Manajemen Aset Daerah

1. PENATAUSAHAAN BMD
PART 6
NATTA SANJAYA

2. PENATAUSAHAAN ASET
• Seluruh BMD merupakan objek
penatausahaan.
• BMD yang telah diperoleh tersebut harus
dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas
pengelolaan BMD.
• Penatausahaan Aset adalah kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan guna mendukung tertib
administrasi pengelolaan aset daerah.

3. Proses Penatausahaan Aset
Pembukuan Inventarisasi Pelaporan
Penatausahaan Aset

9. Pembukuan Aset
• Pembukuan aset adalah merupakan kegiatan
pendaftaran dan pecatatan aset ke dalam
daftar barang menurut penggolongan dan
kodefikasi barang. Tingkat pengguna barang
harus membuat Daftar Barang Pengguna
(DBP), tingkat kuasa pengguna barang harus
membuat daftar barang kuasa pengguna
(DBKP), dan tingkat pengelola barang harus
membuat daftar barang milik daerah (DBMD,
termasuk tanah dan bangunan).

10. Kegiatan pembukuan
• Membukukan dan mencatat semua aset yang telah ada ke
dalam Buku Barang dan/atau Kartu Inventaris Barang (KIB)
• Membukukan dan mencatat setiap mutasi aset ke dalam
Buku Barang dan/atau KIB
• Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam
Buku Barang dan/atau KIB
• Menyusun Daftar Barang tersebut yang datanya berasal dari
Buku Barang dan/atau KIB
• Mencatat semua barang dan perubahannya atas
perpindahan barang antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar
Barang Ruangan dan/atau Daftar Barang Lainnya
• Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang
• Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber
dari pengelolaan aset

11. Dokumen Penatausahaan BMD
Pengguna/kuasa pengguna barang menyusun Buku Inventaris dengan
melakukan pendaftaran dan pencatatan (bila perlu melalui sensus)
sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai berikut:
• KIB A Tanah “kosong tanpa bangunan”
• KIB B Peralatan dan Mesin
• KIB C Gedung dan Bangunan
• KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan
• KIB E Aset Tetap Lainnya
• KIB F Konstruksi dalam Pengerjaan
• Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris Barang
• Buku Mutasi Barang

12. KODEFIKASI PENATAUSAHAAN
• Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada
setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang
menyatakan kode lokasi dan kode barang.
Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk
mengamankan dan memberikan kejelasan status
kepemilikan dan status penggunaan barang pada
masing-masing pengguna.
• Kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan
pemerintahan sebagai berikut:
a. Barang milik pemerintah Kabupaten/Kota (12).
b. Barang milik pemerintah Provinsi (11).
c. Barang milik pemerintah Pusat (BM/KN (kalau ada
00).

13. KODEFIKASI PENATAUSAHAAN
Nomor Kode Lokasi.
• Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status
kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten/Kota, bidang,
SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
• Nomor Kode Lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai
kebutuhan daerah yang terdiri dari :
- Nomor Kode urutan Provinsi
- Nomor Kode urutan Kabupaten/Kota
- Nomor Kode SKPD
- Kecamatan

14. KODEFIKASI PENATAUSAHAAN
Nomor Kode Lokasi.
• Contoh Nomor Kode Lokasi Daerah Kabupaten
Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, berada pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Subdin Pendidikan Dasar/UPTD,
dibeli/diperoleh Tahun 2013.

15. KODEFIKASI PENATAUSAHAAN
Nomor Kode Barang.
• Nomor Kode barang diklasifikasikan ke dalam 6
(golongan) yaitu:
• Tanah
• Mesin dan Peralatan
• Gedung dan Bangunan
• Jalan, Irigasi dan Jaringan
• Aset Tetap Lainnya
• Konstruksi dalam Pengerjaan.

16. KODEFIKASI PENATAUSAHAAN

17. KODEFIKASI PENATAUSAHAAN
Setiap barang milik daerah diberikan label kode
register sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikecualikan:
• Persediaan;
• Aset Tetap Renovasi (ATR);
• Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
• Aset Tidak Berwujud (ATB)

18. Inventarisasi Aset
• Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan
untuk melakukan pendataan, pencatatan
pelaporan hasil pendataan aset, dan
mendokumentasikannya, baik aset berwujud
maupun aset tidak berwujud pada suatu
waktu tertentu. Inventarisasi aset dilakukan
untuk mendapatkan data seluruh aset yang
dimiliki, dikuasai sebuah organisasi.

19. Tujuan Inventarisasi Aset
• Menciptakan tertib administrasi
• Pengamanan aset
• Pengendalian dan pengawasan aset
• Bahan pedoman untuk menghitung kekayaan
• Memberikan data dan informasi untuk
dijadikan bahan/pedoman penyaluran barang
• Menentukan keadaan barang sebagai dasar
untuk menetapkan penghapusan

20. Lingkup Inventarisasi Aset
• Pengguna barang melakukan inventarisasi
sekurang-kurangnya 5 tahun sekali (kecuali
berupa barang persediaan dan konstruksi
dalam pengerjaan, dilakukan setiap tahun).
Kegiatan inventarisasi dalam 5 tahun sekali
adalah sensus, sedangkan kegiatan
inventarisasi berupa barang persediaan dan
konstruksi dalam pengerjaan adalah opname
fisik.

21. Pelaporan Aset
• Pelaporan aset sebagai output utama
penatausahaan merupakan media
pertanggungjawaban pengelolaan aset yang
dilakukan oleh pengguna/pengelola barang
dalam suatu periode tertentu, yang dapat
digunakan sebagai sumber informasi dalam
pengambilan keputusan masa depan

22. Proses Pelaporan Aset
• Kuasa Pengguna Barang menyusun Laporan Barang
Kuasa Pengguna (LBKP) semesteran dan tahunan untuk
disampaikan kepada Pengguna Barang
• Pengguna Barang menyusun Laporan Barang Pengguna
(LBP) semesteran dan tahunan untuk disampaikan
kepada Pengelola Barang
• Pengelola Barang menyusun Laporan Barang Milik
Daerah (LBMD) dibantu oleh Pejabat Penatausahaan
Barang, menghimpun LBP semesteran dan tahunan
serta menyusun LBMD sebagai bahan untuk menyusun
neraca pemerintah daerah

23. JENIS LAPORAN BARANG

25. Permasalahan Penatausahaan BMD
• Tidak seluruh hasil pengadaan BMD tidak
dicatat
• Nilai yang dicatat tidak mencerminkan seluruh
pengeluaran dan perolehan yang seharusnya
• Pelaporan tidak tertib