Manajemen bencana di Indonesia berfokus pada pencegahan dan mitigasi bencana melalui pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur tangguh. Pendekatan ini bertujuan mengurangi dampak bencana bagi masyarakat.
2. SITUASI KEBENCANAAN DI
INDONESIA
• Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di daerah rawan bencana,
karena faktor geografi, geologi (lempeng tektonik) dan demografi.
✓Terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu: lempeng Euroasia,
Australia, Pasifik, dan Filipina
✓130 gunung api aktif di Indonesia yang terbagi dalam Tipe A,Tipe B, dan Tipe C
✓> 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% di antaranya melewati kawasan padat
penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor pada
saat musim penghujan
• Intensitas bencana semakin meningkat dan kompleks, ditangani secara
multisektor secara bersama, terpadu dan terkoordinasi.
• Semakin kompleksnya bencana dan kedaruratan, perlu menekankan upaya
penanggulangan bencana secara sistematik (disaster management system).
8. BENCANA?
BENCANA adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. (UU 24/2007)
9. Bencana alam → diakibatkan peristiwa alam (antara lain
gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor)
Bencana non-alam → diakibatkan peristiwa nonalam (antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit).
Bencana sosial → diakibatkan peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia (konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas
masyarakat, dan teror).
10. Geologi
› Gempabumi, tsunami, longsor / gerakan
tanah, letusan gunung api
Hidro-meteorologi
› Banjir, topan, banjir bandang, kekeringan,
rob / air laut pasang
Biologi
› Epidemi, penyakit tanaman, hewan
Teknologi
› Kecelakaan transportasi,
kegagalan industri
Lingkungan
› Kebakaran, kebakaran hutan,
(hapus penggundulan hutan),
pencemaran, abrasi
Sosial
› Konflik, terorisme
Pengelompokan jenis bencana:
13. BENCANA (DISASTER) MERUPAKAN FUNGSI
DARI BAHAYA, KERENTANAN, DAN
KEMAMPUAN SUATU DAERAH.
H xV / C
R =
R = Risiko
H (azard) = Bahaya
V (ulnerability) = kerentanan
C (capacity) = kemampuan
14. BAHAYA (HAZARD)
• Suatu kondisi, secara alamiah maupun karena ulah
manusia, yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau
kerugian dan kehilangan jiwa manusia.
• Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak
semua bahaya selalu menjadi bencana.
15. KERENTANAN
(VULNERABILITY)
Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat
keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan
lingkungan) yang berpengaruh buruk
terhadap upaya-upaya pencegahan dan
penanggulangan bencana.
16. FAKTOR-FAKTOR KERENTANAN
• Kebijakan: Adanya kebijakan pembangunan yang tidak
mempertimbangkan PRB, tidak ada kebijakan PRB
• Fisik: Prasarana dasar, konstruksi, bangunan
• Ekonomi: Kemiskinan, penghasilan, nutrisi,
• Sosial: Pendidikan,kesehatan, politik, hukum, kelembagaan
• Lingkungan: tanah,air, tanaman, hutan, lautan
17. BAHAYA DAN
KERENTANAN
• Bahaya merupakan fenomena atau kondisi yang sulit untuk dirubah
atau diperbaiki.
• Kerentanan merupakan situasi/sikap/ perilaku individu/masyarakat
yang relatif dapat dilakukan perubahan.
• Oleh karena itu Pengurangan Risiko Bencana dapat dilakukan
dengan cara memperkecil kerentanan.
21. ❑ Konvensional
❑ Ilmu Pengetahuan Alam
❑ IlmuTerapan
❑ Progresif
❑ Ilmu Sosial
❑ Holistik
22. • Pandangan ini menganggap bencana merupakan takdir.
• Terjadinya bencana merupakan suatu:
– musibah atau kecelakaan;
– tidak dapat diprediksi;
– tidak menentu terjadinya;
– tidak terhindarkan;
– tidak dapat dikendalikan.
• Masyarakat dipandang sebagai ‘korban’ dan ‘penerima bantuan’ dari pihak
luar.
23. • Pandangan ini menganggap bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang
membahayakan kehidupan manusia.
• Sebagai kekuatan alam yang luar biasa.
• Bencana merupakan proses geofisik, geologi dan hidrometeorologi.
• Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah, tidak
memperhitungkan manusia sebagai penyebab bencana.
24. Pandangan ini melihat bencana didasarkan pada besarnya ketahanan
atau tingkat kerusakan akibat bencana.
Pandangan ini dilatar-belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil
bangunan/konstruksi.
Pengkajian bencana lebih ditujukan pada upaya untuk meningkatkan
kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan.
25. • Pandangan ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan
selalu terjadi dalam pembangunan.
• Bencana sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam
proses pembangunan.
• Peran pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana
adalah mengenali bencana itu sendiri.
26. Pandangan ini memfokuskan pada bagaimana tanggapan dan
kesiapan masyarakat menghadapi bahaya.
Bahaya adalah fenomena alam, akan tetapi bencana bukanlah alami.
Besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan
masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana.
27. • Pendekatan ini menekankan pada bahaya dan kerentanan, serta
kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko.
• Gejala alam dapat menjadi bahaya, jika mengancam manusia dan
harta benda.
