Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam keperawatan gawat darurat. Termasuk wewenang perawat gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan, isu hukum yang sering dihadapi seperti pelimpahan wewenang, kerahasiaan informasi pasien, dokumentasi, dan keselamatan di tempat kerja. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pengumpulan bukti forensik dan penanganan kejadian yang tidak biasa di
2. PENTINGNYA HUKUM DALAM KEPERAWATAN
• MELINDUNGI MASYARAKAT
• MENENTUKAN & MEMBATASI PRAKTIK KEPERAWATAN
• MEMBERIKAN PEDOMAN BAGI RUANG LINGKUP PRAKTIK KEPERAWATAN
• MENENTUKAN STANDAR KEPERAWATAN
• MEMUNGKINKAN PENJATUHAN TINDAKAN DISIPLINER
3. KEWENANGAN PERAWAT GAWAT DARURAT
• UU RS NO. 44 TAHUN 2009 BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 AYAT (1) RUMAH SAKIT ADALAH INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN
PERORANGAN SECARA PARIPURNA YANG MENYEDIAKANPELAYANAN RAWAT INAP, RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT
• KEPMENKES RI NOMOR 1239/MENKES/SK/X1/2001 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK KEPERAWATAN, PASAL 20, DALAM
DARURAT YANG MENGANCAM JIWA SESEORANG/PASIEN, PERAWAT BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN
DILUAR KEWENANGANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15, PELAYANAN DALAM KEADAAN DARURAT SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM AYAT 1 DITUJUKAN UNTUK PENYELAMATAN JIWA.
• PERMENKES NOMOR RI HK.02.02.MENKES/148/2010, TENTANG REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK KEPERAWATAN PASAL 10 AYAT
(1), DALAM DARURAT YANG MENGANCAM JIWA SESEORANG/PASIEN, PERAWAT BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PELAYANAN
KESEHATAN DILUAR KEWENANGANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 8, PASAL 11 POIN (A) PERAWAT BERHAK
MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM.
• PERMENKES NOMOR 152/MENKES/PER/IV/2007 TENTANG LZIN DAN PENYELENGGARAN PRAKTIK KEDOKTERAAN DAN
KEDOKTERAN GIGI, BAB III PASAL 15 AYAT (I), DOKTER DAN DOKTER GIGI DAPAT MEMBERIKAN PELIMPAHAN SUATU TINDAKAN
KEDOKTERAN DAN TINDAKAN KEDOKTERAN GIGI, KEPADA PERAWAT, BIDAN ATAU TENAGA KESEHATAN LAINNYA SECARA TERTULIS.
• PERMENKES NO. 26 TAHUN 2019 MENGENAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG KEPERAWATAN PADA PASAL 30
MENYATAKAN BAHWA MEMBERIKAN TINDAKAN PADA KEADAAN GAWAT DARURAT SESUAI DENGAN KOMPETENSI. DAN PADA PASAL
19, MENGENAI IJIN PRAKTIK PERAWAT HARUS MEMILIKI STR DAN SIPP YANG BERLAKU.
4. • UU NO 36 TENTANG TENAGA KESEHATAN TAHUN 2009 PASAL 63 AYAT (1) DALAM KEADAAN
TERTENTU TENAGA KESEHATAN DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN DI LUAR KEWENANGANNYA.
• UU NO 38 TENTANG KEPERAWATAN TAHUN 2014 PASAL 35 AYAT:
1) DALAM KEADAAN DARURAT UNTUK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA, PERAWAT DAPAT
MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DAN PEMBERIAN OBAT SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA.
2) PERTOLONGAN PERTAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERTUJUAN UNTUK
MENYELAMATKAN NYAWA KLIEN DAN MENCEGAH KECACATAN LEBIH LANJUT.
3) KEADAAN DARURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MERUPAKAN KEADAAN YANG
MENGANCAM NYAWA ATAU KECACATAN KLIEN.
