Sejarah Perkembangan Ilmu administrasi 3

1. SEJARAH PEMIKIRAN dan
PERKEMBANGAN ILMU
ADMINISTRASI PUBLIK
DR. Irwan Noor, MA
FIA - UNIBRAW

2. Woodrow Wilson (1856 – 1924)
The Study Public Administration
1887

3. Ali Farazmand
(2004) Humane Governance
Sound Governance
Christopher C. Hood
(1991)
Public Management
N Mahbub Ul Haq
P (2005)
Lorenz Von Stein S
1815 - 1890
N
P E
M r
E a
r
a
Woodrow Wilson
Cameralist Era 1856 - 1924
1887 1990-an 2000-an
1970-an
Old Administration Governance

4. Cameralist Era
Mercantilist Thought Nation State (abad ke XVI)
• Merkantilisme adalah satu teori economi yang • Kebutuhan organisasi untuk melaksanakan
mempercayai bahawa kesejahteraan sesuatu negara ketertiban dan membangun struktur pertahanan
hanya ditentukan oleh jumlah modal yang tersimpan • Tumbuhnya kebutuhan administrator yang ahli dan
di mana jumlah perdagangan sedunia sebagai tidak
berubah.
dibekali pengetahuan akan pajak, statistik,
• Modal negara dapat digambarkan secara nyata administrasi dan organisasi
dengan jumlah kapital seperti mineral berharga,
emas maupun komoditi-komoditi lain yang dimiliki
oleh negara.
• Pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini
dengan melakukan perlindungan terhadap ekonomi
dengan mendorong eksport dan mencegah import.
• Kehadiran kedua-dua pendapat yang dominan saling
menperkuatkan di antara satu sama lain dan
Cameralist (abad ke XVIII)
seterusnya mengadakan justifikasi untuk campur
tangan kerajaan di dalam pasaran. Falsafah
kapitalisme dan Imperialisme boleh menjejak • Raja Frederick William I dari Prusia mendirikan sekolah
permulaan masing-masing daripada pemikiran pemikiran dalam bidang sosial dan ekonomi
merkantilisme. (Cameralist)
• Di bawah sistem merkantislime, penguasaan dan • Ide awalnya adalah bagaimana administrator publik
kemudiannya pembesaran pasaran akan membawa dapat melayani raja dengan baik, terutama bagaimana
kesejahteraan kepada sesuatu negara (Berkembang menyediakan pendapatan (dalam bentuk pajak, tanah
menjadi ekspansi suatu negara ke negara maupun emas) kepada raja
lain/penjajahan)
• Ide-ide Cameralist tersebut tersebut kemudian
berpangruh pada pemikiran administrasi publik di
Amerika Serikat

5. Lorenz von Stein
• lahir 1815 di Borby/Eckernförde,
Schleswig Holstein, Jerman
Utara yang berbatasan dengan
Denmark.
• Pada umur 24 tahun, 1839, dia
telah melakukan promosi doktor
tentang sejarah hukum sipil
Denmark
• Wafat September 1890 (dalam
usia 74 tahun) di Wina, Austria

6. Pemikiran Von Stein
 Stein berusaha untuk mencegah tendensi revolusioner dari masyarakat jaman baru
(yakni masyarakat Eropa sejak abad ke-17, dimana banyak penemuan teknologi)
melalui dua jalan:
 secara analitis melalui konsep "ilmu tentang masyarakat" ("die Wissenschaft der
Gesellschaft") dan
 secara politis melalui peringatannya tentang perlunya kesiapan negara untuk terus
melakukan reformasi
 Stein memandang jamannya sebagai "kesadaran akan eksistensi tata masyarakat,
dimana memahami kekuasaan negara sebagai alat untuk memajukan masyarakat,
sebagai senjata dalam perjuangan sosial, dan sebagai sarana untuk membebaskan
masyarakat
 Masyarakat bukan lagi sebagai suatu unit yang tergantung kepada negara dan politik,
bukan suatu massa yang an-organis dan terbentuk secara kebetulan semata,
melainkan "suatu bentuk kehidupan manusiawi yang mandiri dan punya hak milik".
 mirip dengan Marx, Stein pertama-tama menegaskan adanya antagonismus antara
pemegang kapital dan proletar: masyarakat adalah sistem ketergantungan dan
ketidakbebasan
 Agar supaya perkembangan setiap pribadi dapat berlangsung, termasuk di dalamnya
hak milik privat, maka penguasaan oleh pemilik kapital di satu pihak maupun revolusi
proletar di pihak lain harus dihindari.
 Sarananya adalah kekuasaan negara yang berdiri di atas semua kepentingan dalam
masyarakat yang saling bertentangan tersebut. Suatu "kerajaan sosial" --dengan korps
pegawai yang terdidik-- dapat menciptakan emansipasi bagi kelas bawah yang tidak
memiliki privillege dan hal ini dapat meredam ketegangan sosial

