Kapita Selekta Penanggulangan Bencana

1. Setiap orang
berkewajiban
melakukan kegiatan
penanggulangan
bencana
2013

3. Faktor Pendukung
• Geografis
• Geologi
• Hidrometeorologi
• Demografi
• Lingkungan Hidup (termasuk Tata Lahan)

4. catatan
TERMINOLOGI

5. Bencana
Suatu gangguan yang serius terhadap
keberfungsian sebuah komunitas atau sebuah
masyarakat yang berwujud
kehilangan/kerusakan/kerugian nyawa
manusia, materi, ekonomi, ataupun
lingkungan yang luas dan besar, yang
melebihi kemampuan komunitas atau
masyarakat tersebut untuk menghadapinya
dengan menggunakan sumberdaya-
sumberdayanya sendiri.

6. Risiko Bencana
• Kerugian-kerugian yang mungkin timbul,
dalam bentuk hilangnya nyawa, status
kesehatan, penghidupan, aset, dan
pelayanan, yang dapat timbul pada
sebuah komunitas atau sebuah masyarakat
tertentu pada suatu periode waktu masa
depan yang khusus.

7. Bahaya (Ancaman)
• Suatu fenomena, substansi, kegiatan
manusia, atau kondisi yang berbahaya
yang mungkin mengakibatkan hilangnya
nyawa, luka-luka, ataupun dampak-
dampak kesehatan lainnya, kerusakan
harta-benda, hilangnya penghidupan dan
pelayanan, gangguan sosial dan ekonomis,
ataupun kerusakan lingkungan.

8. Kerentanan
• Ciri-ciri dan keadaan-keadaan sebuah
komunitas, sistem, atau aset yang
membuatnya dapat diduga akan terkena
efek-efek kerusakan akibat terkena sebuah
bahaya.

9. • Kerentanan Fisik – Secara fisik, bentuk kerentanan yang dimiliki
masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu,
misalnya: kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang berada di
daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman banjir bagi
masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya.
• Kerentanan Ekonomi – Kemampuan ekonomi suatu individu atau
masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman
bahaya. Pada umumnya masyarakat atau daerah yang miskin atau
kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak mempunyai
kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya
pencegahan atau mitigasi bencana.
• Kerentanan Sosial – Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi
tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan,
kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan
mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan
masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi
bahaya.
• Kerentanan Lingkungan – Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat
mempengaruhi kerentanan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang
kering dan sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan. Penduduk
yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap
ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya. Dalam sub bab ini
agar dijelaskan tentang potensi kerentanan wilayah yang di perkirakan
dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana.

10. Kapasitas
Kombinasi dari seluruh kekuatan,
atribut/perlengkapan, dan sumber daya yang
tersedia di dalam sebuah komunitas, masyarakat,
atau organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang disepakati.

11. UU Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana
• Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancarn dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikoiogis. (Pasal 1 ayat [1])
• Risiko bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan
kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,
kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan
kegiatan masyarakat. (Pasal 1 ayat [17])
• Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau
peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. (Pasal 1
ayat [13])

12. Klasifikasi Bencana - UU 24/2007 Penanggulangan Bencana
Definisi Contoh
1. Bencana alam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam.
(Pasal 1 ayat [2])
 Gempa bumi
 Tsunami
 Gunung meletus
 Banjir
 Kekeringan
 Angin topan
 Tanah longsor
1. Bencana nonalam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa nonalam. (Pasal 1 ayat [3])
 Gagal teknologi
 Gagal modernisasi
 Epidemi
 Wabah penyakit
1. Bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.
(Pasal 1 ayat [4])
 Konflik sosial
antarkelompok/antarkomunitas
masyarakat
 Teror

13. Klasifikasi Bahaya - UNISDR 2004
Kategori Sifat Contoh/Jenis Mendadak Lambat
Bahaya
Natural/
Alamiah
Hidro-
Meteorologis
Banjir Air, Banjir Lumpur, & Banjir Bandang  
Siklon Tropis, Angin Topan, Badai Angin & Hujan, Badai Salju, Badai
Pasir/Debu, Kilat/Petir/Halilintar
 
Kekeringan, Desertifikasi, Kebakaran Hutan, Suhu Udara Ekstrem 
Permafros, Salju Longsor  
Geologis Gempa Bumi (Tektonis & Vulkanis) 
Tsunami 
Aktivitas & Emisi Vulkanis/Gunung Api 
Gerakan-Gerakan Massa, Tanah Longsor, Batu Longsor, Pencairan Es
(Likuifaksi), Dasar Lautan Longsor

