PAPARAN KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

3,941 views

Published on

SINKRONISASI KEBIJAKAN
DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1,549
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PAPARAN KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

  1. 1. SINKRONISASI KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PAPARAN KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Disampaikan pada: Workshop Forum Transit ke-7 Surakarta, 9-11 Oktober 2013
  2. 2. 15.03.2014 Seite 2Page 211.10.2013 DAFTAR ISI Latar Belakang Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan Rencana Aksi Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan Alokasi Anggaran Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan Program/ Kegiatan Pembangunan Transportasi Perkotaan Target Penyediaan Angkutan Umum Berbasis Jalan di Perkotaan
  3. 3. 15.03.2014 Seite 3Page 311.10.2013 LATAR BELAKANG  Kebutuhan perjalanan belum diakomodasi angkutan umum  Tingginya arus urbanisasi  Kepemilikan kendaraan pribadi semakin meningkat Kemacetan lalu lintas - Aksesibilitas rendah - Ekonomi stagnan - Polusi ? Kebijakan yang tepat  Sistem transportasi yang berkelanjutan  Pembatasan kendaraan pribadi  Penyediaan angkutan umum yang lebih baik
  4. 4. 15.03.2014 Seite 4Page 411.10.2013 PRIORITAS NASIONAL (RPJMN 2010-2014) 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas Nasional KIB II 2010- 2014 Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana TRANSPORTASI ANTAR MODA YANG TERINTEGRASI PENYEDIAAN TRANSPORTASI MASSAL MURAH, HANDAL DAN BERKELANJUTAN
  5. 5. 15.03.2014 Seite 5Page 511.10.2013 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PERKOTAAN Urban Transport Policy Pemulihan pelayanan angkutan umum berbasis jalan sesuai dengan SPM Pengembangan sistem transit perkotaan Pengembangan angkutan umum dengan BRT transit Integrasi pelayanan angkutan umum antar dan intra moda transportasi perkotaan Pengembangan skema manajemen kebutuhan perjalanan (TDM) Keterhubungan pusat kota dengan outlet (bandara/ pelabuhan) dan pusat produksi Keterpaduan sistem jaringan jalan dengan tata guna lahan
  6. 6. 15.03.2014 Seite 6Page 611.10.2013 RENCANA AKSI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN 2014 2020 1. Peningkatan BRT di kawasan Jabodetabek (Koridor 12-15) 2. Pembangunan BRT baru (Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta) 3. Peningkatan dan pengembangan Sistem Transit Eksisting 1. Pembangunan sistem transit baru di seluruh kota besar 2. Capacity building manajemen angkutan umum perkotaan 3. Pembangunan sistem informasi multimoda (tiket smartcard, integrasi pelayanan fisik) 4. Perbaikan Sistem pengusahaan angkutan perkotaan
  7. 7. 15.03.2014 Seite 7Page 7 RENCANA PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN (2010-2014) 11.10.2013 Pengadaan Bus Rapid Transit di Perkotaan Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 165,45 Milyar Sumber : Renstra Kemenhub 2010-2014
  8. 8. 15.03.2014 Seite 8Page 811.10.2013 KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN Pemerintah Penyelenggaraan & menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan Tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi KM 60 Tahun 2007 Pemberian susbsidi angkutan umum Operator Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi SPM UU No. 22/ 2009
  9. 9. 15.03.2014 Seite 9Page 911.10.2013 PENERAPAN SPM PADA ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN UU 22/2009 Psl. 141 (1) KEAMANAN KESELAMATAN KENYAMANAN KETERJANGKAUAN KESETARAAN KETERATURAN sasaran Psl. 158 (1) PEMERINTAH MENJAMIN KETERSEDIAAN ANGKUTAN MASSAL Psl. 141 (2) SPM DITETAPKAN BERDASARKAN JENIS PELAYANAN KELAS EKONOMI KELAS NON EKONOMI tanggung jawab lingkup KONVENSIONAL: BUS BESAR BUS SEDANG BUS KECIL NON KONVENSIONAL: BRT SISTEM TRANSIT Psl. 198 (2) PEMERINTAH MENGENDALIKAN DAN MENGAWASI SPM Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi acuan bersama baik operator maupun masyarakat  Meningkatkan kinerja pelayanan
