Administrasi Pembangunan suatu sistem administrasi yang dibutuhkan di negara yang sedang membangun

1. ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara
yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata
sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada
dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem
administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan
kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan
besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.
Dalam telaahan administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu
administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi bagi
pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Maka dapat dikatakan
bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan.
Sedangkan untuk menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan
organisasi.
Untuk analisis manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata
(distinct), yakni: perencanaan, pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengarahan
(menggerakkan) partisispasi langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi, dan pengawasan. Pendekatan terhadap fungsi-fungsi tersebut dilengkapi dengan
peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.
Heady (1995) menunjukkan ada lima ciri administrasi yang indikasinya ditemukan
secara umum di bayak negara berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi
publik bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Kedua, birokrasi dinegara
berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan pembangunan. Ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal lain
daripada mengarah pada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Keempat,
ada kesenjangan yang lebar apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan
kenyataan (discrepancy between form and reality). Kelima, birokrasi di negara berkembang
acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.
Analisis Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik lagi hasil dari pengamatan Wallis
(1989). Pertama, di banyak negara berkembang birokrasi sangat lamban dan makin
bertambah birokratik. Kedua, unsur-unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap

2. birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan-hubungan primordial lain seperti suku dan
agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi. Keadaan-
keadaan seperti inilah yang mendorong pentingnya pembangunan atau pembaharuan
administrasi.
Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan
administrasi, yang pertama perlu menjadi perhatian adalah perubahan sikap birokrasi yang
cukup mendasar sifatnya. Didalamnya terkandung berbagai unsur. Pertama, birokrasi harus
dapat membangun partisipasi rakyat. Kedua, birokrasi hendaknya tidak cenderung
berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya.
Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari
memberi menjadi memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan
kebertanggungjawaban. Pembaharuan memerlukan semangat yang tidak mudah patah.
Semangat dan tekad diperlukan untuk mengatasi inersia birokrasi dan tantangan yang
datang dari kalangan mereka yang akan dirugikan karena perubahan. Oleh karena itu,
pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, didukung oleh political will
yang kuat, konsisten, dan konsekuen. Tidak selalu harus segera menghasilkan perubahan
besar, tetapi dapat secara bertahap, namun konsisten.
Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara
yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata
sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada
dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem
administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan
kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan
besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.
Dalam telaahan administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu
administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi bagi
pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Maka dapat dikatakan
bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan.
Sedangkan untuk menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan
organisasi.
Untuk analisis manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata
(distinct), yakni: perencanaan, pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengarahan
(menggerakkan) partisispasi langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi, dan pengawasan. Pendekatan terhadap fungsi-fungsi tersebut dilengkapi dengan
peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.

3. Heady (1995) menunjukkan ada lima ciri administrasi yang indikasinya ditemukan
secara umum di bayak negara berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi
publik bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Kedua, birokrasi dinegara
berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan pembangunan. Ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal lain
daripada mengarah pada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Keempat,
ada kesenjangan yang lebar apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan
kenyataan (discrepancy between form and reality). Kelima, birokrasi di negara berkembang
acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.
Analisis Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik lagi hasil dari pengamatan Wallis
(1989). Pertama, di banyak negara berkembang birokrasi sangat lamban dan makin
bertambah birokratik. Kedua, unsur-unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap
birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan-hubungan primordial lain seperti suku dan
agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi. Keadaan-
keadaan seperti inilah yang mendorong pentingnya pembangunan atau pembaharuan
administrasi. Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari
pembangunan administrasi, yang pertama perlu menjadi perhatian adalah perubahan sikap
birokrasi yang cukup mendasar sifatnya. Didalamnya terkandung berbagai unsur. Pertama,
birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat. Kedua, birokrasi hendaknya tidak
cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang
berdaya. Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan,
dan dari memberi menjadi memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan
kebertanggungjawaban. Pembaharuan memerlukan semangat yang tidak mudah patah.
Semangat dan tekad diperlukan untuk mengatasi inersia birokrasi dan tantangan yang
datang dari kalangan mereka yang akan dirugikan karena perubahan. Oleh karena itu,
pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, didukung oleh political will
yang kuat, konsisten, dan konsekuen. Tidak selalu harus segera menghasilkan perubahan
besar, tetapi dapat secara bertahap, namun konsisten.
Pelaksanaan Pembangunan untuk sarana kegiatan olahraga negara-negara
sekawasan Asia Tenggara ke-26 yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia, digelar di dua
kota sekaligus, Palembang dan Jakarta, pada tanggal 11 hingga 22 November 2011
mendatang merupakan salah satu kasus yang berhubungan dengan mata kuliah
Administrasi Pembangunan.
SEA Games ini akan memperebutkan 542 medali emas dari 44 cabang olahraga yang
dipertandingkan seluruhnya.

4. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto baru-baru ini memimpin kunjungan ke Sekretariat
SEA Games, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Prijanto didampingi jajaran Pemprov
DKI meninjau sejumlah sarana prasarama SEA Games diantaranya, arena paragliding di
Gunung Mas Puncak, Bogor, arena Mountain Bike di Gunung Pancar Sentul, serta
Velodrome Balap Sepeda di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.
Wakil Gubernur DKI Prijanto mengatakan Prijanto menyatakan khusus kesiapan DKI
Jakarta yang berdampingan dengan Palembang sebagai kota pelaksanaan SEA Games
November nanti. “Seluruh sarana SEA Games di Jakarta rampung seratus persen dan
mendapat sertifikat, semua tim teknik negara dan peserta sudah menyatakan layak”,
demikian ungkap Wagub Prijanto.
Dari 24 cabang olah raga yang dijadwalkan dipertandingkan di Jakarta, seluruh
sarana dan arena pertandingan di DKI dinyatakan telah rampung.
Salah seorang petugas, Dedi Miswar pengelola arena cabang olah raga Judo di
kawasan Kelapa Gading mengatakan, secara fisik gedung berikut arena pertandingan siap
digunakan. “Untuk persiapan gedung sudah seratus persen ya. Namun masalah lain seperti
pedagang kaki lima (PKL) di depan itu , ada wacana sebelum SEA Games dimulai akan
ditertibkan”, demikian penjelasan Dedi Miswar.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng
menyatakan optimismenya, pelaksanaan SEA Games ke-26 pada 11-22 November 2011
mendatang akan sukses, sesusai jadwal. “Kita optimis akan selesai pada waktunya,
sebagian besar sudah selesai. Jakarta sudah selesai semua, tinggal Palembang, Palembang
pun sebagian besar selesai hanya beberapa yang butuh finishing, seperti arena kolam
renang, menembak . sepatu roda dan volley pantai.”
Menpora Andi Mallarangeng mengatakan, terkait masalah pendanaan SEA Games
cukup lancar, pemerintah sebelumya, telah menyetujui penggunaan anggaran sebesar Rp
690 miliar untuk pelaksanaan SEA Games.
Dari jumlah tersebut, Rp 79,5 miliar sudah dicairkan bagi panitia SEA Games di
Palembang dan sebesar Rp 91,8 miliar bagi panitia di DKI Jakarta. Khusus untuk bonus atlet
berprestasi, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 150 miliar.
Data Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebutkan, Indonesia ditetapkan menjadi
tuan rumah SEA Games 2011 pada saat Rapat Dewan Federasi SEA Games di Bangkok,
Thailand 6 September 2006.

5. Tahun ini adalah keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga negara –
negara Asia Tenggara setelah SEA Games X 1979, SEA Games XV 1987, dan SEA Games
XIX 1997.Sebagai kota penyelenggara utama, Palembang akan memusatkan pertandingan
di Kompleks Olahraga Jaka Baring yang mencakup area seluas 45 ribu meter persegi dan
juga di pusat olahraga Gelora Sriwijaya Palembang., Provinsi Sumatera Selatan.
Kalangan pakar memuji peran strategis pemerintah yang memilih Palembang sebagai
salah satu kota penyelenggara SEA Games. Menurut pakar, masyarakat bersama
pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan bangkit secara ekonomi dan menerima cukup
banyak manfaat selama pelaksanaan SEA Games, salah satunya dari sektor kepariwisataan
daerah.Namun kalangan pakar mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan soal
keamanan dan ketertiban selama SEA Games 2011 berlangsung, baik di Palembang
maupun di Jakarta.
Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Tidak ada kata mundur. Begitulah
tekad Pemerintah Indonesia dan panitia pelaksana dalam menggelar SEA Games XXVI di
Palembang dan Jakarta pada 11 -22 November nanti.
Boleh saja banyak kalangan meragukan kesiapan yang tengah dikebut untuk
penuntasan dan penyempurnaan pelaksanaan pesta olahraga antarbangsa Asia Tenggara
itu. Bahkan, sampai ada yang berteriak agar penyelenggaraan ditunda. Suara ini muncul dari
kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga para mantan atlet. Namun, semua itu
tidak membuat goyah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah utama dan
juga Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku wakil dari pemerintah pusat maupun KONI
Pusat. Justru, mereka makin tertantang untuk memacu penyelesaian permasalahan yang
masih mengganjal. Mereka optimistis SEA Games akan terselenggara tepat waktu sehingga
tidak ada alasan untuk mundur atau menundanya. Gubernur Sumatera Selatan H Alex
Noerdin optimistis pembangunan arena pertandingan (venues) SEA Games XXVI di
Jakabaring, Palembang, bisa selesai tepat waktu. Gubernur Sumsel ketika dialog interaktif
berkaitan dengan kesiapan venues SEA Games di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring.
Palembang, Kamis, kembali menegaskan optimisme itu. Menurut Alex, memamg banyak
masalah yang dihadapi dalam penyelesaian pembangunan venues untuk SEA Games
(SEAG) di Palembang itu, mulai kondisi cuaca kurang mendukung hingga kemacetan di
penyeberangan Merak-Bakauheni yang mengganggu kelancaran pengangkutan material
yang dibutuhkan. Termasuk kesulitan mendapatkan bahan baku yang diperlukan seperti
semen. Terakhir masalah kabut asap yang melanda sebagian besar wilayah Sumsel.
"Walaupun begitu, kami tidak pernah menyerah karena yang penting semuanya bisa selesai
menjelang SEA Games XXVI," kata Alex. Ia menegaskan, SEA Games harus berjalan
sukses, apalagi saat ini kondisi area seluas 325 hektare yang semula merupakan lahan