Permukaan Daratan Ambruk, Aktivitas Penyimpangan Geologis  
Biologis Penjangkitan Wabah Penyakit Menular (Epidemi), Penularan
Penyakit dari Hewan dan Tanaman

Serangan Virus Ganas 

14. Kategori Sifat Contoh/Jenis Mendadak Lambat
Bahaya
Akibat
Ulah
Manusia
Teknologis/
Antropogenis
Pencemaran Industrial 
Kebocoran Reaktor Nuklir/Pelepasan Bahan Radioaktif ke Alam Bebas  
Kerusakan Dam/Waduk 
Kecelakaan Transportasi, Industri, atau Teknologi (Kebakaran, Ledakan, dll.)  
Environment
al/Degradasi
Lingkungan
Degradasi (Penurunan Mutu), Deforestasi (Penggundulan Hutan), &
Desertifikasi Tanah (Penggurunan)

Kebakaran Hutan 
Kepunahan Keanekaragaman Hayati 
Pencemaran/Polusi Air, Tanah, & Udara 
Pemanasan Global/Perubahan Iklim 
Peningkatan Tinggi Permukaan Air Laut 
Pengikisan Ozon 
Sosial
(Ekonomis,
Kultural,
Politis, dll.)
Konflik Komunal, Antar-Suku, dll. 
Kerusuhan/Kekacauan Massal 
Perang (Bersenjata) 
Serangan Teroris  

15. Rumus Risiko Bencana
Disaster Risk (R) =
Hazard (H) X Vulnerability
(V)
Capacity (C)
Risiko Bencana =
Ancaman X Kerentanan
Kapasitas

16. Kejadian Bencana
Akses yang terbatas
terhadap:
· Struktur-struktur
tenaga listrik
· Sumber daya
Ideologi
Sistem Ekonomi
Faktor-faktor pra-
kondisi umum
Kurangnya:
· institusi lokal
· pendidikan
· pelatihan
· ketrampilan yang
memadai
· investasi lokal
· pasar lokal
· kebebasan pers
Kekuatan makro:
· ekspansi
penduduk
· urbanisasi
· degradasi
lingkungan
Penyebab yang
mendasari
Tekanan
Dinamis
Lingkungan fisik
yang rentan:
· lokasi yang
berbahaya
· infrastruktur dan
bangunan yang
berbahaya
Ekonomi lokal yang
rentan
· kehidupan yang
beresiko
· tingkat
pendapatan yang
rendah
Tindakan umum
Kondisi tidak
aman
RANGKAIAN KERENTANAN
KERENTANAN
BAHAYA
+
=
BENCANA
BAHAYA
Kejadian-kejadian
pemicu
· Gempa bumi
· Angin kencang
· Letusan gunung
· Tanah longsor
· Kekeringan
· Banjir
· Perang, konflik
sipil
· Kecelakaan
teknologi

17. Bagaimana kondisi
kebencanaan di tempat
anda?
Di manakah posisi kita?
Apakah sikap dan
tindakan kita?

18. Pengelolaan Risiko Bencana
(UNISDR 2009)
• Penanggulangan Risiko Bencana – Proses sistematis
dalam mendayagunakan arahan-
arahan/instruksi/petunjuk administratif, organisasi-
organisasi, dan keahlian-keahlian serta kapasitas-
kapasitas operasional untuk mengimplementasikan
strategi-strategi, kebijakan-kebijakan, dan
kapasitas-kapasitas terus meningkat dalam rangka
mengurangi/memperkecil dampak-dampak yang
merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya
maupun kemungkinan kejadian bencana.

19. Penanggulangan Bencana
Penyelenggaraan penanggulangan
bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat, dan rehabilitasi. [Bab I,
Pasal 1, ayat (5)]

20. Tanggap Darurat (Emergency Response)
Upaya yang dilakukan segera pada saat
kejadian bencana, untuk menanggulangi
dampak yang ditimbulkan, terutama
berupa penyelamatan korban dan harta
benda, evakuasi dan pengungsian.

21. Bantuan Darurat (Relief)
Upaya memberikan bantuan berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan dasar
pada saat keadaan darurat (pangan,
sandang, tempat tinggal sementara,
perlindungan, kesehatan, sanitasi, & air
bersih)

22. Rehabilitasi (Rehabilitation)
Upaya yang dilakukan setelah kejadian
bencana untuk membantu masyarakat
memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan
fasilitas sosial penting, dan menghidupkan
kembali roda perekonomian.

