Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi proses penyusunan standar barang dan kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan barang oleh pengguna dan pengelola barang, serta penggunaan rencana kebutuhan sebagai acuan penyusunan anggaran.

1. Oleh :
Natta Sanjaya,M.Si

2. Perencanaan kebutuhan diartikan sebagai
kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
BMN/D untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan
yang sedang berjalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang akan datang.

3.  Fungsi perencanaan penganggaran adalah
serangkaian kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan dengan memperhatikan
kemampuan/ketersediaan keuangan daerah.

4. a. Untuk mengisi kebutuhan barang pada
masing-masing unit/satuan kerja sesuai
besaran organisasi/jumlah pegawai dalam
organisasi;
b. Adanya barang-barang yang rusak, dihapus,
dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat
dipertanggung jawabkan sehingga
memerlukan penggantian;
c. Adanya peruntukan barang yang didasarkan
pada peruntukan standar perorangan, jika
terjadi mutasi bertambah personil sehingga
mempengaruhi kebutuhan barang
Perencanaan kebutuhan Barang dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan :

5. d. Untuk menjaga tingkat ketersediaan barang
e. Pertimbangan teknologi

6.  perencanaan pengadaan barang milik daerah;
 perencanaan pemeliharaan barang milik
daerah;
 perencanaan pemanfaatan barang milik
daerah;
 perencanaan pemindahtanganan barang
milik daerah; dan
 perencanaan penghapusan barang milik
daerah

7.  Barang apa yang dibutuhkan
 Dimana dibutuhkan
 Mengapa barang tsb dibutuhkan
 Berapa jumlah barang yg dibutuhkan
 Berapa biaya
 Kapan barang tersebut dibutuhkan
 Siapa yang mengurus & siapa yang
menggunakan
 Bagaimana cara pengadaan barang tsb
Didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab
masing-masing unit.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :

8.  Dalam merencanakan kebutuhan tidak sesuai
dengan barang yang dibutuhkan instansi atau
masyarakat;
 Tidak memikirkan biaya
perawatan/pemeliharaan;
 Tidak cermat dalam penilaian kondisi barang;
 Dalam penyusunan rencana kebutuhan
barang tidak didasarkan pada database
BMN/BMD (daftar barang)
 Tidak berorientasi pada Standar Pelayanan
Minimal

9. 1. Perencanaan kebutuhan BMD disusun dlm
rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-
SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan
BMD;
2. Perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana
dimaksud pd ayat 1 brpedoman pada standar
barang, standar kebutuhan, dan standar
harga;
3. Standar barang dan standar kebutuhan
sebagaiana dimaksud pd ayat 2 ditetapkan
oleh pengelola barang setelah berkoordinasi
dengan instansi atau dinas terkait.

10.  Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan
sebagai acuan perhitungan pengadaan BMD dalam
perencanaan kebutuhan SKPD
 Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang
dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan
penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan SKPD
 Standar Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan
Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah untuk membantu menyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) adalah
dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1
(satu) tahun.

11.  disusun dengan memperhatikan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada.
 merupakan barang milik daerah yang ada
pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna
Barang
 harus dapat mencerminkan kebutuhan riil
barang milik daerah pada SKPD sehingga
dapat dijadikan dasar dalam penyusunan
RKBMD

12.  Kuasa Pengguna Barang menyusun
usulan RKBMD
 menyampaikan usulan RKBMD
Pengadaan kepada Pengguna Barang
selambat-lambatnya minggu kedua
bulan Mei.

13.  menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh
Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan
SKPD yang dipimpinnya
 Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang untuk melakukan review terhadap kebenaran
dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.
 diutamakan untuk memastikan kebenaran data
masukan (input) penyusunan usulan RKBMD
Pengadaan yang sekurang-kurangnya
mempertimbangkan:
kesesuaian program perencanaan dan standar
ketersediaan barang milik daerah di lingkungan
Pengguna Barang
 menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengelola
Barang.

14.  Melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD bersama Pengguna Barang
dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang
 Dalam melakukan penelaahan dibantu
Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola

15.  merupakan anggota Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.
 Hasil penelaahan merupakan
dasar penyusunan RKBMD

16.  RKBMD yang telah ditetapkan oleh
Pengelola Barang digunakan oleh
Pengguna Barang sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD

17.  barang milik daerah yang berada dalam kondisi
rusak berat;
 barang milik daerah yang sedang dalam status
penggunaan sementara;
 barang milik daerah yang sedang dalam status
untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
 barang milik daerah yang sedang menjadi objek
pemanfaatan, kecuali:
 Digunakan sementara
 Pinjam pakai kurang dari 6 bulan