4. PERASAAN
Individual
Kesamaan
Sendiri
Dihormati
Dihargai
Diperhatikan
Dicintai
Kolektifitas
Kewibawaan
Bekerjasama
Menghormati
Menghargai
Memberikan perhatian
Mencintai
Penilaian Baik dan Buruk
5. Manusia dan kebutuhan
Kebutuhan ekonomi
(bersifat material: pakaian, makan,
rumah, dst)
Kebutuhan psikis
(bersifat imaterial: agama, pendidikan,
hiburan)
Kebutuhan biologis
(bersifat seksual: perkawinan, rumah
tangga)
Kebutuhan pekerjaan
(bersifat praktis: profesi)
6. Manusia dan sistem nilai
Manusia sebagai mahluk sosial: interaksi sosial;
Memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu
benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek,
berguna atau tidak
Hasilpenilaiandisebut NILAI
(sesuatuyg benar,baikdan indah)
7. PENGERTIAN
Etika -- bahasa Yunani: Ethos = kebiasaan atau watak.
bahasa Perancis: etiquette = etiket berarti kebiasaan atau
cara bergaul, berprilaku yang baik.
Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan
dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu
organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah
etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.
Akal sehat = Right dan Good
8. PENGERTIAN ETIKA
Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral
tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku
manusia dalam kehidupan sosial;
Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan), tata
sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari
yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan,
bangsa dan negara.
Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma,
kaidah dan aturan.
Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus
( etika pemerintahan ).
Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang
profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code
etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi,
hakim, pengan cara, dan lainnya.
9. definisi Etika dari para filsuf
1. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu
tentang kebaikan dan sifat dari hak (The principles of
morality, including the science of good and the
nature of the right)
2. Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan
memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia.
(The rules of conduct, recognize in respect to a
particular class of human actions)
3. Ilmu watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip
moral sebagai individual. (The science of human
character in its ideal state, and moral principles as
of an individual)
4. Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (The
science of duty).
10. Etika
Sudikno Mertokusumo
• Etika pada hakekatnya merupakan
pandangan hidup dan pedoman
tentang bagaimana seyogyanya
seseorang itu bertindak.
Aristoteles
• Etika digunakan
untuk menunjukan
filsafat moral yg
menjelaskan fakta
moral tentang nilai
dan norma moral,
perintah, tindakan
kebajikan, dan
suara hati
11. Plato
menerangkan studi
mereka tentang dimensi
pribadi dan sosial dari
etika.
a. etika adalah masalah
sifat pribadi untuk
menjadi orang baik, dan
b. aspek sosialnya yaitu
usaha untuk mengerti
tata aturan sosial yang
menentukan dan
membatasi tingkah laku
kita
Etika yang berasal
dari kesadaran
manusia merupakan
petunjuk tentang
perbuatan mana yang
baik dan mana yang
buruk dan sekaligus
juga merupakan
penilaian atau
kualifikasi
terhadap perbuatan
seseorang.
12. Etika & Moral
Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip moral,
yaitu “moral principles”, “system of moral
principles”, “study of moral principles”. (Oxford
Learner’s Pocket Dictionary)
Etika adl ilmu pengetahuan ttg asas-asas moral;
Secara etimologis kata etika sama dengan moral
(etika=yunani, moral/mos= latin) yaitu nilai-nilai
dan norma-norma yg menjadi pegangan
seseorang/kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya kualitas perbuatan manusiawi
13. Moral
Moral berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya,
menyangkut apa yang baik dan yang buruk atau apa yang benar dan apa
yang salah. (RF. Atkinson)
sebagai ”pattern” atau pola kelakuan yang baik dalam masyarakat.
Moralitas dalam hal ini adalah sistem nilai mengenai bagaimana manusia
harus hidup secara baik sebagai manusia.
14. Moralitas
Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau mengenai tindakan yang harus
dibuat untuk menjadi orang yang baik.
Bertujuan dan bertugas untuk
memberikan kepada manusia
aturan atau petunjuk konkret
bagaimana manusia harus
hidup, bagaimana ia harus
bertindak dalam hidup
manusia sebagai manusia yang
baik dan bagaimana ia harus
menghindari perilaku-perilaku
15. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah
merupakan sistim dari prinsip-prinsip moral
termasuk aturan-aturan untuk
melaksanakannya.
16. Etika & Susila
Etika sama artinya dengan istilah Indonesia
”kesusilaan”, bahasa Sansekerta ”su” berarti baik dan
”sila” yang berarti norma kehidupan;
menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup
(sila) yang lebih baik (su);
perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang
untuk berbuat kebaikan.
17. Mardjono Reksodiputro
Etika (profesi) hukum (sebagai bagian dari “ilmu
akhlak”) mengatur kewajiban para anggota profesi
hukum (hakim, penuntut umum, advokat dan notaris,
dll) berperilaku yang dapat disetujui oleh orang-orang
yang adil (that merit the approval of just men).
Akhlak = budipekerti
18. Menurut Imam Gazali, akhlak adalah keadaan
yang bersifat batin
Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang
berbicara tentang baik dan buruk dari suatu
perbuatan.
19. Etika juga berbicara tentang
baik buruk, tetapi konsep baik
buruk dalam ethika bersumber
kepada kebudayaan,
sementara konsep baik buruk
dalam ilmu akhlak bertumpu
kepada konsep wahyu.
Dari segi ini maka dalam
ethica dikenal ada ethica Barat,
ethika Timur dan sebagainya,
sementara al akhlaq al
karimah tidak mengenal
konsep regional.
