SlideShare a Scribd company logo
1 of 73
STANDAR  BIAYA  TAHUN  ANGGARAN  2012 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Jakarta,  Oktober  2011
POKOK BAHASAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pasal 3 Ayat (1)  Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Undang-Undang  N0. 17  Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1)
PP Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-KL Pasal  5 Ayat (3) dan  Ayat (5) Ayat (3) Penyusunan  anggaran RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen indikator kinerja,  standar biaya ,  dan evaluasi  kinerja .  Ayat (5) Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
[object Object],[object Object],[object Object],PMK Nomor :  84 /PMK.02/201 1  Tentang Standar Biaya  2012,  Pasal  2
PMK Nomor :  84 /PMK.02/201 1  Tentang Standar Biaya  2012,  Pasal  1 ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],Perencanaan anggaran Pelaksanaan kegiatan  ,[object Object],► menyusun satuan biaya per provinsi   ► menyempurnakan norma standar biaya Standar  Biaya  Umum (SBU) Batasan tertinggi ► Batasan tertinggi ► Estimasi Standar Biaya Masukan (SBM) Standar Biaya Khusus (SBK) Standar Biaya Keluaran (SBK)
Fungsi  ,[object Object],[object Object],Besaran Ditetapkan dalam lampiran Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun 2012 SBM yg belum tercantum Kementerian negara/lembaga dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],No. Uraian/Satuan Biaya 2011 2012 1. Inflasi Target Inflasi KMK No.01/KMK.011/2008 Forecasting LPM UI (mempertim. Kurs rupiah, harga minyak, IHK,  Σ  uang beredar 2. Honorarium Metode point faktor Metode point faktor dengan penyempurnaan besaran koefisien tingkatan per pagu 3. Pemeliharaan Genset Cakupan biaya:  oli, filter, oli, kampas dan servis Penambahan unsur: air radiotor, filter solar dan udara Jenis kapasitas genset. 4. Pemeliharaan Speetboat Cakupan biaya: oli, cat anti lumut,cat bodi, BBM Penambahan unsur: remote tali mesin 5. Uang Harian  ,[object Object],[object Object],6. Bama napi Berdasarkan zona Merestruturisasi zona dan menambah daerah khusus 7. Konsumsi Rapat Pemelihran gedung, Pengadaan Kendaraan, Pakaian Kerja ,[object Object],[object Object],Besaran biaya ditetapkan per povinsi 8. Pencantuman beberapa daerah yg tidak mempedomani PMK SB utk SB Lamp. II Kab. Melawi, Kab.Kapuas, Kab. Kapuas Hulu (Prov. Kalbar), Kab. Hulu Sungai Utara, Kab.Hulu Sungai Selatan (Prov. Kalsel), Kab. Toli-Toli (Prov. Sulteng), Kab. Maluku Tengah (Prov. Maluku), Kab. Toli Kara, Kab. Jayawijaya (Prov.Papua), Kab. Maybrat (Prov. Papua Barat)
[object Object],No. Uraian/Satuan Biaya 2011 2012 1. Penambahan Item - Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan 2. Penyesuaian Terminologi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Seminar/ Sosialisasi/Diseminasi 3. Pemisahan Item Honorarium Pengemudi, Pramubakti, Satpam dan Cleaning Service ,[object Object],[object Object],4. Pengintegrasian Item ,[object Object],[object Object],Honorarium Pembantu Lapangan PNS dan Non PNS
 
