OPTIMAL
•
0 likes•152 views
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI. PT SMI berkarya dan menjadi katalis pembangunan infrastruktur Indonesia yang merupakan wujud bakti membangun negeri. Jenis Pinjaman Daerah 1. PINJAMAN JANGKA MENENGAH Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. 2. PINJAMAN JANGKA PANJANG Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMAL
Similar to OPTIMAL (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMAL
- 2. Inisiasi Pinjaman Daerah 2 PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) Sahid Sudirman Center, 48th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta, 10220 Telepon : (+62-21) 8082 5288 Fax : (+62-21) 8082 5258 email : corporatesecretary@ptsmi.co.id www.ptsmi.co.id ptsmi_id@ptsmi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) infralib.ptsmi.co.id #BaktiuntukNegeri
- 3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 3 Kata Pengantar Wujud Bakti Membangun Negeri Peta Distribusi Portfolio Mengapa PT SMI? Sekilas PT SMI Jenis Pinjaman Daerah Pemangku Kepentingan di Ruang Lingkup Pinjaman Daerah Alur Kerja Pinjaman Daerah Dokumen Persyaratan untuk Memperoleh Pertimbangan Menteri Dalam Negeri Dokumen Persyaratan Pengajuan Pinjaman Daerah ke PT SMI Standar Penyusunan Studi Kelayakan 04 15 05 17 12 18 14 19 20 21 22 daftar isi
- 4. Inisiasi Pinjaman Daerah 4 KATA PENGANTAR Pemangku Kepentingan kami yang terhormat, Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatNya maka PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) senantiasa berbakti untuk negeri dan berperan sebagai katalis pembangunan infrastruktur Indonesia. Sejak didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI, PT SMI mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan mewujudkan baktinya bagi negeri melalui 3 (tiga) pilar bisnis: kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan pemberian layanan jasa konsultasi (advisory). Seiring berjalannya masa, PT SMI telah mendukung program Pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur dasar yang kemudian berkembang ke sektor infrastruktur sosial, seperti rumah sakit dan pasar. Sampai dengan Juli 2019, PT SMI telah berpartisipasi dalam membiayai berbagai sektor infrastruktur dengan total nilai proyek sebesar Rp568,6 triliun dari total komitmen sebesar Rp92,5 triliun. PT SMI juga mendukung program Nawa Cita yang dicanangkan Pemerintah. PT SMI senantiasa melakukan penyebaran lokasi pembiayaan untuk proyek-proyek yang tersebar dari Indonesia wilayah Barat sampai Timur, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Dukungan yang diberikan oleh PT SMI juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Pembiayaan daerah yang telah dilakukan oleh PT SMI berdasarkan sebaran lokasi, sebagian besar berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang mencapai 78%, dan sisanya berada di wilayah Indonesia Barat. Pada akhir tahun 2015, seiring dengan pengalihan aset dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) menjadi PMN (Penyertaan Modal Negara) pada PT SMI, PT SMI mulai aktif terlibat dalam pembiayaan kepada proyek-proyek Pemerintah Daerah (“Pemda”). Fitur ini cukup unik dan sangat bermanfaat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan adanya fitur pembiayaan daerah maka Pemda akan mampu melakukan percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Besar harapan kami bahwa buku Panduan Inisiasi Pinjaman Daerah ini dapat menjadi rujukan utama bagi para Pemangku Kepentingan kami – khususnya Pemerintah Daerah, dalam memahami manfaat lebih jauh perihal Pinjaman Daerah. Ke depan, PT SMI tetap berkomitmen penuh untuk senantiasa mempersembahkan bakti terbaik untuk negeri dan menjadi salah satu instrumen esensial dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai peran PT SMI sebagai katalis pembangunan infrastruktur Indonesia. Hormat kami, Direktur Utama Edwin Syahruzad