20. Etika
SEBAGAI SISTEM NILAI
Nilai-nilai, Norma moral yang menjadi
Pegangan tingkah laku
SEBAGAI KODE ETIK
Asas/nilai moral bagi anggota profesi
tertentu
SEBAGAI FILSAFAT MORAL
Ilmu tentang yang baik atau yg buruk
21. Urgensi beretika ?
Etika mengarahkan penggunaan
akal budi untuk menentukan
kebenaran atau kesalahan dan
tingkah laku seseorang
terhadap orang lain;
etika berkaitan dengan
kepedulian dan tuntutan
memperhatikan kehidupan
orang lain;
etika sebagai tata aturan
mengenai baik buruknya suatu
perbuatan yang dikaitkan
dengan tujuan hidup manusia
itu sendiri.
– Sumber pengendalian diri, dan
pengawasan;
– Sumber tertib kehidupan
bermasyarakat;
– Sumber ditegakkanya nilai-nilai
kemanusiaan yang beradab, dan
berkeadilan;
– Sumber orientasi tujuan hidup
manusia.
22. Urgensi beretika
Peran individu sebagai orientasi kontrol agar
terhindar dari perilaku salah;
Dalam Interaksi sosial, dikawal/dipimpin oleh
kaidah etika shg tdk keluar dari link
kebenaran;
Kepedulian dan tuntutan untuk memperhatikan
kehidupan orang lain;
Tujuan hidup: baik buruk perbuatan manusia
berkorelasi dg tujuan kehidupanya.
23. Etika dan tujuan hidup
Setiap mns ingin hidup bahagia,
yaitu apabila terpenuhi
kebutuhan jasmani dan ruhani;
Bersifat relatif;
Etika mengajarkan kebahagiaan
sempurna melalui kebenaran
filosofis (memuaskan mns
umunya, jasmani-rohani, dunia-
akherat)
24. Kriteria orang sukses
(unstoppable success)
Sukses adalah al:
• Keseimbangan hdp;
• Memberi manfaat bg orla;
• Proses mencapai cita” mulia;
• Menikmati kemenangan
(pandai bersyukur);
• Akhir yang baik.
HARTA
POPULARITAS
JABATAN
1. Modernisme
2. Kapitalisme
3. Materialisme
4. Liberalisme
5. Permisivisme
25. Etika Sesuatu Yg Manusiawi
Etika sebagai sesuatu yg dibutuhkan manusia;
Etika sbg sesuatu yg bisa dilakukan oleh orang
pada umumnya;
Martabat seseorang bisa diukur dari etikanya;
Etika dari dan untuk manusia.
27. Peranan Etika
Etika merupakan sarana
untuk memperoleh orientasi
kritis untuk dapat mengambil
sikap yang wajar dan
bertanggungjawab dalam
suasana pluralitas moral yang
kadang membingungkan.
28. Pluralitas Moral
pandangan yg berbeda, munculnya pola hdp:
ETIKA MEMBANTU DALAM MENGAMBIL SIKAP
YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
INDIVIDUALIS, MATERIALISTIS, HEDONISTIS,
KONSUMERISME
29. Titik temu HK & Etika
Kesamaan substansial dan
orientasi terhadap kepentingan
dan tata kehidupan manusia
(tertib, adil, sejahtera);
Keduanya mengatur perbuatan
manusia sebagai manusia;
Hukum adalah implementasi
atau “reinstitusionalisasi “ dari
etika;
Pemahaman hukum tidak sampai
pada memahami etika/moral
akan menjadikan pemikiran
tentang hukum tidah utuh.
30. Titik temu HK & Etika
kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah “Quid
leges sine moribus” = apa artinya UU/Hk kalau
tidak disertai moralitas (Jiwanya hukum adalah
moralitas),
31. Pattern
Nilai nilai yang hidup dalam masyarakat membentuk sistem nilai yang
berfungsi sebagai pedoman/ acuhan perilaku, tolok ukur
kebenaran/kebaikan & cita-cita
SISTEM NILAI BERFUNGSI SBG
KERANGKA ACUHAN UNT MENATA KEHIDUPAN
PRIBADI DAN/ATAU MASYARAKAT
NORMA HUKUM MERUPAKAN CERMINAN
DARI NILAI TADI
32. Etika/moral & Hukum
Ilmu hk = (Scholten)
“normatieve maatschappij wetenschap”.
Brian Z Tamanaha,, 2006, A General
Jurisprudence of Law and Society:
a. law is that reflection a mirror of society;
b. every legal system stands in a close relationship
to the ideas, aims and purposes of society;
c. law is the expression of the principle of order to
which men must conform in their conduct and
relation as members of society.
33. Hk & Etika/Moral
Hukum lebih dikodifikasi dari
pada moralitas, karena itu
norma yuridis mempunyai
kepastian lebih besar dan
bersifat lebih obyektif
Baik hukum maupun moral
mengatur tingkah laku
manusia, namun hukum
membatasi diri pada tingkah
laku lahiriah saja.
Sanksinya dapat dipaksakan.
Hukum didasarkan atas
kehendak
masyarakat/negara.
Etika/moral Bersifat lebih
subyektif
Menyangkut juga sikap batin
seseorang
Sanksinya tidak dapat
dipaksakan;
Norma etis/moral didasarkan
pada norma-norma yang
melebihi para individu &
masyarakat. Masalah etika
tidak dapat diputuskan
dengan suara terbanyak.
