2. OUTLINE
1. REGULASI DAN KEBIJAKAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
2. KONDISI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL
3. PROGRAM 35.000 MW
4. PROGRAM LISTRIK PERDESAAN
5. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR
KETENAGALISTRIKAN
(BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN)
• Tu j u a n P e m b a n g u n a n K e t e n a g a l i s t r i k a n
Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
• P e m a n f a a t a n S u m b e r E n e r g i P r i m e r
Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri
harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional untuk
menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan
Pemanfaatan sumber energi primer harus dilaksanakan dengan mengutamakan
sumber energi baru dan energi terbarukan
Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri diutamakan untuk
kepentingan ketenagalistrikan nasional.
5. UU Nomor 30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 4, yaitu :
(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam
usaha penyediaan tenaga listrik.
(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
a) Kelompok masyarakat tidak mampu;
b) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik didaerah yang belum
berkembang;
c) Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
d) Pembangunan listrik perdesaan.
LANDASAN HUKUM
7. Gambaran Umum Kondisi Ketenagalistrikan Nasional
7
BBM
11.7%
Batubara
, 52.8%
Gas
24.2%
Panas
Bumi
4.4%
Air, 6.5%
Lain-Lain
0.4%
*) Hanya PLN dan IPP
Persentase Kapasitas Pembangkit
Persentase Pemakaian Listrik
Per-golongan
Persentase Energy Mix
53.065 MW
Total Kapasitas Terpasang Pembangkit (2014)
(PLN: 37.380 MW, IPP: 10.945 MW, PPU: 2.349 MW, IO Non BBM: 2.391 MW)
199 TWh
Konsumsi Energi Listrik (2014)
84,35%
Rasio Elektrifikasi Nasional (2014)
Produksi Tenaga Listrik (2014)*)
228 TWh
865 kWh/kapita
kWh Per Kapita (2014)
8. PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA LISTRIK 2015-2024
8
Source: RUPTL PLN 2015-2024
SUMATE
RA
11,6%
31
Twh
83
Twh
JAWA -
BALI
7,8%
165
Twh
324
Twh
KALIMAN
TAN
10,4%SULAWES
I
12,4%
MALUKU
10,3%
PAPUA
9,4%
INDONESIA
TIMUR
11,1%
INDONESIA
8,7%
20152024
219
Twh
464
Twh
NUSA
TENGGARA
9,6%
23
Twh
57
Twh
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kebutuhan (TWh) 202 219 239 260 283 307 332 361 392 427 464
Rasio Elektrifikasi
(PLN & Non PLN)
84.35 87.35 90,15 92,75 95,15 97,35 99,35 99,99 99,99 99,99 99,99
Rasio Elektrifikasi
(PLN)
84.1 87.5 91.0 93.4 95.4 97.2 98.3 98.8 99.1 99.2 99.4
9. PERKEMBANGAN DAN TARGET ENERGY MIX
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Fuel Oil
1.33%
Gas
17.26%
Coal
59.98%
Hydro
6.57%
Solar/Hybrid
0.00% Biomass
0.02%
Import
0.27%
Geothermal
8.97%
Nuclear
5.60%
Biodiesel &
Others RE
0.00%
Fuel Oil,
1.75%
Gas, 25.78%
Coal, 62.88%
Hydro, 4.98%
Solar/Hybrid,
0.00%
Biomass,
0.01%
Import, 0.38%
Geothermal,
4.21%
Realization 2014 (PLN &
IPP)
RUPTL PLN Projection 2019
(PLN & IPP)
Estimation 2025
(PLN & IPP)
Oil
11.49%
Coal
52.87%
Gas
24.07%
Geothermal
4.44%
Hydro
6.7%
Others
0.43%
12. PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 35,5 GW + 7,4 GW
(2015 – 2019)
PLTU, 25,839
PLTP, 1,160
PLTGU, 9,165
PLTG/MG,
4,288
PLTM, 737 PLTA, 634
PS, 1,040
PLT Lain, 81
3,793 4,213
6,379
9,238
19,319
2015 2016 2017 2018 2019
PLT Lain
PS
PLTA
PLTM
PLTG/MG
PLTGU
PLTP
PLTU
TOTAL
Rencana COD per Tahun
Rencana Tambahan Kapasitas
per Jenis Pembangkit
Total kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit tahun 2015 s.d. 2019 sekitar 42,9 GW:
− 7,4 GW tahap konstruksi (FTP 1, sebagian FTP 2 dan proyek reguler);
− 35,5 GW rencana.
