Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM

423 views

Published on

apabila 20 juta dari 204 juta muslim Indonesia melaksanakan Wakaf-Uang rata-rata Rp. 100.000 per bulan (atau rata-rata Rp. 3500 per hari), total wakaf yang terkumpulkan dalam satu bulan: Rp. 2 triliun, per tahun Rp. 24 triliun.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM

  1. 1. Bagi Investasi & Pendanaan UMKM POKJA Bank Wakaf Indonesia ICMI Proposal
  2. 2. Gambadd d ZN 1 Dengan pertumbuhan ekonomi antara 7-9 persen sebelum krisis ekonomi 1997-1998 World Bank mengkategorikan Indonesia sebagai the New Tiger of Asia bersama Thailand dan Korea. Di puncak krisis ekonomi 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada titik minus 13,1 persen. Economic recovery hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 4,9 persen pada 2000. Baru pada Triwulan-IV tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 6 persen (tertinggi 6,5 persen pada tahun 2011 –Gambar 1--). Pada 2013 pertumbuhan ekonomi menurun ke 5,8 persen hingga hanya mencapai 5,2 persen pada 2014. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari penurunan ekonomi dunia yang jatuh sangat tajam dari 9,2 persen 2010 ke 4,7 persen pada 2013 (Gambar-2) diikuti penuruan selanjutnya ke 3,75 persen pada kwartal III 2014. Gambar 1 Gambar 2 1. Latar Belakang
  3. 3. ZN 2 1.1. Kebutuhan Investasi Gambar-3 Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kembali ke 8 persen, Indonesia membutuhkan investasi Rp. 26.557 triliun dalam masa 4 tahun (RPJMN 2015-2019). Rp. 22.534 triliun diantaranya merupakan investasi masyarakat atau sektor swasta. Rp. 4.023 triliun merupakan investasi pemerintah. Kebutuhan investasi dari tahun ke tahun dalam periode RPJMN 2015-2019 meningkat per tahun dari Rp. 3.945 trilin pada tahun 2015 ke Rp. 6.947 triliun pada 2019.
  4. 4. ZN 3 1.2. ULN Pemerintah-Swasta 2006-2013 & Kebutuhan Investasi RPJM 2015-2019 Kelompok Peminjam 2006 2013 (Mei) Peningkatan (USD.) Peningkatan (Persen) Pemerintah & Bank Sentral 75,820 126,971 51,151 67,46% Pemerintah 73,055 116,754 43,699 59,81% Bank Sentral 2,765 10,217 7,452 269,51% SWASTA 56,813 131,547 74,734 131,4% Bank 8,459 22,002 13,543 160,10% Bukan Bank 48,354 109,545 61,191 126,54% TOTAL 132,633 258,518 125,886 94,91% Gambar-4 & Gambar 5 Peningkatan Utang Luar Negeri 2006-2013 (Mei) (USD Miliar) Sumber: Diolah dari Statistik ULN Bank Indonesia, Agustus 2013 2006 15,735 2015 3.875 2007 15,735 2016 4.500 2008 15,735 2017 5.188 2009 15,735 2018 5.978 2010 15,735 2019 6.947 2011 15,735 Total 26.558 2012 15,735 2013 15,735 Rata-rata 5.312 Peningkatan ULN 2006-2013 (USD Miliar) Kebutuhan Investasi RPJM 2015-2019 (RP Triliun) Total 125,886 Ketika Indonesia membutuhkan investasi Rp. 26.557 triliun, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2006-2013 meningkat USD 125,886 miliar (rata-rata per tahun USD 15,735 miliar=Rp. 201,408 triliun) (Gambar 4). Jumlah ULN ini hanya 3,79 persen dari kebutuhan investasi per tahun (rata- rata Rp. 5.312 triliun) (Gambar 5). Porsi sumber pembiayaan dari sektor perbankan sebesar Rp. 22.534 trilliun.