4) KEADAAN DARURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN OLEH PERAWAT
SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI BERDASARKAN KEILMUANNYA
5. ISU LEGAL DI UGD
• PELIMPAHAN WEWENANG
• KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN
• PERSETUJUAN (CONSENT)
• KONDISI YANG DAPAT DILAPORKAN
• DOKUMENTASI
• KEJADIAN YANG TIDAK BIASA
• PENGEKANGAN (RESTRAIN)
• ARAHAN LANJUTAN
• PENGUMPULAN & PENYIMPANAN BUKTI FORENSIK
• KEKERASAN DAN KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA
6. PELIMPAHAN WEWENANG
DELEGATIF
• PELIMPAHAN TUGAS BESERTA TANGGUNG JAWABNYA
• HANYA DAPAT DIBERIKAN PADA PERAWAT PROFESI DAN PERAWAT VOKASI TERLATIH
MANDAT
• PELIMPAHAN TUGAS DIBAWAH PENGAWASAN
• TANGGUNG JAWAB TINDAKAN DIPIKUL OLEH PEMBERI PELIMPAHAN
7. KERAHASIAN INFORMASI PASIEN
• PP NO. 10 TAHUN 1966 TTG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
• PERMENKES N0. 269 TAHUN 2008 TTG REKAM MEDIS
• PERAWAT MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN INFORMASI TTG PASIEN
9. KONDISI YANG DAPAT DILAPORKAN
• KESALAHAN DALAM PENGKAJIAN, PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, ATAU EVALUASI KONDISI PASIEN
(TERUTAMA DI AREA TRIASE)
• KEGAGALAN DALAM BERTINDAK SEBAGAI ADVOKASI PASIEN ATAU MENINDAK LANJUTI KONDISI
ABNORMAL
• KEGAGALAN MENDIDIK PASIEN TENTANG KONDISI DAN KONSEKUENSI YANG MERUGIKAN JIKA
PASIEN TIDAK MENGIKUTI ANJURAN MEDIS
• KEGAGALAN DALAM MEMANTAU, MENILAI SECARA ADEKUAT DAN MENJELASKAN KONDISI PASIEN
DAN PERUBAHAN KONDISINYA
• PASIEN JATUH
• KESALAHAN PENGOBATAN
• PASIEN BERESIKO MELUKAI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
• PENGGUNAAN PERALATAN YANG TIDAK AMAN DAN RUSAK
10. DOKUMENTASI
• MENCERMINKAN PERAWATAN YANG DIBERIKAN KEPADA PASIEN
• MEMBERIKAN BUKTI KRONOLIGIS PERKEMBANGAN KONDISI PASIEN DAN RESPON TERHADAP
PENGOBATAN
• MENGKOMUNIKASIKAN INFORMASI KLINIS YANG SIGNIFIKAN TERHADAP ANGGOTA LAIN TIM
PERAWATAN
• MEMBERIKAN JUSTIFIKASI TERHADAP BIAYA PERAWATAN
11. KEJADIAN YANG TIDAK LAZIM
• DOKUMENTASI KEJADIAN YANG TIDAK LAZIM DIBUAT DALAM LAPORAN INSIDEN KHUSUS
• DOKUMENTASI BERFUNGSI MENGEVALUASI PELAYANAN PERAWATAN DAN MANAJEMEN
RESIKO TERHADAP KEJADIAN-KEJADIAN YANG SERING TERJADI
• LAPORAN TIDAK BOLEH MENGANDUNG BAHASA YANG MENUNJUKAN MASALAH HUKUM
DAN MENYALAHKAN ORANG LAIN → BERISI FAKTA-FAKTA YANG DITEMUKAN
12. RESTRAIN
• RESTRAIN ADALAH TINDAKAN PEMBATASAN GERAK PASIEN SECARA LANGSUNG YANG DAPAT
MEMBAHAYAKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN.
• RESTRAIN MEMILIKI KONSEKUENSI HUKUM & FISIK → DIBATASI, ALTERNATIF TERAKHIR & HARUS
ADA PERATURAN KHUSUS TTG RESTRAIN
13. ARAHAN LANJUTAN
• LAPORAN TERTULIS KEPADA PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN MENGENAI PILIHAN
PENGOBATAN PASIEN DALAM MENGAHADAPI PENYAKIT TERMINAL ATAU YANG TIDAK DAPAT
DISEMBUHKAN (IRREVERSIBLE)
• 3 JENIS ARAHAN LANJUTAN:
1. KEINGINAN HIDUP (LIVING-WILL), MENENTUKAN KEINGINAN MENGENAI TINDAKAN
PENUNJANG HIDUP (PEMBATALAN, MELANJUTKAN, MEMBATASI).
2. PENUNJUKAN ORANG YANG DIPERCAYA UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN → PENUNJUKAN SEORANG AGEN UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TERKAIT PERAWATAN MENJELANG AJAL
3. DO NOT RESCUCITATION (DNR) → INTRUKSI DOKTER ATAU PETUGAS KESEHATAN UTK
TIDAK MELAKUKAN RESUSITASI JANTUNG PARU ATAU BANTUAN VENTILASI
14. PENGUMPULAN BUKTI FORENSIK
• FORENSIK MEDIS → PENGUMPULAN, ANALISIS, DAN INTERPRETASI DARI BUKTI MEDIS YANG
DISAJIKAN DALAN KASUS HUKUM
• PERAN PERAWAT → PENGUMPULAN BUKTI, PENYIMPANAN BUKTI, DAN DOKUMENTASI
KRONOLOGIS TERMASUK PROSES PENYIMPANANNYA.
15. PENGUMPULAN BUKTI DI UGD
• PERMINTAAN HASIL PEMERIKSAAN URIN DAN DARAH TERKAIT KONSUMSI ALCOHOL & OBAT
TERLARANG
• KEKERASAN ATAU PENELANTARAN PADA ANAK, ORANG CACAT, LANSIA
• KEMATIAN AKIBAT TERBAKAR, KECELAKAAN PESAWAT, KERETA API, DAN TRANSPORTASI
LAINNYA
• KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
• PERMINTAAN SPECIMEN UNTUK KEPENTINGAN KETENAGAKERJAAN
• KEKERASAN SEKSUAL
• KEMATIAN KARENA TRAUMA
• KEMATIAN TIDAK TERDUGA
16. KEKERASAN & KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA
• TINDAKAN KEKERASAN MELIPUTI PENYERANGAN BERUPA FISIK, VERBAL, ATAU EMOSIONAL
TERHADAP PERAWAT UGD
• PENGKAJIAN RESIKO TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP STAF RS DIPERLUKA → MENENTUKAN
POTENSI TINDAKAN KEKERASAN
