayah Sumatera
Barat diantaranya adalah,
1) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A); pendirian lembaga
ini diprakarsai oleh Masril Koto pada tahun 2007, pemuda putus
sekolah ini memiliki semangat untuk keluar dari lingkaran
kemiskinan, tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga masyarakat di
desanya, Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam . LKMA yang
pertama didirikannya bernama LKMA Prima Tani, lembaga
pembiayaan yang tumbuh dari semangat kebersamaan untuk maju
bersama dalam wadah koperasi, lembaga ini sangat berperan
sebagai sumber pembiayaan bagi petani untuk mengembangkan
usaha produktif.
Pada saat pendiriannya LKMA memiliki modal sebesar Rp
15.000.000 dari penjualan saham yang berharga Rp 100.000,- dan
pada saat ini telah memiliki asset senilai Rp 250 Milyar degan lebih
dari 500 unit dan menyerap tenaga kerja lebih dari 1.500 orang
anak keluarga petani di seluruh wilayah Sumatera Barat. Berbagai
penghargaan juga telah diraih seperti “danamon Award” dan
“Indonesia Berpresatsi Award”. Kesuksesan ini tentunya tidak
diraih dengan mudah, banyak tantangan dan hambatan yang telah
berhasil dilewati, kesuksesan ini juga tidak terlepas dari peran
berbagai lembaga pendukung, diantaranya AFTA merupakan yayasan
yang didirkan oleh Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas,
peran para pemuka adat dan masyarakat juga tidak dapat diabaikan
begitu saja. Bahkan mesjid menjadi media penting untuk
membicarakan berbagai permaslahan dalam bisnis lembaga ini.
2) Kredit Mikro Nagari (KMN): merupakan pembiayaan yang
bersumber dari dana APBD Propinsi Sumatera Barat pada periode
2007-2010, dana yang dialokasikan untuk setiap nagari adalah
sebesar Rp 300.000,- dengan target penerima adalah Rumah Tangga
Miskin (RTM), dimana tujuan penyaluran KMN adalah untuk
memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga miskin
baik secara berkelompok maupun individual di tingkat nagari agar
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 17

18. mereka mampu mengembangkan usaha mereka menjadi usaha yang
mandiri dan berkelanjutan, dimana jumlah nagari dan kelurahan di
Sumatera Barat adalah ± 800. Namun Program ini terhenti pada
tahun 2011 karena banyak dana pembiayaan yang macet. Hal ini
disebabkan oleh lembaga yang mengelola di nagari kurang
berkompeten dalam mengelola dana. Dari 19 kota kabupaten, yang
membentuk lembaga khusus untuk mengelola dana ini hanya
kabupaten Agam dengan mendirikan LKM Madani yang berbasis
masjid di setiap nagari di wilayah ini. Di daerah lainnya KMN
dikelola oleh POKJA (Kelompok Kerja) yang dibentuk oleh Nagari
dengan tenaga pengelola berasal dari masyarakat nagari yang pada
umumnya belum berpengalaman mengelola lembaga keuangan.
Akibatnya program ini belum dapat berfungsi sebagaimana yang
diharapkan.
3) BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) –KJKS (Koperasi Jasa Keuangan
Syariah); Sejarah keberadaan BMT di Indonesia tidak terlepas
dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK).
Yayasan ini dibentuk sekitar bulan Maret tahun 1995 melalui
prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan
Muslim Indonesia (ICMI) beserta Bank Muamalatyang merupakan
bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk
di Sumatera Barat, khususnya di kabupaten Agam dan Kota Padang
lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk pasca penyaluran
KMN.
Dari hasil evaluasi, program pengelolaan KMN/KMK yang dilakukan
oleh lembaga pengelola ternyata kurang efektif, karena tenaga
pengelola pada lembaga pengelola KMN tidak memiliki kompetensi
yang memadai. Berkaca dari program tersebut yang mengalami
kegagalan, maka Pemerintah Kota Padang pada tahun 2010
merealisasikan alokasi anggaran Kredit Mikro Kelurahan (KMK)
melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil
(KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera. Lembaga ini merupakan
lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk
koperasi jasa keuangan syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi
dan sosial masyarakat.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 18

