1. PELAKSANAAN PUTUSAN MA
NOMOR 70P/HUM/2013
PENGENAAN PPN ATAS BARANG HASIL PERTANIAN
DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN,
PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
Direktorat Peraturan Perpajakan I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SE-24/PJ/2014
25 Juli 2014
4. 4
Latar Belakang
Bagian 01
Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu
yang Bersifat Strategis yang
Dibebaskan dari Pengenaan
PPN
Pasal 1 ayat (1)
huruf c
BKP tertentu
yang bersifat
strategis adalah
barang hasil
pertanian.
Pasal 1 ayat (2)
huruf a
barang hasil
pertanian adalah
barang yang
dihasilkan dari
kegiatan usaha di
bidang pertanian,
perkebunan dan
kehutanan.
Pasal 2 ayat (1)
huruf f
atas impor
Barang Kena
Pajak Tertentu
yang bersifat
strategis berupa
barang hasil
pertanian
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1
huruf c
dibebaskan dari
pengenaan PPN
Pasal 2 ayat (2)
huruf c
atas penyerahan
BKPTertentu
yang bersifat
strategis berupa
barang hasil
pertanian
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1
huruf c
dibebaskan dari
pengenaan PPN.
Uji Materi
PP 12/2001
PP 43/2002
PP 46/2003 PP 31/2007PP 7/2007
5. 5
Latar Belakang (cont.)
Bagian 01
PEMOHON
KAMAR DAGANG
INDONESIA
Diwakili :
1. Suryo B. Sulistio
(Ketua Umum)
1. Hariyadi Sukamdani
(Wakil Ketua Umum)
TERMOHON
PRESIDEN RI
Dikuasakan kepada :
1. Menteri Hukum & HAM
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Pertanian
5. Jaksa Agung
6. Pemohon Termohon Hakim
• PP 31/2007 tanpa hak telah
memberikan pembebasan PPN.
• Pasal yang diuji materil
bertentangan dengan prinsip dasar
UU PPN sebagai pajak atas
konsumsi yang pengenaannya
bertingkat.
• Sejak awal, UU PPN membedakan
barang menjadi 2: BKP dan Bukan
BKP.
• Pasal 16B ayat (1) UU PPN
mengatur tentang BKP yang
mendapat fasilitas dibebaskan.
• tidak bertentangan dengan UU
PPN, karena terutang PPN namun
dibebaskan.
• Pasal-pasal tersebut bertentangan
dengan UU PPN dan UU 12/2011
• PPN adalah pajak atas konsumsi
dalam negeri, maka pemikul beban
pajak adalah konsumen, bukan
PKP.
• KADIN tidak konsisten karena
KADIN yang mengusulkan
pembebasan PPN atas barang
pertanian pada 2005.
• Pembebasan PPN semata-mata
untuk medorong sektor ekonomi
berprioritas tinggi, dunia usaha dan
pembangunan nasional.
Bagian 02
Pertimbangan Sidang
7. Pemohon Termohon Hakim
• Kewenangan Pemerintah
mengklasifikasikan barang
strategis dari mana?
• Terdapat perluasan makna barang
tertentu yang bersifat strategis
dalam penjelasan Pasal 16B.
• BKP strategis merupakan bagian
dari BKP tertentu.
• Penjelasan Pasal 16B ayat (1)
huruf j semata-mata untuk
menampung pemberian fasilitas
PPN.
• BKP strategis karena 35%
penduduk Indonesia berprofesi di
Bidang Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan (BPS).
• Penentuan BKP strategis sudah
dimintakan konsultasi ke DPR
• fasilitas PPN diberikan secara
terbatas seperti Pasal 16B ayat (1)
huruf a s.d. e UU PPN. Sedangkan
Penjelasan Pasal 16B
menyebutkan fasilitas terbatas
untuk kegiatan dalam huruf a s.d o.
• Penjelasan barang strategis hanya
ada pada huruf I yaitu “mendorong
pembangunan nasional dengan
membantu tersedianya barang
yang bersifat strategis seperti
bahan baku kerajinan perak.
Melemahkan daya saing karena tidak
dapat mengkreditkan PM
Prinsip UU PPN perlakuan yg sama
kepada semua Wajib Pajak. Dengan
perlakuan yg sama ke semua
pengusaha di bidang pertanian,
perkebunan dan kehutanan
Pengkreditan PM mengandung
makna bahwa PKP bukan pemikul
beban pajak dan pengembalian
pajak yang telah dibayar (dengan
mekanisme PK-PM) dapat
membantu keuangan PKP
Pertimbangan Sidang (cont)
Bagian 02
8. Pemohon Termohon Hakim
• BKP strategis bukanlah fasilitas
yang benar-benar diperlukan untuk
mendorong perkembangan dunia
usaha
• Pembebasan PPN bertujuan untuk
meningkatkan penerimaan melalui
cascading effect (pajak berganda).
