Standard satuan harga provinsi banten 2016

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dalam Bab III tentang Perencanaan
Kebutuhan dan Penganggaran, Pasal 7 yang
menyatakan :
 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
disusun dalam rencana kerja dan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah
memperhatikan ketersediaan barang milik
daerah yang ada.
 Perencanaan Kebutuhan berpedoman pada
standarisasi sarana/prasarana kerja Pemerintah
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dan standar harga yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud diatas ,
dijadikan acuan dalam menyusun Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) sebagaimana dimakdsud diatas,
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan
APBD
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Standar
Harga

3. Peraturan Daerah Provinsi Banten No.17 tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah , dalam Bab
III tentang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
dan Pasal 13, 14 dan 15 yang menyatakan :
 Pembantu Pengelola bersama Pengguna membahas
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
dengan memperhatikan data barang pada pengguna
dan atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD), berpedoman pada Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
dan Standarisasi Harga.
 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran masing-masing SKPD sebagai bahan
penyusunan RAPBD.
 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan
Standarisasi Harga diatur lebih lanjut oleh
Keputusan Gubernur.

4. › Untuk pengendalian dalam penganggaran pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Provinsi Banten
› Untuk Kesepakatan dalam penetapan keuntungan yang akan diperoleh dalam
patokan standar harga sebagai pedoman penyusunan anggaran dengan rumus :
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA (SHSBJ) PROVINSI BANTEN 2016 :
› Dalam menentukan besarnya keuntungan harus ada kesepakatan tim
› Untuk keseragaman dalam penentuan standarisasi harga barang di lingkungan
Provinsi Banten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.
› Setiap pengadaan barang harus berdasarkan harga satuan yang berlaku pada saat/
pengadaan dilaksanakan (Survey Lapangan ) dengan tidak melampaui standar harga
yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Banten serta negoisasi kembali
secara professional dalam rangka mewujudkan azas efisiensi dan akuntabilitas
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
› Apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang, ternyata terdapat kenaikan harga
yang melebihi harga standar serta terdapat barang-barang yang harganya belum
tercantum dalam standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur
Banten, maka penetapan harga barang tersebut disesuaikan dengan hasil survey
lapangan, kemudian dilaporkan kepada Gubernur

5. 1. PERSIAPAN
2. PELAKSANAAN
A. WORKSHOP
RAPAT KOORDINASI SEBAGAI BENTUK PERSIAPAN AWAL ANTARA TIM SHBJ DENGAN SKPD DENGAN
MEMBAWA USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG DAN JASA:
B. PENYAMPAIAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG DAN JASA
PENYAMPAIAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG DAN JASA KEPADA BIRO EKBANG UNTUK DI
SAMPAIAK KE KONSULTAN PENYUSUN SEBAGAI BAHAN RUJUKAN PENETAPAN JENIS DAN HARGA BARANG
DAN JASA
C. SURVEY HARGA BARANG DAN JASA OLEH KONSULTAN :
a. Survey Agen/Distributor, Grosir
b. Survey Uji Petik Lapangan ke toko, agen, retail di 4 Kota dan 4 Kabupaten
c. Sumber resmi dari Situs/Internet terkait penawaran barang dan jasa
D. PENYUSUNAN NASKAH LAPORAN DAN LAMPIRAN DATABASE SHSBJ 2016 OLEH KONSULTAN
RUANG LINGKUP MATERI LAPORAN SESUAI DENGAN KONTRAK KONSULTAN HO. 027/67-
SHBJ/SPK/EKBANG/2015 TANGGAL 6 MEI 2015
E. RAPAT PEMBAHASAN MATERI SHSBJ
F. KONSINYERING
KONSINYERING PEMBAHASAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TA. 2014
ANTARA PIHAK PELAKSANA PEKERJAAN DENGAN TIM PENYUSUN SEBAGAI TANDA/BENTUK TAHAP
FINALISASI PENYUSUNAN.
G. FINALISASI SHSBJ 2016
KOREKSI DAN REVISI BUKU SHSBJ 2016 HASIL KONSINYERING DAN SETERUSNYA DISAMPAIKAN/DILAPORKAN
KEMBALI HASILNYA KEPADA TIM UNTUK DIUSULKAN PENETAPANNYA.
H. PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN
PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN MENGENAI STANDARISASI HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN TA 2016 SETELAH ADANYA PERBAIKAN

6. FORMAT ISIAN
UNTUK SKPD
FORMAT ISIAN
KEBUTUHAN
UMUM
FORMAT ISIAN
KEBUTUHAN
INTERNAL SKPD
FORMAT ISIAN
KEBUTUHAN SKPD
LAIN
PENYERAHAN DATA
KE BIRO EKBANG
PENGOLAHAN DATA
OLEH KONSULTAN
EVALUASI DAN
PENYEMPURNAAN
NASKAH PERATURAN
/KEPUTUSAN
GUBERNUR
KEBUTUHAN BARANG DAN JASA
1.BARANG DAN JASA YANG
PERNAH DIBUTUHKAN
SEBELUMNYA
2.BARANG DAN JASA YANG KAN
DIAJUKAN/DIBUTUHKAN TAHUN
2016
KEBUTUHAN UMUM
KEBUTUHAN INTERNAL SKPD
KEBUTUHAN TERKAIT SKPD
LAIN
KEBUTUHAN BARANG DAN JASA
SKPD