7.  Stein menyatakan bahwa masyarakat (dalam hal ini mencakup pengertian "negara" plus
"masyarakat") dimungkinkan berkiprah untuk mereformasi dirinya sendiri, dan tentulah
reformasi ini berlangsung dalam garis kepentingan mereka sendiri.
 Dalam kasus ini kekuasaan negara berfungsi sebagai pembimbing, pengarah dan motivator;
sementara kelas-yang-punya diharapkan juga dengan sepenuh hati dan dengan bantuan
negara serta kekuasaannya terlibat tanpa lelah dalam reformasi sosial itu
 Di pihak negara, administrasinyalah yang dituntut paling utama untuk berbuat, sedangkan
perundang-undangan dan bentuk negara adalah hal sekunder --yang penting adalah
mereka melalui kekuatan integrasi-politiknya mendukung reformasi sosial.
 Karenanya Stein memperjuangkan, dengan mengingat situasi Jerman pada pertengahan
abad ke-19, atas pertimbangan efektivitas, suatu "kerajaan sosial" yang memiliki
administrasi yang netral dan efektif.
 Birokrasi dengan bidang kerjanya yang luas disebut Stein sebagai "sistem administrasi
sosial", yang bekerja untuk "negara yang memperkembangkan masyarakatnya".
 Administrasi dalam hal ini secara kuat dihadapkan pada tuntutan-tuntutan negara yang
masih diwarnai oleh masyarakat berkelas jaman baru. Baik dalam persoalan perkotaan dan
perumahan, kemiskinan dan pangan, asuransi dan penyantunan, dalam semua hal Stein
mencoba untuk merumuskan organisasi dari manajemen administrasi negara di atas
"prinsip sosial".
 Keyakinannya yang utama adalah bahwa hanya melalui jalan inilah negara dapat mencegah
munculnya masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh sistem produksi kapitalistis
dengan cara yang tidak mengganggu seorangpun --ini berarti negara dapat melaksanakan
tugasnya untuk memuaskan semua kelompok.
 Konsepsi Stein tentang negara administrasi sosial di atas merupakan "alternatif sosiopolitik
yang prinsipiil atas liberalisme negara-hukum yang mengabaikan problema integrasi dan
legitimasi yang kompleks dari masyarakat industri"

8.  Pemikiran dari Von Stein dianggap sebagai
sebuah inovasi berdasarkan sejumlah
pertimbangan:
(a) Von Stein memandang bahwa Ilmu
Administrasi Publik merupakan ilmu yang
terintegrasi dan tempat meleburnya dari
sejumlah disiplin ilmu seperti Sosiologi, Ilmu
Politik, Hukum Administrasi dan Keuangan
Publik;
(b) Ilmu Administrasi Publik menurut Von Stein
adalah merupakan interaksi antara teori dan
praktek, dimana teori membentuk dasar dari
praktek Administrasi Publik;
(c) Von Stein menganggap bahwa Ilmu
Administrasi Publik harus berusaha keras
untuk mengadopsi pendekatan ilmiah.

