Dokumen tersebut membahas mengenai pengalihan PNS Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, kriteria PNS yang dialihkan, tata cara pengalihan, dan contoh format daftar nominatif PNS yang akan dialihkan.

1. Pengalihan PNS Kab/Kota & Provinsi
ke Kementerian Kelautan dan Perikanan
sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Yulina Setiawati NN, SH. MM.
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Jakarta, 19 April 2016

2. KEBIJAKAN DESENTRALISASI
UU 22 / 1999 Dominan Destr
UU 32 /’04 mencari keseimbangan
UU 5 / 1974 Dominan Sentrl
UU 18 / 1965 Dominan Desentr
Penetapan Presiden 6 / 1959 Dominan sentrl
UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi
DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
UU No. 23/ 2014 Efektivitas Pemerintahan
BKN
4
2
3
9
5
6
7
8
10
1

3. Sasaran RB
1. Terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme;
2. Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi;
3. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik.
TATANAN REGULASI
1. RUU ITE – UU. No. 11/2008
2. RUU OMBUDSMAN – UU No. 38 Tahun 2008
3. RUU Pelayanan Publik – UU No. 25/2009
4. RUU ASN – UU No. 05/2014
5. REVISI UU No. 32 Tahun 2004 – UU No. 23/2014
6. RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN – UU No. 30/2014
8 Area Perubahan di Instansi
1. Organisasi;
2. Tatalaksana;
3. Peraturan Perundang-undangan;
4. Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Pengawasan;
6. Akuntabilitas;
7. Pelayanan publik;
8. Mindset dan cultural Set Aparatur.
Reformasi Birokrasi Nasional
Program Nasional
BKN

4. 1. Recruitment
2. Placement and promotion
3. Performance-based Mgt./SKP
4. Kinerja
5. Core competency training
6. Welfare dan Renumerasi
• Deregulasi
• Law Enforcement
• Reward and Punishment
• De-kooptasi dengan politik
• Minimalisasi spoiling system
• Wasdal/supervisi
• Sistem Informasi Kepegawaian
• Pemanfaatan TIK (e-office, e-gov
dan i-gov)
• Transparansi dan akuntabilitas
• Efektivitas dan efisiensi
• Simplifikasi proses
• Restrukturisasi organisasi (right
sizing; flat org.)
• Service Delivery
• OutcomesOriented
• Mind-set dan Culture set
• Strong commitment
Reformasi Bidang Kepegawaian
SDM
Aparatur
Penataan
Organisasi/Bis
nis Proses
Modernisasi
PelayananRegulasi
BKN

5. MEMBANGUN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN BERBASIS
PADA URUSAN
Membangun
Efektivitas
Pemerintahan
Sinergitas
kebijakan
Sinergitas
Kelembagaan
Sinergitas
Kualifikasi SDM
Sinergitas
Perencanaan
Sinergitas
Pertanggung
jawaban kepada
masyarakat
BKN

6. DASAR HUKUM
1. Peraturan Kepala BKN No. 48 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan
PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi PNS Daerah
Provinsi
2. Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota
yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi PNS Daerah Provinsi;
3. Peraturan Kepala BKN No. 2 Tahun 2016 Tanggal 18 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS
Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang
melaksanakan pengelolaan taman hutan raya (tahura) kabupaten/kota menjadi PNS Daerah Provinsi.
4. Peraturan Kepala BKN No. 6 Tahun 2016 tanggal 23 Maret tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas
lapangan keluarga berencana menjadi PNS Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
5. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2016 tanggal 24 Maret tentang Pengalihan PNS Daerah Provinsi &
Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan & Pengawas Perikanan
Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan & Perikanan
6. Peraturan Kepala BKN No. 8 Tahun 2016 tanggal 30 Maret tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
7. Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS
Daerah Provinsi yang Melaksanakan Metrologi Legal menjadi PNS Daerah Kabupaten/Kota
8. Surat Kepala BKN No: K 26-30/V 34-9/99 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kewenangan Penetapan
Keputusan Pengalihan PNS.
BKN

7. Penyerahan Urusan Pemerintahan Konkuren
o
• Bidang Pendidikan Menengah
o
• Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A & B
o
• Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
o
• Bidang metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan)
o
• Bidang penyuluh/petugas Lapangan KB
o
• Bidang penyuluh perikanan nasional
o
• Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan
o • Urusan pemerintah umum
• Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineralo
BKN