19. Pada tahun 2010 tersebut Pemerintah Kota Padang merealisasikan
anggaran KMK melalui KJKS BMT di 54 kelurahan, dengan masing-
masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp 300.000.000,-
dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan sebesar Rp
16.200.000.000,-. Alokasi dana anggaran ini berasal dari APBD
Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Hingga saat ini pemda
kota masih berkomitmen untuk mendukung peran lembaga ini dalam
mendorong UMKM dan masyarakat miskin di kota ini. Untuk itu
pemerintah kota menempatkan dua orang tenaga pengelola yang
terlatih dalam pengelolaan lembaga keuangan khususnya koperasi
yang biaya gajinya dibayarkan oelh APBD kota Padang. Sejalan
dengan itu, MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Provinsi Sumatera
Barat juga mendorong pendirian satu desa satu BMT di wilayah
Sumatera Barat dengan dukungan pelatihan bagi tenaga pengelola.
4) LPN (Lumbung Pitih Nagari); merupakan lembaga yang dibentuk
dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat lokal sejak zaman
pemerintahan Belanda. Kemudian di era gubernur Azwar Annas, LPN
ditata dan dibenahi menjadi lembaga formal di Nagari (bentuk
pemerintahan terendah di Minang Kabau). Namun dengan aturan
Deregulasi Perbankan maka LPN menjadi BPR, akan tetapi di era
otonomi daerah setelah kembali ke konsep Nagari, maka LPN
kembali tumbuh di dalam masyarakat Minang Kabau.
Model organisasi LPN pasca otonomi daerah ini meniru koperasi
dimana masyarakat yang ingin menjadi anggota harus menyetorkan
sejumlah dana untuk simpanan wajib. Manajemen LPN direkrut dari
anggota masyarakat desa dengan pengendalian internal dilakukan
oleh pengurus LPN. Pengurus desa tidak bertanggung jawab dalam
pengawasan LPN. Sedangkan Supervisi dan pengawasan eksternal
dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan pendampingan dari Bank
Pembangunan Daerah.
5) BAZNAS (Badan amil Zakat Nasional): adalah lembaga yang
menghimpun dana zakat, infak dan sadaqah serta waqaf tunai dari
masyarakat. Di kota Padang, penyaluran dana dilakukan melalui
program yang disebut dengan DBU (Dana Bantuan Usaha).
Merupakan dana yang disalurkan untuk usaha produktif dan
dikembalikan tanpa imbalan (balas jasa) pada pengeolala dana alam
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 19

20. hal ini BAZNAS kota Padang. Kajian yang dilakukan oleh Rizki
(2014) memperlihatkan bahwa dana DBU ini lebih banyak disalurkan
untuk usaha perdagangan karena perputarannya cepat dan
pengembaliannya lancar.
Disamping lembaga keuangan formal di atas, terdapat berbagai
bentuk dan pola pembiayaan informal di Sumatera Barat yang dikelola
secara individual oleh anggota masyarakat. Mulai dalam bentuk arisan
(julo-julo) hingga dalam bentuk pinjaman harian, mingguan dan bulanan.
Dimana nilai bunga atau balas jasa yang harus dibayar oleh peminjam
sangat besar. Bentuk dan pola pembiayaan ini beragam sesuai dengan
wilayah dan kondisi daerah dimana pembiayaan tersebut beroperasi. Di
kawasan pesisir misalnya, pembiayaan dilakukan harian, diberikan pada
saat melaut dan harus dikembalikan setelah hasil tangkapan terjual.
Sedangkan di daerah pertanian diberikan pada saat tanam lalu harus
dibayar pada saat panen. dan di daerah perdagangan lebih bervariasi
bentuk dan jangka waktu pembiayaannya.
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa berbagai bentuk dan
sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal dan informal di
Sumatera Barat merupaan dinamika dan sekaligus tantangan bagi
pengembangan LKM di wilayah ini untuk memperluas jangkauan layanan
dengan mengembangkan pola pembiayaan dan simpanan “bajapuik” yang
selama ini telah dikenal masyarakat Sumatera Barat sebagai potensi
kearifan lokal yang menjadi ciri khas LKM di wilayah ini.
7. Penutup
Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) memerankan posisi yang penting. Era otonomi daerah merupakan
peluang bagi pengembangan LKM untuk mengembangkan potensi
ekonomi masyarakat yang ada di daerah. Dengan kata lain peran
Lembaga Keuangan Mikro di era Otonomi daerah semakin penting.
Untuk itu lembaga keuangan mikro perlu berinovasi guna mengantisipasi
peluang bisnis yang semakin terbuka, khususnya dalam hal peningkatan
aksesibilitas dan pelayan produk / jasa.
Struktur masyarakat Indonesia yang amat heterogen sangat
membutuhkan adanya lembaga keuangan yang sesuai dengan
karakteristik masing-masing kelompok. Karakter orang Indonesia yang
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 20