 
No. URAIAN BESARAN 1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN Rp200.000-Rp4.100.000 2. HONORARIUM PEJABAT / PANITIA  PENGADAAN BARANG/JASA /UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Rp365.000-Rp4.000.000 3. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN Rp250.000-Rp2.400.000 4. HONORARIUM PENGELOLA  PNBP Rp200.000-Rp3.500.000 5. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Rp150.000-Rp700.000 6. HONORARIUM PENELITI Rp8.000-rp1.540.000 7. HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI/DISEMINASI  Rp600.000-Rp1.500.000 8. HONORARIUM PANITIA SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI  Rp300.000-Rp400.000 9. HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI Rp1.750.000-Rp2.300.000 10. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI Rp1.500.000-Rp1.650.000 11. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN Rp300.000-Rp2.500.000 12. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN Rp200.000-Rp230.000 13. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL ,[object Object],DAFTAR SATUAN BIAYA  MASUKAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI
No. URAIAN BESARAN 14. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH Rp80.000-Rp400.000 15. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE  Rp90.000-Rp500.000 16. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI Rp150.000-Rp650.000 17. HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM  (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL) Rp300.000-Rp650.000 18. HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN  BERSKALA INTERNASIONAL  Rp200.000-Rp550.000 19. SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI USD$220-USD$330 20. VAKASI PENYELENGGARA UJIAN Rp1.500-Rp200.000 21. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Rp25.000-Rp29.000 22. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR  DAN  UANG MAKAN LEMBUR Rp10.000-Rp29.000 23. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Rp340.000-Rp575.000 24. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY Rp65.000-Rp115.000 25. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  USD$151-USD$587
KPA PPK Pejabat Penguji Tagihan/ Penanda Tangan SPM Bendhra Pengelu./Pembtu. Staf Pengelola 360.000 s.d 4.100.000 300.000 s.d 3.500.000 285.000 s.d 3.300.000 260.000 s.d 2.900.000 200.000 s.d 2.200.000 /OB /OB /OB /OB /OB ,[object Object],Diberikan setiap bulan kepada pejabat KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran/Pembantu Pengeluaran dan Staf Pengelola, sesuai dengan pagu yang dikelola.
Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Panitia Pengadaan Barang/ Jasa/ULP Konstruksi 365.000 365.000 s.d 3.400.000 265.000 s.d 2.800.000 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa/ULP Non Konstruksi /OB /OP /OP ,[object Object],B.  Panitia Pengadaan Barang/ Jasa/ULP PN yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. C. Bagi Kementerian Negara/Lembaga yang telah membentuk unit layanan pengadaan, honorarium kelompok kerja pemilihan penyedia barang dan jasa dapat diberikan  dengan ketentuan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium panitia pengadaan barang/jasa A.  Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa PN yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung utk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 juta rupiah, untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA 260.000 250.000 s.d 2.600.000 /OB /OP ,[object Object],Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan. diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
ATASAN LANGSUNG BENDAHARA BENDAHARA ANGGOTA  300.000 s.d 3.500.000 260.000 s.d 2.900.000 200.000 s.d 2.200.000 /OB /OB /OB ,[object Object],diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak. Jumlah staf/anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PNBP setiap satuan kerja
[object Object],diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan  dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.  SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut: a) Ditetapkan atas dasar keputusan menteri paling banyak  7 (tujuh) orang; b) Ditetapkan bukan atas dasar keputusan menteri paling banyak 6 (enam) orang.  UNSUR TIM Tingkat Unit Akuntansi sat Menteri Eselon I Wilayah Satker Pengarah OB 700,000  - - - Penanggung Jawab  OB 600,000  450,000  300,000  300,000  Koordinator/Ketua OB 500,000  400,000  250,000  250,000  Wakil Ketua OB 400,000  350,000  200,000  200,000  Anggota  OB 350,000  300,000  150,000  150,000