13. 3,793 4,213
6,379
9,238
19,319
2015 2016 2017 2018 2019
PLT Lain
PS
PLTA
PLTM
PLTG/MG
PLTGU
PLTP
PLTU
TOTAL
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Konstruksi Committed Pengadaan Plan
4.2
2.9 2.2
5.1
3.2
4.3
11.3
9.6
7.4 7.2
13.5
14.7
GW
IPP
PLN
Keterangan Status Proses:
Konstruksi 1. PLN: Kontrak EPC sudah efektif
2. IPP: Sudah tercapai financial close (FC)
Pengadaan1. PLN: Proses pengadaan kontraktor EPC
2. IPP: Proses pengadaan sampai PPA
Committed 1. PLN: Sumber pendanaan sudah ada
2. IPP: PPA sudah tanda tangan dan financial close (FC) belum tercapai
Plan Dalam persiapan pengadaan dan atau pendanaan
STATUS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 35,5 GW + 7,4 GW
(2015 – 2019)
Rencana COD per Tahun
14. STATUS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 35,5 GW + 7,4 GW
(2015 – 2019)
5.9
5.1
11.1
3.7
0.7
0.5
0.0
1.3
0.6
7.2
0.5 0.1
0.1
3.5
0.4
0.3
1.0
Sub Total
7.4
Sub Total
7.2
Sub Total
13.6
Sub Total
14.8
Konstruksi Committed Pengadaan Plan
PLT Lain
PS
PLTA
PLTM
PLTG/MG
PLTGU
PLTP
PLTU
Sumber: PLN
17. 8 LANGKAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN 35.000 MW
No Masalah Solusi
1. Penyediaan Lahan Memberlakukan UU No 2/2012
2. Negosiasi Harga Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan
Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)
3. Proses Penunjukan dan Pemilihan
IPP
Percepatan dengan Tunjuk Langsung dan Pemilihan
Langsung untuk EBT, Mulut Tambang, Gas Marginal,
Ekspansi, dan Excess Power (Permen ESDM No.
3/2015)
4. Pengurusan Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5. Kinerja Developer dan Kontraktor Melakukan Due Dilligence (uji tuntas) – Permen ESDM
No. 3/2015
6. Kapasitas Manajemen Proyek Membentuk PMO (Project Management Office) dan
menunjuk Independent Procurement Agent
7. Koordinasi Lintas Sektor Membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian
disatukan dengan KPPIP*)
8. Permasalahan Hukum Menerbitkan Perpres (Ketentuan yang bersifat khusus)
*) KPPIP : Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas
19. 19
Kemenko
Perekonomian
Kemenhub:
Izin jetty &
penggunaan jalur KA
Pemda (Bupati, Gubernur):
Izin usaha & Rekomendasi IPPKH
dan dukungan pengadaan lahan
KemLHK:
IPPKH & Amdal
KemAgrariaTR:
Pengadaan lahan
Kementerian ESDM:
Kebijakan dan
Regulasi Sektor
BKPM:
Izin prinsip PMA &
Kelancaran PTSP
Kemkeu:
Jaminan Pemerintah & Multiyears contract
Bappenas:
Penerbitan Bluebook
KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM PEMBANGUNAN
KETENAGALISTRIKAN NASIONAL
Kemenko
Kemaritiman
22. PROGRAM LISTRIK PERDESAAN
• Program Listrik Perdesaan adalah kebijakan Pemerintah
dalam bidang Ketenagalistrikan untuk perluasan akses
listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan
distribusi tenaga listrik di daerah perdesaan.