  5. 5. ZN 4 1.4. Perbandingan Kebutuhan Investasi dan Total Pembiayaan Bank serta Dana Keagamaan Total pembiayaan perbankan Indonesia per tahun 2013 yang hanya Rp. 519,094 triliun sangat jauh di bawah kebutuhan investasi tahun pertama RPJM 4 tahun Rp. 3.945 triliun, sementara porsi investasi perankan diharapkan Rp. 22.354 triliun dalam empat tahun atau rata-rata Rp. 5.648 triliun atau 10x dari total pembiayaan perbankan Rp. 519,064 (data BI: 2013). Oleh karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa investasi tersebut tidak hanya dibebankan ke APBN. Demikian pula dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Seperti banyak peneliti, Aviliani (2013) juga berpandangan bahwa “dana-dana dalam negeri berupa dana-dana keagamaan merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh dalam meningkatkan sumber dana dalam negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri”. Namun, hal tersebut belum dapat tercapai secara optimal. Utomo (2008) Pengawas Bank di Biro Perbankan syariah Bank Indonesia, menegaskan bahwa: “Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini dalam menyediakan dana bagi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, partisipasi aktif dari segenap rakyat Indonesia yang mempunyai kelebihan rezeki sangat diharapkan tanpa menunggu bantuan pemerintah melalui lembaga-lembaganya seperti departemen-departemen yang masih terikat dengan ketatnya birokrasi. Bahwa wakaf-uang sangat relevan memberikan modal mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dari fund management-nya, ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom capital flight”.
  6. 6. ZN 5 1.3. POTENSI WAKAF-UANG SEBAGAI SUMBER DANA ALTERNATIF INVESTASI Empat di antara hasil penelitian atas potensi Wakaf-Uang dipaparkan oleh: Dr. Mustafa Edwin Nasution, Prof. Dr. A. M. Saefuddin dan IDB bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah serta pernyataan Menteri Agama RI dalam berbagai kesempatan. Menteri Agama RI memproyeksi potensi penerimaan Wakaf-Uang per tahun Rp. 10,8 triliun. Prof. A. M. Saefuddin dalam bukunya Potensi Ekonomi Zakat dan Wakaf (2011) dengan mengelompokkan potensi pelaksana Wakaf-Uang dalam 3 kelompok: Korps Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Kerja dan Pengusaha dengan asumsi jumlah Wakaf-Uang hingga mendapatkan proyeksi angka potensi Wakaf-Uang dalam kisaran terkecil Rp. 542 miliar hingga terbesar Rp. 1.920 triliun per tahun. Proyeksi potensi Wakaf-Uang terkecil dalam penganalisaan tersebut sebesar Rp. 3 triliun per tahun dengan pengelompokan pelaksana Wakaf-Uang dalam klasifikasi besaran pendapatan per bulan dilakukan oleh Dr. Mustafa Edwin Nasution. Studi IDB dengan UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan angka Rp. 217 triliun per tahun untuk pembayaran zakat (bukan Wakaf-Uang).
  7. 7. ZN 6 1.4. Perbandingan antara potensi pengumpulan Wakaf-Uang per tahun terhadap ULN (F), PMA (D), PMDN (E), Total Kredit Yang Diterima UMKM (G) (Gambar 6 berikut ini):
  8. 8. Porsi Penerimaan Wakaf Uang (2013) 3,633,661,493 213,713,332 923,555,887 238,321,188 15,095,880 0 6,029,296,096 1,022,174,687 7,087,364,261 BWI YHSH-IPHI BMM YBWSA NU YWPI Dompet Dhuafa PKPU Rumah Zakat (19%) (1%) (1%) (1%) (1%) (31%) (37%) (5%) 8
  9. 9. ZN 7 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) RPJMN 2015-2019 mengamanatkan investasi dalam waktu 4 tahun sebesar Rp. 26.557 triliun demi mencapi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Analisis makro ekonomi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi memfokuskan pada upaya peningkatan agregat Produk Domestik Bruto (PDB), penstabilan tingkat harga barang-jasa (average price level), dan penanggulangan angka pengangguran atau menjaga stabilitas suku bunga. (Wahyu, 2011; Daron Acemoglu, at. al., 2003). . Dari total PDB 2012 Rp. 8.242 triliun, porsi kontribusi UMKM 59,08 persen (Rp. 4.869 triliun) melebihi kontribusi Usaha Besar yang hanya 40,91 persen. Peningkatan produk UMKM dengan sendirinya akan meningkatkan PDB dalam tahun berjalan. UMKM dalam kenyataanya merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia pada setiap kali menghadapi krisis ekonomi. . UMKM mempekerjakan 97,16 persen tenaga kerja(107,657 juta dari 110,808 juta: BPS 2012), yang dengan sendirinya menahan laju kemiskinan dan pengangguran Namun, fokus perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM belum berhasil penuh. Meskipun Bank Indonesia sejak 25 tahun yang lalu mematokkan ke bank-bank di Indonesia untuk pemberian 20 persen total portofolio kreditnya ke UMKM, hingga saat ini kredit yang diterima oleh UMKM hanya 13,94 persen (Rp. 77,99 triiun dari total kredit Rp. 519 triiun) seperti terlihat pada Tabel-2 berikut ini.
