Etika Penyelenggara Negara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Etika Penyelenggara Negara

  • 4,063 views
Uploaded on

Beberapa butir untuk memahami dan mendalami RUU Etika Penyelenggara Negara...

Beberapa butir untuk memahami dan mendalami RUU Etika Penyelenggara Negara

More in: Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,063
On Slideshare
4,063
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
31
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • Judul RUU yang benarapakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU EtikaPemerintahan. Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) jugahanyadalamlingkupeksekutifsaja, ygsecararincimemiliki 4 fungsiyakni: Establishes standards of ethical conduct for the executive branch;Ensures transparency in government through financial disclosure;Educates executive branch employees;Promotes good governance.Tap MPR No. X/MPR/1998 dan Tap MPR No. VIII/MPR/2001secarategasmengamanatkandisusunnya UU EtikaPemerintahan, bukan UU EtikaPenyelenggara Negara.
  • Manajudulygtepat: RUU EtikaatauRUU KodeEtik?PP No. 42/2004 lebihmenggunakanKodeEtik, sedang Tap MPR menggunakanistilahEtika. Mengapa?
  • Dengandefinisidiatas, mestinya RUU Etikajauhlebihumum/makrodibanding PP KodeEtik. Namunnampaknya draft RUU inimasihbanyakmengaturhalteknissepertimekanismekerjamajeliskodeetik / lembagapenegakkodeetik.

Transcript

  • 1. Beberapa butir untuk memahami dan mendalami RUU Etika Penyelenggara Negara
  • 2. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary: 1) a set of moral principles or values; 2) the principle of conduct governing an individual or a group; 3) a guiding philosophy; 4) a consciousness of moral importance.Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1) Ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; 2) Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai mengenai benar dan salah yg dianut suatu golongan atau masyarakat.Bertens (dalam Keban, 2004): 1) Nilai dan norma moral sebagai pedoman tingkah laku seseorang atau kelompok atau disebut sebagai sistem nilai; 2) Kumpulan asas atau nilai moral yg disebut sebagai kode etik; 3) Ilmu tentang yg baik atau buruk atau dikenal sebagai filsafat moral.Cooper (dalam Frederickson, 1997: 160): values are the soul of public administration (nilai-nilai etika adalah jiwa atau nyawa dari administrasi negara).
  • 3. (Salomon R.C, 1984) 1. Prinsip Keindahan (Beauty); 2. Prinsip Persamaan (Equality); 3. Prinsip Kebaikan (Goodness); 4. Prinsip Keadilan (Justice); 5. Prinsip Kebebasan (Liberty); 6. Prinsip Kebenaran (Truth).
  • 4. Tingkatan Budaya Aturan Hukum Khusus Fisik (Rechts) (Wet/Rules) Norma (Norms) Sosial Nilai In Concreto (Values) Idiil In Abstracto
  • 5. Government ethics, when properly enforced:• can be a valuable means for protecting against government waste and ensuring effective public administration• can prohibit many of the activities that lead to waste, including theft by public officials and use of government property for private gain.• can also address issues such as bribery and conflicts of interest; activities that can lead public officials to sacrifice the public interest in the administration of programs and services for private gain and benefit.http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates
  • 6. 1. Theft & Fraud by Public Officials; 2. Improper Use of Government Property; 3. Bribery & Influence Peddling; 4. Conflict of Interest & Self-dealing; 5. Divulging Confidential Information; 6. Improper Conduct Post-Employment; 7. Immoral Conduct by Public Officials.http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates
  • 7. 1. Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: Pelaksananan reformasi di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang sosial budaya. Agenda yg harus dijalankan adalah: menyiapkan sarana dan prasarana, program aksi dan perundangundangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan .2. Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional: Nilai2 agama dan budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa & bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga melahirkan krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran HAM  Menugaskan Badan Pekerja MPR-RI untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa.3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa: etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.
  • 8. 4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN  Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi (antara lain) ”Etika Pemerintahan”!Judul RUU yang benar apakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU Etika Pemerintahan?Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) juga hanya dalam lingkup eksekutif saja dan memiliki 4 fungsi: Establishes standards of ethical conduct for the executive branch; Ensures transparency in government through financial disclosure; Educates executive branch employees; Promotes good governance. http://www.oge.gov/ Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 secara tegas mengamanatkandisusunnya UU Etika Pemerintahan, bukan UU Etika Penyelenggara Negara.
  • 9. (Tap MPR No. VI/2001)1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.3. Dimensi Etika:  Etika Sosial dan Budaya  Etika Politik dan Pemerintahan  Etika Ekonomi dan Bisnis  Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan  Etika Keilmuan  Etika Lingkungan
  • 10. • Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.• Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan.• Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.
  • 11. • Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya.• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi.• Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.• Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.• Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.
  • 12. Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam BernegaraEtika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam BerorganisasiEtika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam BermasyarakatEtika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri SendiriEtika Keilmuan Etika Sesama PNSEtika LingkunganPasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajibbersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraanPemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap dirisendiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Bgmn hubungan Tap VI/2001, PP 42/2004 dan RUU EPN?
  • 13. 1. KUHP (Criminal Law);2. Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation);  Tap MPR No. VI/2001  PP No. 42/20043. Pedoman dan Konvensi (Informal Ethics Legislation);4. Gabungan diantara ketiganya. Masih perlukah RUU EPN secara substantif (selain alasan atribusi TAP MPR)?
  • 14. Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip- prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Etik adalah peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yg membantu aksi personal dalam situasi khusus (http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik- kebijakan-dan-hukum-media).Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yg berbicara tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yg secara tegas menyatakan apa yg benar dan baik, dan apa yg tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yg benar atau salah, perbuatan apa yg harus dilakukan dan apa yg harus dihindari (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian- dalam-etika-profesi).
  • 15. Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual morality and societys norm of what is "good or bad", "right or wrong". A code of ethics establishes whether an activity is right or wrong. A code of conduct is a statement of the standards to which an individual or enterprise adheres, and the responsibilities and restrictions that are to be observed. A code of practice is a set of guidelines issued by a professional or service organization, to which the members agree to comply. (http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_Code_of_Ethi cs_Code_of_Conduct_and_Code_of_Practice).A code of ethics expresses fundamental principles that provide guidance in cases where no specific rule is in place or where matters are genuinely unclear. A well drafted code of conduct will be consistent with the primary code of ethics, however, it will provide much more specific guidance (http://www.ethics.org.au/faq/whats-difference-between-code-ethics-and- code-conduct).