34. Pengertian Profesi
• Profesi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah bidang
pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan,
kejuruan dan sebagainya) tertentu. jenis profesi yang dikenal
antara lain : profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran,
profesi pendidikan (guru). menurut Budi Santoso ciri-ciri profesi
adalah :
a. suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus
menerus dan berkembang dan diperluas;
b. suatu teknis intelektual;
c. penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis ;
d. suatu periode panjang untuk suatu pelatihan dan sertifikasi;
e. beberapa standar dan pernyatan tentang etika yang dapat
diselenggarakan;
35. Nilai Moral Profesi Hukum…lanjutan
Bertanggung Jawab
a. Dalam menjalankan tugasnya, profesioal hukum wajib
bertanggung jawab, artinya :
b. a. kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja
yang termasuk lingkup profesinya ;
c. b. bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara
bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
d. c. kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kewajibannya.
36. PENGERTIAN ETIKA PROFESI HUKUM
1. ETIKA adalah pola pikir dan sikap perilaku yang dinyatakan secara
tegas mana yang baik dan benar, mana yang benar dan salah, mana
yang kontribusi dan korupsi, mana yang sopan dan tidak sopan, mana
yang patut dan tidak patut.
2. PROFESI adalah suatu pekerjaan tetap yang dilakukan dengan
menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dihayatinya sebagai
panggilan hidup yang terikat, baik pada etika yang umum maupun
pada etika yang khusus (etika profesi).
3. HUKUM adalah seperangkat norma/kaidah yang merupakan
petunjuk atau pedoman tentang bagaimana seseorang melakukan
kegiatan atau berbuat dan bertingka laku di dalam pergaulan hidup
bersama.
37. Etika Profesi Hukum adalah Pola atau Pedoman perilaku yang
digunakan seseorang dalam peranannya di dalam pekerjaannya,
bertanggung jawab membantu mewujudkan nilai-nilai hidup dalam
tingkah laku sehari-hari di dalam masyarakat terutama di
lingkungan pekerjaannya.
URGENSI ETIKA
Sejak zaman Aristoteles, urgensi etika mendapat tempat dalam
pembahasan utama, terbukti dalam tulisannya tentang “Ethika
Nicomachela”. Beliau berpendapat tentang tata pergaulan dan
penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan pada egoisme
atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan pada hal-hal
yang altruistik, yaitu memperhatikan orang lain. (Suhrawardi K.
Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994).
38. Pandangan Aristoteles jelas bahwa urgensi etika berkaitan dengan
kepedulian dan tuntutan memerhatikan kehidupan orang lain.
Dengan berpegang pada etika, manusia tidak terseret pada pola
hidup yang mementingkan kepentinganpribadinya, ego-ego dan
ambisi-ambisinya, tetapi dapat hidup sebagai “zoon politicon”.
Dengan beretika, kehidupan manusia menjadi bermakna, jauh dari
keinginan untuk melakukan perusakan dan kekacauan-
kekacauan. (Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, Etika Profesi Hukum,
Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia)
40. Pemahaman terhadap etika
pada akhirnya membantu
kita untuk mengambil
keputusan, diperlukan untuk
membuat pemahaman
terhadap hukum secara
benar.
41. Tujuan Etika dan Norma
41
1. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju
suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan
sejahtera.
2. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam
mengambil keputusan secara otonom
Etika
Norma
Norma
Khusus
Norma
Umum
Norma
Sopan Santun
Norma Hukum
Norma Moral
43. Apakah Etika itu?
Apakah Perbedaan Etika dan Kebiasaan?
Apa penyebeb seseorang melanggar etika dan hukum?
44. DUA MACAM
PENDEKATAN ETIKA
I. Aliran deontologis (etika kewajiban)
II.Aliran teleologis (etika tujuan atau manfaat)
14
MARET
05
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 44
55. Apa itu profesi ?
Webster Dictionary :
“Profession is: a vocation or occupation
requiring advanced education and
training, and involving intellectual skills,”.
Oxford Dictionary :
“Profession is: type of job that needs
special knowledge, as medicine or law”.
57. “officium nobile”
Keluhuran profesi sangat terkait
dengan implementasi nilai-nilai
profesional dari profesi tersebut
kepada masyarakat.
Nilai-nilai/ciri profesional:
1. Disinterestedness
2. Rasionalitas
3. Spesifitas fungsional
4. Universalisme
58. 1. Disinterestedness : tdk
berorientasi pada pamrih unt
keuntungan diri sendiri;
2. Rasionalitas : dg menerapkan
ilmu tertentu, mencari yg
terbaik, efisien & bertumpu pd
pertimbangan ilmiah;
3. Spesifitas fungsional : memiliki
otoritas profesional yg ditandai
dg spesifikasi fungsi;
4. Universalisme : pengambilan
keputusan didasarkan pd apa yg
menjadi masalahnya bkn siapa
atau keuntungan apa
CIRI PROFESI
59. Moral Teacher
• Thomas L. Shaffer: ”The Profession as a
Moral Teacher”.
• di pundaknya terpikul beban
tanggungjawab penegakan moral
(reinforcing social values/ reaffirmation
of morality, concern with the truth).
• Boleh dikatakan bahwa kerja profesi
adalah penjaga peradaban.
-----------------------------
Tomas L. Shaffer dalam James E. Moliterno, 1993, Ethics
of the Lawyer’s Work, from Mary’s Law Journal 195.
West Group, pg. 45.
