Etika pemerintahan adalah sistem prinsip-prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan manusia di pemerintahan yang didasarkan pada nilai, norma, dan aturan. Etika pemerintahan terkait erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berfokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara. Filsafat memengaruhi pemahaman etika pemerintahan melalui pandangan-pandangan tokoh seperti

1. MAKNA
ETIKA PEMERINTAHAN
Dr. DEWI KURNIASIH, S.IP.,M.Si.

2. PENGERTIAN
(Yunani): Ethos = kebiasaan atau watak.
(Perancis): Etiquette = etiket berarti kebiasaan
atau cara bergaul, berperilaku yang baik.
Etika lebih merupakan pola perilaku atau
kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh
lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu
organisasi tertentu, pandangannya, seseorang
dapat menilai apakah etika yang digunakan atau
diterapkan itu bersifat baik atau buruk.
Akal sehat = Right dan Good

3. MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral tentang baik
dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia Di masyarakat;
Etika didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan.
Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan), tata sopan santun
( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat,
pemerintahan, bangsa dan negara.
Etika dapat berupa etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika
pemerintahan ).
Dikenal etika bidang profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran,
code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim,
pengacara, dan lainnya.

4. ETIKA PEMERINTAHAN
 Sumber dasar: Filsafat, ilmu pengetahuan, sistem,
moral, norma, dan aturan.
 Berlandaskan sistem : Nilai, Norma dan Aturan
Pemerintahan (Nilai filosofi dan Konstitusional );
 Konteks membangun dan mewujudkan Good
Governance (Pemerintahan yang baik, bersih dan
sehat);
 Fokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan
negara dalam mencapai tujuan negara;
 Pendekatan pada Sistem, Struktur, Kultur dan
Perilaku Birokrasi Kelembagaan Pemerintahan
(Birokrasi Politik dan Birokrasi Administrasi
Pemerintahan )

5. Jika visi anda untuk 1 tahun, tanamlah bunga
Jika visi anda untuk 10 tahun, tanamlah pohon
Jika visi anda sepanjang masa, tanamlah …

6. 4F:
Friendly – Ramahtamah
Frank – Terbuka
Firm – Tegas
Fair – Adil
Not, Think the right things
But, Do the things right …

7. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah
Semakin kencanganginnya, semakin kuat pohonnya
J.Willard Marriott
KEBIASAAN
BELAJAR DAN MEMPERTAHANKAN VISI
Belajar:
Percaya Diri, Itulah Kuncinya:
Taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan;
Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan;
Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter;
Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan.
Ralph Waldo Emerson

8. PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP
ETIKA PEMERINTAHAN NEGARA
1. Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai
obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang.
2. Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ).
Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal
adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”.
3. Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori
Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan
abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU.
4. Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa
kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah
Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality
dan personality.
5. Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai
kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan
negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi
absolut.
6. Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa :
negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan,
negara mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.

9. ETIKA BAGIAN FILSAFAT
Filsafat: alam berpikir = alam pikiran
Berfilsafat : berpikir mendalam dgn sungguh
Semua manusia adalah filosof
Filosof : orang yang hanya memikirkan dgn
sungguh-sungguh dan mendalam
ttg hakekat segala sesuatu

10. ETIKA PEMERINTAHAN
Ajaran untuk berperilaku
yang baik dan benar
sesuai dengan nilai-nilai
keutamaan yang
berhubungan dengan
hakikat manusia
Selalu terkait dengan
pertanyaan: Apakah yang
sebaiknya (sesuatu yang
baik dan benar) yang
saya lakukan?

11. ETIKA PEMERINTAHAN
 Membahas keutamaan yang harus
dilaksanakan oleh pejabat
 Merealisasikan nilai-nilai:
* nilai kelembagaan (constitutional
values)
* nilai pemerintahan (regime values)
 Membahas masalah utama dalam
pelaksanaan kekuasaan
* Masalah korupsi
* Masalah kolusi

12. ETIKA PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE
 Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional );
 Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya
( legitimate )
 Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat
(public, private and society sector)
 Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan
yaitu :
1. Prinsip Penegakkan Hukum,
2. Akuntabilitas,
3. Demokratis,
4. Responsif,
5. Efektif dan Efisensi,
6. Kepentingan Umum,
7. Keterbukaan,
8. Kepemimpinan Visoner dan
9. Rencana Strategis
 Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public
Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local
Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan
masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

13. PRINSIP NEGARA HUKUM
DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1. Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law )
2. Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law)
3. Asas Legalitas ( Due Process of Law );
4. Pembatasan Kekasaan ;
5. Organ-organ pemerintahan yng independen;
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court );
8. Peradilan Tata Negara;
9. Perlindungan Hak asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats )
11. Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara ( Welfare
Rechtstaat )
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

14. ETIKA DALAM
FUNGSI PEMERINTAHAN
 Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public Policy
Ethic )
 Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service Ethic )
 Etika dalam Pengaturan dan Penataan Kelembagaan
Pemerintahan ( Rule and administer institutional
ethic ) ;
 Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat
( Guide and social empowering ethic );
 Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan,
pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat (
Partnership governmental, private and sosiety ethic )