Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Energi Nasional (DEN) dan Kebijakan Energi Nasional Indonesia (KEN), termasuk target bauran energi dan peran pemerintah daerah dalam implementasi KEN. DEN bertanggung jawab merumuskan kebijakan energi nasional dan menetapkan rencana umum energi nasional, sedangkan KEN mengatur arah kebijakan energi untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan berkelan

1. DEWAN ENERGI NASIONAL
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
DAN
TARGET BAURAN ENERGI
JAKARTA, 28 APRIL 2015

2. DEWAN ENERGI NASIONAL
1
PERAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN
ENERGI NASIONAL

3. DEWAN ENERGI NASIONAL
2
DEWAN ENERGI NASIONAL
D
E
N
MERANCANG DAN MERUMUSKAN
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*
MENETAPKAN RENCANA UMUM
ENERGI NASIONAL (RUEN)* *
MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH
PENANGGULANGAN KONDISI
KRISIS DAN DARURAT ENERGI
MENGAWASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG
BERSIFAT LINTAS SEKTOR
TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN
ENERGI GUNA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN NASIONAL
BERKELANJUTAN
TUJUAN KEN
*) KEN disetujui DPR 28 Januari 2014, ditetapkan
Presiden RI melalui PP 79/2014 tanggal 17
Oktober 2014
**) RUEN disusun oleh Pemerintah
TUGAS DEN
(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)
Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007
“Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri,
dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional”

4. DEWAN ENERGI NASIONAL
3
PIMPINAN
Ketua : Presiden
Wakil Ketua : Wakil Presiden
Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 12 Ayat (4) dan (5) UU No. 30/2007)
Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Bappenas
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
7. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)
2. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D.
(Akademisi)
3. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )
4. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)
5. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech.
(Industri)
6. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)
7. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)
8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)

5. DEWAN ENERGI NASIONAL
4
PP 79/2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

6. DEWAN ENERGI NASIONAL
5
ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 3, PP 79/2014)
Kebijakan Utama:
1. Ketersediaan Energi
2. Prioritas Pengembangan Energi
3. Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional
4. Cadangan Energi Nasional
Kebijakan Pendukung:
1. Konservasi dan Diversifikasi
2. Lingkungan dan Keselamatan
3. Harga, Subsidi, dan Insentif
4. Infrastruktur dan Industri Energi
5. Penelitian dan Pengembangan Energi
6. Kelembagaan dan Pendanaan

7. DEWAN ENERGI NASIONAL
6
TUJUAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 5 & 6, PP 79/2014)
Tujuan kebijakan energi nasional : mewujudkan kemandirian energi dan
ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional
berkelanjutan, melalui:
a. Perubahan paradigma dalam pengelolaan energi;
b. Kemandirian pengelolaan energi;
c. Menjamin ketersediaan energi di dalam negeri;
d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya energi;
e. Effisiensi pemanfaatan energi;
f. Meningkatkan akses energi;
g. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian teknologi dan industri
energi;
h. Penciptaan lapangan kerja;
i. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

8. DEWAN ENERGI NASIONAL
7
7
NILAI TAMBAH INDUSTRI GAS ALAM
EKSPOR 700 MMSCFD $8.00 /MMBtu $1.85 miliar
$14.00 /MMBtu $3.23 miliar
350 MMSCFD $400 /ton
3.61 juta ton
INDUSTRI Ekspor Ammonia
$743 juta
700 MMSCFD 1.65 juta ton
$450 /ton
700
MMSCFD 350 MMSCFD $400
3.61 juta ton 2.18 juta ton
$600
600,000 ton
$2,000
900,000 ton
$800
90,000 ton
$800
90,000 ton
*) Harga jual gas rata-rata 2001-2010 TOTAL $5.36 miliar
AN
Acrylonitrile
miliar
$1.44 miliar
$0.87 miliar
Methanol
Ammonia Urea
Gas alam
$72 juta
$72 juta
Asam Formiat
H2O2
$360 juta
$1.80
rp/wgp/09082011

9. DEWAN ENERGI NASIONAL
8
8
INDUSTRI BERBASIS MINYAK BUMI

10. DEWAN ENERGI NASIONAL
9
Sumber: - Diolah dari DMRA
- Pada harga crude oil $62/bbl
88%
12%
Crude
Oil
BBM
Naphtha
R
E
F
I
N
E
R
Y
4 juta
barel/hari
$86,4 miliar
Total Industri $103,2 miliar
Industri Antara
270 Perusahaan
97.000 tenaga kerja
Industri Hilir
61.349 Perusahaan
3,8 juta tenaga kerja
Industri Hulu
12 Perusahaan
9.000 tenaga
PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA INDUSTRI BERBASIS
MINYAK BUMI

11. DEWAN ENERGI NASIONAL
10
SASARAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
a. terwujudnya paradigma baru bahwa energi sebagai modal
pembangunan
b. tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada
tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan
ekonomi
c. tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu)
persen per tahun pada tahun 2025
d. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015
dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020
e. tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun
2015 sebesar 85%
f. terpenuhinya sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi
g. tercapainya bauran energi primer yang optimal
10

12. DEWAN ENERGI NASIONAL
11
TARGET BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050
(Pasal 8 & 9, PP 79/2014)
23%
25%30%
22%5%
46%
31%
18%
31%
20%
25%
24%
2013
Total 194
MTOE
2025
Total 400
MTOE
2050
Total 1000
MTOE
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
Pembangkit:51 GW
Konsumsi Energi: 0.8 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 776 KWh/kap
Pembangkit:115 GW
Konsumsi Energi: 1.4 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 2500 KWh/kap
Pembangkit:430 GW
Konsumsi Energi: 3.2 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 7000 KWh/kap

13. DEWAN ENERGI NASIONAL
12
KEDUDUKAN KEN-RUEN DAN RUED
PASAL 12 UU No. 30/2007
Tentang Energi
KEBIJAKAN ENERGI
NASIONAL (KEN)
RUEN
Disusun oleh Pemerintah dan
ditetapkan oleh DEN
RUKN
(Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional)
RUED
Provinsi
RUPTL
(Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik)
RUED
Kabupaten
/Kota

14. DEWAN ENERGI NASIONAL
13
PERAN PEMDA DALAM KEN
a. Konservasi Energi (Pasal 17)
b. Diversifikasi Energi (Pasal 18)
c. Subsidi Energi (Pasal 21)
d. Insentif Fiskal dan Nonfiskal (Pasal 22)
e. Infrastruktur dan Akses Masyarakat (Pasal 23)
f. Dana kegiatan Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Teknologi (Pasal 25)
g. Menetapkan sasaran pertumbuhan penyediaan Energi
(Pasal 27)
h. Penguatan Kelembagaan dan mengatasi permasalahan
energi (Pasal 26)
“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam
menangani dan mengatasi permasalahan Energi”
13

15. DEWAN ENERGI NASIONAL
14
Terima kasih
www.den.go.id