Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Energi Nasional, kebijakan energi nasional Indonesia, dan target bauran energi. Dokumen ini menjelaskan peran dan struktur organisasi Dewan Energi Nasional, kondisi energi di Indonesia, tantangan ke depan, dan kebijakan energi nasional termasuk target bauran energi sampai 2050.

1. DEWAN ENERGI NASIONAL
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
DAN
TARGET BAURAN ENERGI
Syamsir Abduh
ITS-SURABAYA, 2 MEI 2015

2. PERAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI
NASIONAL
OUTLINES
KONDISI ENERGI INDONESIA
TANTANGAN KE DEPAN
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
PERAN LITBANG DALAM KEN

3. DEWAN ENERGI NASIONAL
2
PERAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN
ENERGI NASIONAL

4. DEWAN ENERGI NASIONAL
3
DEWAN ENERGI NASIONAL
D
E
N
MERANCANG DAN MERUMUSKAN
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*
MENETAPKAN RENCANA UMUM
ENERGI NASIONAL (RUEN)* *
MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH
PENANGGULANGAN KONDISI
KRISIS DAN DARURAT ENERGI
MENGAWASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG
BERSIFAT LINTAS SEKTOR
TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN
ENERGI GUNA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN NASIONAL
BERKELANJUTAN
TUJUAN KEN
*) KEN disetujui DPR 28 Januari 2014, ditetapkan
Presiden RI melalui PP 79/2014 tanggal 17
Oktober 2014
**) RUEN disusun oleh Pemerintah
TUGAS DEN
(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)
Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007
“Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri,
dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional”

5. DEWAN ENERGI NASIONAL
4
PIMPINAN
Ketua : Presiden
Wakil Ketua : Wakil Presiden
Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 12 Ayat (4) dan (5) UU No. 30/2007)
Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Bappenas
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
7. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)
2. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D.
(Akademisi)
3. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )
4. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)
5. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech.
(Industri)
6. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)
7. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)
8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)

6. DEWAN ENERGI NASIONAL
5
KONDISI ENERGI INDONESIA

7. DEWAN ENERGI NASIONAL
6
SUMBER DAYA ENERGI FOSIL SEMAKIN TERBATAS
NO ENERGI FOSIL
SUMBER
DAYA
(SD)
CADANGAN
(CD)
RASIO SD/CD
(%)
PRODUKSI
(PROD)
RATIO CD/PROD
(TAHUN)*)
1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 4/6
1 Minyak (Miliar barrel) 56.6 7.73 **) 14 0.329 23
2 Gas (TSCF) 334.5 152.9 46 3.07 50
3 Batubara (miliar ton) 161.3 ***) 28.17 17 0.353 80
4 Coal Bed Methane (TSCF) 453 - - - -
5 Shale Gas (TSCF) 574 - - - -
*) asumsi tidak ada penemuan cadangan baru **) Itermasuk blok cepu ***) termasuk 41 miliar Ton underground resources

8. DEWAN ENERGI NASIONAL
7
POTENSI ENERGI TERBARUKAN YANG BESAR,
NAMUN RENDAH PEMANFAATANNYA (1)
NO ENERGI BARU DAN TERBARUKAN SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT)
RASIO KT/SD
(%)
1 Hidro 75.670 MW 6.654,29 MW 8,79
2 Panas Bumi 29.038 MW 1.226 MW 4,22
3 Mini/Micro Hidro 769,69 MW 228,983 MW 29,75
4 Biomassa 49.810 MW 1.618,40 MW 3,25
5 Matahari 4,80 kWh/m2/day 22,45 MW -
6 Angin 3 – 6 m/s 1,87 MW -
7 Gelombang Laut 49 GW - -
8 Uranium
3.000 MW (e.q. 24,112 ton) for 11
years*) 30 MW 1,00
*) Kalan – Kalimantan Barat

9. DEWAN ENERGI NASIONAL
8
POTENSI ENERGI TERBARUKAN YANG BESAR,
NAMUN RENDAH PEMANFAATANNYA (2)

10. DEWAN ENERGI NASIONAL
9
TANTANGAN KE DEPAN

11. DEWAN ENERGI NASIONAL
10
TANTANGAN PENGEMBANGAN ENERGI
Terwujudnya
Ketahanan
Energi Guna
Mendukung
Pembangunan
Nasional
Berkelanjutan
Kebijakan
Energi
Nasional
kebutuhan
energi
tinggi
Jaminan
pasokan
energi
rendah
Cadangan
energi fosil
menurun
Energi fosil
masih sebagai
komoditi ekspor
Pengelolaan
belum efisien,
upaya konservasi
dan kelestarian
LH rendah
Pemanfaatan
EBT belum
optimal
Kapasitas
litbang, industri
& infrastruktur
belum optimal
Akses
masyarakat
terhadap
energi rendah
Harga
belum sesuai
keekonomian
Cadangan
penyangga
belum
tersedia
Kondisi
Energi
Kondisi
geopolitik
dunia dan isu
lingkungan
global
Ketahanan Energi adalah suatu kondisi
terjaminnya ketersediaan energi, akses
masyarakat terhadap energi pada harga yang
terjangkau dalam jangka panjang dan tidak
terpengaruh oleh gejolak regional maupun
internasional

12. DEWAN ENERGI NASIONAL
11
PP 79/2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

13. DEWAN ENERGI NASIONAL
12
ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 3, PP 79/2014)
Kebijakan Utama:
1. Ketersediaan Energi
2. Prioritas Pengembangan Energi
3. Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional
4. Cadangan Energi Nasional
Kebijakan Pendukung:
1. Konservasi dan Diversifikasi
2. Lingkungan dan Keselamatan
3. Harga, Subsidi, dan Insentif
4. Infrastruktur dan Industri Energi
5. Penelitian dan Pengembangan Energi
6. Kelembagaan dan Pendanaan