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari) OJ 60,000 Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari) OJ 50,000 Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari) OJ 40,000 Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari) OJ 35,000 Peneliti (Non Fungsional Peneliti) OJ 30,000 Pembantu Peneliti OJ 20,000 Koordinator Peneliti  OB 420,000 Sekretariat Penelitian OB 300,000 Pengolah Data Penelitian 1,540,000 Petugas Survey Orang/Responden 8,000 Pembantu Lapangan OH 80,000
[object Object],diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat.  ,[object Object],[object Object],[object Object],Narasumber/Pembahas : ,[object Object],OJ 1,500,000 ,[object Object],OJ 1,300,000 ,[object Object],OJ 900,000 ,[object Object],OJ 800,000 Moderator OJ 600,000
Penanggungjawab Ketua/Waka Sekretaris  /Ok /Ok /Ok Anggota  400.000 350.000 300.000  300.000  /Ok ,[object Object],diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.
SLTA Sarjana Muda S1  /OB /OB /OB Master/S2  1.750.000 1.900.000 2.100.000  2.300.000  /OB ,[object Object],diberikan kepada non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Satpam dan Pengemudi /OB Petugas Kebersihan dan Pramubakti 1.650.000  1.500.000  /OB ,[object Object],diperuntukkan bagi non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.  Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],UNSUR TIM Keppres Menteri Eselon I KPA Pengarah 2.500.000  1.500.000  750.000  500.000  Penanggung Jawab  2.250.000  1.250.000  700.000  450.000  Koordinator/Ketua 2.000.000  1.000.000  650.000  400.000  Wakil Ketua 1.750.000  850.000  600.000  350.000  Sekretaris 1.500.000  750.000  500.000  300.000  Anggota  1.500.000  750.000  500.000  300.000
Ketua/Waka /OB Anggota 230.000  200.000  /OB ,[object Object],diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.
[object Object],dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.  Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Penanggung Jawab  Oter 400,000  Redaktur Oter 300,000  Penyunting/Editor Oter 250,000  Desain Grafis & Fotografer Oter 180,000  Sekretariat  Oter 150,000  Pembuat artikel Halaman 100,000
[object Object],dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Penanggung Jawab  Oter 400,000  Redaktur Oter 300,000  Penyunting/Editor Oter 250,000  Desain Grafis & Fotografer Oter 180,000  Sekretariat  Oter 150,000  Pembuat artikel Halaman 100,000
[object Object],dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.  Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara. Penanggung Jawab OB 500,000  Redaktur OB 450,000  Editor OB 400,000  Web Admin OB 350,000  Web Developer OB 300,000  Pembuat Artikel Halaman 100,000
Satpam dan Pengemudi /OB Petugas Kebersihan dan Pramubakti 1.650.000  1.500.000  /OB ,[object Object],dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.
[object Object],Honorarium sidang/konferensi internasional–(KTM, SOM bilateral/regional/ multilateral) dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior official berdasarkan surat keputusan  pejabat berwenang.  Jumlah hari (maksimum) pemberian honor: Konferensi Tingkat Menteri (KTM) : 3 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan. Senior Official Meeting (SOM) : 2 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan. Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas. Pengarah Orang/Hari 650.000  Penanggung Jawab Orang/Hari 600.000  Ketua/ Wakil Ketua Orang/Hari 550.000  Ketua Delegasi Orang/Hari 550.000  Tim Asistensi Orang/Hari 550.000  Anggota Delegasi RI Orang/Hari 500.000  Koordinator Orang/Hari 500.000  Ketua Bidang Orang/Hari 400.000  Sekretaris Orang/Hari 400.000  Anggota Panitia Orang/Hari 350.000  Liasion Officer  (LO) Orang/Hari 350.000  Staf Pendukung Orang/Hari 300.000
[object Object],Honorarium workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan workshop/ seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang. Jumlah hari (maksimum) pemberian honor: 1 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 1 hari setelah kegiatan. Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan.  Pegawai Negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas. Pengarah Orang/Hari 550.000  Penanggung Jawab Orang/Hari 500.000  Ketua/ Wakil Ketua Orang/Hari 450.000  Ketua Delegasi Orang/Hari 450.000  Tim Asistensi Orang/Hari 450.000  Anggota Delegasi RI Orang/Hari 400.000  Koordinator Orang/Hari 400.000  Ketua Bidang Orang/Hari 300.000  Sekretaris Orang/Hari 300.000  Anggota Panitia Orang/Hari 250.000  Liasion Officer  (LO) Orang/Hari 250.000  Staf Pendukung Orang/Hari 200.000