- 5. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 5 WUJUD BAKTI MEMBANGUN NEGERI Indonesia adalah rumah kita bersama, tempat bernaung lebih dari 257 juta jiwa bangsa Indonesia yang terdiri dari lebih dari 13.400 pulau terbentang beragam kekayaan dan potensi daerah. Kita semua selaku insan negeri percaya bahwa beragam kekayaan dan potensi berbagai daerah di Indonesia selayaknya dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai pelosok negeri, yang dimulai salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur daerah. Berdasarkan RPJMN 2015 – 2019, Indonesia membutuhkan Rp4.796 triliun untuk membangun infrastruktur dan hanya 30% yang disediakan APBN. Oleh karena itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) hadir dan berupaya untuk menjadi bagian solusi dalam menjembatani kebutuhan tersebut. Bersama dengan para pemangku kepentingan, PT SMI berkarya dan menjadi katalis pembangunan infrastruktur Indonesia yang merupakan wujud bakti membangun negeri. Percepatan pembangunan Infrastruktur di daerah Berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah Percepatan penyediaan pelayanan publik Berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah manfaat pinjaman daerah
- 6. Inisiasi Pinjaman Daerah 6 Manfaat: • Menghubungkan pelabuhan baru skala regional Benuo Taka. • Membuka akses kawasan pergudangan industri. • Memperlancar arus ekonomi Kabupaten PPU dan menghubungkan kegiatan-kegiatan disekitar perkantoran dan perdagangan. Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur, Pembangunan 7 Ruas Jalan Portfolio Pinjaman Daerah Jalan Melalui fasilitas pinjaman daerah PT SMI, Pemkab Lampung Selatan membangun jalan sepanjang 100 kilometer, sehingga jalur transportasi setempat mengalami peningkatan kualitas layanan pada jalan jalur poros lintas kecamatan, jalur poros penghubung, serta jalur poros pesisir. Pembangunan jalan ini dapat memberikan penghematan pada biaya operasional kendaraan dan nilai waktu sebesar Rp15,51 miliar per tahun. Kabupaten Lampung Selatan – Lampung
- 7. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 7 Pembangunan 3 (tiga) ruas jalan dengan total sepanjang 27,6 kilometer yaitu Jalan Bongo Satu, Jalan Tangga Barito, dan Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan Tilamuta melalui pinjaman daerah memberikan manfaat dalam mendukung kawasan strategis jalan Trans Sulawesi, membuka akses ke kawasan perkebunan yang selama ini hanya bisa dijangkau dengan perahu, serta sebagai sarana penunjang bongkar muat untuk komoditas perkebunan lokal yang berbasis ekspor. Pembangunan jalan ini dapat memberikan penghematan pada biaya operasional dan nilai waktu sebesar Rp25,96 miliar per tahun. Kabupaten Boalemo – Gorontalo Jalan
- 8. Inisiasi Pinjaman Daerah 8 Jalan dan Jembatan Sebagai pusat ibu kota Provinsi dan sentra aktivitas ekonomi daerah, tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Bandar Lampung terus meningkat. Pembangunan 2 flyover, 1 underpass, pelebaran jembatan dan 1 peningkatan jalan di kota Bandar Lampung melalui fasilitas pinjaman daerah merupakan solusi dengan mengurai simpul-simpul kemacetan di jalan-jalan kota. Kota Bandar Lampung – Lampung Pembangunan Jalan Kabupaten Manfaat: • Mendukung akses menuju kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN Danau Toba dan KEK Sei Mangkei). • Membuka akses bagi sentra-sentra produksi perkebunan. • Memperlancar arus distribusi barang kebutuhan pokok. Kabupaten Simalungun – Sumatera Utara