  10. 10. 15.03.2014 Seite 10Page 1011.10.2013 SPM ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN (PM.10 TAHUN 2012) keamanan keselamatan kesetaraan keterjangkauan kenyamanan keteraturan  SOP Pengoperasian Kendaraan  Kelaikan kendaraan  Peralatan keselamatan dll  Petugas keamanan di bus/ halte  Informasi gangguan keamanan  Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang  Kapasitas angkut dll  Kemudaaan perpindahan antar koridor  Integrasi jaringan trayek  Kursi prioritas  Kemiringan lantai/ rampdoor halte  Ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan  Informasi halte yang akan dilewati Audit secara berkala (setiap 6 bulan)
  11. 11. 15.03.2014 Seite 11Page 11 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) adalah pendekatan penyusunan anggaran berdaraskan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DENGAN PENDEKATAN KPJM Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJM Nasional) SELARAS Rencana Strategis (Renstra) 11.10.2013
  12. 12. 15.03.2014 Seite 12Page 12 DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DPR Kabinet/ Presiden Kement.Negara PPN/ Bappenas Kementerian Keuangan Kementerian Perhubungan Januari-April Daerah Mei- Agustus September-Desember ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS ANGGARAN (top down planning and policy) Renstra Kemenhub, Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Kementeria n (Tahun sebelumnya PEMBAHASAN TERPADU RKA KEMENHUB Dishub Propinsi, Bappeda dan Perwakilan daerah lainnya PAGU KEBUTUHAN KEMENHUB SURAT EDARAN BERSAMA TENTANG PAGU INDIKATIF Penelahaan Kegiatan Prioritas dalam Pagu Kebutuhan untuk dijadikan kegiatan Prioritas sesuai Pagu Indikatif Satker /UPT MUSRENBANGNAS Pramusrenbangnas Musrenbangnas ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS ANGGARAN Pasca musrenbangnas Trilateral Meeting RKP RAPAT KOORDINASI TERBATAS KEPUTUSAN MENKEU TENTANG PAGU ANGGARAN (PER ESELON I) dan Standar Biaya Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN RKAKL Pembahasan bersama Komisi V DPR-RI ALOKASI ANGGARAN K/L Rincian Alokasi Anggaran Kemenhub Penyusunan Dokumen DIPA DIPA Penyusunan Perpres tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) 11.10.2013
  13. 13. 15.03.2014 Seite 13Page 1311.10.2013 KELENGKAPAN DATA DUKUNG DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENHUB Dalam Pembahasan akan ditelaah keterkaitan usulan RKA, Pedoman Perencanaan, Skala Prioritas dengan kelengkapan data dukung : 1. Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang & Tatrawil/ Tatralok 2. Rencana Induk 3. Hasil studi dan/atau Kajian Kelayakan 4. Ketersediaan Lahan dan Jalan Akses 5. Desain atau spesifikasi teknis, gambar, layout, Rencana Induk 6. Kerangka Acuan Kerja (TOR) 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 8. Satker BLU harus menyampaikan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
  14. 14. 15.03.2014 Seite 14Page 1411.10.2013 REFORMASI PERENCANAAN PENGGANGGARAN Sesuai amanah di dalam UU No. 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemisahan peran, tugas, dan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai CFO Menteri Perencanaan sebagai CPO Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai COO bertanggung jawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya bertanggung jawab dalam menetapkan fokus prioritas pembangunan nasional & target kinerja yang direncanakan (RKP) bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan anggaran untuk mendukung program kegiatan K/L & mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran PMK No.94/PMK.02/2013
  15. 15. 15.03.2014 Seite 15Page 15 1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; 2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L 3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak; 4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; 5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN. PENELITIAN RKA-K/L (PAGU ANGGARAN K/L) Pagu Anggaran K/L RKA-Satker & KK Satker RKA-K/L Eselon I & dok pndkng 1. Meneliti :  total pagu dan rincian sumber dana.  alokasi angka dasar dan inisiatif baru.  Biaya Operasional dan Non Opr. 2. Mengecek target kinerja (volume Ouput untuk masing2 Kegiatan). 3. Menyusun Daftar rincian alokasi pagu per satker :  Total pagu dan sumber dana.  Target kinerja per Satker. 4. Menyiapkan dokumen pendukung : TOR/RAB dan dok. pendukung terkait lainnya. (inisiatif baru/baseline yg berubah). Unit Eselon I (Portofolio) Satker Esl. I RKA-K/L Eselon I Biro Perencanaan RKA-K/L Eselon I API K/L Kemkeu 1 2 3 4 5 5 CHP (Catatan Hasil Penelitian) 6 Proses Penelitian RKA-K/L Eselon I yg sdh diteliti & dok pndkng Sekjen/Ses- men/Ses 7 8 11.10.2013