• Program Listrik Perdesaan merupakan penugasan
Pemerintah kepada PLN untuk melistriki masyarakat
perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN, dan
diutamakan pada Provinsi dengan Rasio Elektrifikasi yang
masih rendah.
23. • Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan
• Meningkatkan keamanan, kualitas bidang pendidikan dan
kesehatan
• Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat perdesaan
• Memudahkan dan mempercepat masyarakat perdesaan
memperoleh informasi dari media elektronik serta media
komunikasi lainnya.
TUJUAN LISTRIK PERDESAAN
24. RENCANA PROGRAM LISTRIK PERDESAAN TAHUN 2015
Program Listrik Perdesaan TA. 2015 termasuk APBN-P sebesar
Rp. 3,107 Triliun melalui perluasan jaringan dengan pembangunan
Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.217 kms, Jaringan
Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4.260 kms dan Gardu Distribusi
2.870 unit kapasitas 178 MVA serta Program Penyambungan Dan
Instalasi Listrik Gratis Kepada Nelayan Dan Rakyat Tidak Mampu dengan
jumlah Rumah Tangga Sasaran direncanakan sebanyak 121.399 RTS.
25. RENCANA PROGRAM LISTRIK PERDESAAN TA. 2015
RKAKL PROGRAM LISTRIK PERDESAAN TAHUN 2015
No. Provinsi
LISTRIK PERDESAAN LISTRIK PERDESAAN
Pagu Total
Fisik (2,5 T + 544 M) Biaya (2,5 T + 544 M)
Pagu Lisdes (2,5 T + 544
M)
RTS
Pagu Listrik Gratis
(2,5 T + 544 M)
Jaringan (Kms) GD
JTM JTR GD
JTM JTR Total Unit MVA
1 Nanggroe Aceh Darussalam 214,00 220,00 434,00 129 5,075 55.079.992.000 31.703.020.000 13.216.988.000 100.000.000.000 6.352 14.292.000.000 114.292.000.000
2 Sumatera Utara 142,00 125,00 267,00 100 3,000 45.820.698.000 17.988.475.000 9.183.460.000 72.992.633.000 1.241 2.792.250.000 75.784.883.000
3 Sumatera Barat 121,00 161,89 282,89 58 2,900 39.324.246.000 23.978.467.000 5.858.400.000 69.161.113.000 1.241 2.792.250.000 71.953.363.000
4 Riau 164,20 235,75 399,95 111 7,350 42.643.776.000 30.282.222.000 17.074.002.000 90.000.000.000 2.250 5.062.500.000 95.062.500.000
5 Kep. Riau 115,73 135,20 250,93 53 3,500 33.901.453.000 19.390.172.000 8.149.058.000 61.440.683.000 1.000 2.250.000.000 63.690.683.000
6 Jambi 145,14 129,17 274,31 91 6,600 52.085.201.000 16.678.186.000 13.042.528.000 81.805.915.000 1.471 3.309.750.000 85.115.665.000
7 Bangka Belitung 121,40 91,00 212,40 59 4,050 38.259.774.000 15.323.778.000 7.165.408.000 60.748.960.000 2.360 5.310.000.000 66.058.960.000
8 Bengkulu 112,00 148,00 260,00 75 4,600 32.469.683.000 26.858.152.000 15.415.289.000 74.743.124.000 2.134 4.801.500.000 79.544.624.000
9 Sumatera Selatan 195,00 215,35 410,35 118 7,100 70.417.035.000 31.449.524.000 16.993.552.000 118.860.111.000 3.500 7.875.000.000 126.735.111.000
10 Lampung 147,00 155,00 302,00 91 6,900 43.387.924.000 27.999.355.000 19.113.061.000 90.500.340.000 2.222 4.999.500.000 95.499.840.000
11 Banten 46,50 164,01 210,51 102 5,400 20.475.650.000 34.586.336.000 15.812.890.000 70.874.876.000 5.000 11.250.000.000 82.124.876.000
12 Jawa Barat 112,00 186,05 298,05 83 5,300 40.558.609.000 31.411.007.000 11.641.716.000 83.611.332.000 3.295 7.413.750.000 91.025.082.000
13 Jawa Tengah