[object Object],Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber non-pegawai negeri WNI untuk kegiatan workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri. Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara. Nara Sumber Kelas A Orang/Hari $330 Nara Sumber Kelas B Orang/Hari $275 Nara Sumber Kelas C Orang/Hari $220 Narasumber Kelas A : Narasumber Kelas B : Narasumber Kelas C : Narasumber non PN yang disetarakan dengan menteri, ketua dan wakil ketua lembaga  negara. Narasumber non-PN yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/C ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara. Narasumber non-PNyang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.
[object Object],Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.  Honorarium penguji pendadaran/skripsi diberikan kepada dosen penguji skripsi. Setingkat Pendidikan Dasar: ,[object Object],Naskah/Pelajaran 140.000  ,[object Object],Siswa/Mata Ujian 1.500  ,[object Object],OH 200.000  Setingkat Pendidikan Menengah: ,[object Object],Naskah/Pelajaran 150.000  ,[object Object],Siswa/Mata Ujian 1.500  ,[object Object],OH 250.000  Setingkat Pendidikan Tinggi: ,[object Object],Naskah/Pelajaran 190.000  ,[object Object],Siswa/Mata Ujian 1.500  ,[object Object],OH 200.000  ,[object Object],Orang/Mahasiswa 100.000
[object Object],Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari  masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKAKL paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. No. Golongan Satuan Besaran a. Gol. I dan II  OH 25.000 b. Gol. III dan IV OH 29.000  Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan
[object Object],Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan a. Uang Lembur 1. Gol. I OJ 10.000 2. Gol. II OJ 13.000 3. Gol. III OJ 17.000 4. Gol IV OJ 20.000 b. Uang Makan 1. Gol. I/II OJ 25.000 2. Gol. III OJ 27.000 3. Gol. IV OJ 29.000
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Provinsi Sat.  Gol. A/B/C Gol. D/E Gol. F ACEH  ~ PAPUA OH 355.000  ~  575.000  345.000  ~  565.000  340.000  ~  560.000
[object Object],Uang harian paket fullboard di luar kota merupakan uang saku yang diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota (Lampiran II Nomor 26) Uang saku diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard serta fullday/halfday di dalam kota (Lampiran II Nomor 26) PROV. UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA UANG SAKU PAKET FULLBOARD  DI DALAM KOTA UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA GOLI/II GOL III GOL IV GOLI/II GOL III GOL IV GOLI/II GOL III GOL IV Aceh  ~  Papua  100.000 105.000  115.000  80.000  85.000  92.000  65.000  70.000  75.000
[object Object],Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transpor lokal, uang makan, dan uang penginapan.  NEGARA GOL.  A GOL B GOL C GOL D AMERIKA  ~  FIJI 285  ~  587  196  ~  534  167  ~  432  161  ~  431  Besaran uang saku dalam uang harian, digolongkan sesuai dengan tingkat pejabat/pegawai pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut: Gol. A US$32, Gol. B  US$22, Gol. C US$19, Gol. D US$17  Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. (dalam US$)
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],No. Uraian Satuan  Besaran 1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kota OH 110.000
[object Object],digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran yang terkait dengan jumlah pegawai berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang tugas fungsi dan  untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.  Satuan kerja yang memiliki sampai dengan 40 (empat puluh) pegawai, dapat mengalokasikan paling banyak Rp44.000.000,00  (empat puluh empat juta rupiah) per tahun.  Sementara itu, satker yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) pegawai dapat mengalokasikan sesuai dengan indeks dikalikan dengan jumlah pegawai. Untuk Perwakilan RI di luar negeri, satuan biaya diberikan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan alat tulis kantor (ATK). No. Uraian Satuan  Besaran 2 ,[object Object],Paket/Thn 44.000.000 ,[object Object],OT 1.100.000 Satuan Kerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri OT $1.270
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut Uraian Satuan  Besaran Diklat Pimpinan Tk. II  Peserta/Angkatan 30.261.000  Diklat Pimpinan Tk. III  Peserta/Angkatan 22.125.000  Diklat Pimpinan Tk. IV  Peserta/Angkatan 20.230.000