- 9. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 9 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah PT SMI untuk membangun RSUD Sanjiwani melalui penambahan layanan poliklinik dari 12 unit menjadi 28 unit. Hal ini meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menekan angka kematian di 7 Kecamatan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar – Bali RSUD Sanjiwani Melalui fasilitas pinjaman daerah PT SMI, Pemprov Sulawesi Tenggara membangun jembatan sepanjang 230 meter yang menghubungkan 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur melalui jalur darat. Pembangunan jembatan ini dapat menghemat biaya operasional kendaraan per tahun sebesar Rp4,2 miliar. Provinsi Sulawesi Tenggara Jembatan Konaweha Hulu
- 10. Inisiasi Pinjaman Daerah 10 Dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah PT SMI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem membangun RSUD Karangasem Tipe C untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu pembangunan ini mampu meningkatkan pendapatan RSUD yang sebelumnya sebesar Rp30 miliar menjadi Rp60 miliar pada tahun 2016. RSUD Karangasem Kabupaten Karangasem – Bali RSUD Konawe Dengan membangun RSUD tipe B melalui fasilitas pinjaman daerah, pelayanan kesehatan menjadi lebih optimal dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. RSUD ini juga menjadi standar akreditasi dan pusat rujukan regional bagi Kabupaten di sekitarnya, seperti Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara. Pemanfaatan fasilitas pinjaman daerah PT SMI memberikan manfaat terhadap penambahan kapasitas tempat tidur dari semula 124 tempat tidur menjadi 182 tempat tidur. Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara
- 11. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 11 Pasar Legi Parakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung melakukan revitalisasi Pasar Legi Parakan melalui fasilitas pinjaman daerah PT SMI. Revitalisasi ini mampu meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi pasar dari Rp568,2 juta menjadi Rp1 miliar per tahun. Selain itu juga terdapat penambahan jumlah pedagang dari 2.500 pedagang menjadi 3.000 pedagang. Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah Revitalisasi pasar umum Amlapura Timur dan pembangunan Pusat Seni Karangasem melalui fasilitas pinjaman daerah PT SMI oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem meningkatkan perekonomian masyarakat dan merupakan upaya pelestarian dan promosi kebudayaan Bali. Proyek ini meningkatkan pendapatan pasar dari Rp675 juta menjadi Rp1,13 miliar pada tahun 2016. Kabupaten Karangasem – Bali Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni Karangasem
- 12. Inisiasi Pinjaman Daerah 12 SEBARAN NILAI PINJAMAN BERDASARKAN SEKTOR Pemkab Simalungun Jalan Pemkot P RSU Pemkot Tan RSU Ja Pemkab Pesisir Selatan RSUD Pemkab Lampung Selatan Jalan Pemkab Way Kanan Jalan Pemprov Lampung Jalan Pemkab Tapanuli Utara Pasar Pemkot Gn Sitoli Pasar Pemprov Sumbar Irigasi Pemkab Mentawai Jalan Pemkab Bengkulu Jalan PETA DISTRIBUSI PORTFOLIO Per Juli 2019 Bersama dengan para pemangku kepentingan, PT SMI berkarya dan menjadi katalis pembangunan infrastruktur Indonesia yang merupakan wujud bakti kepada Ibu pertiwi di berbagai belahan negeri. 6% 31% pasar RSUD 2019 Pemkab Tulang Bawang Barat Jalan, Pasar Pemkab Musi Banyuasin Jalan dan Jembatan Pemkab Kepahiang Jalan Pemkab Kapuas Hulu RSUD Per Juli 2019 Per Juli SEBARAN NILAI PINJAMAN BERDASARKAN WILAYAH 20% Sulawesi 11% 9% Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan 56% Sumatera 4% Maluku dan Papua 63% Jalan & Jembatan Pemkot Bandar Lampung Jalan Pemkab Pak Jala