23. Rekonstruksi (Reconstruction)
Program jangka menengah dan jangka
panjang guna perbaikan fisik, sosial dan
ekonomi untuk mengembalikan kehidupan
masyarakat pada kondisi yang sama atau
lebih baik dari sebelumnya.

24. Pemulihan (Recovery)
Proses pengembalian kondisi masyarakat
yang terkena bencana, dengan
memfungsikan kembali sarana dan
prasarana pada keadaan semula dengan
melakukan upaya memperbaiki prasarana
dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih,
pasar, puskesmas, dll).

25. Pencegahan (Prevention)
Upaya yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya bencana dan jika mungkin
dengan meniadakan bahaya.

26. Mitigasi (Mitigation)
Upaya yang dilakukan untuk mengurangi
dampak bencana, baik secara fisik
struktural melalui pembuatan bangunan-
bangunan fisik, maupun non fisik-struktural
melalui perundang-undangan dan
pelatihan.

27. Kesiapsiagaan (Preparedness)
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah
yang tepat guna dan berdaya guna.

28. Peringatan Dini (Early Warning)
Upaya untuk memberikan tanda peringatan
bahwa bencana kemungkinan akan segera
terjadi, yang menjangkau masyarakat
(accesible), segera (immediate), tegas
tidak membingungkan (coherent), resmi
(official).

29. Pengurangan Risiko Bencana
Disaster Risk Reduction

30. Lama Baru
Reaktif & adhoc Preventif & permanen
Parsial Holistik
Managemen Krisis Managemen Risiko
Tanggap Darurat Pengurangan Risiko Bencana
Development Cost /
Kerugian Pembangunan
Development Investment
/Investasi Pembangunan
Urusan pemerintah Urusan bersama (multi pihak)
Ancaman Tunggal Ancaman Majemuk
Perubahan paradigma penanggulangan
bencana di Indonesia

31. Internasional
18-22 Januari 2005 diadakan sebuah
Konferensi sedunia di Kobe, Hyogo, Jepang
yang kemudian menyepakati sebuah
kerangka kerja aksi untuk pengurangan
risiko bencana dengan tema ‘Membangun
Ketahanan Bangsa dan Komunitas
Terhadap Bencana’ yang
merekomendasikan 5 prioritas tindakan.
Kerangka Hyogo Framework for Action
(2005-2015)

32. Prioritas Aksi 1
Memastikan bahwa peredaman risiko bencana
merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal
dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk
pelaksanaannya

33. Prioritas Aksi 2
Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko
bencana dan meningkatkan peringatan dini

34. Prioritas Aksi 3
Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan
pendidikan untuk membangun suatu budaya aman
dan ketahanan pada semua tingkatan.

35. Prioritas Aksi 4
Meredam faktor-faktor risiko yang mendasari

36. Prioritas Aksi 5
Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi
respon yang efektif di semua tingkat.

37. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008
tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana
Pasal 5
Penyelenggaraan penanggulangan
bencana dalam
situasi tidak terjadi bencana meliputi:
a. perencanaan penanggulangan
bencana
b. pengurangan risiko bencana
c. pencegahan

38. Komponen siklus penanggulangan
bencana
• Pra Bencana (pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan)
• Saat Bencana (tanggap darurat, pemulihan awal)
• Pasca Bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)

39. Fase-fase dalam Penanggulangan Bencana
Bantuan
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Mitigasi
Kesiapsiagaan
Peringatan
Dini

40. Komponen
Pengurangan Risiko Bencana
1. Peredaman ancaman
2. Pengurangan kerentanan
3. Peningkatan kapasitas
4. Pengalihan risiko

41. Pendidikan dan Pelatihan
1. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan
perlindungan bagi seluruh bangsa dan tanah
air Indonesia.
Pasal 31: Setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan.
2. UU RI Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana
Pasal 26 ayat b. Setiap orang berhak
mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan
keterampilan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

42. Di mana bidang pendidikan
dapat mengambil peran?

43. Pengurangan Risiko Bencana
Konsep dan praktik mengurangi risiko bencana
melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan
mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana
termasuk dengan dikuranginya paparan terhadap
ancaman, penurunan kerentanan manusia dan
properti, pengelolaan lahan, dan lingkungan yang
bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaan
terhadap kejadian yang merugikan.