110,00 178,00 288,00 172 8,60 22.963.390.000 30.979.476.000 11.957.096.000 65.899.962.000 3.229 7.265.250.000 73.165.212.000
14 DI Yogyakarta
15 Jawa Timur 95,40 158,90 254,30 101 10,100 36.622.345.000 33.176.607.000 14.129.755.000 83.928.707.000 2.093 4.709.250.000 88.637.957.000
16 Kalimantan Barat 111,00 90,80 201,80 56 3,600 43.858.469.000 16.780.362.000 8.053.629.000 68.692.460.000 1.376 3.096.000.000 71.788.460.000
17 Kalimantan Tengah 167,50 89,90 257,40 54 2,400 72.346.965.000 25.628.290.000 8.411.880.000 106.387.135.000 5.311 11.950.500.000 118.337.635.000
18 Kalimantan Selatan 119,64 70,63 190,27 59 2,550 51.229.829.000 19.614.229.000 9.338.193.000 80.182.251.000 3.360 7.560.000.000 87.742.251.000
19 Kalimantan Timur
153,40 55,88 209,28 54 6,960 93.160.509.000 15.705.720.000 16.412.557.000 125.278.786.000 2.000 4.500.000.000 129.778.786.000
20 Kalimantan Utara
21 Sulawesi Tengah 118,27 86,10 204,37 114 5,925 59.517.450.000 17.279.775.000 16.671.402.000 93.468.627.000 4.896 11.016.000.000 104.484.627.000
22 Sulawesi Barat 207,80 169,00 376,80 219 8,950 58.566.196.000 20.904.632.000 29.917.405.000 109.388.233.000 3.229 7.265.250.000 116.653.483.000
23 Sulawesi Selatan 253,20 225,16 478,36 230 15,800 73.542.789.000 31.278.380.000 37.528.697.000 142.349.866.000 7.500 16.875.000.000 159.224.866.000
24 Sulawesi Tenggara 140,37 128,94 269,31 105 6,890 61.013.460.000 16.690.639.000 17.602.895.000 95.306.994.000 4.388 9.873.000.000 105.179.994.000
25 Gorontalo 101,70 227,30 329,00 126 9,650 39.936.803.000 31.763.542.000 15.194.326.000 86.894.671.000 10.000 22.500.000.000 109.394.671.000
26 Sulawesi Utara 82,00 122,90 204,90 95 7,900 36.832.950.000 29.877.892.000 14.527.376.000 81.238.218.000 3.226 7.258.500.000 88.496.718.000
27 Bali 50,00 181,93 231,93 34 2,100 26.854.158.000 53.762.666.000 5.152.494.000 85.769.318.000 2.526 5.683.500.000 91.452.818.000
28 Nusa Tenggara Barat 131,79 105,09 236,88 83 7,530 53.651.346.000 27.396.346.000 10.712.764.000 91.760.456.000 3.500 7.875.000.000 99.635.456.000
29 Nusa Tenggara Timur 201,00 141,00 342,00 68 3,400 106.594.119.000 34.511.117.000 9.683.880.000 150.789.116.000 5.699 12.822.750.000 163.611.866.000
30 Maluku Utara 81,00 22,00 103,00 46 3,240 50.276.814.000 2.934.530.000 5.757.987.000 58.969.331.000 7.500 16.875.000.000 75.844.331.000
31 Maluku 140,00 54,98 194,98 65 3,375 59.724.824.000 9.180.206.000 8.944.605.000 77.849.635.000 7.500 16.875.000.000 94.724.635.000
32 Papua Barat 141,64 69,10 210,74 48 3,005 83.282.019.000 16.432.222.000 9.477.160.000 109.191.401.000 6.000 13.500.000.000 122.691.401.000
33 Papua 175,70 116,00 291,70 71 4,850 103.716.610.000 27.970.146.000 14.629.335.000 146.316.091.000 6.000 13.500.000.000 159.816.091.000
TOTAL 4.217,38 4.260,03 8.477,41 2.870 178,600 1.648.115.086.000 769.515.471.000 416.769.788.000 2.834.400.345.000 121.399 273.148.500.000 3.107.548.845.000
27. KENDALA PELAKSANAAN PENYAMBUNGAN LISTRIK
GRATIS PADA MASYARAKAT NELAYAN
Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Distribusi PLN:
Belum tersedianya Jaringan Distribusi PLN (isolated) pada PPI
(Pangkalan Pendaratan Ikan).
