SlideShare a Scribd company logo
MEMBANGUN(KAN) POTENSI/KEKUATAN
DALAM IMPLEMENTASI
UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
Disampaikan dalam Jagongan Desa KabupatenWonosobo, 25 Juni 2014
Oleh: Farid Hadi
Tim Sosialisasi UU Desa FDN
Latar Belakang
• Desa mengatur dan mengurus hak asal usul dan
hak tradisional.
• Kesenjangan antarwilayah, kemiskinan,
urbanisasi, dan masalah sosial budaya yang
dapat mengganggu keutuhan NKRI.
• Pasal 18B:2: Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI,
yang diatur dalam undang-undang
Tujuan Pengaturan Desa
a. Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
h. Memajukan perekonomian
i. Menjadi subjek pembangunan
Kedudukan Desa (dulu & kini)
UU 32/2004 UU 6/2014
 Desa berada di dalam dan
di bawah Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
 Penjelasan tambahan:
‘Otonomi desa’ adalah
bagian dari ‘otonomi
daerah’ yang diserahkan
ke desa.
• Pasal 5
Desa berkedudukan di wilayah
Kabupaten/Kota
• Penjelasan tambahan: ‘Otonomi
desa’ tidak lagi menjadi sisanya
‘otonomi daerah’ (hak berian),
melainkan pengakuan atas hak
asal-usul yang dimiliki desa
(bersumber dari hak bawaan)
Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa
Musyawarah Desa
Kepala Desa Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
Warga/Masyarakat
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDes
Klp. Dengan
kepentingan khusus
BagianWilayah Desa
• RPJM-Desa dan RKP-
Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama
• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal
Strategis
Prinsip dasar Pemerintahan
Desa
• Check and balances antara Kepala
Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
• Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
• Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Dipilih
langsung
Perwakilan Bagian
Wilayah desa yang
dipilih secara
Demokratis
Lembaga
Kemasy/Adat
Kepala Desa
• Masa jabatan 6 tahun, 3 kali periode. Kalau sudah tiga periode, tidak
boleh menjadi kades di tempat lain di wilayah RI.
• Boleh menjadi anggota partai politik tetapi dilarang menjadi pengurus
partai politik.
• Kades dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
• Syarat calon kades antara lain: (a) berpendidikan paling rendah tamat
sekolah menengah pertama atau sederajat; (b) berusia paling rendah 25
(dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar – jadi tidak ada batas atas;
© tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
• Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa melalui pemilihan
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
• Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
Kabupaten/Kota.
Perangkat Desa
• Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan;
dan pelaksana teknis.
• Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada
Kepala Desa.
• Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
• Persyaratan pengangkatan perangkat desa:
– berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;
– berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun;
– terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
– syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
• Ada maksud agar jangan sampai terjadi “ganti kepala desa ganti
perangkat desa”.
BPD
• BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas
dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b)
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
(c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes.
• Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang
dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau
melalui musyawarah perwakilan.
• Jumlah anggauta ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin
keterwakilan perempuan
• Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling
banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak
berturut-turut.
Musyawarah Desa
• Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh
BPD.
• Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah
forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan
dan menyepakati hal yang strategis (penataan
Desa; perencanaan; kerja sama Desa; rencana
investasi masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa;
penambahan/pelepasan Aset Desa; dan kejadian
luar biasa (bencana, wabah, keamanan, dll).
• Dengan demikian Musdes bukan lembaga yang
permanen, melainkan forum perluasan dari BPD.
JENIS DAN Mandat Kewenangan
Desa
 Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 Kewenangan lokal berskala Desa;
 Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
dan
 Kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
UU Desa membangun(kan) Aset
Desa
 Setiap desa pasti memiliki aset yang harus
dikenali oleh perangkat dan warganya
 Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang
sangat besar
 UU Desa bertujuan agar desa mampu
mengelola aset untuk kesejahteraan warga
Sumberdaya (aset) Desa
 Sumberdaya desa untuk melaksanakan
kewanangan desa antara lain:
 Keuangan Desa
 Manusia
 Sosial dan Budaya
 Ekonomi
 Alam
 Keberhasilan desa bergantung pada
bagaimana desa mengelola Sumberdayanya
Pembangunan Desa dalam UU Desa