[object Object],[object Object],[object Object],Uraian Satuan  Besaran Golongan I dan Golongan II  Peserta/Angkatan 4.470.000  Golongan III  Peserta/Angkatan 5.545.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut. Uraian Satuan  Besaran Satuan Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh OH 10.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor.  Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/eselon I/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Menteri/eselon I/pejabat yang setara. Uraian Satuan  Besaran RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA ,[object Object],OK 90.000  b.  Kudapan ( Snack) OK 40.000  RAPAT BIASA ,[object Object],OK 26.000 s.d 47.000 b.  Kudapan ( Snack) OK 9.000 s.d 16.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota TNI/POLRI, narapidana, pasien rumah sakit, ABK dan lain-lain.  Satuan biaya pengadaan bahan makanan narapidana dibedakan menurut rayon sebagai berikut: Rayon I  (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung), Rayon II (Nangroe Aceh Darussalam,  Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimanatan Barat, Kalimantan Timur,  Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat), Rayon III (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat). Pengaturan daerah khusus yang berada pada masing-masing rayon mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa/siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/siswa yang diasramakan. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],Uraian Satuan  Besaran ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],OH 40.000  32.000  32.000  24.000  27.000  Narapidana / Tahanan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],OH 13.000  17.000  14.000  18.000  16.000  21.000  Pasien Rumah Sakit OH 24.000  Anak asuhan (Panti) OH 24.000  Tuna Sosial OH 24.000  Mahasiswa/Siswa Sipil OH 24.000  Mahasiswa Militer/Semi Militer OH 27.000  ABK Aktif OH 27.000  ABK Cadangan OH 20.000  Rescue Team OH 27.000  Pengamat Laut OH 24.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan kejaksaan dan kepolisian. Uraian Satuan  Besaran Satuan Biaya Konsumsi Tahanan OH 45.000
[object Object],Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor Perwakilan RI di luar negeri (termasuk atase teknis departemen di luar negeri) agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).  Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Uraian Satuan  Besaran Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor M2/tahun $80 Pemeliharaan Wisma Duta/Konsul M2/tahun $80 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Wisma Duta/ Konsul M2/tahun $9
[object Object],Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pada Perwakilan RI di luar negeri dapat dialokasikan biaya asuransi kendaraan dengan ketentuan :  a) ada peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan; b) besaran asuransi kendaraan sesuai kebutuhan riil; dilengkapi data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.  No. Uraian Satuan  Besaran 10 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KEND. DiNAS a. Kendaraan Pejabat Negara Unit/Tahun 35.220.000 b. Kendaraan Pejabat Eselon I Unit/Tahun 32.710.000 c. Kendaraan Pejabat Eselon II Unit/Tahun 19.780.000 d. Kendaraan Roda 6 Unit/Tahun 20.280.000 e. Kendaraan Operasional Lapangan ( Double Gardan )  Unit/Tahun 27.620.000 f. Kendaraan Roda 4 Unit/Tahun 18.470.000 g. Kendaraan Roda 2 Unit/Tahun 3.240.000 h. Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan RI di LN  buah/tahun $8.000  i. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4 Unit/Tahun 40.300.000 j. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250cc Unit/Tahun 10.800.000 k. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin 750cc atau Lebih Unit/Tahun 32.000.000 l. Kendaraan Pejabat Negara Unit/Tahun 17.000.000
[object Object],Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Inventaris Kantor Pegawai/Tahun 55.000 Personal Komputer Unit/Tahun 500.000 Printer Unit/Tahun 475.000 AC Split Unit/Tahun 420.000 Genset lebih kecil dari 50 Kva  Unit/Tahun 5.346.000 Genset 75 KVA Unit/Tahun 6.413.000 Genset 100 KVA Unit/Tahun 7.535.000 Genset 125 KVA Unit/Tahun 7.997.000 Genset 150 KVA Unit/Tahun 9.845.000 Genset 175 KVA Unit/Tahun 10.989.000 Genset 200 KVA Unit/Tahun 11.770.000 Genset 250 KVA Unit/Tahun 12.458.600 Genset 275 KVA Unit/Tahun 13.189.000 Genset 300 KVA Unit/Tahun 15.554.000 Genset 350 KVA Unit/Tahun 17.039.000 Genset 450 KVA Unit/Tahun 19.019.000 Genset 500 KVA Unit/Tahun 23.584.000