9. Woodrow Wilson
 lahir di Staunton, Virginia, 28
Desember 1856 – wafat di
Washington DC, 3 Februari 1924
pada umur 67 tahun
 Presiden Amerika yang ke-28 (1913–
1921).
 Sebagai penganut Presbiterian, ia
tercatat dalam sejarah dan politisi
yang religius.
 Sebagai seorang tokoh reformasi
Demokrat, ia terpilih sebagai
Gubernur New Jersey yang ke-34
(1910) dan sebagai Presiden pada
tahun 1912.
 Ia menjabat dari tahun 1913 sampai
1921.
 Wilson berasal dari partai Demokrat.

10. Dalam tulisannya Woodrow Wilson  The
Study of Administration (1887), Wilson
beragumentasi mengenai 4 (empat) konsep:
(1) adanya pemisahan antara Politik dan
Administrasi Publik;
(2) perlunya mempertimbangkan aktivitas
pemerintah dari perspektif bisnis;
(3) analisis perbandingan antara organisasi
politik dan privat melalui skema politik;
serta
(4) pencapaian manajemen yang efektif
melalui pemberian pelatihan kepada
pegawai negeri dan dengan menilai
kualitas mereka.

11. Woodrow Wilson:
 Untuk mengembangkan kapasitas birokrasi
diperlukan pembaharuan administrasi publik
untuk meningkatkan profesionalisme
administrasi birokrasi
 Kinerja birokrasi buruk krn spoils system 
politized bureaucracy.
◦ Administrasi publik yg profesional hanya dapat
terwujud bila birokrasi lepas dr kepentingan politik.
 Untuk itu diperlukan ilmu yang diarahkan untuk
melakukan reformasi birokrasi dengan
mencetak aparatur publik yang profesional 
Ilmu Administrasi Publik

12. Ada 2 pokok pikiran Wilson yang menjadi
focus studi adm. Publik saat itu:
1. Pembedaan antara politik dan
administrasi (Dikotomi Politik –
Administrasi )
2. Perlunya pengembangan struktur dan
strategi manajemen administrasi yang
dapat membuat organisasi publik dan
manajernya bertindak dengan cara
seefisien mungkin.

13. Diktum :
 Administration lies outside the
propersphere of politics.
 Administrative questions are not
political questions.
 Although politics sets the tasks
for administration, it should not
be suffered to manipulate its
offices.

14. POLITIK ADMINISTRASI
fokus pada kebijakan atau pelaksanaan atau
ekspresi (formulasi) dari implementasi dari kebijakan
kehendak rakyat atau kehendak rakyat
mempelajari masalah mempelajari masalah-
pemerintahan, politik, dan masalah organisasi dan
pengambilan keputusan / manajemen internal
kebijakan publik. organisasi birokrasi
pemerintah
Badan legislatif
Badan eksekutif/birokrasi

15. HENRY FAYOL
 Henri Fayol (lahir di Istambul 1841,
meninggal di Paris, 1925) adalah seorang
teoris manajemen atau administrasi asal
Perancis.
 Fayol adalah salah satu kontributor paling
berpengaruh dalam konsep manajemen
atau ilmu administrasi modern.
 Peninggalan Fayol yang paling terkenal
adalah tentang lima fungsi utama
manajemen, yaitu merencanakan,
mengorganisasi, memerintah,
mengkoordinasi, dan mengontrol (Fayol,
1949, 1987).
 Menurut Fayol, praktik manajemen dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa pola
yang dapat diidentifikasi dan dianalisis.
Dan selanjutnya analisis tersebut dapat
dipelajari oleh manajer lain atau calon
manajer.

16. Prinsip Manajemen Henry Fayol
1. Division of Work (Pembagian kerja) : adanya spesialisasi untuk
meningkatkan efektifitas
2. Authority and Responsibility (Wewenang dan tanggung jawab) : Hak
untuk memberi perintah dan dipatuhi
3. Discipline (Disiplin) : Harus ada respek dan ketaatan pada peranan dan tujuan
organisasi
4. Unity of Command (Kesatuan Perintah) : Setiap karyawan hanya menerima
intruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari seorang atasan
5. Unity of Direction (Kesatuan pengarahan) : Operasi dalam perusahaan
yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer
dengan penggunaan satu rencana
6. Subordination of Individual Interest to General Interest
(Kepentingan perorangan) dibawah kepentingan umum
7. Remuneration (Balas jasa) : Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan
harus adil baik karyawan maupun pemilik
8. Centralization (Sentralisasi )
9. Scalar Chain (Rantai sekalar) : Adanya garis wewenang dan garis perintah
yang jelas