Bab IX
Pembangunan Desa
Bab IX bagian ke-1
Pembangunan Lokal
Skala Desa (Desa
Membangun)
Bab IX bagian ke-2
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Membangun Desa)
13
Sumberdana melaksanakan Kewenangan
(Pasal 90 PP No. 43/2014)
 Penyelenggaraan kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
 (Selain APB Desa, juga dapat didanai APBN &
APBD)
 Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh
APBN.
 Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemda didanai oleh APBD
Penyaluran & Pengelolaan
Pendapatan (Pemerintah) Desa
 Penyaluran
 Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui
rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam
APB Desa (Ps 91, PP 43/2014)
 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani
oleh kepala Desa dan bendahara Desa (Ps 92, PP 43/2014)
 Pengelolaan Keuangan meliputi
 Perencanaan
 Pelaksanaan
 Penatausahaan
 Pelaporan
 Pertanggungjawaban
Perencanaan
 RKPDesa (dan RPJMDesa) disusun berdasarkan Hasil
Musyawarah Desa (Bulan Juni)
 RKP Desa mulai disusun (Juli).
 RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa (akhir
September) - RKP Desa menjadi dasar penetapan APB
Desa.
 Kades dan BPD menyepakati Ranperdes APB (Oktober).
 Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati disampaikan
oleh Kades kepada bupati/walikota melalui camat utk
evaluasi
 Penetapan Perdes tentang APB Desa (31 Desember).
Pengelolaan Belanja
 Minimal 70% APB Desa utk penyelenggaraan
Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat (Psl 100 PP 43/2014)
 Maksimal 30% APB Desa utk
 penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;
 operasional Pemerintah Desa;
 tunjangan dan operasional BPD; dan
 insentif RT & RW.
Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa
 Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa
a. Pendapatan Asli Desa (pendapatan dari kewenangan asal usul dan
kewenangan skala lokal Desa)
b. Alokasi APBN (Dana Desa) - 10% dari dan di luar danaTransfer
Daerah (on top) secara bertahap.
c. Bagian Pajak & Retribusi Daerah (min. 10%) – 60% dibagi rata –
40% proporsi pajak & retribusi desa
d. ADD (min. 10% Dana Perimbangan Daerah – DAK)
e. Bantuan keuangan dr APBD Provinsi & Daerah
f. Hibah & sumbangan yg tidak mengikat
g. Lain-lain
 InfoADD dan Bantuan Keuangan (Provinsi & Kab/Kota) harus
disampaikan paling lambat 10 Hari setelah kebijakan umum,
prioritas, serta plafon anggaran sementara disepakati bersama
DPRD.
Contoh Pendapatan Desa
 Perhitungan ADD Klaten (2013):
DBH Kab Klaten : Rp42,610,173,638
DAU: Rp1,066,318,427,000
Jumlah Desa: 391
 Rerata ADD: Rp283,613,453
 Rerata DD (APBN 2014): Rp812,404,036
 Hak desa (DD+ADD): Rp 1,096,017,489
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa tiap semester kepada
bupati/walikota. (Juli & Januari)
 Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun
anggaran
 Pemdes wajib menginformasikan perencanaan
dan pelaksanaan RPJMDesa, RKP Desa, dan
APBDesa kepada masyarakat melalui layanan
informasi dan Musyawarah Desa (Ps 82 UU
6/2014)
Siklus Desa – Merintis Kemandirian
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des th berj
Laporan &
Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Siklus Kab
APBDes – P
Inklusi Gender
dan Sosial
BUM Desa
 Desa dapat membentuk BUM Desa
 BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan potensi
ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa,
perdagangan, dan pengembangan ekonomi.
 Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes
 Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai
Pemdes
 Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai
AD & ART
Modal & pertanggungjawaban
 Modal awal dari APB Desa
 Modal BUM Desa terdiri dari
 Penyertaan modal APB Desa
 Penyertaan modal masyarakat
 Penyertaan Modal APBDesa dapat bersumber dari
 Bantuan Pemerintah
 Bantuan Pemda
 Aset desa yg diserahkan
 Kekayaan BUM Desa adalah kekayaan desa yang
dipisahkan
 Pelaksana operasional wajib melaporkan
pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM
Desa kepada kepala Desa (dalam Musyawarah Desa)
Peran camat
 Peran Camat dalam penyelenggaraan desa
antara lain:
 Memfasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades
 Memfasilitasi administrasi desa
 Memfasilitasi pemilihan kepala desa
 Memfasilitasi sinkronisasi pembangunan kawasan
 Memfasilitasi batas desa
 Memfasilitasi kerjasama antar desa
 Memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum
APA YANG PERLU DISIAPKAN?
 Tercapainya UU Desa ini bergantung pada kualitas
perencanaan dan pengawasan implementasi agenda
pembangunan desa. Hal terpenting yang perlu
disiapkan adalah:
i. sosialisasi UU harus dilakukan kepada seluruh komponen
desa (Pemdes, BPD, OrganisasiWarga,Tokoh Adat;
ii. pendidikan politik warga agar UU Desa
diimplementasikan berbasis modal sosial yang
berkarakter saling percaya dan inklusif;
iii. pengelolaan anggaran desa harus diintervensi agar
akuntabel dan transparans mengarah pada good
governance; dan
iv. Capacity building kepada pemerintah desa, BPD, Kader,
dan SKPD Kabupaten.
“Desa Membangun” – Keluar dari
Ketergantungan
APBDes
Swadaya

