Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten bertujuan untuk mengetahui apakah struktur organisasi yang ada sesuai dengan tantangan ke depan dan mendapatkan gambaran organisasi yang tepat fungsi dan ukuran guna mencapai tujuan pemerintah kabupaten. Evaluasi ini berguna untuk menata kelembagaan agar lebih efisien dan mampu mengimplementasikan program pemerintah dalam menanggapi perubahan lingkungan.

1. EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN ……..
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-
aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di
Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan
produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, hal ini adalah satu
upaya pemerintah untuk mencapai good governance.
Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design
Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”.
Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia,
yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang
mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan
manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad
ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Dan salah satu misi yang
diemban adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen
sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan
publik, mindset, dan cultural set.
Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang telah lama dikenal oleh umat manusia sejak zaman
dahulu. Sejak manusia sebelum lahir sampai meninggalnya, seorang manusia yang hidup di dunia akan
senantiasa berurusan dengan institusi pemerintah yang kita kenal dengan nama birokrasi itu. Tetapi,
kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukan arah
perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap
rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang masih banyak
terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan Reformasi Birokrasi terjadi karena
perubahan dan modernisasi birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan
tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan
prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau
kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan birokrasi yang
sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional.

2. Reformasi kelembagaan menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang harus dilakukan.
Maka pada tataran konteks reformasi, setidaknya ada lima (5) cara yang dapat dilakukan untuk
memenuhi hajat sebagaimana dua hal dimaksud tersebut, yaitu, penataan kelembagaan, penataan
ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilatas dan pelayanan serta kualitas
pelayanan. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini, namun yang sering kali
terjadi adalah adanya dampak sebagai akibat dari buruknya alokasi personil, sehingga ada daerah yang
kekurangan pegawai dan sementara ada daerah yang kelebihan pegawai, menyebabkan sosok
birokrasi itu menjadi oversize dan lamban kinerjanya. Meskipun upaya perampingan birokrasi itu
diperlukan, akan tetapi jauh lebih penting lagi adalah menata struktur kelembagaan (organisasi) agar
lebih ramping, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Kondisi ini tentu saja perlu perubahan yang fundamental apalagi dalam era VUCA (Volatile,
Uncertain, Complex and Ambiguous) yang menggambarkan kondisi dunia multilateral yang dinamis,
fluktuatif, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu. dikaitkan dengan lingkungan yang tidak dapat
dikendalikan karena adanya disrupsi. Disrupsi ini muncul pada masyarakat modern sebagai
konsekuensi dari kemajuan ICT (Information and Communication Technologies) dan mobilitas manusia
yang sangat tinggi. Hal ini menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap ekspektasi masyarakat
pada pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah yang menyangkut kecepatan dan ketepatan.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karakteristik birokrasi publik yang bekerja secara kaku,
rutin, dan prosedural sangat bertolak belakang dengan kondisi VUCA yang saat ini dihadapi. Tentu saja
apabila tidak diantisipasi dengan baik, VUCA yang seharusnya menjadi peluang bagi birokrasi publik
untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan agile (lincah) akan berubah menjadi ancaman yang
serius bagi birokrasi.
Saat ini kita juga menyadari bahwa dunia sedang menghadapi revolusi industri baru atau sering
disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. Fenomena ini muncul karena hadirnya teknologi, seperti Artificial
Intelligence (AI), big data, cloud computing, dan Internet of Thing (IoT). Internet of Thing (IoT)
memberikan ruang konektivitas antarorganisasi tanpa mengenal sekat-sekat waktu dan lokasi. Revolusi
ini mendorong banyak institusi dapat menyediakan berbagai hal secara instan, personal (customize)
dan dengan skala yang masif. Kondisi seperti inilah yang disebut sebagai volatile, yaitu perubahan yang
terjadi secara cepat, tidak dapat diprediksi sebelumnya, tetapi memberikan efek yang besar dan tidak
terduga. Semakin tidak stabilnya dunia akan semakin cepat perubahan itu terjadi.

