UU Desa mengatur tentang ketentuan umum desa, jenis dan kedudukan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa, pembangunan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan pembinaan oleh pemerintah. UU ini mengatur tentang berbagai aspek pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

1. Tentang
DESA
122 pasal 116 Bab
Di tetapkan
tgl 15 Januari 2014

2. Hal yang di atur dalam UU
Desa :
 Ketentuan Umum
 Kedudukan dan jenis Desa
 Penataan Desa
 Kewenangan Desa
 Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 Hak dan kewajiban Desa dan Masyarakat Desa
 Peraturan Desa
 Keuangan Desa dan Aset Desa
 Pembanguan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan
 Badan Usaha Milik Desa
 Kerjasama Desa
 Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa
 Ketentuan khusus desa Adat
 Pembinaan dan pengawasan
 Ketentuan peralihan
 Ketentuan penutup

3. Kedudukan dan jenis
DESA (Psl 6)
 Jenis
Desa dan Desa Adat (jenis)
 Kedudukan :
a. pembentukan;
b. penghapusan;
c. penggabungan;
d. perubahan status; dan
e. penetapan Desa.

4. Kewajiban
Kepala Desa (Psl 27):
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati/Walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada
Bupati/Walikota;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

5. LARANGAN
KEPALA DESA (psl 29)
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak

6. FUNGSI BPD (psl 55)
a. membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa;
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

7. Hak BPD (psl 61) :
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa,pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan
tugas dan fungsinya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

8. HAK
ANGGOTA BPD (psl 62)
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

9. JUMLAH ANGGOTA BPD (psl 58)
 Minimal 5 Orang
 Maksimal 9 orang
LARANGAN BPD (psl 64) :
1.Pengurus Parpol
2.Pelaksana Proyek Desa
3.Menyalah gunakan wewenang

10. JENIS JENIS
PERATURAN DESA (psl 69) :
 Peraturan Desa (Perdes)
 Peraturan Kepala Desa
 Peraturan Bersama Kepala Desa

11. PENDAPATAN DESA (psl 72)
a. pendapatan asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil
aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong,dan lain-
lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota;
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak
ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

12. MEKANISME
APBDESA (psl 73)
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri
atas bagian pendapatan, belanja, dan
pembiayaan Desa.
 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa diajukan oleh Kepala Desa dan
dimusyawarahkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
 Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap
tahun dengan Peraturan Desa.

13. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
(psl 94)
(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada
dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra
Pemerintah Desa.
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan
melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa.
(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib
memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan
yang sudah ada di Desa.

14. PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN (psl 112)
 Pemerintah,
 Pemerintah Daerah Provinsi, dan
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina
dan mengawasi penyelenggaraa
Pemerintahan Desa.

15. TERIMA KASIH