6. rawa-rawa di kawasan Jakabaring berubah menjadi kota pusat olahraga atau kawasan
Jakabaring Sport City yang berskala internasional.
Mengenai tiga venues, yakni menembak, atletik, dan akuatik yang masih dalam
pengerjaan dan dikhawatirkan sejumlah pihak tidak bisa selesai pada waktunya, Gubernur
Sumsel menuturkan, untuk akuatik bisa menggunakan Lumban Tirta sebagai alternatifnya.
Selanjutnya, cabang menembak kalau belum selesai saat pelaksanaan SEA Games, juga
ada lapangan tembak yang telah dibangun di Palembang, sedangkan atletik bisa juga
memakai Stadion Bumi Sriwijaya apa-bila memang terjadi kondisi di luar kemampuan.
"Sedangkan lapangan tenis sudah selesai, bahkan beberapa waktu lalu telah dilaksanakan
kejuaraan voli Asia di Palembang," ujar Alex pula
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan,
pelaksanaan SEA Games ke-26 akan berlangsung tepat waktu sehingga perhelatan akbar
olahraga terbesar di Asia Tenggara itu tidak perlu diundur. "Kemenpora optimistis
pembukaan SEA Games akan berlangsung pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011," ujar Andi
menanggapi usulan dari berbagai pihak yang menginginkan diundumya pelak-sanaan SEA
Games itu hingga empat bulan ke depan.
Hal itu disampaikannya usai pembukaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional
(Fornas) di Parkir Timur Kawasan Gelora Bung Karno, Kamis. Bahkan, dia mengatakan akan
bertolak ke Palembang untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sejumlah
arena yang belum rampung
"Untuk arena di Jakarta, sudah selesai, selanjutnya di Palembang sudah memasuki
tahap penyelesaian akhir," kata Menpora sembari mengatakan bahwa pembukaan dan
penutupan SEA Games akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
Begitu juga dengan para atlet, menurut Andi, sudah siap untuk bertanding dalam SEA
Games yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang. "Kita harapkan tidak hanya bisa
sukses prestasi, tetapi juga sukses penyelenggaraan," ujar dia.
Ketua Umum Panitia Pusat SEA Games (Inasoc) Rita Subowo juga mengaku
optimistis pelaksanaan SEA Games akan berlangsung tepat pada waktunya. "Kita akui
memang ada beberapa kekurangan, namun kita optimistis dapat berlangsung tepat pada
waktunya," kata Rita singkat
Sebelumnya, beberapa pihak termasuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Per-
juangan di DPR menyarankan agar pelaksanaan SEA Games XXVI/201 1 di Palembang,
Sumatera Selatan, diundur atau dipindahkan ke Jakarta mengingat pembangunan sejumlah

7. fasilitas belum rampung. Hingga awal Oktober pembangunan arena di kawasan Jakabaring,
Palembang, masih sepertiga dari 17 arena yang selesai dibangun.
Andi Mallarangeng menjelaskan, dari rapat koordinasi antara Kementerian Pemuda
dan Olahraga, KONI, Panitia Pusat SEA Games (Inasoc), dan pihak terkait lainnya, dirinya
mendapat laporan sebagian venue masih dalam tahap penyelesaian, tapi sudah akan
selesaisebelum jadwal pembukaan SEA Games. Andi Mallarangeng menegaskan. SEA
Games akan dilaksanakan sesuai jadwal yakni mulai 11 November 2011. "Jadwal dan lokasi
pertandingan untuk semua cabang olahraga masih tetap seperti semula, tidak ada yang
berubah, baik di DKI Jakarta maupun Sumatera Selatan," katanya.
Ditanya apa kendala yang dihadapi Kemenpora dalam menyiapkan pelaksanaan SEA
Games, menurut dia, adalah kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan.
Ditanya apakah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dirinya akan bertanggung
jawab jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan SEA Games, Andi mengatakan, Menpora
bertanggung jawab atas pelaksanaan SEA Games.