• Bahaya akan berubah menjadi bencana, jika bertemu dengan
kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat
28. MANAJEMEN BENCANA
• suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas
langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat,
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
• Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti
planning, organizing, actuating, dan controlling
• Manajemen bencana menurut (University British Columbia) ialah proses
pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (common
value) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun
rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual
29. TUJUAN MANAJEMEN BENCANA
• Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan
hidup
• Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban
• Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila
memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman
• Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik,
dan telepon
• Mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana
• Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut
• Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
dalam konteks pembangunan
30. SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
• Sistem penanggulangan bencana merupakan suatu kerangka konseptual yang saling terintegrasi
dengan beberapa aspek, yaitu: kerangka legislasi (regulation), perencanaan (planning),
kelembagaan (institutional), pendanaan (budjeting), pengembangan kapasitas (capacity building)
dan penyelenggaraan penanggulangan bencana (disaster management implementation)
32. Cycle of disaster
Early Warning
Preparedness
Reconstruction
Prevention
Mitigation Losses and
Needs
Assessment
Rehabilitation
Relief
First Medical
Responder
Search and
Rescue
Disaster
Adapted from Asia Disaster Preparedness Center
35. PENCEGAHAN & MITIGASI
PENCEGAHAN PASIF
• Penyusunan peraturan perundang-undangan
• Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.
• Pembuatan pedoman/standar/prosedur
• Pembuatan brosur/leaflet/poster
• Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
• Pengkajian / analisis risiko bencana
• Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan
• Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
• Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
• Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan
36. PENCEGAHAN & MITIGASI
PENCEGAHAN AKTIF
• Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan
bencana dsb.
• Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan
bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
• Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
• Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
• Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
• Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
• Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi
dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan
gempa dan sejenisnya.
37. KESIAPSIAGAAN
Tujuan: Mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa,
kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat.
• Pengaktifan pos-pos siaga bencana.
• Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi.
• Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
• Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.
• Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu.
• Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning)
• Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan)
• Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)
38. TANGGAP DARURAT
Tujuan: untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan
Kegiatan:
• Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan
sumber daya;
• Penentuan status keadaan darurat bencana;
• Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
• Pemenuhan kebutuhan dasar;
• Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
• Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
39. PEMULIHAN (REHABILITASI &
REKONSTRUKSI)
• Rehabilitasi: mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke
kondisi normal yang lebih baik.
• Rekonstruksi: membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih
baik dan sempurna
• Kegiatan:
1) Perbaikan lingkungan dan sanitasi
2) Perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan
3) Pemulihan psiko‐sosial
4) Peningkatan fungsi pelayanan kesehatan
40. Bantuan Darurat
Mitigasi
Pembangunan
Pengurangan Risiko
Paradigma Penanggulangan Bencana
41. ❑ Difokuskan pada saat kejadian bencana
melalui pemberian bantuan darurat (relief)
berupa: pangan, penampungan, kesehatan.
❑ Tujuan utama penanganan adalah untuk
meringankan penderitaan korban, kerusakan
ketika terjadi bencana dan segera
mempercepat pemulihan (recovery).
42. Difokuskan pada pengenalan daerah
rawan ancaman bencana dan pola
perilaku individu / masyarakat yang
rentan terhadap bencana.
Tujuan utama memitigasi terhadap
ancaman bencana dilakukan secara
pembuatan struktur bangunan,
sedangkan mitigasi terhadap pola
perilaku yang rentan melalui relokasi
permukiman, peraturan-peraturan
bangunan dan penataan ruang.
43. Difokuskan pada faktor-faktor penyebab dan proses
terjadinya kerentanan masyarakat terhadap bencana.
Tujuan utama untuk peningkatan kemampuan
masyarakat di berbagai aspek non-struktural (misalnya
pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup,
pemilikan lahan, akses terhadap modal, inovasi
teknologi)
44. Difokuskan pada analisis risiko
bencana, ancaman, kerentanan
dan kemampuan masyarakat.
Tujuan utama untuk
meningkatkan kemampuan
untuk mengelola dan
mengurangi risiko, dan juga
mengurangi terjadinya bencana,
dilakukan bersama oleh semua
parapihak (stakeholder) dengan
pemberdayaan masyarakat.
46. 1. Bukan hanya tanggap darurat tetapi juga
keseluruhan manajemen risiko & pembangunan.
2. Perlindungan sebagai bagian hak asasi dan
bukan semata kewajiban pemerintah.
3. Dengan demokratisasi dan otonomi daerah
PB menjadi tanggungjawab Pemda &
masyarakat.
4. PB bukan hanya tanggungjawab pemerintah
tetapi juga urusan bersama masyarakat.
48. DAMPAK BENCANA → KRISIS KESEHATAN
❑Lumpuhnya pelayanan
kesehatan
❑Korban mati
❑Korban luka
❑Pengungsi
❑Masalah gizi
❑Masalah ketersediaan air
bersih
❑Masalah sanitasi
lingkungan
❑Penyakit menular,
❑Gangguan kejiwaan
❑Gangguan pelayanan
kesehatan reproduksi
49. 1. UU no. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP no. 21 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulanagn
Bencana
3. Perpres no. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi
Penannggulangan Bencana Nasional → Perpres No. 3 Tahun
2007
4. Perpres no. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
5. Kepmenkes No. 145 2007 tentang Pedoman Penanggulangan
Bencana Bidang Kesehatan
50. 1. Lebih menitikberatkan kepada upaya sebelum terjadi krisis
kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya saat dan pasca
krisis kesehatan
2. Pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan krisis
kesehatan
3. Peningkatan keterpaduan melalui jejaring lintas program,
lintas sektor dan masyarakat
4. Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis
kesehatan
5. Penyediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, tepat dan
akurat