• Pembebasan PPN dapat diberikan
untuk barang yang sangat
bermanfaat.
• Berlaku equal treatment terhadap
semua wajib pajak.
• Pembebasan PPN mengurangi
penerimaan negara
• Benchmark: Filipina dan Thailand
memberikan fasilitas pembebasan
PPN atas barang hasil pertanian,
perkebunan dan kehutanan.
• Seluruh petani atau kelompok
petani di atas batasan omzet
tertentu harus menjadi PKP.
Namun, posisi tawar petani yang
rendah, menjadikan petani yg
menanggung PPN.
• Penetapan barang pertanian
sebagai barang tertentu yang
bersifat strategis telah
menimbulkan cascading effect di
tingkat pengusaha CPO.
• Terjadi pelemahan daya saing dari
pengusaha CPO, antara lain
karena harga ekspornya tidak steril
dari PPN Masukan.
• Pengenaan PPN hasil pertanian
tidak merugikan para petani,
mengingat ada batasan pengusaha
kecil, sehingga petani belum tentu
perlu menjadi PKP.
Pertimbangan Sidang (cont)
Bagian 02
9. 9
UU PPN dan PP 31/2007 memiliki
perbedaan perintah pasal sehingga
bertentangan dengan UU 10/2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang menyatakan materi muatan
PP harus sejalan dengan UU.
PP 31/2007UU PPN 17/10/2013 25/02/2014 22/07/201423/04/2014
Permohonan Putusan Dikirim Berlaku
Pasal 8 ayat 2 Peraturan MA Nomor 01 Tahun 2011
Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim
kepada Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan
Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata
Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan
kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan
hukum.
Kesimpulan Pendapat MA Saat Berlaku
Bagian 03
10. 10
Sejak
22 Juli 2014
ketentuan
pasal-pasal dalam
PP 31/2007
yang diuji materi,
tidak
mempunyai
kekuatan
hukum.
Arahan Direktur Jenderal Pajak:
Sosialisasi di Wilayah Kerja masing-masing
Pelayanan dan pengawasan atas penyerahan, impor,
dan/atau ekspor
Identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta resiko
Mengambil langkah yang diperlukan untuk solusi atas
permasalahan
Koordinasi dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I
(Subdit Peraturan PPN Industri)
Sehubungan dengan pengenaan PPN di sektor pertanian,
perkebunan dan kehutanan sebagai implikasi pelaksanaan
putusan MA
DJP menerbitkan SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014
Implikasi Perpajakan
Bagian 04
11. 11
Implikasi Perpajakan (BKP)
Jenis Barang BKP/Non
BKP
Dasar
Beras, gabah, jagung,
sagu dan kedelai
Non BKP Pasal 4A ayat
(2) huruf b UU
PPN
Barang hasil Pertanian
lainnya dalam Lampiran
PP 31/2007
1. Buah-buahan dan
sayur-sayuran
2. Selain buah-buahan
dan sayur-sayuran
Non BKP
BKP
Pasal 4A ayat
(2) huruf b UU
PPN
Putusan MA
No-
70P/HUM/2013
Apakah ada masa
transisi?
Buah?
Sayur?
PPN atas cicilan BKP
setelah putusan
MA?
Bagian 04
12. 12
Implikasi Perpajakan (PKP)
<= 4,8 M
Tidak wajib PKP >4,8 M
Wajib PKP
Peredaran Usaha/Omzet
PMK – 197/PMK.03/2013
Kapan mulai menghitung
batasan penyerahan Rp 4,8
M?
Sudah PKP tetapi belum
memungut PPN sejak
tanggal 22 Juli 2014?