Jaringan Distribusi existing PLN yang jauh dari PPI (Pangkalan
Pendaratan Ikan).
Perlu koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kelautan & Perikanan
dengan Dinas ESDM Kabupaten/Provinsi terkait data masyarakat
miskin nelayan untuk calon penerima bantuan Listrik Gratis.
Data masyarakat miskin nelayan yang telah clean and clear
serta tersedia Jaringan PLN yang ada agar dapat disampaikan
ke Dinas ESDM Kabupaten/Provinsi setempat.
28. PROGRAM PENYAMBUNGAN DAN INSTALASI LISTRIK
GRATIS KEPADA NELAYAN DAN RAKYAT TIDAK MAMPU
Tahun Rencana/Realisasi Anggaran
2012 60.702 RTS Rp.100,700,224,320
2013 94,140 RTS Rp. 149,478,181,091
2014 95,100 RTS Rp. 213,998,600,000
2015 121,399 RTS *)
Rp. 273,148,500,000
*) Rencana
30. KAWASAN PERBATASAN
• Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah
Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang
batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam
hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan
Perbatasan berada di kecamatan. (Pasal 1 Angka 6
UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara).
31. KONDISI KELISTRIKAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR
NEGARA
• Kebutuhan energi listrik untuk daerah terpencil di perbatasan antara
Kalimantan Barat dan Sarawak masih belum tercukupi. Sementara kondisi
kelistrikan di wilayah Sarawak jauh lebih baik, hal ini menimbulkan
terjadinya kesenjangan yang cukup siknifikan.
• Untuk menguragi kesenjangan tersebut, PLN telah melakukan pembelian
tenaga listrik skala kecil untuk 2 sistem isolated di daerah perbatasan
yaitu Sistem Sajingan sebesar 200 kVA dan Sistem Badau sebesar 400
kVA. Berikutnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang semakin
meningkat di daerah perbatasan, akan dilakukan penambahan daya di
Sajingan menjadi sebesar 800 kVA dan pembelian listrik baru di Entikong
sebesar 1500 kVA.