  10. 10. ZN 8 Gambaran atas Kedudukan UMKM Saat ini UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia pada masa krisis karena UMKM dapat menahan laju peningkatan kemiskian dan pengangguran karena UMKM mempekerjakan 97 persen dari tenaga kerja Indonesia. UMKM menahan laju peningkatan pengangguran. Dalam keadaan seperti digambarkan di atas, UMKM tidak dalam keadaan cukup favourable dalam mengembangkan bisnis mereka oleh setidaknya empat hal: • Persaingan yang harus dihadapi dengan barang-barang impor berharga murah khususnya dari China dan dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha-pengusah dan perusahaan asing atau multi nasional yang memproduksi barang-barang yang sama. • Semakin kurangnya tindakan keberpihakan pemerintah kepada UMKM dalam format sangat kuat dan intens (affirmative action). Kebanyakan dari 49.000 Usaha Menengah tidak bankable, apalagi 629.000 Usaha Kecil, terlebih-lebih 55,8 juta juta Usaha Mikro yang jauh dari sentuhan perbankan (lihat slide berikutnya). • Sebagai akibatnya bisa dikatakan hampir keseluruhan UMKM hanya melaksanakan bisnisnya di daerah pinggiran kota, kota-kota kecil. Mereka tidak menguasai pasar di perkotaan apalagi di pasar nasional. Usaha Besar difasilitasi oleh bank-bank, UMKM difasilitasi oleh BPRS/BMT • PPemerintah belum pernah mendirikan Bank Khusus Untuk UMKM.
  11. 11. 11 UMKM adalah TULANG PUNGGUNG Ekonomi Indonesia
  12. 12. 12 Mengapa? • UMKM mempekerjakan 97% dari Tenaga Kerja Indonesia • UMKM memberi kontribusi 59.8 % dari PDB Indonesia : UMKM menahan laju: KEMISKINAN & PENGANGGURAN
  13. 13. 13 UMKM THREADS& HANDICAPES TERHADAP UMKM(Tulang Punggung Ekonomi) Terkikisnya AFFIRMATIVE ACTION Pemerintah UMKM dibiarkan dimatikan Usaha Besar: berada DI PINGGIRAN Tidak Adanya BANK (khusus] UMKM Overseas Foreigners Corporates/Bussinessmen
  14. 14. 14 Komposisi UMKM 56,5 Juta UMKM (99.99%) • Usaha MIKRO 55,8 Jt (98.8%) • Usaha Kecil 629 rb ( 1,22%) • Usaha Menengah 49 rb (0,09%) USAHA BESAR 6.968 (0,01%)
  15. 15. 15 UMKM Di Pinggiran di PUSAT BISNIS KOTA & NASIONAL UB Pengusaha Kuat UMKM Di Pinggiran UMKM Di Pinggiran Koperasi – BMT BPRS Koperasi – BMT BPRS Koperasi – BMT BPRS Bank Umum Konv BANK SYARIAH
  16. 16. ZN 9 UMKM (13,94%) Rp. 72,339 Triliun : 56,5 Jt UMKM Rp. 1.3 JUTA (per UMKM) UB (86,06%) Rp. 446, 8 Triliun : 4.968 UB Rp. 90 MILIAR (per UB) Total Kredit Rp. 519,1 T UMKM/ Total Jumlah Kredit Yang UB Kredit Diterima Per UMKM/UB 3. Kredit Perbankan Yang Diterima UMKM dan Yang Diterima Usaha Besar Dari total kredit perbankan 2012 Rp. 519,1 triliun, dengan jumlah UMKM sebesar 56,5 juta, penerimaan kredit per UMKM hanyalah Rp. 1,3 juta dibandingkan dengan penerimaan kredit Usaha Besar Rp. 90 miliar per Usaha Besar (dengan jumlah Usaha Besar yang hanya 4.968). (Gambar 7 berikut ini): Tabel-2
  17. 17. ZN 10 4. Mobilisasi dan Penggunaan Sumber Dana Wakaf-Uang Untuk UMKM Untuk memberi kepastikan atas terlaksananya hal tersebut diperlukan campur tangan di samping political will sangat kuat dari pemerintah. Sinerji dalam satu koordinasi terpadu antar Kementerian dan Lembaga terkait sangat diperlukan, yaitu antara: Kementerin Agama RI, Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga-lembaga Wakaf dan semua yang tergolong sebagai stake holder dari upaya pemobilisasian Wakaf-Uang tersebut. Hal tersebut dimungkinkan dengan telah dikeluarkannya fatwa memboleh pelaksanaan wakaf dengan Wakaf-Uang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 dan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf Tahun 2004. Analisis dengan asumsi sederhana: apabila 20 juta dari 204 juta muslim Indonesia melaksanakan Wakaf-Uang rata-rata Rp. 100.000 per bulan (atau rata-rata Rp. 3500 per hari), total wakaf yang terkumpulkan dalam satu bulan: Rp. 2 triliun, per tahun Rp. 24 triliun. Dalam 3 tahun tercapai Rp. 72 triliun, Rp. 12 triliun lebih besar dari Total Asset Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada tutup buku tahun 2014, tercapai dalam 3 tahun dinding pencapaian Total Asset Rp. 60 triliun yang dicapai dalam masa 20 tahun dari bank-bank tersebut.