[object Object],[object Object],12. Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konsitusi, Hakim Komisi Yudisial pada Komisi Yudisial, dan hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.  Satuan biaya tersebut tidak termasuk atribut/perlengkapan.  Toga Hakim Agung/Hakim Konstitusi Orang/Stel 4.800.000  Toga Hakim  Orang/Stel 770.000  Toga Mahasiswa Orang/Stel 280.000  13. Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi negeri. Satuan biaya sudah termasuk atribut/perlengkapan.
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.  Dari Bahasa Asing ke Indonesia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Halaman Jadi 125.000  200.000  200.000  145.000  145.000  Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Halaman Jadi 125.000  200.000  200.000  145.000  145.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan..  Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru Pegawai/Tahun 1.200.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1,  dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.  Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.  Uraian Biaya Hidup dan Biaya Operasional Uang Buku dan Referensi per tahun Riset (akhir program) sampai penggandaan dan penjilidan ,[object Object],13.900.000  1.100.000  - ,[object Object],13.900.000  1.300.000  - ,[object Object],14.800.000  1.300.000  4.600.000  ,[object Object],18.000.000  1.300.000  7.400.000  ,[object Object],18.500.000  1.300.000  14.100.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner dan biaya perawatan. Mesin Fotokopi Analog Bulan/Unit 3.800.000  Mesin Fotokopi Digital Bulan/Unit 5.000.000
[object Object],Honorarium yang diberikan kepada narasumber Non-Pegawai Negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi OJ 1.200.000
[object Object],Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). Provinsi SAT Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Hal. Kantor Aceh  ~ Papua m2 115.000  ~  301.000 80.000  ~  283.000 10.000~ 14.150
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.  Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk  pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya Provinsi SAT Halaman Gedung/Hal. Kantor Aceh  ~ Papua KALI 4.000.000  ~  31.300.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.  Provinsi SAT Roda 4 Roda 6 / Bus Sedang Roda 6 / Bus Besar Aceh  ~ Papua UNIT 420.000  ~  800.000 1.100.000  ~ 4.100 .000 1.900.000 ~ 4.900.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II Pejabat Eselon I 440.000.000 Pejabat Eselon II Aceh  ~ Papua 304.000.000  ~  367.000.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II Provinsi Roda 2 (Dua) Trail Aceh  ~ Papua 22.000.000  ~  30.000.000 25.000.000  ~  38.000.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.  Provinsi RODA 4 /PICK UP RODA 4 /MINIBUS RODA 4 /DOUBLE GARDAN Aceh  ~  Papua 148.000.000  ~ 176.000.000  243.000.000  ~ 292.000.000  364.000.000  ~   444.000.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput pegawai.  Roda 6 dan/atau Bus Sedang 493.000.000  Roda 6 dan/atau Bus Besar 998.000.000
[object Object],Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas, pakaian seragam dan/atau kerja resmi Provinsi RODA 4 /PICK UP RODA 4 /MINIBUS RODA 4 /DOUBLE GARDAN Aceh  ~  Papua 148.000.000  ~ 176.000.000  243.000.000  ~ 292.000.000  364.000.000  ~   444.000.000
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA-KL). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Peruntukkan hotel berbintang  sesuai dengan PMK.45/PMK.05/2007 tentang Perjadin Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota  lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri). Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, pejabat negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu,  penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai. Provinsi Suite  B. Lima B.Empat B.Tiga B.Dua B.Satu ACEH  ~  PAPUA 1.260.000  ~  8.720.000  920.000  ~  2.280.000  790.000  ~  1.810.000  500.000  ~  1.100.000  340.000  ~  820.000  240.000  ~  550.000
[object Object],Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda. No. Provinsi  Besaran ACEH  ~  PAPUA 40.000  ~  315.000  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda. No. Provinsi  Besaran ACEH  ~  PAPUA 40.000  ~  315.000  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 