More Related Content

What's hot

Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
suryokoco suryoputro
 
Kajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desaKajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desa
Love Bali Forum | www.BalidesaAdat.com
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
TV Desa
 
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desaPp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
suryokoco suryoputro
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
vae ri
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Formasi Org
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Pemdes Seboro Sadang
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Abdul Kasim
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
keuangandesa
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
Pemdes Seboro Sadang
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Eka Saputra
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 
Sosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangSosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarang
Rooy John
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Formasi Org
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
Heru Suprapto
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Pemdes Seboro Sadang
 

What's hot (19)

Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Kajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desaKajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desa
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desaPp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
 
Sosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangSosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarang
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 

Similar to Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset

Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
agus raharjo
 
TUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptxTUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptx
Arif Merdesa
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
kodri .
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
Pemdes Seboro Sadang
 
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
SyaifullahHussen1
 
Uu desa
Uu desaUu desa
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
BudyHermawan3
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
RosidS
 
BPD.pptx
BPD.pptxBPD.pptx
BPD.pptx
SatrioRibutR
 
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptxBimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
DionFranata2
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
buyaaqilah
 
Isu strategis uu desa
Isu strategis uu desaIsu strategis uu desa
Isu strategis uu desa
Angling Darma
 
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmikoIsu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Khol Fathirius
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pemdes Seboro Sadang
 
3.1. Kebijakan umum pemerinhan desa.pptx
3.1. Kebijakan umum pemerinhan desa.pptx3.1. Kebijakan umum pemerinhan desa.pptx
3.1. Kebijakan umum pemerinhan desa.pptx
assesordinaspmd
 
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdfmateri pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
SuhendiHendi11
 
bahan penyuluhan hukum desa kabupaten bojonegoro.ppt
bahan penyuluhan hukum desa kabupaten bojonegoro.pptbahan penyuluhan hukum desa kabupaten bojonegoro.ppt
bahan penyuluhan hukum desa kabupaten bojonegoro.ppt
HukumSetda2
 
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanRangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Sukiman Sukiman
 

Similar to Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset (20)

Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
 
TUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptxTUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptx
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
 
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
 
Uu desa
Uu desaUu desa
Uu desa
 
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
 
Paparan desa 2014
Paparan desa 2014Paparan desa 2014
Paparan desa 2014
 
BPD.pptx
BPD.pptxBPD.pptx
BPD.pptx
 
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptxBimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
 
Isu strategis uu desa
Isu strategis uu desaIsu strategis uu desa
Isu strategis uu desa
 
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmikoIsu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
3.1. Kebijakan umum pemerinhan desa.pptx
3.1. Kebijakan umum pemerinhan desa.pptx3.1. Kebijakan umum pemerinhan desa.pptx
3.1. Kebijakan umum pemerinhan desa.pptx
 