17. 10. Order (Order) : Bahan – bahan dan orang –
orang harus ada pada tempat dan waktu yang
tepat. Menempatkan orang pada posisi atau
pekerjaan yang cocok untuk mereka
11. Equity (Keadilan) : Persamaan perlakuan
12. Stability of Tenure of Personnel
(Stabilitas staf organisasi) : Tingkat perputaran
tenaga kerja yang rendah
13. Initiative (Inisiatif) : bawahan harus diberi
kebebasan untuk menjalankan dan
menyelesaikan rencananya , walaupun beberapa
kesalahan mungkin terjadi
14. Esprit de Corps (Semangat korp) : Perlu
memiliki kebanggaan, kesetian, dan saling memili

18. Ciri Pemikiran Old Administration
 Dalam pandangan klasik, Administrasi Publik seringkali dilihat
sebagai seperangkat Institusi Negara, proses, prosedur,
sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan periilaku
untuk mengelola urusan-urusan Publik dalam rangka melayani
kepentingan Publik
 Administrasi Publik bekerja melalui seperangkat aturan
dengan legitimasi, delegasi, kewenangan rasional legal,
keahlian, tidak berat sebelah, terus menerus, cepat dan
akurat:, dapat diprediksi, memiliki standar, integnitas dan
profesionalisme dalam rangka memuaskan kepentingan
masyarakat umum
 Administrasi Publik sebagai sebuah instrumen Negara
diharapkan untuk menyediakan basis fundamental bagi
perkembangan manusia dan rasa aman, termasuk di
dalamnya kebebasan individu, perlindungan akan kehidupan
dan kepemilikan, keadilan, perlindungan terhadap hak asasi
manusia, stabilitas, dan resolusi konflik secara damai baik
dalam mengalokasikan atau mendistribusikan surnberdaya
maupun dalam hal-hal lalnnya

19. Ciri Pemikiran Old Administration
 Administrasi Negara yang efektif harus ada untuk
menjamin keberlanjutan aturan hukum
 Cenderung menggunakan pendekatan yang
legalistik

20. Kritik pada Old Administration
 Administrasi Publik yang dianggap inter Qua, red tape, lamban, tidak
sensltif terhadap kebutuhari masyarakat, penggunaan sumberdaya
Publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur
dibandingkan kepada hasil, sehingga pada akhirnya menyebabkan
munculnya pandangan negatif dan masyarakat yang menganggap
Administrasi Publik sebagai beban besar para pembayar pajak.
 Kritik terhadap Administrasi Publik model kiasik juga dapat dilihat dalam
kaitannya dengan keberadaan konsep “Birokrasi Ideal” dan Weber.
Terdapat setidaknya 2 (dua) titik kritis terhadap Birokrasi Weberian
tersebut yakni:
 pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara,
implementasi birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas
perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan;
 kedua, struktur birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat
seringkali dikritisi sebagai` penyebab menjamurnya meja-meja
pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dan rakyat
 Kritik lainnya adatah bahwa Administrasi Publik sebagai sistem yang
tertutup dengan pendekatan hirakis yang top down dan ukuran kinerja
yang hanya berbasis pada efisiensi bukan responsiveness

21. PEMBAHARUAN OLD ADMINISTRATION
Gelombang pertama perbaharuan ini berupaya:
 Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik melalui
jaminan seleksi dan promosi dalam birokrasi yang
berbasis merit dan bukan patronase,
 Berdasarkan kepada hukum dan peraturan bukan pada
diskresi yang tidak terbatas,
 pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis
impersonalitas,
 prosedur modernisasi dalam sebuah transformasi yang
sangat cepat dan mengambil tempat di produksi ekonomi
negara-negara industri maju