More Related Content

What's hot

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Materi DPPKB 15 November 2022.pptx
Materi DPPKB 15 November 2022.pptxMateri DPPKB 15 November 2022.pptx
Materi DPPKB 15 November 2022.pptxIkpanNopandi
 
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)infosanitasi
 
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxMATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxWawanRahmawan7
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaJuwarto Tulungagung
 
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptxArifBudiman342884
 
ADMINISTRASI POKJA 4.pptx
ADMINISTRASI POKJA 4.pptxADMINISTRASI POKJA 4.pptx
ADMINISTRASI POKJA 4.pptxYudhaPratam
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programImam Suyanto
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Draf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduDraf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduMilaKasumawati
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas93220872
 
draft paparan PK stunting 2021.pptx
draft paparan PK stunting 2021.pptxdraft paparan PK stunting 2021.pptx
draft paparan PK stunting 2021.pptxPrashintaSari
 
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxPENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxlailifitriana4
 
Booklet Design "BUNDA PAUD LAMPUNG 2014"
Booklet Design "BUNDA PAUD LAMPUNG 2014"Booklet Design "BUNDA PAUD LAMPUNG 2014"
Booklet Design "BUNDA PAUD LAMPUNG 2014"Candra Yogaswara
 

What's hot (20)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Materi DPPKB 15 November 2022.pptx
Materi DPPKB 15 November 2022.pptxMateri DPPKB 15 November 2022.pptx
Materi DPPKB 15 November 2022.pptx
 
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
 
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxMATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
 
Blud
BludBlud
Blud
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
 
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
3. bendahara PKK Prov. PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PKK 01.pptx
 
ADMINISTRASI POKJA 4.pptx
ADMINISTRASI POKJA 4.pptxADMINISTRASI POKJA 4.pptx
ADMINISTRASI POKJA 4.pptx
 
Sk tim perencanaan
Sk tim perencanaanSk tim perencanaan
Sk tim perencanaan
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Draf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduDraf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyandu
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
draft paparan PK stunting 2021.pptx
draft paparan PK stunting 2021.pptxdraft paparan PK stunting 2021.pptx
draft paparan PK stunting 2021.pptx
 
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxPENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
 
Booklet Design "BUNDA PAUD LAMPUNG 2014"
Booklet Design "BUNDA PAUD LAMPUNG 2014"Booklet Design "BUNDA PAUD LAMPUNG 2014"
Booklet Design "BUNDA PAUD LAMPUNG 2014"
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
RUK-RPK
RUK-RPK RUK-RPK
RUK-RPK
 

Similar to Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012

7 standar biaya masukan 2017
7 standar biaya masukan 20177 standar biaya masukan 2017
7 standar biaya masukan 2017yani .
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptEstyRokhyani1
 
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxPaparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxBPKADASET
 
Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)PSEKP - UGM
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014KPDT
 
06 Harga Perkiraan Sendiri.ppt
06 Harga Perkiraan Sendiri.ppt06 Harga Perkiraan Sendiri.ppt
06 Harga Perkiraan Sendiri.pptEniIsminarti
 