  16. 16. 15.03.2014 Seite 16Page 16 PENELAAHAN RKA-K/L (PAGU ANGGARAN K/L) 1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; 2. Kesesuaian antara Kegiatan- Keluaran-Anggarannya; 3. Kelengkapan dokumen penelaahan meliputi :  Surat pengantar yang ditanda- tangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yg ditunjuk;  Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L;  Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I;  RKA Satker;  ADK RKA-K/L.; dan 4. Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. Menteri/Pimpinan Lembaga RKA-K/L slrh Eselon I Bappenas 1 Forum Penelaahan RKA-K/L slrh Eselon I Kemkeu c.q. DJA Himpunan RKA-K/L 2 2 3 Nota Keuangan RUU APBN Kemkeu c.q. DJA 4 Validasi RKA-K/L Eselon I yg sdh direviu & dok pndkng RKA-K/L Eselon I yg sdh direviu & dok pndkng Esl. I Esl. I 11.10.2013
  17. 17. 15.03.2014 Seite 17Page 17 DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH K/L 1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L; 3. RKA-K/L Eselon I; 4. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I; 5. RKA Satker; 6. ADK RKA-K/L. 1. Surat pengantar yang ditanda- tangani oleh Pejabat Eselon I/ Penanggung jawab portofolio; 2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L; 3. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I; 4. RKA-K/L Eselon I; 5. RKA Satker; 6. Kertas Kerja Satker; 7. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya, khusus untuk inisiatif baru dan/atau baseline yg berubah pd level komponen. Penelitian RKA-K/L Penelaahan RKA-K/L Aparat Pengawasan Intern K/L dan Biro Perencanaan Kementerian Keuangan dan Bappenas 11.10.2013
  18. 18. 15.03.2014 Seite 18Page 1811.10.2013 ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN/ BRT 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2010 2011 2012 2013 2014 Rp. Juta 53 unit (Rp.45,4 M) 20 unit (Rp.14 M) 0 unit 30 unit (Rp.21 M) 270 unit (Rp.382 M) Pengadaan BRT  Rp. 337,5 M 1. Jabodetabek (3 kordidor) : 120 unit 2. Mebidangro (1 koridor) : 30 unit 3. Surabaya M.Area (1 koridor) : 30 unit 4. Bandung Raya (1 koridor) : 30 unit 5. Sarbagita (1 koridor) : 30 unit 6. Maminasata (1 koridor) : 30 unit Fasilitas Pendukung  Rp. 44,5 M (NEW INISIATIF) (REGULER) 30 unit (Rp.27,7 M)
  19. 19. 15.03.2014 Seite 19Page 1911.10.2013 NO PROGRAM KEGIATAN PELAKSANA PAGU ANGGARAN 2013 (Rp. Ribuan) ALOKASI ANGGARAN 2014 (Rp. Ribuan) 1. Pengadaan Bus Ukuran Besar BRT Model 2 (dua) Pintu Kemenhub 11,000,000 18,750,000 2. Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Kemenhub 10,000,000 9,000,000 3. Pengadaan Bus Angkutan Umum/Sekolah/Kampus Kemenhub 27,000,000 25,200,000 4. Pengadaan Bus Pemadu Moda Kemenhub 5,000,000 6,000,000 5. Penyediaan Fasilitas Integrasi Antar Moda Tranportasi Perkotaan di Palembang Kemenhub 2,000,000 - 6. Penyediaan Fasilitas Integrasi Antar Moda Tranportasi Perkotaan di Kota Bogor Kemenhub 2,000,000 - 7. Pembangunan Fasilitas Integrasi Pemadu Moda di Sukaresmi, Bogor, Provinsi Jawa Barat Kemenhub - 3,000,000 8. Pembangunan Fasilitas Integrasi Pemadu Moda di Kota Tangerang, Provinsi Banten Kemenhub - 2,500,000 KEGIATAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
  20. 20. 15.03.2014 Seite 20Page 20 TARGET PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN 2012 - 2014 NO SASARAN STRATEGIS (SS) URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TARGET REALISASI 1 Peningkatan penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di bidang transportasi darat Jumlah kota yang memanfaatkan angkutan massal untuk pelayanan angkutan perkotaan Kota 15 100& 16 16 2 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat Jumlah kapasitas penumpang angkutan umum massal di perkotaan pnp/th 543,061,239 100% 597,367,362 657,104,098 11.10.2013 Ramp, sudut kemiringan 7◦ Bus bay Papan Iklan Trotoar Rambu Fasilitas Penyebrangan Tempat Tunggu Hand Rail Pagar Pengaman Arah sirkulasi pejalan kaki Arah sirkulasi pengguna BRT
  21. 21. 11.10.2013 Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat Gedung Cipta Lantai 3 Telp : (021) 3508066 Fax : (021) 3454074

×