60. a. Intelectual character;
b. Altruistik;
c. Keberhasilannya tidak
didasarkan pd
keuntungan finansial;
d. Adanya organisasi/
asosiasi profesi,
termasuk kode etik
profesi;
e. Adanya standar
kualifikasi profesi.
mengutamakan
panggilan
kemanusiaan
anggota belajar
secara kontinyu
TJ Moral
Concern with the
truth
Brandeis
Ciri Profesi
61. pekerjaan
Klasifikasi pekerjaan
1. Pekerjaan dlm arti umum: pekerjaan
apa saja yang mengutamakan
kemampuan fisik baik sementara/tetap
unt memperoleh upah;
2. Pekerjaan dalam arti tertentu,
mengutamakan kemampuan fisik/
intelektual, dengan tujuan pengabdian;
3. Pekerjaan dalam arti khusus,
mengutamakan kemampuan fisik dan
intelektual, bersifat tetap dg tujuan
memperoleh pendapatan.
62. Nilai moral profesi
(kekuatan yg mendasari/
mengarahkan perbuatan luhur) Berani berbuat unt
memenuhi tuntutan
profesi;
Menyadari kewajiban yg
harus dipenuhi selama
menjalankan profesi;
Idealisme;
Obyektif.
MANUSIAWI
ADIL
PATUT
JUJUR
63. Profesi & Bisnis
1. Bisnis memusatkan perhatiannya pd
pencapaian tujuan yaitu keuntungan,
sedang cita-cita profesi menitik beratkan pd
kesediaan melakukan kegiatan yg bermotif
pelayanan;
2. Bisnis berkecimpung dlm bidang komoditi
untuk mendatangkan keuntungan
(kuantitatif), profesi memberikan pelayanan
yg terbaik (kualitatif).
64. Profesi & Bisnis
PROFESI
1. Motif pelayanan
2. Kualitatif.
3. Concern with
the truth
BISNIS
1. Profit motif
2. Kuantitatif
3. Crime and misconduct
Are endemic in business
67. Etika dalam Profesi Hukum
Fungsi utama etika adalah membantu manusia mencari
orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan
moralitas yang bermacam-macam.
Orientasi itu terutama diperlukan apabila terjadi konflik
moralitas, sehingga seseorang harus mengambil
keputusan untuk mengacu moralitas tertentu.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 67
68. Fungsi Kode Etik Profesi Hukum
Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena
kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan
kebutuhan psikis yang seharusnya berbanding sama. Usaha
penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat
manusia dan untuk apa manusia itu hidup.
Hakikat manusia adalah mahkluk yang menyadari bahwa yang
benar, yang indah dan yang baik adalah keseimbangan antara
kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikis dan inilah yang menjadi
tujuan hidup manusia. Etika sangat diperlukan karena beberapa
pertimbangan (alasan) berikut :
69. Fungsi Kode Etik Profesi Hukum…lanjutan
1. kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga
dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti
moralitas yang mana.
2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur
kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang
pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai
penuntun hidup yang masing-masing dengan alasannya sendiri
mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.
4. Etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak
diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman
kepercayaan mereka, dilain pihak mau berpastisipasi tanpa takut-
takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi
kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.
70. Etika dituangkan dalam Kode Etik Profesi
a. Menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien,
institusi dan masyarakat. ada sasaran konvergensi tanggung jawab
yang dituju, yakni bagaimana hak-hak istimewa klien,
kelembagaan dan masyarakat dapat ditentukan dan
diperjuangkan. pengemban profesi mendapatkan kejelasan
informasi dan "buku pedoman" mengenai kewajiban yang harus
dilaksanakan, sementara klien, lembaga dan masyarakat pun
secara terbuka mengetahui hak-haknya.
b. Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka
perbuat jika menghadapi problem dalam pekerjaannya. Problem
yang dihadapi seperti munculnya kasus-kasus hukum baru yang
penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau diluar
kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman yang jelas
untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan, sehingga
kalau sampai terjadi seorang ahli itu misalnya tidak mampu
menyelesaikan problem yang dihadapinya tidaklah lantas
dipersalahkan begitu saja.
71. 3. Diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan
melawan perilaku melanggar hukum dan indispliner dari anggota-
anggota tertentu. Pengemban profesi (hukum) mendapatkan
pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati perilaku
sesama pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum. Dengan
keberadaan kode etik, akan lebih muda ditentukan bentuk, arah
dan kemanfaatan penyelenggaraan profesi hukum.
4. Sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik
secara individu maupun kelembagaan.
72. Fungsi Kode Etik
Ada beberapa fungsi kode etik :
1. Kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan
semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan
membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap
prinsip profesional yang telah digariskan.
2. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan
yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen
atau pelaksanannya.
3. kode etik adalah untuk pengembangan patokan kehendak yang
lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah
dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.
73. Kode etik profesi dapat dijadikan pedoman untuk memberdayakan,
kemahiran, spesifikasi atau keahlian yang sudah dikuasai oleh
pengemban profesi. Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut
meningkatkan karier atau prestasi-prestasinya. Kalau itu merupakan
kode etik profesi hukum, maka pengemban profesi hukum dituntut
menyelaraskan tugas-tugasnya secara benar dan bermoral.
Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika
tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan
kompleks, khususnya ketika berhadapan dengan tantangan yang
bersumber dari komunitas elit kekuasaan. sikap elit kekuasaan
terkadang bukan hanya tidak menghiraukan norma moral dan yuridis,
tetapi juga mempermainkannya
74. Profesi Hukum dan Penegakan Hukum
Suatu profesi hukum di awali dengan proses pendalaman dan penguasaan
spesifikasi keilmuwan di bidang perundang-undangan (hukum). Orang yang
berniat menjadi penyelenggara atau pengemban profesi hukum haruslah
masuk dalam lingkaran atau komunitas proses. Tanpa melalui jalan ini,
sulit dihasilkan seorang figur penyelenggara hukum yang handall
(profesional).