  18. 18. ZN 10 5. Hal Sangat Prinsipil: Kepercayaan Muslim Indonesia kepada Lembaga Penerima Wakaf, dalam hal ini adalah sebuah Bank: BANK WAKAF. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada 28 Januari 2010, jumlah dana Wakaf-Uang yng terkumpul masih sangat kecil. Dibutuhkan sebuah lembaga yang sangat dipercaya muslim Indonesia untuk itu. Penelitian POKJA Bank Wakaf Indonesia ICMI menyimpulkan keharusan adanya sebuah lembaga keuang bank untuk mendapatkan kepercayaaan masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan Wakaf-Uang mereka. Bank Wakaf tersebut menampung sumber dana Wakaf-Uang untuk diberdayakan semata-mata mendanai UMKM dalam meningkatkan peran mereka dalam kegiatan ekonomi perkotaan dan nasional. Bank tersebut dimiliki oleh Lembaga-lembaga Wakaf, bukan individual maupun korporsi dengan pengumpulan modal melalui BWI, LKSPWU dan LAW (Gambar 8).
  19. 19. ZN 11 6. Bank Wakaf Indonesia Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang sangat terikat dengan regulasi ketat pemerintah (highly regulated). Untuk menghindarkan kegagalan pengoperasian, manajemen Bank Wakaf harus diseleksi ketat yaitu yang berkualifikasi tinggi dengan pengalaman matang (Gambar 9 berikut ini): gAMBA Gambar-7 Ga Gambar-7
  20. 20. ZN 12 7. Siklus Pendirian-Pengoperasian Bank Wakaf dari Wakaf-Uang Wakif ke Kesejahteraan Sosial Berikut (Gambar 10) siklus dari upaya awal dalam pemobilisasin dan pengumpulan sumber dana Wakaf-Uang yang dimulai dari pelaksanaan penyerahan Wakaf-Uang oleh Wakif melalui regulator lembaga-lembaga terkait. Sumber dana Wakaf-Uang digunakan mendirikan dan mengoperasikan Bank Wakaf dengan Lembaga-lembaga Wakaf sebagai Pemegang Sahamnya. Bank Wakaf akan khusus melayani UMKM untuk pertumbuhan ekonomi. Hasil memproduktifkan Wakaf-Uang akan diserahkan kepada Maukuf Alaih penerima hasil Wakaf-Uang yang ditunjuk oleh Wakif sesuai dengan UU No. 41 tentang Wakaf. Pada tingkat ini, tercapai pemenuhan Kesejahteraan Sosial.
  21. 21. ZN 13 8. Pendirian Bank Wakaf Indonesia Gambar-8 Bank Wakaf Indonesia adalah lembaga keuangan bank yang didirikan dengan mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah danberopeprasi dengan mengacu kepada Undang-unang Nomor 41 Tentang Wakaf Taun 2004 dan tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007. POKJA telah mendiskusikan pendirian Bank Wakaf Indonesia dengan Presiden dan Pejabat-pejabat tinggi IDB serta tokoh-tokoh masyarakat Indonesia. Pandang konkrit mereka seperti dikutipkan berikut ini (Gambar 11).