14. DEWAN ENERGI NASIONAL
13
TUJUAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 5 & 6, PP 79/2014)
Tujuan kebijakan energi nasional : mewujudkan kemandirian energi dan
ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional
berkelanjutan, melalui:
a. Perubahan paradigma dalam pengelolaan energi;
b. Kemandirian pengelolaan energi;
c. Menjamin ketersediaan energi di dalam negeri;
d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya energi;
e. Efisiensi pemanfaatan energi;
f. Meningkatkan akses energi;
g. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian teknologi dan industri
energi;
h. Penciptaan lapangan kerja;
i. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

15. DEWAN ENERGI NASIONAL
14
14
NILAI TAMBAH INDUSTRI GAS ALAM
EKSPOR 700 MMSCFD $8.00 /MMBtu $1.85 miliar
$14.00 /MMBtu $3.23 miliar
350 MMSCFD $400 /ton
3.61 juta ton
INDUSTRI Ekspor Ammonia
$743 juta
700 MMSCFD 1.65 juta ton
$450 /ton
700
MMSCFD 350 MMSCFD $400
3.61 juta ton 2.18 juta ton
$600
600,000 ton
$2,000
900,000 ton
$800
90,000 ton
$800
90,000 ton
*) Harga jual gas rata-rata 2001-2010 TOTAL $5.36 miliar
AN
Acrylonitrile
miliar
$1.44 miliar
$0.87 miliar
Methanol
Ammonia Urea
Gas alam
$72 juta
$72 juta
Asam Formiat
H2O2
$360 juta
$1.80
rp/wgp/09082011

16. DEWAN ENERGI NASIONAL
15
15
INDUSTRI BERBASIS MINYAK BUMI

17. DEWAN ENERGI NASIONAL
16
Sumber: - Diolah dari DMRA
- Pada harga crude oil $62/bbl
88%
12%
Crude
Oil
BBM
Naphtha
R
E
F
I
N
E
R
Y
4 juta
barel/hari
$86,4 miliar
Total Industri $103,2 miliar
Industri Antara
270 Perusahaan
97.000 tenaga kerja
Industri Hilir
61.349 Perusahaan
3,8 juta tenaga kerja
Industri Hulu
12 Perusahaan
9.000 tenaga
PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA INDUSTRI BERBASIS
MINYAK BUMI

18. DEWAN ENERGI NASIONAL
17
SASARAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
a. terwujudnya paradigma baru bahwa energi sebagai modal
pembangunan
b. tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada
tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan
ekonomi
c. tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu)
persen per tahun pada tahun 2025
d. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015
dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020
e. tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun
2015 sebesar 85%
f. terpenuhinya sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi
g. tercapainya bauran energi primer yang optimal
17

19. DEWAN ENERGI NASIONAL
18
TARGET BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050
(Pasal 8 & 9, PP 79/2014)
23%
25%30%
22%5%
46%
31%
18%
31%
20%
25%
24%
2013
Total 194
MTOE
2025
Total 400
MTOE
2050
Total 1000
MTOE
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
Pembangkit:51 GW
Konsumsi Energi: 0.8 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 776 KWh/kap
Pembangkit:115 GW
Konsumsi Energi: 1.4 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 2500 KWh/kap
Pembangkit:430 GW
Konsumsi Energi: 3.2 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 7000 KWh/kap

20. DEWAN ENERGI NASIONAL
19
KEDUDUKAN KEN-RUEN DAN RUED
PASAL 12 UU No. 30/2007
Tentang Energi
KEBIJAKAN ENERGI
NASIONAL (KEN)
RUEN
Disusun oleh Pemerintah dan
ditetapkan oleh DEN
RUKN
(Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional)
RUED
Provinsi
RUPTL
(Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik)
RUED
Kabupaten
/Kota

21. DEWAN ENERGI NASIONAL
20
PERAN LITBANG DALAM KEN
Pasal 25
(1) Kegiatan penelitian dan pengembangan, dan penerapan
teknologi Energi diarahkan untuk mendukung Industri Energi
Nasional.
(2) Dana kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan
teknologi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi sampai kepada tahap komersial.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong
terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap
hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi
Energi nasional.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan
teknologi paling sedikit melalui: penyiapan dan peningkatan
SDM dalam penguasaan dan penerapan teknologi
20

22. DEWAN ENERGI NASIONAL
21
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RISET
TEKNOLOGI ENERGI
• Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengembangkan
SDM di berbagai perguruan tinggi agar mengkoordinir dan membantu
mengarahkan penelitian yang akan mendukung pengusaan teknologi
dibidang energi.
• Dewan Riset Nasional agar melakukan inisiatif dalam mengkoordinir dan
menjembatani antara peneliti dan industri nasional untuk bersinegi dan
bekerjasama.
• Kementerian ESDM didorong untuk memanfaatkan hasil penelitian terkait
dengan EBT yang telah dihasilkan oleh para peneliti maupun oleh
lembaga penelitian nasional guna mempercepat pemanfaatan EBT.
• Dewan Energi Nasional akan memfasilitasi pertemuan antara industri-
industri energi dan para peneliti untuk membuat roadmap bersama yang
dapat mensinergikan antara industri dan para peneliti, sehinggga hasil-
hasil penelitian dapat diaplikasikan dan diproduksi secara komersial

23. DEWAN ENERGI NASIONAL
22
Terima kasih
www.den.go.id