- 13. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 13 Pemkab Penajam Paser Utara Jalan Pemkab Kukar Jalan Pemkab Kutai Barat JalanPadang UD njungbalai UD Pemkab PALI alan dan Jembatan Pemkab Bulukumba RSUD Pemprov Papua RSUD Pemkab Sorong Jalan Pemkot Jayapura Jalan Pemkab Kep. Yapen Jalan Pemkab Kolaka Utara Jalan Pemkab Muna RSUD Pemkab Buton Jalan Pemkab Temanggung Pasar Pemkab Bandung Barat Jalan Pemkab Bangkalan RSUD Pemkab Gianyar RSUD Pemkab Karangasem RSUD, Pasar Pemkab Alor Pasar Pemprov Sulsel Jalan Pemkab Mamuju Tengah Jalan Pemprov Sulbar RSUD Pemkot Palu RSUD Pemkab. Konawe RSUD Pemkab Halmahera Selatan Jalan Pemkab Halmahera Selatan (2) Jalan, Pasar Pemprov Sulawesi Utara RSUD, RS Mata Pemkab Boalemo Jalan Pemkot Gorontalo Terminal Pemkab Donggala RSUD Pemkot Denpasar RSUD Debitur Existing Daerah yang telah mendapatkan Offering Letter / OL Lunas Pemenuhan Syarat Efektif Pemkab Lombok Timur Pasar Pemkab Banjarbaru Pasar u Pemkot Manado RSUD Pemkab OKU Timur Jalan Pemkab Melawi Jembatan Pemkab Banjarbaru Pasar Pemprov Sultra RSU, Jalan Pemkab Banggai RSUD kpak Barat an Pemkab Lombok Tengah Jalan, Pasar
- 14. Inisiasi Pinjaman Daerah 14 MENGAPA PT SMI? PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur. PT SMI memiliki skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran. PT SMI memiliki tujuan pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial serta manfaat lainnya. PT SMI dapat menyediakan alternatif pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
- 15. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 15 SEKILAS PT SMI PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI. Pilar Bisnis PT SMi VISI Menjadi Katalis Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Proyek Jasa Konsultansi MISI Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik 1 2 3
- 16. Inisiasi Pinjaman Daerah 16 Sektor-sektor infrastruktur YANG dapat didanai PT SMI: Distribusi Proyek Infrastruktur yang sudah didanai PT SMI Jalan Tol PT PLN (Ex-PIP) Per Juli Ketenagalistrikan Transportasi Jalan Fasilitas Sosial Telekomunikasi Irigasi Air Bersih Energi Terbarukan 2019 44,1% 18,3% 0,7% 0,8% 8,1% 13% Minyak dan Gas Bumi 2,6% 0,5% 2,5% 3,6% 5,9%
- 17. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 17 JENISPINJAMANDAERAH 1. PINJAMAN JANGKA MENENGAH Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. 2. PINJAMAN JANGKA PANJANG Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut: a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c. Memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan/ sosial. Pasar Amlapura Timur di Kabupaten Karangasem, Bali PT SMI memberikan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur daerah. Seluruh pinjaman yang telah disetujui, dituangkan dalam perjanjian pinjaman antara PT SMI dan Pemerintah Daerah.
- 18. Inisiasi Pinjaman Daerah 18 PEMANGKU KEPENTINGAN DI RUANG LINGKUP PINJAMAN DAERAH
- 19. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 19 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ALUR KERJA PINJAMAN DAERAH Pemda merencanakan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman. Pemda meminta persetujuan DPRD atas rencana pinjaman. Keputusan atas Pinjaman akan diberikan maksimum 40 hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan lengkap dan benar. Menkeu memberi ijin pelampauan defisit. Pemda menyampaikan permohonan ijin pelampauan defisit dalam hal pinjaman melebihi batasan maksimal defisit atas dasar Keputusan Pinjaman. Mendagri memberikan pertimbangan setelah berkoordinasi dengan Menkeu. PT SMI melakukan penilaian atas usulan pinjaman. Pemda menyampaikan rencana pinjaman kepada Mendagri untuk mendapatkan pertimbangan dengan persyaratan sesuai pasal 35 ayat 3 PP 30/2011. * Pemda mengajukan surat permohonan pinjaman ke PT SMI disertai surat pertimbangan dari Mendagri. ** Pemda dan PT SMI Tanda Tangan Perjanjian Pembiayaan. Proses di Pemda Proses di Regulator (Kemendagri dan Kemenkeu) Proses di PT SMI * ** Kelengkapan Dokumen merujuk pada halaman 20 Kelengkapan Dokumen merujuk pada halaman 21 19 Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pinjaman daerah untuk mendapatkan pertimbangan menteri dalam negeri sesuai pasal 18 ayat 1 PP 56/2018.