Profesionalitas ikut ditentukan oleh peran atau kontribusi yang ditujukan
selama berada dalam komunitas profesi. Ada tahap seseorang baru boleh
dan tepat mempelajari pengertian hukum dan profesi, kemudian
dilanjutkan dengan mempelajari fungsi, orientasi dan manfaat sebuah
profesi hukum ditengah masyarakat. Tahap-tahap yang perlu dilalui ini
menjadi pengantar menuju penegakan, pemberdayaan dan pemuliaan
profesi.
76. “Berikan kepada saya jaksa dan
hakim yang baik, maka dengan
peraturan yang buruk sekalipun saya
bisa membuat putusan yang baik”
Prof. Taverne
77. .........the quality of justice
depends more on the
quality of the (persons) who
administer the law than on
the content of law they
administer”.
Prof. Roscoe Pound
Harvard legal scholar (1870-1964)
78. Hukum Progresif
Law in the making, ….
Hukum unt Manusia bkn
sebaliknya manusia unt Hukum,
para Penegak Hukum seperti Polisi,
Jaksa, Penasehat Hukum, dan
Hakim seharusnya memahami
Hukum dalam konteks Moral
Reading bukan sekedar Textual
Reading.
79. Ya Tuhan ….
Atas namaMu hari ini
akan aku baca putusan
Prof. Bismar Siregar, SH.
85. Untuk apa Profesi Hukum ?
drama Cade’s Rebellion, Shakespeare
mengatakan “Let’s kill all the lawyers”.
Bunuhlah semua pengacara (profesi hukum)
kalau ingin mengubah negara demokratis
menjadi negara totaliter (absolut).
Lawyer atau pengacara merupakan officium
nobile, pembela kebenaran dan keadilan.
Pembela kebenaran dan keadilan harus
mempunyai integritas dan kapabilitas serta
kapasitas sebagai pembela kebenaran dan
keadilan.
86. Profesi hukum
Profesi hukum bekerja berdasar hukum sebagai
legalisasi kekuasaannya,
profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk
bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum.
Sudikno
profesi hukum: suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum
melalui pendidikan tinggi hukum berdasarkan moral/etik
87. Profesi hukum
Suatu kegiatan aplikatif fungsional hukum;
Ciri yang melekat:
1. Didahului persiapan memperdalam pemahaman ttg
hukum;
2. Menunjuk pada keanggotaan yg tetap yang
membedakan dg keanggotaan yg lain (ada spesifikasi
keilmuan);
3. Adanya sikap kesediaan menerima (aseptabilitas) atas
pekerjaan yg dilakoninya (tdk menuntut berlebihan
atas kliennya);
4. Orientasi pelayanan melalui penegakan hukum dan
keadilan.
88. PH = “iudex mediator”
Hol dan Loth Seorang profesional hukum adalah
“iudex mediator”
1. penghubung antara dua pihak yang bertikai,
2. dia juga harus dapat menjadi jembatan antara
pihak-pihak tersebut dengan masyarakat,
3. serta dapat menimbang beragam kepentingan,
norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat.
89. Termasuk “iudex mediator”
fungsi menjembatani antara hukum dalam peraturan dengan hukum
dalam pelaksanaan/penerapannya.
a. Koherensi ant “rechtsidee” dg praktik;
b. Hukum sering bersifat samar-samar shg perlu penafsiran dengan melihat
“the spirit of the law”;
c. Progresif in caracter.
90. Themis (yang berarti keadilan)
digambarkan sebagai sosok
bersenjatakan pedang di satu
tangan dan dacin (timbangan) di
tangan lainnya. Dacin
melambang’n keadilan,
sementara pedang
melambangkan ketegasan dalam
menegakan kebenaran. Mata sang
dewipun senantiasa tertutup,
menunjukkan sikapnya untuk
tidak pilih kasih dalam
mengambil keputusan.
Dewi Themis
91. Kompetensi PH
1. Memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan
(recognised as having a special skill and learning);
2. Kemauan untuk memberikan pelayanan masyarakat
(willing to serve the public);
3. Menyadari tugasnya untuk fungsi perlindungan masyarakat
(public protection);
4. Pemelihara kepercayaan masyarakat (maintaining public
confidence and trust);
5. Menerima dengan sukarela standar etik dalam bekerja
(voluntarily submitting themselves to standards of ethical
conduct).
92. Profesi hukum itu dirumuskan sebagai
suatu kegiatan pelayanan dalam bidang
hukum melalui pendidikan tinggi hukum
berdasarkan moral/etik.
Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H
95. Tanggungjawab Profesi Hk
1. PEKERJAAN
(Bisa menyelesaikan pekerjaan hukum)
2. HASIL
(Kualitas/mutu pekerjaan)
3. DAMPAK
(Akibat dari pekerjaan thd orang lain)
96. KODE ETIK PROFESI
Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan
perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan
sehari-hari.
dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan
profesi itu sendiri.
menjadi hasil “self regulation” dari profesi.
97. Kode etik profesi
Adalah code of conduct yaitu suatu pedoman disiplin yang wajib
ditaati oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya;
Bersifat selfimposed (mengikat ke dalam);
Berisi asas-asas moralitas dalam mendasari profesi
98. Kode Etik Mengandung Bbrp Kewajiban.
Kewajiban bagi diri sendiri;
Kewajiban bagi umum;
Kewajiban bagi yang
dilayani;
Kewajiban bagi profesinya.