9. Pelaksanaan Pengalihan PNS/Pejabat menurut
Perka BKN No. 7 Tahun 2016
Gaji Oktober - Desember 2016 dibayarkan APBD Kab/Kota/Provinsi
Gaji dibayarkan oleh KKP TMT 01 Januari 2017
PNS yang dialihkan ditempatkan pada unit yang melaksanakan
urusan bidang kelautan dan perikanan pada wilayah Prov dan/atau
Kab/Kota dan
pejabat fungsional tetap menduduki jabatan fungsional
Pelaksanaan Pengalihan ditetapkan 1 Oktober 2016
BKN

10. KRITERIA PNS PROV/KAB/KOTA YANG DIALIHKAN
KE KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANN
Jabatan
Fungsional
CPNS
PNS
• Penyuluh Perikanan
• Pengawas Perikanan Bidang
Mutu Perikanan
• Mengisi formasi/kebutuhan JF
Penyuluh Perikanan
• Mengisi formasi/kebutuhan JF
Pengawas Perikanan Bidang
Mutu Hasil Perikanan
• Mengisi kebutuhan JF Penyuluh
Perikanan
• Mengisi kebutuhan JF Pengawas
Perikanan Bidang Mutu Hasil
Perikanan
BKN

11. TATA CARA PENGALIHAN
Keputusan Pengalihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan
kepada PNS yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang, dan tembusan disampaikan
kepada Menteri terkait, Bupati, dan Walikota
Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan PNS Kab/Kota dan
Prov menjadi PNS KKP, berdasarkan usulan dari pejabat yang berwenang (Sekretaris Jenderal
KKP).
Sekda Kab/Kota dan Sekda Prov membuat daftar nominatif PNS yang akan dialihkan untuk
disampaikan ke pejabat yang berwenang (Sekretaris Jenderal KKP).
BKN
Pejabat yang berwenang (Sekretaris Jenderal KKP) berdasarkan daftar nominatif yang
disampaikan oleh masing-masing Sekda Kab/Kota dan Prov menyampaikan usul pengalihan
kepada Kepala BKN, setelah diperiksa kebenaran dan keabsahannya.

12. Kewenangan Penetapan SK Pengalihan
1. Penyuluh KB/ Petugas
lapangan KB;
2. Pengelola Terminal Tipe A
dan Penetapan Lokasi dan
Pengoperasian, atau
Penimbangan Kendaraan;
3. Pengelola Inspektur
Tambang dan Pejabat
Pengawas Pertambangan;
4. Penyuluh Perikanan dan
Pengawas Perikanan Bidang
Mutu Hasil Perikanan;
5. Pemerintahan Umum
BKN Pusat
1. Pengawas Ketenagakerjaan;
2. Pengelolaan Pendidikan
Menengah;
3. Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan selain Pengelolaan
Taman Hutan Raya Kab/Kota;
4. Pengelolaan Terminal
Penumpang Tipe B;
5. Metrologi Legal berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan;
6. Urusan Ketenagalistrikan,
Geologi, atau Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi
Energi kecuali Pemanfaatan
Panas Bumi.
Kantor Regional
BKN

13. NO. NAMA NIP
TEMPAT
TANGGAL
LAHIR
JENIS
KELAMIN
JABATAN
TERAKHIR
PANGKAT
TERAKHIR
PENDIDIKAN
TERAKHIR
UNIT
ORGANISASI
LAMA
KETERANGAN
GOL
RUANG
TMT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
PERIKANAN DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN MENJADI PEGAWAI NEGERI
SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
.
...................,*)
Sekretaris Jenderal/Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**)
…………………………………………………………...
NIP ………………………………………………………
CONTOH DAFTAR NOMINATIF PNS DAERAH PROV/KAB/KOTA YANG AKAN DIALIHKAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
BKN
Ket: *) pilihlah salah satu

14. NO.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NAMA NIP
TANGGAL
LAHIR
PENDIDIKA
N
TERAKHIR
PANGKAT/
GOL.RUANG/T
MT
JABATAN
NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK*)
.................................
Ket: *) pilihlah salah satu
CONTOH DAFTAR NOMINATIF PNS DAERAH PROV/KAB/KOTA YANG TELAH
DITETAPKAN KEPUTUSAN PENGALIHANNYA
BKN

15. BKN