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah PenelitianPanduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah PenelitianDidit Kurniadi
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 
Penyusunan Anggaran Jangka Panjang
Penyusunan Anggaran Jangka PanjangPenyusunan Anggaran Jangka Panjang
Penyusunan Anggaran Jangka Panjang9elevenStarUnila
 
Slide-AKT-301-ASP-1.ppt
Slide-AKT-301-ASP-1.pptSlide-AKT-301-ASP-1.ppt
Slide-AKT-301-ASP-1.pptAnggra8
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op ipltProsedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op ipltinfosanitasi
 
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_ipltminatinjunju
 

Similar to Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012 (20)

Paparan PMK SBM 2022.pdf
Paparan PMK SBM 2022.pdfPaparan PMK SBM 2022.pdf
Paparan PMK SBM 2022.pdf
 
7 standar biaya masukan 2017
7 standar biaya masukan 20177 standar biaya masukan 2017
7 standar biaya masukan 2017
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
 
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxPaparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
 
Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)
 
Materi BOP.pptx
Materi BOP.pptxMateri BOP.pptx
Materi BOP.pptx
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
 
06 Harga Perkiraan Sendiri.ppt
06 Harga Perkiraan Sendiri.ppt06 Harga Perkiraan Sendiri.ppt
06 Harga Perkiraan Sendiri.ppt
 
Materi sosialisasi sbk
Materi sosialisasi sbkMateri sosialisasi sbk
Materi sosialisasi sbk
 
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah PenelitianPanduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenasPaparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
 
Penyusunan Anggaran Jangka Panjang
Penyusunan Anggaran Jangka PanjangPenyusunan Anggaran Jangka Panjang
Penyusunan Anggaran Jangka Panjang
 
Contoh penganggaran pada perusahaan
Contoh penganggaran pada perusahaanContoh penganggaran pada perusahaan
Contoh penganggaran pada perusahaan
 
Slide-AKT-301-ASP-1.ppt
Slide-AKT-301-ASP-1.pptSlide-AKT-301-ASP-1.ppt
Slide-AKT-301-ASP-1.ppt
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Tor kak
Tor kakTor kak
Tor kak
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
 
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op ipltProsedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
Prosedur standar sistem operasi dan pembiayaan op iplt
 
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
10 prosedur standar_sistem_operasi_dan_pembiayaan_op_iplt
 

More from Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
 

More from Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 

Recently uploaded

kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121tubagus30
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptzulfikar425966
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptpebipebriyantimdpl
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh Cityjaanualu31
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisGallynDityaManggala
 
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan SosroSistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosromohhmamedd
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianHALIABUTRA1
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSriHandayani820917
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptmuhammadarsyad77
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanHakamNiazi
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okegaluhmutiara
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsunghaechanlee650
 

Recently uploaded (18)

kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
 
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan SosroSistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 

Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012

  • 1. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Jakarta, Oktober 2011
  • 2.
  • 3.
  • 4. Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Undang-Undang N0. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1)
  • 5. PP Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-KL Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (5) Ayat (3) Penyusunan anggaran RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya , dan evaluasi kinerja . Ayat (5) Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.  
  • 14.  
  • 15.
  • 16. No. URAIAN BESARAN 14. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH Rp80.000-Rp400.000 15. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE Rp90.000-Rp500.000 16. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI Rp150.000-Rp650.000 17. HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL) Rp300.000-Rp650.000 18. HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL Rp200.000-Rp550.000 19. SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI USD$220-USD$330 20. VAKASI PENYELENGGARA UJIAN Rp1.500-Rp200.000 21. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Rp25.000-Rp29.000 22. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Rp10.000-Rp29.000 23. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Rp340.000-Rp575.000 24. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY Rp65.000-Rp115.000 25. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI USD$151-USD$587
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.  
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67.
  • 68.
  • 69.
  • 70.
  • 71.
  • 72.
  • 73.