21. bersifat komunal sangat sesuai dengan jenis lembaga keuangan yang
bersifat community banking. Lembaga keuangan mikro yang kuat
tentunya akan berdampak positif pada pengembangan usaha mikro kecil
dan menengah di seluruh Indonesia
Banyaknya jenis dan macam LKM di Indonesia amat menyulitkan
baik dalam pemantauan usaha maupun pemberian bantuan untuk
pengembangan usaha. Untuk itu keberadaan LKM di Indonesia amat
membutuhkan sebuah payung berupa perundangan yang komprehensif.
Hal ini sudah dapat diatasi dengan diberlakukannya UU No 1 tahun
2013, dengan adanya peraturan ini diharapkan akan dapat memperkuat
status legal dari LKM,disamping juga melindungi para nasabah dari
situasi atau keadaan yang dapat merugikan mereka, baik nasabah
penabung maupun peminjam
Dalam rangka mewujudkan LKM yang sehat dan kuat, maka
pengaturan serta pembinaan dan pengawasan terhadap LKM yang
berkesinambungan harus dilakukan agar lembaga ini semakin mampu
berdiri sejajar dengan lembaga keuangan perbankan yang telah
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian
peningkatan financial inclusion bagi masyarakat kecil akan mampu
memberikan sumbangan yang besar dalam proses pembangunan
Masih rendahnya jangkauan jasa keuangan perbankan pada
masyarakat semakin mendorong upaya pengembangan Lembaga
Keuangan Mikro di Indonesia menjadi prioritas dan seharusnya
difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah mengingat peran LKM
yang telah terbkti mampu menjangkau dan memberikan jasa layanan
keuangan masyarakat secara lebih luas.
8. DAFTAR PUSTAKA
Adrimas. 1993. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Pusat Antar
Universitas (PAU) Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
Agung. I Gusti, Pasay. Haidy, dan Suguharso. 1994. Teori Ekonomi
Mikro Suatu Analisis Produksi Terapan. Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Antonio, Muhammad Safi’i. 1999. Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi
Keuangan. Jakarta: Tazkia Institute.
Antonio, Muhammad Safi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.
Jakarta: Gema Insani.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 21

22. Artika, Ida Bgs Eka, Peranan Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) Dalam
Menggerakkan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di
Nusa Tenggara Barat, Media Informasi Ilmiah Universitas Islam
Al-Azhar, AVESINA, Vol 2 Nomor 2, Desember 2010, ISSN :
2086 – 8960
Azhari, 2006, Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam
Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan
Pengembangannya. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 4, No. 2
Juni 2006, hal 146-164.
Azriani, Z, Harianto & Nunung Nuryatono, 2008, Peranan Bank
Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Sumatera
Barat, Forum Pascasarjana Vol. 31 No. 3 Juli 2008: 173-188, IPB
Bogor.
Badan Pusat Statistik Indonesia. 2009. Survei Industri Mikro dan
Kecil 2009.
Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2010. Sumatera Barat dalam
Angka Tahun 2010.
Bank Indonesia .2010. Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2010.
----------------------2014, Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014.
Baskara, I Gde Kajeng, 2013, Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia,
jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013, FEB
Universitas Udayana, Denpasar-Bali.
Case. K, Fair.R. 2003. Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro, Edisi Ketujuh.
Indonesia: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
Dernburg.Thomas, Dougall.Duncan. 1982. Ekonomi Makro Perhitungan,
Analisis, dan Kebijaksanaan Perekonomian. Jakarta Pusat:
Erlangga.
Ekonomi Neraca 2010. Dampak Ekonomi Gempa Sumatera Barat.
Diakses pada tanggal 11 November 2010.
Firdaus, Muhammad. 2004. Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif.
Jakarta : Bumi Aksara.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 22