3. Perubahan yang sangat cepat ini diyakini menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi pula.
Mengapa ketidakpastian mengancam cara kerja birokrasi publik kita. Hal ini karena dalam proses
pengambilan kebijakan, birokrasi publik selalu merumuskannya berdasarkan atas pembelajaran masa
lalu yang dipakai untuk memformulasikan kebijakan di masa depan. Metode yang mengandalkan data
masa lalu untuk memprediksi masa depan tersebut tentu saja menjadi tidak relevan dengan tantangan
masa kini yang semakin tidak berpola.
Hal inilah yang menjadi akar masalah kebijakan publik kita yang tidak agile (lincah).
Peningkatan mobilitas masyarakat dunia dan terus bertambahnya intensitas penggunaan teknologi
telah menyebabkan batasan antarnegara menjadi semakin lebur. Situasi ini berdampak pada
peningkatan kompleksitas tatanan masyarakat global. Banyaknya faktor dan aktor yang saling
terkoneksi menyebabkan tingkat kompleksitas pun semakin tinggi sehingga sulit untuk menghasilkan
keputusan yang di masa lalu dapat mengandalkan pendekatan pilihan rasional. Semakin kompleks
sebuah isu akan semakin sulit untuk menganalisisnya.
Kehadiran terminologi agile (lincah) sebagai paradigma organisasi yang baru dan lingkungan
VUCA yang dihadapinya tentu harus kita lihat sebagai peluang untuk menghadirkan birokrasi publik
yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Birokrasi publik ini adalah birokrasi yang memiliki
kualifikasi dan kapasitas baru, yang mampu menciptakan pola perumusan kebijakan, kapasitas
perumus kebijakan, bahkan model-model pelatihan baru yang dapat menciptakan aktor kebijakan yang
agile (lincah). Selain kualifikasi teknis yang mumpuni, kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif
dalam upaya pemecahan masalah yang diintegrasikan dengan keterampilan sosial-behavioral dalam
wujud kemampuan bekerja sama dan adaptif dengan lingkungan baru haruslah menjadi kapasitas
utama bagi birokrasi publik dalam melakoni era Revolusi Industri 4.0.
Namun, perlu dicatat juga bahwa jantung keberhasilan birokrasi dan kebijakan publik yang agile
(lincah) terletak pada kemampuan birokrasi publik untuk mau berubah dan bergerak. Banyak orang
memiliki ide-ide perubahan yang inovatif, tetapi hanya sedikit yang mampu mengimplementasikannya
menjadi kenyataan. Pada tataran ini tentu saja kelincahan tidak akan terwujud dan birokrasi publik juga
semakin tertinggal jauh dari negara-negara di dunia, birokrasi publik Indonesia seharusnya belajar
bahwa perubahan tidak akan dapat diantisipasi dengan mereplikasi pengalaman-pengalaman di masa
lalu. perlu mengubah cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja yang baru yang lebih terbuka, adaptif,
dan responsif.

4. Lahirnya peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan penyelenggraan urusan kewenangan
yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, oleh karna itu organisasi dapat dikatakan wadah
kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Namun jauh
lebih penting lagi adalah menata struktur kelembagaan agar lebih ramping, efektif dan efisien dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga terdapat kejelasan tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang “statis”,
karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang
bersifat “ Dinamis ". Pengertian ini organisasi dilihat dari pada sudut dinamikanya, aktivitas atau
tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun
informal.
Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan
wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Organisasi
adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan
terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus
manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan
masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam
interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.
Untuk itu ada beberapa alasan pentingnya organisasi formal adalah pertama karena organisasi
adalah suatu bagian dasar keberadaan kita, yang mencakup seluruh aspek masyarakat sekarang.
Kompleksitas kehidupan modern membuat kita semua tergantung pada berbagai organisasi manusia
adalah objek dan subjek pengaruhnya. Hal ini adalah sendiri merupakan justifikasi usaha kita untuk
mempelajari organisasi. Kedua, dengan mempelajari organisasi kita akan dapat secara lebih baik
mengembangkan pemahaman kita terhadap bagaimana organisasi beroperasi dan banyak cara dengan
mana organisasi dapat dirancang atau disusun. Pengetahuan tentang hal ini, tentu saja sangat
diperlukan bila kita akan menghadapi tantangan perancangan organisasi yang sedang berkembang.
Ketiga, studi organisasi mempunyai nilai praktis sangat besar baik untuk para manajer sekarang
maupun masa depan. Pengetahuan tentang bagaimana organisasi berfungsi meningkatkan
kemampuan kita untuk mengantisipasi berbagai jenis masalah yang mungkin akan kita hadapi dalam
pekerjaan dan pada saat yang sama, memperbesar probabilitas keberhasilan kita dalam situasi-situasi
tersebut.