32. Program Kelistrikan 47 Daerah Terpencil, Pulau Terluar dan
Daerah Perbatasan
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Maluku
Papua
NTT
Maluku KW
P. Wetar / Wetar/ MBD 1,000
P. Kisar / Wonreli 1,000
P. Leti / Serwaru 600
P. Moa 1,000
P. Babar / Tepa 1,000
P. Selaru / Adaut 600
P. Yamdena / Saumlaki 3,000
P. Yamdena/ Tutu Kembung 2,000
P. Aru/ Kep. Aru 1,000
Tanimbar Selatan/ MTB 200
Morotai Selatan, Kep Morotai 3,000
TOTAL 14,400
Papua KW
Sota, Merauke 200
Mindiptana, Boven Digoel 200
Waropko, Boven Digoel 200
Kombut, Boven Digul 200
Inyandit, Boven Digul 200
Arso Timur, Keerom 200
TOTAL 1,200
Sulawesi
P. Karatung, Kep. Talaud 200
Miangas, Kep. Talaud 200
TOTAL 400
Sumatera KW
Sukakarya- Sabang, P. We 6,000
P. Banyak/ P. Balai 400
Simeulue Timur/ Lasikin 6,000
P. Tanahmasa, Nias Selatan 400
P. Tanahbala, Nias Selatan 600
P. Telo, P. Batu/Lasondre 200
Kep. Mentawai, Tua Pejat 2,000
Rangsang Barat 1,500
Rangsang Pesisir 1,500
Bunguran Timur, Natuna 4,000
Tanjung Batu, Karimun 6,000
Antang, Anambas 4,000
TOTAL 32,600
Kalimantan KW
Paloh, Sambas 400
Jagoi babang, Bengkayang 1,000
Entikong, Sanggau 1,500
Ketungau Hulu, Sintang 200
Badau, Kapuas Hulu 1,000
Long Apari, Mahakam Ulu 600
Long Pahangai, Mahakam Ulu 600
Kayan Hulu, Malinau 1,000
Lumbis Ogong, Malinau 400
Simanggaris, Malinau 1,200
Sebuku, Nunukan 1,000
Sebatik, Nunukan 2,000
Tulin Onsoi, Nunukan 1,500
TOTAL 12,400
TOTALINDONESIA 67,800 KW
LOKASI 50
NTT KW
Amfoang Timur, Kupang 600
Kefamenanu, Kupang 1,000
Kobalima Timur, Malaka 1,000
Rote Barat Daya/ Rote Ndao 1,000
Atambua Barat/ Belu 3,000
Naekake 200
TOTAL 6,800
Kesiapan lahan : sebanyak
86% sdh selesai, 6% proses
negosiasi dgn warga pemilik
lahan, dan 8% proses hibah
Pemda.
33. dan Daerah Perbatasan
No
47 Lokasi Prioritas (Lokpri)
Konsentrasi Penanganan Pada
Tahun 2015
Desa/Kecamatan Kabupaten/ Kota Provinsi
Usulan
Kapasitas
(kW)
Hasil Evaluasi
Rencana COD Progress
Jumlah
Unit
Unit Size (kW)
Jenis
Pembangkit
1 Sukakarya Sukajaya / Desa Cot Abeuk Kotamadya
Sabang
Aceh
6000 6 1000 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
2 P. Banyak P. Banyak / Desa P.Balai Aceh Singkil 400 2 200 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
3
Simelue
Teupa Tengah / Desa Lasikin dan
Simeulue Tengah/PLTD Kp Aie Desa
Wel Wel
Simeulue 6000 6 1000 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
4 Pulau Tanahmasa Nias Selatan
Sumatera Utara
400 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
5 Pulau Tanahbala 600 3 200 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
6 Pulau Telo 200 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
7 Pulau Berhala Serdang Bedagai
8 Tua Pejat Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora
Utara
Kep. Mentawai
Sumatera Barat
2000 4 500 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
9 Rangsang Barat Desa Lemang, Kecamatan
Peranggas
Kep. Meranti
Riau
1500 3 500 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
10 Rangsang Pesisir Desa Tanjung Samak, Kecamatan
Rangsang Pesisir
1500 3 500 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
11 Bunguran Timur Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan
Bunguran Timur
Natuna
Kepulauan Riau
4000 4 1000 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
12 Tanjung Batu Desa Kundur, Kecamatan Kundur
Barat
Karimun 6000 6 1000 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
13 P. Anambas Desa Antang, Kecamatan Siantan Anambas 4000 4 1000 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
14 Paloh Sambas
Kalimantan Barat
400 2 200 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
15 Jagoi Babang Bengkayang 1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
16 Entikong
Sanggau 1500 3 500 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
17 Ketungau Hulu (Desa Jasa) Sintang 200 2 100 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
18 Badau Kapuas Hulu 1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
34. Program Kelistrikan di Daerah Terpencil, Pulau Terluar dan
Daerah Perbatasan
No
47 Lokasi Prioritas (Lokpri)
Konsentrasi Penanganan Pada
Tahun 2015