Bagian 04
14. 14
No. Komoditi Implikasi Perpajakan
I. Perkebunan
1 Kakao BKP yang dikenai PPN
2 Kopi BKP yang dikenai PPN
3 Kelapa sawit BKP yang dikenai PPN
4 Aren BKP yang dikenai PPN
5 Jambu Mede BKP yang dikenai PPN
6 Lada BKP yang dikenai PPN
7 Pala BKP yang dikenai PPN
8 Cengkeh BKP yang dikenai PPN
9 Karet BKP yang dikenai PPN
10 Teh BKP yang dikenai PPN
11 Tembakau BKP yang dikenai PPN
Bagian 06
Lampiran SE-24/PJ/2014
15. 15
No. Komoditi Implikasi Perpajakan
12 Tebu BKP yang dikenai PPN
13 Kapas BKP yang dikenai PPN
14 Kapuk BKP yang dikenai PPN
15 Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya BKP yang dikenai PPN
16 Kayumanis BKP yang dikenai PPN
17 Kina BKP yang dikenai PPN
18 Panili BKP yang dikenai PPN
19 Nilam BKP yang dikenai PPN
20 Jarak Pagar BKP yang dikenai PPN
21 Sereh BKP yang dikenai PPN
22 Atsiri BKP yang dikenai PPN
Lampiran SE-24/PJ/2014
Bagian 06
16. 16
No. Komoditi Implikasi Perpajakan
23 Kelapa BKP yang dikenai PPN
24 Tanaman Perkebunan dan sejenisnya BKP yang dikenai PPN
II. Hortikultura
A. Buah-buahan
1 Pisang Bukan BKP (Ps 4A)
2 Jeruk Bukan BKP (Ps 4A)
3 Mangga Bukan BKP (Ps 4A)
4 Salak Bukan BKP (Ps 4A)
5 Nanas Bukan BKP (Ps 4A)
6 Belimbing Bukan BKP (Ps 4A)
7 Manggis Bukan BKP (Ps 4A)
Lampiran SE-24/PJ/2014
Bagian 06
17. 17
No. Komoditi Implikasi Perpajakan
II. Hortikultura
A. Buah-buahan
8 Rambutan Bukan BKP (Ps 4A)
9 Durian Bukan BKP (Ps 4A)
10 Melon, semangka, pepaya dan sejenisnya Bukan BKP (Ps 4A)
11 Duku, bangkuang, nangka, cempedak, dan
sejenisnya
Bukan BKP (Ps 4A)
B. Sayur-sayuran
1 Sayuran daun Bukan BKP (Ps 4A)
2 Sayuran buah Bukan BKP (Ps 4A)
3 Sayuran umbi Bukan BKP (Ps 4A)
Lampiran SE-24/PJ/2014
Bagian 06
18. 18
No. Komoditi Implikasi Perpajakan
II. Hortikultura
B. Sayur-sayuran
4 Sayuran jamur Bukan BKP (Ps 4A)
C. Tanaman Hias dan Obat
1 Tanaman hias BKP yang dikenai PPN
2 Tanaman potong BKP yang dikenai PPN
3 Tanaman obat BKP yang dikenai PPN
Lampiran SE-24/PJ/2014
Bagian 06
19. 19
No. Komoditi Implikasi Perpajakan
III. Tanaman Pangan
1 Padi (merang, sekam, bekatul, dedak) BKP yang dikenai PPN
2 Jagung (tongkol, bonggol, daun, klobot,
batang)
BKP yang dikenai PPN
3 Kacang tanah BKP yang dikenai PPN
4 Ubi kayu BKP yang dikenai PPN
5 Ubi jalar
6 Kacang hijau, gude, dan kacang lainnya BKP yang dikenai PPN
7 Talas, garut, gembili dan umbi lainnya BKP yang dikenai PPN
Lampiran SE-24/PJ/2014
Bagian 06
20. 20
No. Komoditi Implikasi Perpajakan
IV. Hasil Hutan
A. Hasil Hutan Kayu
1 Kayu BKP yang dikenai PPN
2 Kelapa sawit (kayunya) BKP yang dikenai PPN
3 Karet (kayunya) BKP yang dikenai PPN
4 Bambu BKP yang dikenai PPN
B. Hasil Hutan Bukan Kayu
1 Rotan BKP yang dikenai PPN
2 Gaharu BKP yang dikenai PPN
3 Agathis BKP yang dikenai PPN
4 Shorea BKP yang dikenai PPN
5 Kemiri BKP yang dikenai PPN
6 Tengkawang BKP yang dikenai PPN
Lampiran SE-24/PJ/2014
Bagian 06
24. 24
Alur Logika Hukum Pertimbangan Hakim
PPN
dibebaskan
Mekanisme
PK-PM tidak
berjalan
PPN yang
ditanggung
lebih besar
Cash flow WP
terpengaruh
PM dibiayakan
sehingga
menjadi cost
dan
menurunkan
daya saing.
Pemohon
merasa dirugikan
Cascading Effect