- 20. Inisiasi Pinjaman Daerah 20 2 1 3 8 7 DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PERTIMBANGAN MENTERI DALAM NEGERI Rencana keuangan Pinjaman Daerah. Persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Salinan berita acara pelantikan kepala daerah. Kerangka acuan kegiatan. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan. Rancangan Peraturan Daerah tenteng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. 9 4 6 5
- 21. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 21 DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN PINJAMAN DAERAH KE PT SMI • Infrastruktur yang menjadi prioritas untuk dapat segera dibiayai; • Rencana anggaran pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembiayaan infrastruktur tersebut; • Rencana jangka waktu pengembalian fasilitas pembiayaan; • Manfaat infrastruktur daerah yang akan diperoleh bagi masyarakat. • Latar belakang. • Rencana proyek dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur. • Perhitungan rasio-rasio keuangan. • Rencana penarikan pembiayaan. • Kelayakan dan manfaat proyek. 1 2 6 7 8 9 4 3 Surat permohonan tertulis dan/ atau mengisi Formulir Inisiasi Pembiayaan Daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Daerah definitif, yang memuat informasi antara lain: Persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Dokumen Pakta Integritas (Format dari SMI). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan berikut perubahannya. 5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit (audited) untuk tiga tahun terakhir minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salinan berita acara pelantikan Gubernur, Bupati, atau Walikota. Pernyataan Kepala Daerah bahwa Pemda tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah dan/atau pihak lainnya. Studi kelayakan yang memuat paling kurang mengenai: Dokumen resmi RPJMD dan RKPD yang memuat rencana pembangunan infrastruktur.
- 22. Inisiasi Pinjaman Daerah 22 1. Ringkasan Eksekutif Informasi tentang ringkasan dan kesimpulan hasil penilaian kelayakan atas proyek yang diusulkan. 2. Bab I Pendahuluan/Latar Belakang Penjelasan secara garis besar hal-hal terkait dengan Pemda (Pemerintahan, Kepala Daerah, DPRD dll) dan gambaran proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman daerah. 3. Bab II Analisis Kebutuhan/ Penyediaan Kajian urgensi kebutuhan dan bagaimana Pemda akhirnya berkesimpulan bahwa dengan kondisi yang ada saat ini maka pembangunan proyek merupakan solusi dari semua permasalahan yang ada. 4. Bab III Rencana Pelaksanaan Proyek (Aspek Teknis) Kajian kelayakan rencana pelaksanaan proyek dari segi teknis konstruksi/pembangunannya yang memuat, antara lain, pemilihan lokasi proyek, basic design proyek sesuai kajian kebutuhan/permintaan, tahapan Pelaksanaan Proyek (kurva S), dan Perijinan yang diperlukan. 5. Bab IV Manfaat Proyek Kajian memuat uraian manfaat setelah proyek berfungsi diantaranya ketersediaan layanan atau peningkatan pendapatan daerah. STANDAR MINIMUM STUDI KELAYAKAN 6. Bab V Kelayakan Keuangan Daerah dan Proyek a. Kelayakan keuangan Pemda memuat antara lain anilisi kemandirian keuangan daerah, Batas Maksimum Pinjaman dan Perhitungan Rasio DSCR sesuai PP nomor 30 Tahun 2011. b. Kelayakan Keuangan Proyek terdiri atas (i) perhitungan nilai proyek (termasuk harga bahan baku) berdasarkan RAB yang disusun sesuai dengan standar biaya umum setempat atau peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan (ii) rencana penarikan disesuaikan dengan progres proyek yang mengacu pada kurva S untuk asumsi penarikan. c. Skema pembiayaan, pembagian risiko, dan pengembalian dana. 7. Bab VI Kesimpulan Penutup berisi kesimpulan dari pelaksanaan Studi Kelayakan yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa proyek ini layak/tidak layak untuk ditindaklanjuti.
- 23. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 23 Jalan di Kabupaten Kolaka Utara yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman Daerah PT SMI