Desa/Kecamatan Kabupaten/ Kota Provinsi
Usulan
Kapasitas
(kW)
Hasil Evaluasi
Rencana COD Progress
Jumlah
Unit
Unit Size (kW)
Jenis
Pembangkit
19 Long Apari Sistem 1 (Tiong Ohang, dsk),
Sistem 2 (Long Apari, dsk)
Mahakam Ulu
Kalimantan Timur
600 6 100 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
20 Long Pahangai Sistem 1 (Long Sunuk, dsk), Sistem
2 (Naha Aruk, dsk),
Sistem 3 (Long Pahangai, dsk)
600 6 100 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
21 Kayan Hulu Desa Long Nawang, Desa Long
Apung
Malinau
Kalimantan Utara
1000 5 200 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
22 Lumbis Ogong Desa Sedalit, Jukup, dsk 400 2 200 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
23 Seimanggaris Desa Tabur dan Srinanti 1200 6 200 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
24 Sebuku Pembliangan, Apas, dsk Nunukan 1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
25 Sebatik Sebatik 2000 2 1000 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
26 Tulin Onsoi Desa Sekikilan dan Sanur 1500 3 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
27 Amfoang Timur Oepoli Kec. Amfoang Timur Kupang
Nusa Tenggara
Timur
600 3 200 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
28 Kefamenanu Jl. El Tari KM 4 Kel. Maubeli Kec.
Kota Kupang
TTU 1000 2 500 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
29 Kobalima Timur Betun Ds. Wehali Kec. Malaka
Tengah
Malaka 1000 2 500 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
30 Rote Barat Daya Pulau Ndao Kec. Rote Barat Daya Rote Ndao 1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
31 Atambua Barat Umanen Kec. Atambua Barat Belu 3000 3 1000 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
32 Naekake Naekake Kec. Mutis TTU 200 2 100 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
33 P. Karatung Desa Karatung, Kecamatan
Kepulauan Nanusa
Kepulauan Talaud
Sulawesi Utara
200 2 100 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
34 Miangas Desa Miangas, Kecamatan Khusus
Miangas
200 2 100 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
35. Program Kelistrikan di Daerah Terpencil, Pulau Terluar dan
Daerah Perbatasan
No
47 Lokasi Prioritas (Lokpri)
Konsentrasi Penanganan Pada
Tahun 2015
Desa/Kecamatan Kabupaten/ Kota Provinsi
Usulan
Kapasitas
(kW)
Hasil Evaluasi
Rencana COD Progress
Jumlah
Unit
Unit Size (kW)
Jenis
Pembangkit
35 Wetar Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar
Maluku Barat
Daya
Maluku
1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
36 P. Kisar Desa Wonreli 1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
37 P. Leti
Desa Serwaru, Kecamatan Moa
Lakor
600 3 200 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
38 P. Moa Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor 1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
39 P. Babar
Desa Tepa dan Desa Letwurung
Kecamatan Babar Timur
1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
40 P. Selaru Desa Namtabung, Pulau Selaru
Maluku Tenggara
Barat
600 3 200 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
41 P. Yamdena
Desa Tutukembung, Kecamatan
Kormomolin
2000 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
42 P. Yamdena Saumlaki 3000
43 Tanimbar Selatan
Desa Saumlaki, Kecamatan
Tanimbar Selatan
200 2 100 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
44 P. Aru Desa Jerol, Kecamatan Aru Selatan Kep. Aru 1000 2 500 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
45 Morotai Selatan Desa Daruba, Kecamatan Morotai
Selatan
Kep. Morotai
Maluku Utara
3000 PLTD
10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
46 Sota Merauke
Papua
200 2 100 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
47 Mindiptana Boven Digoel 200 2 100 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
48 Waropko 200 2 100 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
49 Kombut 200 2 100 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
50 Inyandit 200 2 100 - 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
51 Arso Timur Keerom 200 2 100 PLTD 10 Agustus 2015 Menunggu Penetapan Pemenang
JUMLAH 67800 132