Mekanisme Pengawasan Pemilukada terkait Netralitas Birokrasi dan penyalahgunaan fasilitas negara

1. Ahsanul Minan
Disampaikan dalam Pelatihan Relawan Pemantauan Pilkada. Netralitas Birokrasi, dan
Penyelewengan APBD dalam Pilkada, 13-14 Okober 2015

2. Modus Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam Pemilu
Penyalahgunaan
Sumber Daya Negara
dalam Pemilu
Anggaran (Bansos,
SILPA, APBD dan
APBD Perubahan)
Peningkatan alokasi
dana bansos
Penyaluran dana
bansos kepada kroni
dan konstituen
Mobilisasi ASN
Menyuruh mendukung
calon
Mengintimidasi ASN
yang tidak mendukung
calon tertentu
Penyalahgunaan
Fasilitas Negara
Penyalahgunaan
fasilitas kantor
Penyalahgunaan
wewenang
Wewenang
mengeluarkan izin
pengelolaan SDA,
wewenang mutasi, dll
Umumnya
dilakukan oleh
Calon incumbent,
calon dari unsur
birokrat, atau calon
dari partai
pemenang pemilu
di daerah setempat
Modus untuk
menggalang
dukungan
pemilih secara
melanggar
hukum
Modus untuk
mengumpulk
an dana
kampanye
secara ilegal

3. Aturan terkait Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam
Pemilu
No Peraturan Pasal Ketentuan
1 UU Nomor 1 tahun 2015
sebagaimana diubah oleh
UU Nomor 8 tahun 2015
Pasal 69
huruf h
Dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
Pasal 70 Dilarang berkampanye:
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau
sebutan lain/perangkat Kelurahan.
Pasal 71 Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa
atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon
selama masa Kampanye.
Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan
sebelum masa jabatannya berakhir.
Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan
Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan
sebelum masa jabatannya berakhir.
• Sumber dana kampanye tidak bleh berasal dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
• badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan
usaha milik desa atau sebutan lain.

4. No Peraturan Pasal Ketentuan
2 UU Nomor 5
tahun 2014 ttg
ASN
Pasal 2 Asas dalam Penyelenggaraan dan Manajemen ASN: Kepastian hukum,
Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterpaduan, Delegasi, NETRALITAS,
Akuntabilitas, Efektif dan efisien, Keterbukaan, Nondiskriminatif, Persatuan dan
kesetaraan; dan
Kesejahteraan.
Pasal 3 Landasan ASN: Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Komitmen, Integritas
Moral, dan Tanggung Jawab pada pelayanan publik, Kompetensi sesuai dengan
bidang tugas, Kualifikasi akademik, Jaminan perlindungan hukum, Profesionalitas
Jabatan
Pasal 9
Butir (2)
Kode etik ASN: melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, &
berintegritas tinggi; melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; melaksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika pemerintahan; menjaga kerahasiaan yang menyangkut
kebijakan negara; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien; menjaga agar tidak terjadi konflik
kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; memberikan informasi secara
benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi
terkait kepentingan kedinasan; tidak menyalahgunakan informasi intern negara,
tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; memegang teguh
nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin
Pegawai ASN.
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan
partai politik.
Aturan terkait Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam
Pemilu

5. No Peraturan Pasal Ketentuan
3 PP 53/2010 ttg
Disiplin PNS
Pasal 4
angka 15
PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye
untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan
fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
4 Surat Edaran
Menteri PAN-RB
Nomor:
B/2355/M.PANR
B/07/2015,
perihal:
Netralitas ASN
dan Larangan
Penggunaan
Aset
Pemerintah
dalam pemilihan
Kepala Daerah
Serentak
Pasal 3 Diinstruksikan kepada seluruh ASN, baik yang menjadi calon ataupun tidak
menjadi calon Kepala Daerah, agar:
1. Menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Tidak menggunakan aset pemerintah dalam kampanye Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, seperti
ruang rapat/aula, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya.
3. Bagi pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan dan melakukan pelanggaran
terhadap larangan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat
sesuai peraturan perundang-undangan.
Aturan terkait Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam
Pemilu

6. Cara Memantau
Kumpulkan dokumen
APBD, APBD
Perubahan tahun
berjalan dan tahun
sebelumnya
Cari informasi profil
ormas/okp/yayasan
penerima dana hibah
Bedah APBD
dengan melihat
besaran jumlah
alokasi dana
bansos, dan
analisa trend
peningkatannya
Cari informasi terkait
kisruh mutasi pejabat
dari kliping media atau
narasumber di dalam
pemerintahan
Cari informasi tentang
kisruh penerbitan izin
(pertambangan, real
estate)
Lakukan analisa
atas informasi
ttg politisasi
birokrasi dan
penyalahgunaan
wewenang
Lakukan investigasi
terhadap penerima
bansos
Lakukan investigasi
terhadap
narasumber2 yang
ada
Buat
kesimpulan
dan lakukan
advokasi

7. Catatan:
 Promosi dan mutasi pejabat daerah memiliki 2 sisi, pertama sebagai instrument
penggalangan dana kampanye calon incumbent, dan penggalangan dukungan
politik
 Politisasi birokrasi merupakan tindak pidana Pemilu yang sangat sulkit dilacak dan
dibuktikan. Gunakan metode wawancara dengan kelompok “barisan sakit hati”
untuk mendapatkan banyak informasi.
 Untuk melacak trend peningkatan anggaran Bansos, rujuklah dokumen APBD tahun
ini, dan 2 tahun sebelumnya, lalu bandingkan.
 Akses data profil organisasi penerima bansos dari kantor Kesbangpol setempat.
 Pantau berita media massa local hingga 1 tahun ke belakang untuk melacak
masalah-masalah penyalahgunaan wewenang calon incumbent.
 Organisasi penerima bansos pada umumnya terafiliasi secara formal maupun
informal kepada calon incumbent. Afiliasi formal misalnya calon incumbent atau
keluarganya atau orang terdekatnya adalah pengurus, Pembina, atau pendiri
organisasi tersebut. Afiliasi informal misalnya organisasi tersebut berada dalam satu
rumpun ideology atau kelompok kepentingan dengan calon incumbent.
 penggalangan dana kampanye calon incumbent, dan penggalangan dukungan
politik

8. Kepada siapa melaporkan dugaan pelanggaran Politisasi
Birokrasi dan Abuse of Power dalam Pemilu/Pilkada?
Mobilisasi
PNS/ASN,
pelanggaran
kode etik
PNS/ASN
Penyalahgun
aan APBD,
korupsi
Bansos
Penyalahgun
aan Fasilitas
Negara
Pelanggaran
dana
kampanye
• Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) melalui :
http://lapor.kasn.go.id
• Panwaslu setempat
• Komisi Pemberantasan
korupsi (KPK) melalui:
http://kws.kpk.go.id
• Kepolisian setempat
• Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) melalui
: http://lapor.kasn.go.id
• Panwaslu setempat
• Panwaslu setempat