23. Gandhiar, Nova, 2013. Peran Kredit BPR Bank Pasar Pada
Perkembangan UMKM Di Kota Pontianak, Jurnal Curvanomic ,Vol
2, No 2. Pontianak.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program
SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, Damodar. 2005. Ekonomertika Dasar. Jakarta : Erlangga.
Gusman, Hadi. 2010. Persepsi Mahasiswa Ekonomi terhadap Perbankan
Syariah (Studi Kasus pada Fakultas Ekonomi Universitas
Andalas). Skripsi: Universitas Andalas, Padang.
Hamdan, Wijaya. 2006. Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah. Jurnal
Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 4 No. 7 Juni 2006. Diakses
pada tanggal 7 Oktober 2010.
Herry dkk. 2006. Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera
Barat. Jurnal Penelitian kerjasama antara Bank Indonesia dan
Centre for Banking Research Universitas Andalas. Diakses pada
tanggal 20 Desember 2010.
-------------2009, Kajian Pelaksanaan Penyaluran KMN di Sumatera
Barat, BAPPEDA Sumatera Barat.
Husein, Umar. 1996. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.
Yogyakarta: Liberty.
Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah. 2008.
Statistik Usaha Mikro Kecil Menengah tahun 2007-2008.
Laudin, Afriadi. 2010. Kebijakan Pengembangan Industri Sumatera
Barat. Bukittinggi: Workshop Pengembangan Industri
Elektronika di Luar Pulau Jawa dan Batam.
Lembaga Pengkajian Koperasi dan UKM. 2006. Kajian Dampak Program
Perkreditan dan Perkuatan permodalan Usaha Kecil Menengah
terhadap Perekonomian Daerah. Jurnal Pengkajian Koperasi dan
UKM No. 1 tahun 2006. Diakses pada tanggal 25 Desember 2010.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 23

24. Malik, Rachmawati dan Siringongingo, Hotniar. 2007. Analisis Pengaruh
Kredit, Aset, dan Jumlah Pegawai terhadap Pendapatan Usaha
Kecil Menengah (UKM) Penenrima Kredit Bank Perkreditan
Rakyat. Jurnal Ekonomi Universitas Gunadarma.
Malik, Tajuddin. 2008. Pengaruh Pemberian Kredit Kepada Sektor
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Kinerja Keuangan
Perbankan Di Sulawesi Selatan. Jurnal STIE LPI, September
2008 Vol. 5 N0.2: 65-75. Diakses pada 7 Oktober 2010.
Mankiw, Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Nachrowi, Djalal dkk. 2005. Penggunaan Teknik Ekonometri. Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada.
Nicholson, Walter. 2002. Mikro Ekonomi Intermediate dan
Aplikasinya, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
Ocky, Farah Margaretha. 2007. Pengaruh Bank Relationship terhadap
Profitabilitas Perusahaan di Indonesia. Jurnal Bisnis dan
Akuntansi Vol. 3 No.3 Desember 2007: 237-252. Diakses pada
tanggal 12 Januari 2011.
Pariamon, R, 2010, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Untuk
Pembangunan Ekonomi Pedesaan.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008.
Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali.
PT. BPRS Ampek Angkek Candung. 2011. Laporan Keuangan 2008-2009.
Safitri, Fera. 2009. Analisis Peranan Pembiayaan Mikro oleh LKM
Agam Madani Terhadap Pendapatan Pengusaha Industri Kecil di
Kabupaten Agam. Skripsi: Universitas Andalas. Padang.
Samuelson, Nordhaus. 2004. Ilmu Makro Ekonomi, Edisi Tujuh Belas.
Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
Sari, Zurnelia, 2013, Analisis Kinerja Program Penanggulangan
Kemiskinan Melalui KJKS LKM (Studi Pada Kota Padang, UNP,
Padang,
Singarimbun. M , Effendi. S. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta:
LP3ES. Statistik Indonesia. 2009.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 24

25. Sugianto, Catur. 1994. Ekonometrika Terapan, Edisi Pertama.
Yogyakarta: BPFE.
Sumitro, Warkum. 1996. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-
lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.
Survei Industri Mikro dan Kecil. 2010. Industri Mikro dan Kecil
Indonesia tahun 2010.
Todaro, Michael P. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi
Keenam. Jakarta: Erlangga.
Walpole, E. Ronald. 1995. Pengantar Statistika. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Wijono, WW, 2005, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai
Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit
Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Kajian Ekonomi dan Keuangan,
Edisi Khusus, Desember 2005, Jakarta.
Zahro, Binti Inazatuz, 2010, Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(Lkms) Serta Pengaruhnya Terhadap Usaha Mikro,Kecil Dan
Menengah (Umkm)Sebagai Penggerak Perekonomian Di
Indonesia,FEB Universitas Airlangga, Surabaya.
Zain, Yunus.dkk. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut
Karakteristik UMKM pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi
Selatan. Jurnal penelitian Universitas Hasanuddin. Makassar.
Diskusi Aktual kota Solok, November 2014 25