  22. 22. meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi? peningkatan: PDB, Ekspor, Investasi dengan Meningkatkan Peran UMKM: Pendirian Bank Wakaf Indonesa Optimalisasi Peningkatan Peran UMKM Peningkatan: Investasi, Ekspor, PDB, Income PC, Ec- Growth, SWF Pelaksanaan Penuh UU No. 41 Wakaf Optimalisasi Operasional BWI- LKSPWU, LAW-LAZ Optimalisasi Da’i. Mesjid, Nazhir Penyesuaian UU No. 28 Bank Syariah Bank Wakaf : Bank UMKM Wakaf Jumlah Kredit =UB: Mdrbh, Msyrkh, Qard Sentra Ind-Exp, Infra-struktur, City Prime Buss. Optimalisasi Mobilisasi Wakaf-uang HOW?S 22 Melalui Political Will
  23. 23. ZN 14 9. Proses Pendirian Bank Wakaf UMKM Seperti dicantumkan pada gambar berikut ini, permodalan Bank Wakaf Indonesia diperoleh dari dua sumber, sumber pertama: Wakaf-Uang, yang ada di tangan BWI dan Lembaga- lembaga Wakaf serta Wakif individu atau badan hukum. Sumber lainnya yang diharapkan POKJA mendapat respon positip pemerintah adalah bagi hasil Dana Abadi Umat. Gambar-12
  24. 24. ZN 15 10. Presiden RI sebagai Prime Mover Pendirian Bank Wakaf Indonesia Kenyataan menunjukkan bahwa kebeadaan Bank Syariah belum dapat membantu penuh UMKM karena tingkat marjin yang dikenakan terhadap pembiayaan yang mereka terima setara dengan tingkat bunga bank konvensional dan memberatkan mereka. Oleh karena sumber dana Wakaf-Uang telah putuh kepemilikannya dari wakif dan tidak memiliki biaya dana (non-cost-of-funds). Pemberdayaan sumber dana ini kepada UMKM dilaksanakan oleh Bank Wakaf dengan konsep pembiayaan bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah), tidak dengan mengenakan marjin dalam konsep pembiayaan bank Syariah Murabahah (Gambar 13 berikut ini).
  25. 25. ZN 16 11. Pengoperasian Bank Wakaf Bank Wakaf Indonesia dioperasikan sebagai bank umum syariah biasa. Oleh karena itu Bank Wakaf Indonesia akan menerima Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk Tabungan, Rekening Giro, Tabungan dan bentuk DPK lainnya. DPK akan digunakan dalam penggunaan dana tersebut secara komersial biasa kepada UMKM. Fokus utama Bank Wakaf Indonesia adalah peneriman Wakaf-Uang yang akan diberdayakan kepada UMKM sebagai dana bersifat non-cost of funds. Gambar -14
  26. 26. ZN 17 12. Lingkar Kerjasama Bank Wakaf Indonesia. Dalam pengopersiannya Bank Wakaf Indonesia berada dalam kerjasama terintegrasi dengan Kementerian Agama RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BWI dan lembaga-lembaga lainnya seperti dicantumkan pada gambar berikut ini: Gambar-15
  27. 27. ZN 18 13. Presentasi dan Diskusi POKJA Dengan Pejabat dan Lembaga-lembaga Terkait Sejak dimulainya kegiatan POKJA pada Mei 2013, POKJA telah melaksanakan presentasi dan diskusi dengan berbagai pejabat kunci dan Lembaga-lembaga terkait. POKJA telah pernah meminta waktu kepada Presiden SBY dan telah mempresentasikan perihal pendirian Bank Wakaf Indonesia di Sekretariat Kabinet atas permintaan Seskab Bpk Dr. Dipo Alam yang dipimpin oleh Waseskab seperti tertera pada copy surat undangan di bawah ini: Gambar-16
  28. 28. 3. ZN 19 14. KESIMPULAN 1. Untuk Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti diamanatkan oleh RPJMN 2015-2019, dibutuhkan jumlah dana sangat besar yang tidak akan dapat terpenuhi oleh pemerintah, dalam keadaan ULN pemerintah telah mencapai Rp. 3.500 triliun pada posisi saat ini. 2. Salah satu sumber dana berpotensi sangat besar dan belum pernah dimobilisasi dan berdayakan secara terpadu oleh pemerintah adalah dana keagamaan, dalam hal ini Wakaf-Uang yang telah difatwakan kebolehannya oleh MUI dan juga oleh banyak fukaha dunia. Potensi Wakaf-Uang dari 204,13 juta muslimin Indonesia (sensus 2010) merupakan salah satu alternatif untuk digunakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaannya ke UMKM. 3. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia pada setiap kali Indonesia menghadapi krisis ekonomi, belum mendapatkan perhatian dan bantuan atau keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan performa bisnis mereka sebagai pendistribusi 13,9 persen PDB tetapi hanya menikmati 13,9 persen dari kredit perbankan. Pemerintah seyogianya membentuk bank khusus untuk UMKM. 4. POKJA Bank Wakaf Indonesia ICMI telah melaksanakan penelitian mendalami hal tersebut di atas dan menyimpulkan serta mengajukan ke pemerintah untuk pendirin Bank Wakaf Indonesia yang semata-mata dikhususkan mendanai kegiatan bisnis dan ekonomi UMKM dengan political will dan keterlibatan pemerintah dan Presiden RI sebagai prime mover.

×