Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA
1. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA TERSISTEMATIS
Nama kelompok : Kelompok 1
Anggota kelompok : Aditya Luthfi Prasetyo
Dhiyaul Fayyadh
Djanfi Nurul Aini
Fiki Amalia
Nabilla Abdullah
Nova Zahara
2. No Pendapat atau Pertanyaan
1 Bagaimana DPD menyikapi perilaku penyimpangan dan
pelanggaran hukum terhadap pengelolaan keuangan negara yang
telah terpola dan berulang dari waktu ke waktu ?
Jawab :
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyikapi perilaku tersebut
dengan menggelar seminar nasional dan lokakarya yang bertema
“Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait
Pengelolaan Keuangan Negra pada Tingkat Daerah”.
2 Sebutkan jumlah kasus mengenai penyalahgunaan keuangan
negara pada lima tahun terakhir dan berapa persen kasus tersebut
dapat diselesaikan ?
Jawab :
Berdasarkan data BPK menjelaskan dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir DPD menemukan sekitar 191.575 senilai Rp103,19 triliun
yang hingga tahun 2011 baru bisa diselesaikan 55,3 persen.
“Sementara 23,4 persen di antaranya belum ditindaklanjuti dan
bahkan tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, dengan
potensi kerugian negara sekitar Rp24,91 triliun,” ujar Farouk
Muhammad
3. No Pendapat atau Pertanyaan
3 Perlihatkan data yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di
Indonesia belum efektif!
Jawab:
Pada bidang penegakan hukum terdapat deviasi yang cukup besar
antara perkara yang dijatuhi hukuman, dituntut, disidik dan yang
dilaporkan. Dari jumlah perkara yang ditangani Polri, Kejaksaan dan
KPK dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rata-rata 2.548 kasus per
tahun, jumlah perkara yang dituntut rata-rata 1.257 (Kejaksaan) dan
78 (KPK) atau 52,4 persen yang divonis bebas sekitar 10 persen. Data
itu menunjukkan sistem penegakan hukum masih belum efektif
4 Apa penyebab terjadinya fenomena penyalahgunaan keuangan ?
Jawab :
fenomena penyalahgunaan keuangan yang disebabkan oleh
kekuasaan dan pelanggaran hukum terkait pengelolaan keuangan
mulai dari prinsip-prinsip lemahnya transparansi, benturan dan
multitafsir peraturan perundang-undangan, sistem integrasi yang
setengah setengah dan peluang-peluang hukum yang masih bisa
dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kekuasaan serta kelemahan
sistem atau lembaga pengawasan dalam sistem desentralisasi
otonomi daerah,
4. No Pendapat atau Pertanyaan
5 Perilaku penyimpangan dan pelanggaran
hukum terhadap pengelolaan keuangan negara belum
tersikapi,walaupun telah dilakukannya seminar nasional.