44. Tujuan Pengurangan Risiko Bencana
• Mempromosikan pengetahuan dan perubahan
perilaku dalam risiko bencana
• Menguatkan informasi dan diseminasi risiko
bencana dan aksi pengamanan
• Meningkatkan kapasitas komunitas risiko tinggi dan
komunitas rentan
• Memperkuat kemitraan dan kerjasama dalam
kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana

45. Apa manfaat Pengurangan Risiko
Bencana bagi sektor pendidikan?
• Mengurangi korban manusia dan kerugian
• Perlindungan aset-aset sekolah
• Pemenuhan hak-hak anak (pendidikan, keamanan,
keselamatan)
• Menjamin keselamatan warga sekolah (siswa,
tenaga kependidikan guru dan tenaga
kependidikan non guru)

46. Kelembagaan
Penanggulangan Bencana

47. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8
tahun 2008
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan
penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi secara efektif dan efisien
• Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, dan menyeluruh di tingkat nasional.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB)

48. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)
Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan
penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi secara efektif dan
efisien
• Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, dan menyeluruh di
tingkat daerah.

49. • Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG)
Memantau perkembangan kegempaan di
Indonesia
• Balai Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Kegunungapian (BPPTK)
Memantau aktivitas dan melaporkan status kondisi
kegunungapian di Indonesia
• Dinas Pemadam Kebakaran di wilayah kota
Yogyakarta
• SAR daerah atau kabupaten
• PMI daerah atau kabupaten

50. Forum PRB
• Wadah yang menyatukan organisasi pemangku
kepentingan (multi stakeholders)
• Mendukung upaya-upaya PRB di wilayah
• Menyediakan mekanisme koordinasi untuk
meningkatkan kolaborasi & koordinasi berbagai
pemangku kepentingan

51. Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Risiko Bencana
• Ruang-lingkup isi RAD-PRB adalah fase-
fase pra-bencana (menurut UU 24/2007),
yaitu pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan, dan peringatan dini,
yang dimodifikasi untuk menyesuaikan
dengan kerangka kerja pengurangan
risiko bencana internasional (5 Prioritas
Aksi dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo
untuk Pengurangan Risiko Bencana
2005—2015 [HFA])

52. • pilihan tindakan/prioritas” yang
dihasilkan oleh/terdapat di dalam
Rencana Penanggulangan Bencana
Daerah (RPBD)
• dengan mengacu dan mendukung
pencapaian Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

53. Building Back Better

54. 1. Pemerintah, donor dan lembaga-lembaga bantuan harus mengakui
bahwa keluarga dan masyarakatlah yang mengarahkan pemulihan diri
mereka sendiri.
2. Pemulihan harus mendorong keadilan dan kesetaraan.
3. Pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana-
bencana di masa depan.
4. Pemerintah daerah harus diberdayakan agar mampu mengelola
upaya pemulihan, dan donor harus memberikan sumber daya yang
lebih besar untuk penguatan lembaga-lembaga pemerintah yang
menangani pemulihan, terutama di tingkat lokal.
5. Perencanaan pemulihan yang baik dan koordinasi yang efektif
tergantung pada informasi yang baik.
6. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia dan badan-badan multilateral
lainnya harus memperjelas peranan dan hubungan antar mereka,
terutama dalam menangani proses pemulihan yang sangat awal.
7. Peran LSM dan Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah harus
diperluas untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar demi
meningkatkan kualitas upaya pemulihan.
8. Pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan harus menciptakan
kondisi yang mendorong pengembangan kewirausahaan mulai dari
awal operasi pemulihan.
9. Para penerima manfaat berhak atas hubungan kerjasama antar
lembaga bantuan yang tidak diwarnai dengan permusuhan dan
persaingan yang tidak sehat.
10. Pemulihan yang baik harus membuat masyarakat menjadi lebih aman
dengan mengurangi risiko dan membangun ketangguhan.

55. Prinsip-prinsip
pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
• Cepat dan Tepat.
• Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara
cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
• Prioritas.
• pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan
kepada kelompok rentan.
• Koordinasi dan Keterpaduan.
• Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada
koordinasi yang baik dan saling mendukung. Keterpaduan adalah bahwa
pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh
berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang
baik dan saling mendukung.
• Berdaya Guna dan Berhasil Guna.
• Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak
membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Berhasil guna
adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus
berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana
dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

56. • Transparansi dan Akuntabilitas.
• Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas
adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.
• Kemitraan.
• pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai
pihak secara seimbang.
• Pemberdayaan.
• Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan
korban bencana secara aktif.
• Non Diskriminatif.
• Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan
yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.
• Non Proseliti.
• pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama
atau keyakinan.

57. Kelompok Rentan
bayi
anak usia dibawah lima tahun
anak-anak
ibu hamil atau menyusui
penyandang cacat
Orang sakit
orang lanjut usia

58. Trimakasih