Rule
of the game
99. Kode etik itu bukan
hukum, melainkan nilai
dan norma sebagai
tolok ukur bagi
profesional hukum
dalam menegakkan
kewibawaan hukum
yang
berperikemanusiaan
dan berkeadilan
100. Tujuan ?
a. Tuntutan untuk menjalankan
profesi secara profesional atas
nilai-nilai manusia yang luhur;
b. Menjadi landasan perlunya
kesadaran akan tanggungjawab;
c. Agar pribadi anggota profesi tetap
bermartabat dalam profesinya;
d. Profesionalisme tanpa etika
menjadi bebas sayap
101. Orientasi kode etik profesi
– Dapat menjamin keadilan (“ensuring justice”),
– Dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat
(“public trust and respect”),
– Menjamin kelangsungan pembangunan dan masyarakat
(sustainable development & sustainable society).
– Merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik (is part
of the concept of good governance”)
– Menjamin keamanan warga masyarakat (“the savety of
citizens”)
102. Arti penting
Serve to increase the
prestige of the
profession;
Provide some guidelines
for right or wrong
behavior of members of
the organization;
They help in controlling
internal
103. • Rasulullah bersabda: "Jika Allah swt.
ingin menghancurkan sebuah kaum,
dicabutlah dari mereka rasa malu. Bila
rasa malu telah hilang maka yang
muncul adalah sikap keras hati. Bila
sikap keras hati membudaya, Allah
mencabut dari mereka sikap amanah
(kejujuran dan tangung jawab). Bila
sikap amanah telah hilang maka yang
muncul adalah para pengkhianat. Bila
para mengkhianat merajalela Allah
mencabut rahmatNya. Bila rahmat
Allah telah hilang maka yang muncul
adalah manusia laknat. Bila manusia
laknat merajalela Allah akan
mencabut dari mereka tali-tali
Agama".
Renungan
!!
104. PENEGAKAN
SISTEM
HKM. NASIONAL
PENEGAKAN
HUKUM
Pasal 18 (2) UUD’45
Neg. mengakui
Masy. hukum adat
& hak-hak tradi-
sionalnya;
Pasal 24 (1) UUD’45
Kekuasaan keha-
kiman : menyeleng-
garakan peradilan
guna menegakkan
hukum dan keadilan.
Pasal 28D UUD’45 :
Tiap orang berhak
atas kepastian hkm
yg adil & persa-
maan di hadapan
hukum.
Psl. 3 (2) UU:4/2004 :
Peradilan negara menegak-
kan hkm dan keadilan
berdasarkan PS.
Psl. 4 (1) UU:4/2004 :
Peradilan dilakukan
“Demi Keadilan Berda-
sarkan Ketuhanan YME”
Psl. 25 (1) UU:4/2004 :
Putusan pengadilan hrs
memuat pasal tertentu
per-UU-an atau sumber
hukum tak tertulis.
Pasal 28 (1) UU:4/2004 :
Hakim wajib menggali &
memahami nilai-nilai hk
dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
Psl. 28 (2) :Dalam mem-
pertimbangkan berat
ringannya pidana, hakim
wajib memperhatikan pula
sifat yang baik dan jahat
dari terdakwa
RAMBU-RAMBU
(National Legal Framework)
105. NILAI-NILAI PANCASILA
NILAI KETUHANAN
(Moral-religius)
NILAI KEMANUSIAAN
(Humanistik)
NILAI
KEMASYARAKATAN :
nasionalistik
demokratik
keadilan sosial
Asas Personal
(individual liability)
Asas Culpabilitas
Asas Humanism
Asas Keadilan (justice)
Asas Keadilan berda-
Sarkan Ketuhanan YME
Asas demokrasi
Asas persamaan
(equality before the law)
ASAS-ASAS DI ATAS HARUS MUNCUL//DIPERJUANGKAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
1. Indiskriminatif
2. Objektif
3. Non-favoritisme
4. Impartial/fairness
106. Yang Bertolak/Berorientasi
IDE DASAR PANCASILA
NILAI KESEIMBANGAN
NILAI KETUHANAN
(Moral-religius)
NILAI KEMANUSIAAN
(Humanistik)
NILAI
KEMASYARAKATAN :
nasionalistik
demokratik
keadilan sosial
BGMN. MEMBANGUN
ILMU HK INDONESIA ?
Asas-asas apa yang dimunculkan?
Apakah cukup dgn. asas Legalitas?
107. NILAI-NILAI PANCASILA
NILAI KETUHANAN
(Moral-religius)
NILAI KEMANUSIAAN
(Humanistik)
NILAI
KEMASYARAKATAN :
nasionalistik
demokratik
keadilan sosial
Asas Keadilan berda-
Sarkan Ketuhanan YME
ASAS-ASAS APA YANG SEHARUSNYA DIMUNCULKAN ?
108. Mafia peradilan
sudah berurat berakar (Kompas)
Diskusi jual beli keadilan, Jakarta, 15-10-2005
Sekarang ini sulit mencari penegak hukum yang bersih
dari praktik suap, apalagi punya peluang (Adi Andoyo)
Tommi Sihotang & Trimedya Panjaitan mengaku:
a. Tanpa uang pelicin, mustahil setiap kasus yang
ditanganinya akan menang.
b. Ngak pakai suap mana mungkin kita menang, dan kalau
kalah, mana ada yang mau pakai kita lagi
109. Dunia hukum kita sedang sakit, bagaimana
tidak praktik suap sudah dianggap wajar.
Orang berpikir keadilan harus dibeli (Tommi
S.)
80 hingga 90 persen kasus yg menang di
pengadilan terjadi karena ada deal, sebab
tidak ada yang gratis. Perputaran uang panas
di lembaga peradilan luar biasa.