5. Berdasarkan hal tersebut maka organisasi patut memperhatikan perkembangan dan perubahan
organisasi yang diorientasikan pada perubahan struktur organisasi atau tujuan (goal) organisasi dengan
melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpan No 20 Tahun 2018 tentang evaluasi
kelembagaan. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi perubahan dalam organisasi dengan maksud
mempermudah pencapaian tujuan, maka sangat beralasan apabila perubahan organisasi dimulai
dengan melakukan perubahan struktur organisasinya. memusatkan perhatiannya pada perubahan
struktural yang berfokus pada teknik yang mempunyai dampak terhadap sistem struktur organisasi.
Struktur organisasi merupakan salah satu sumber terjadinya perubahan organisasi atau dapat
dikatakan bahwa struktur organisasi adalah salah satu objek yang terkena perubahan, demikian juga
proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai
tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan
interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (alignment) satu dengan yang lain
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan perkembangan dan perubahan organisasi yang diorientasikan pada perubahan
struktur organisasi atau tujuan organisasi. maka dipandang perlu untuk mengetahui “Bagaimana
Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten …..Berdasarkan Permen PANRB No. 20 tahun
2018 “
Evaluasi ini wajib dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu
adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan
tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari
adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik
adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan
lingkungan. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk
mencapai tujuan utama secara dinamis dan organisasi harus memiliki keselarasan (alignment) satu
dengan yang lain.

6. C. Tujuan dan Kegunaan
Evaluasi kelembagaan emerintah Kabupaten Pangkep bertujuan untuk: pelaksanaan
penataan kelembagaan dan mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sehingga
mampu mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten pangkep,
sedangkan kegunaannya adalah :
1. Mengetahui kondisi eksisting kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah termasuk tugas
pokok dan fungsinya dan berdasarkan dimensi struktur dan proses organisasi
2. Mengetahui desain kelembagaan sesuai potensi daerah dan kinerja yang ingin dicapai
3. Tersedianya informasi yang lebih lengkap untuk dianalisis menjadi rekomendasi bagi penataan
organisasi sesuai dengan hasil penilaian evaluasi kelembagaan.
D. Metode Evaluasi
Metode evaluasi yang digunakan dalam evaluasi adalah survei berdasarkan kuesioner
terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur dan proses organisasi.
Kuesioner dalam hal ini digunakan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data.
Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan multilevel, yakni dua level (tingkatan)
organisasi, yaitu pada tingkatan organisasi tertinggi (organization wide level), dan pada tingkatan satu
tingkat di bawahnya (suborganization wide level). Setelah proses pengumpulan data di masing-masing
instansi pemerintah, dilakukan pengolahan dan analisis data yang hasilnya disajikan sebagai bahan
dasar untuk melakukan interpretasi dan analisis keorganisasian selanjutnya.
Populasi dari kegiatan evaluasi kelembagaan adalah seluruh unsur penyelenggara pemerintah
daerah atau selanjutnya disebut sebagai instansi pemerintah. Sampel untuk instansi pemerintah berupa
kuesioner pada dua tingkatan organisasi, yakni tingkatan tertinggi organisasi atau organization wide
level dan satu tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi atau suborganization wide level. Dengan
demikian, jumlah sampel kuesioner untuk setiap instansi pemerintah paling sedikit 1 set kuesioner untuk
tingkatan organization-wide dan 1 set kuesioner untuk 1 tingkatan di bawahnya. Berikut ini adalah tahap
evaluasi :
a. Persiapan
Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi
pemerintah di tingkat organization-wide instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya,

7. suborganization-wide. Anggota tim harus memiliki wawasan memadai tentang kelembagaan instansi
pemerintah, baik dari sisi konsep maupun kebijakan terutama berbagai kebijakan yang mengatur
tentang instansi pemerintah dimana anggota tim bertugas, memiliki kemampuan melakukan analisis
organisasi secara tajam, komprehensif, dan sistematis.
b. Pelaksanaan Pengumpulan Data
Pelaksanaan pengumpulan data lapangan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada
seluruh instansi pemerintah. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan
dengan cara disebarkan kepada responden dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk soft copy
atau melalui fasilitas kuesioner secara online.
c. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan instrumen kuesioner
Jawaban Skor
STS : Sangat Tidak setuju = 1
TS : Tidak Setuju = 2
S : Setuju = 3
SS : Sangat Setuju = 4