7.  Akhir triwulan kedua pada Juni lalu, harga barang-barang dan jasa kebutuhan pokok di Banten
secara umum mengalami kenaikan.
 Angka Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Mei sebesar 125,12 bulan Juni menjadi 125,88 atau
terjadi inflasi sebesar 0,60 persen
 Semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks.
 “Kelompok bahan makanan naik 1,85,
 kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik sebesar 0,35 persen, kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,23 persen,
 kelompok sandang naik 0,37 persen, kelompok kesehatan naik 0,13 persen, kelompok pendidikan,
rekreasi dan olahraga naik sebesar 0,03 persen,
 kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan naik sebesar 0,31 persen,” komoditi yang
dominan menyumbang inflasi adalah cabe merah, telur ayam ras, bensin, ikan Bandeng dan beras.
 Laju inflasi tahun kalender 2015 tercatat sebesar 1,48 persen.
 Inflasi year on year tercatat sebesar 8,91 persen.
 Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi tahun 2016, 2017 dan 2018. Penetapan
sasaran inflasi itu dilakukan lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
93.PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018.
 Sasaran inflasi yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah inflasi Indeks Harga
Konsumen (IHK) tahunan (year on year). Untuk tahun 2016, sasaran inflasi ditetapkan 4,0
persen. Untuk tahun 2017 sebesar 4,0 persen, dan tahun 2018 sebesar 3,5 persen.
Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1 persen.

9. A. Hasil Analisa Barang dan Jasa diperoleh data-data terpilih
sebagai Basic Price tertinggi
B. Dalam perhitungan standarisasi satuan harga barang/jasa
dengan menambahkan:
 Inflansi sebesar 4,0 % (berdasarkan Index Inflasi BI Prediksi Akhir Tahun 2015)
 Pajak 10% (sepuluh persen)
 Keuntungan 10-15 %
C. Harga untuk bidang kehutanan, perkebunan, pertanian dan
perikanan tanpa PPn 10%.
D. Harga untuk barang-barang pada bidang pekerjaan Umum
(material bangunan dan mechanical electrical) + inflasi
E. Harga untuk barang-barang bidang kesehatan menggunakan
E-Catalog + inflasi

10. No KELOMPOK BARANG/JASA KOMPONEN SUB.KOMPONEN
1. BARANG PAKAI HABIS Alat Tulis Kantor (ATK)
Alat Perlengkapan Kantor (APK)
Barang Cetakan
Peralatan sistem informasi
Peralatan Elektronik
2. BARANG INVENTARIS BIDANG PEKERJAAN UMUM
Bahan Bangunan
Mechnical & Electrical
Peralatan Pertukangan dan Pelatihan Kerja
Peralatan Survey dan Pengukuran
BIDANG HUT-BUN-TAN-KAN, KESEHATAN DAN
LAINNYA
Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan
Alat dan Sarana Pertanian, Kehutanan, Peternakan,
Kelautan dan Perikanan
Obat-obatan
Alat Kesehatan dan Kedokteran
3. KATEGORI LAIN-LAIN Pakaian Pakaian Dinas, Seragam Olah Raga, Seragam Sekolah,
Atribut
Alat Studio Visual, Video dan Film
Perlengkapan Olah Raga Cabang-cabang Olahraga
Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan
Bahan Kimia dan Peralatan Laboratorium Bahan, Peralatan dan Media Pengujian Kelautan
Spare Part, Ban dan Oli
Harga Sewa Kendaraan, Mechanik elektrikal dan alat berat.
Biaya Pubilaksi Media Media Cetak & Elektronik
Biaya Perawatan Gedung Pemeliharaan& Perbaikan
4. JASA KONSULTANSI Petunjuk Penyusunan RAB Jasa Konsultansi Biaya langsung personil dan non personil
Remunerasi Tenaga Ahli
Upah Tenaga Kerja
Biaya Perencanaan Studi AMDAL
Biaya Pemetaan / Foto Udara

11. TABEL IV.3
JUMLAH DAN JENIS STANDARISASI HARGA BARANG/JASA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014
BIDANG SUB BIDANG
KELOMPOK JENIS
BARANG/JASA
JUMLAH
ITEM
BARAN
G
1. Bidang Perkantoran Alat Perlengkapan Kantor (APK), ALat Tulis Kantor (ATK),
Pakaian dan Atribut, Peralatan Elektronik, Peralatan Sistem
Informasi
68 kelopok /jenis barang
7.814
1. Bidang Infrastruktur dan
Pertambangan
Analisa Pekerjaan Pembangunan Jalan, Bahan Infrastruktur
dan Tambang, Bahan Mekanikal dan Elektrikal, Peralatan
Pertukangan dan Pelatihan kerja, Peralatan Survey Dan
Pengukuran
42 kelopok /jenis barang
3.998
1. Bidang Pertanian,
Kehutanan dan
Perkebunan
Alat dan Sarana Produksi, Benih Tanaman, Bibit Tanaman,
Tanaman
19 kelopok /jenis barang
972
1. Bidang Perikanan,
Peternakan dan
Kelautan
Bidang Peternakan, (Alat Dan Sarana Produksi Peternakan,
Bibit Peternakan), Bidang Kelautan Dan Perikanan (Obat-
Obatan Hewan, Sarana dan Perlengkapan, Benih Perikanan)
33 kelopok /jenis barang
1.541
1. Bidang Kesehatan
295
1. Bidang Pendidikan, Seni
Budaya dan Olahraga
Alat Studio Musik, Video, Perlengkapan Olahraga 25 kelopok /jenis barang
794
1. Bidang Transportasi Sarana Transportasi Air, Sarana Transportasi Darat 7 kelopok /jenis barang
1.280
1. Bidang Jasa Jasa Amdal /Lingkungan, Jasa Pemetaan/foto Udara,
Jasa Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, Jasa
Publikasi Media, Jasa Sewa, Jasa Tenaga Ahli,
Profesional dan Tenaga Kerja Lainnya
35 kelopok /jenis barang
708
Sumber : Hasil Analisa