111. MAFIA
PERADILAN
VIRUS TERHADAP
SPP YG SEHAT
merusak (mengeksploitasi)
sumber daya non-fisik
Merusak kepercayaan
& respek masyarakat
Merusak Kualitas
Kehidupan
Merusak “sustainable
development”
APA AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TANPA ILMU (HUKUM) ?
Hakikat bahayanya :
Sama dgn.
“akibat/bahaya KORUPSI”
112. SPP YG
SEHAT/IDEAL
dapat menjamin keadilan
(“ensuring justice”),
Peradilan yang jujur,
bertanggung jawab,
etis, dan effisien
(“a fair, responsible,
ethical and efficient
criminal justice system”).
menjamin keamanan
warga masyarakat
(“the savety of citizens”)
dapat menumbuhkan
kepercayaan dan
respek masyarakat
(“public trust and
respect”),
(Sbr.: Kongres PBB
ke-9 & 10)
113. MAFIA
PERADILAN
(permainan kotor)
VIRUS
Yg dapat masuk ke
Seluruh jaringan SPP
Pengaruh uang
Pengaruh berbagai
“power” lainnya
Nepotisme
(favoritisme)
Pengaruh politik
Penyidikan Penuntutan Pengadilan
Pelaksanaan/
Eksekusi
Administrasi
Seluruh bidang
pembangunan
114. Kultur Hukum : ide-ide, sikap-
sikap, harapan & pendapat ttg
hukum, whan kind of training
& habbits do the judge have
Kepatuhan Hukum
LEGAL
SYSTEM
Lawrence M.
Friedman
Komponen sistem
hukum:
Struktur
Substansi
Kultur
Pemikiran hk
Kesadaran Hukum
1.Kultur Hukum (pemikiran) menjemba-
tani antara peraturan dg tingkahlaku yg
diharapkan;
2.Pemikiran hukum yg salah dapat mem-
pengaruhi keberhasilan penegakan Hk;
3.Di dlm menjalankan fungsi HK,
hukum kadang berhadapan dgn nilai-
nilai /pola perilaku/pemikiran yg telah
mapan dlm masyarakat; sehingga dpt
muncul ketidaksesuaian antara apa yg
seharusnya (das sollen) & apa yg
senyatanya (das sein), ada perbedaan
antara law in the books & law in action.
115. SPP YG
SEHAT/IDEAL
“resources” (non-fisik)
yang perlu untuk
kelangsungan generasi
berikut.
bagian dari kebijakan
pembangunan
sumber daya yang
berkelanjutan
(“a policy of sustainable
development of
resources”),
Perlu untuk
“sustainable development”
& “sustainable society”.
merupakan bagian dari
konsep pemerintahan
yang baik
(criminal justice system
is part of the concept of
good governance”)
116. Aliran yg Baik & Buruk
Religiosisme:
sesuai dengan kehendak tuhan;
Utilitarisme:
baik-buruk diletakkan pada nilai guna atau kemanfaatan
Humanisme:
dikatakan baik apbl sesuai dg derajat kemanusiaan
Hedonisme:
kenikmatan & kebahagiaan hdp duniawi merupakan
puncak tujuan hdp mns;
Machiavelisme:
apa saja boleh dilakukan asalkan tujuan bisa dicapai
Kapitalisme:
orientasinya pada pemenuhan kepentingan ekonomi
117. PENSTUDI HUKUM
PENGEMBAN HK
Kegiatan berkenaan dengan
berlakunya hk di masyarakat
PARTISIPAN
1.Penstudi Hukum
2.Pengemban Hukum
(Fungsionaris Hk)
Penyandang profesi tertentu
yang membuat Hk itu berfungsi
(praktisi teoritisi/akademisi)
Pengemban
Hk Teoritis
Pengemban
Hk Praktis
Kelompok ilmu lain di luar
hukum namun obyek
telaahnya adalah hukum
(sejarah hk, perbandingan hk,
sosiologi hk, antropologi hk,
psikologi hk, logika hk, politik
hk)
PENGAMAT
1. Penstudi Hukum
2. Bukan Pengemban
Hk
118. IH & Ilmu Ketuhanan
PERLU DIGALI ILMU HK YG BERSUMBER DARI ILMU KETUHANAN :
PROF. MOELJATNO :
Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila
Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk hukum pidana) yang
tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap.
PROF. DR. NOTOHAMIDJOJO :
Tanggung jawab jurist : “merohaniahkan hukum”
Penilaian “Scientia yuridis” harus mendalam dan mendasar pada
“Conscientia”.
Norma-norma ethis-religius harus merupakan aspek normatif atau imperatif
dari negara hukum.
PROF. VAN HAMEL :
Kalau Tuhan tampak pada saya, di tangan kanan memegang “kebenaran” dan
di tangan kiri memegang “usaha untuk mencari kebenaran”, dan menyuruh
saya untuk memilih, maka saya akan berseru : “O, Tuhan, berilah saya yang di
tangan kanan!”.
119. Perlu tertulis
a. Sebagai sarana kontrol sosial;
b. Mencegah campur tangan dari luar;
c. Untuk pengembangan patokan kehendak
yang lebih tinggi
120. APAKAH ILMU HUKUM ?
ttg. HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
(das Sein)
Konsep
Wawasan
Ide Dasar
Fakta/masalah sosial
a.l. mslh Kejahatan
Berubah/dinamis
ILMU HK : bukan ilmu pasti -
> ilmu ttg. Perubahan.
ILMU
NORMATIF
(das Sollen)
"normatieve maatschappij wetenschap"
Ilmu Hkm :
Ilmu Keadilan
(Scholten)
121. 2 aksioma ttg hakikat semesta
ARISTOTELIAN
Towards Normativism
A perfect
pre-established harmonious
teleological and final order
Normative and
moralistic in character
(on what ought to be)
--> Humaniora (Ilmu!)
GALILEAN
Towards Nomotism
A chaotic
causal random order
continuously in progess
Factual and empirical incharacter
(on what it is)
--> Science (Ilmu Penge-
tahuan, Sains)
122. 2 Aksioma
GALILEAN
Toward nomotism
(keteraturan yg didasrkan
dr indrawi);
A chaotic causal random
order continously in
progress (Tertib yg
bergerak terus,
acak/kocokan mengarah
ke tertib lagi);
Factual & empirical in
character.
ARISTOTELIAN
•Berpikir normatif;
•Baik/buruk (keteraturan atas
dasar ide);
•Ide yang tertib/final (given);
•Apriori (sdh sempurna
sbl ditindakan/ seharusnya);
•Sdh diatur yg kuasa
dg sempurna (selaras);
•Invisible hand
124. Nilai moral profesi hukum
Kekuatan yang mengarahkan &
mendasari perbuatan luhur, yaitu :
1. Kejujuran
tanpa kejujuran profesional hk
mengingkari misi profesinya (munafik,
licik). Sikap yg ada yaitu sikap terbuka
& wajar (tdk berlebihan, tdk otoriter,
tdk menindas, tdk memeras, tdk sok
kuasa)
125. 2. Otentik (kepribadian yg sebenarnya)
a. tdk menyalahgunakan wwnang;
b. tdk mel. Perbuatan tercela;
c. mendahulukan kep. Klien;
d. berani bersikap dg bijak;
e. tdk mengisolasi dari perg. sosial
126. 3. Bertanggungjawab
a. kesadaran melakukan tugas dg
sebaik
mungkin
b. Profesional, proporsional.
4. Kemandirian moral (tdk dpt dibeli oleh
pendapat mayoritas, tdk
terpengaruh ol pertimbangan untung
rugi, affirmation with local values)
127. 5. Keberanian moral (setia pada suara hati)
Menolak segala bentuk korupsi, suap, kolusi dan
pungli;
Menolak sgl cara penyelesaian melalui jalan yg tdk
sah
128. Keharusan seorang profesi Hk
Setap pemegang profesi
dituntut dua jenis
keharusan yaitu :
1. Keharusan untuk
menjalankan profesinya
secara bertanggungjawab;
2. Keharusan untuk tidak
melanggar hak-hak orang
lain.
129. RI peringkat 6 negara
terkorup
dari 159 negara
Peran profesi Hukum ?
130. Profesi Hukum &
Manajeman Hukum
Hukum mengandung ide atau konsep-
konsep yang abstrak (teoritik);
Manajemen hukum yaitu pada problem
bagaimana suatu per UU itu bisa
diwujudkan, bagaiman pengorgani-
sasiannya sehingga rumusan ide-ide itu
bisa diterima dan diberlakukan oleh
masyarakat (menjadi kekuatan praktis
di tengah masyarakat)
131. Profesi Hukum & Manajeman
Hukum
Manajemen hukum berarti pembicaraan
menganai perwujudan ide-ide yang
abstrak menjadi kenyataan;
Persoalan itu menunjuk pada pelaku
hukum (yg diberi wewenang untuk
memberlakukan Hk) dan lembaga hukum.
Dihadapkan pada ujian kepatuhan,
integritas moral & kemampuan intelektual
(Profesi hukum )
132. Sarat manajemen Hk yang baik
Produk per UU yang
apresiatif;
Kebijakan kelembagaan yg
dpt menterjemahkan
tuntutan produk hukum;
Iklim struktural yang inklusif
(terbuka & demokratis);
Mengutamakan layanan thd
kepentingan masyarakat.
133. Landasan etik profesi hukum
Peraturan perundang-undangan
Kode etik profesi
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 133
134. Nilai dalam norma hukum
Materi peraturan perundang-undangan senantiasa
mengandung nilai-nilai luhur, yang diwujudkan dalam
bentuk norma hukum.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 134
135. Kode etik profesi
Kode etik profesi (hukum) idealnya disusun oleh profesi
itu sendiri, dengan melibatkan orang-orang yang
memahami seluk beluk profesi tersebut dan para ahli
etika, dan dengan didukung oleh organisasi profesi yang
solid.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 135
136. Sanksi atas pelanggaran kode
etik
Sanksi atas pelanggaran kode etik pada umumnya
identik dengan sanksi terhadap pelanggaran norma-
norma agama, kesusilaan, atau sopan santun.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 136
137. Arti penting organisasi profesi
Secara intern, organisasi profesi dapat memberikan
sanksi yang telah disepakati bersama kepada
anggotanya yang melanggar.
Organisasi yang solid memungkinkan untuk mengambil
tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh
penyandang profesi yang bersangkutan.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 137
138. Kode etik dan norma hukum
Jika pelanggaran yang terjadi tidak lagi sekedar
berkaitan dengan kode etik, tetapi sudah memasuki
wilayah norma hukum, maka pemberian sanksinya, di
samping oleh organisasi profesi yang bersangkutan
(seperti pemecatan keanggotaan), harus juga
diserahkan kepada negara.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 138
139. Macam-macam profesi hukum
Hakim
Jaksa
Advokat/ pengacara
Polisi
Notaris
Dll.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 139
140. Pertanyaan
1. Jelaskan apa urgensi kode etik dalam profesi hukum?
2. Jelaskan faktor utama yang melanggar etika dan
hukum?
3. Apa perbedaan dari Aliran deontologis dan Aliran
teleologis ?
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM 140