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdfmateri pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
 
bahan penyuluhan hukum desa kabupaten bojonegoro.ppt
bahan penyuluhan hukum desa kabupaten bojonegoro.pptbahan penyuluhan hukum desa kabupaten bojonegoro.ppt
bahan penyuluhan hukum desa kabupaten bojonegoro.ppt
 
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanRangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
 
Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4
 

More from fasilitatorsid

Exotic gilangharjo
Exotic gilangharjoExotic gilangharjo
Exotic gilangharjo
fasilitatorsid
 
ketersediaan data di Bantul
ketersediaan data di Bantulketersediaan data di Bantul
ketersediaan data di Bantul
fasilitatorsid
 
Newsletter SID
Newsletter SIDNewsletter SID
Newsletter SID
fasilitatorsid
 
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
fasilitatorsid
 
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" "Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
fasilitatorsid
 
Sistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis Aset
Sistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis AsetSistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis Aset
Sistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis Aset
fasilitatorsid
 
Akhmad muharam (cri) sid
Akhmad muharam (cri)   sidAkhmad muharam (cri)   sid
Akhmad muharam (cri) sid
fasilitatorsid
 
Paparan kenduri desa bupati wonosobo
Paparan kenduri desa bupati wonosoboPaparan kenduri desa bupati wonosobo
Paparan kenduri desa bupati wonosobo
fasilitatorsid
 
Kisah web desa berbasis sistem informasi desa
Kisah web desa berbasis sistem informasi desa Kisah web desa berbasis sistem informasi desa
Kisah web desa berbasis sistem informasi desa
fasilitatorsid
 
Pergeseran pengaturan desa
Pergeseran pengaturan desaPergeseran pengaturan desa
Pergeseran pengaturan desa
fasilitatorsid
 

More from fasilitatorsid (10)

Exotic gilangharjo
Exotic gilangharjoExotic gilangharjo
Exotic gilangharjo
 
ketersediaan data di Bantul
ketersediaan data di Bantulketersediaan data di Bantul
ketersediaan data di Bantul
 
Newsletter SID
Newsletter SIDNewsletter SID
Newsletter SID
 
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
 
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" "Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
 
Sistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis Aset
Sistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis AsetSistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis Aset
Sistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis Aset
 
Akhmad muharam (cri) sid
Akhmad muharam (cri)   sidAkhmad muharam (cri)   sid
Akhmad muharam (cri) sid
 
Paparan kenduri desa bupati wonosobo
Paparan kenduri desa bupati wonosoboPaparan kenduri desa bupati wonosobo
Paparan kenduri desa bupati wonosobo
 
Kisah web desa berbasis sistem informasi desa
Kisah web desa berbasis sistem informasi desa Kisah web desa berbasis sistem informasi desa
Kisah web desa berbasis sistem informasi desa
 
Pergeseran pengaturan desa
Pergeseran pengaturan desaPergeseran pengaturan desa
Pergeseran pengaturan desa
 

Recently uploaded

PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
Yuzarsif2
 
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami olehpresentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
BontzkyDantzky
 
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
sittisufyani04021974
 
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
BontzkyDantzky
 
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
nahjargenki
 
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKANTUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
DennyAlFarabi
 
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan InovasiPengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Deputi KKIAN LAN RI
 
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGNProfile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Deputi KKIAN LAN RI
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
ssuseraf42c3
 
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
Galih Putro
 
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptxEVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
FitrohSuharyono
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
vilmadeep
 
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdfManajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Deputi KKIAN LAN RI
 
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung UtaraPedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Suwarso2
 
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Deputi KKIAN LAN RI
 
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OKBahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
tataruangpuprkrw
 
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAKButir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Deputi KKIAN LAN RI
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Irwan Dharmawan
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
ssuseraf42c3
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
KuswoyoAlTamiran
 

Recently uploaded (20)

PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
 
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami olehpresentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
 
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
 
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
 
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
 
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKANTUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
 
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan InovasiPengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
 
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGNProfile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
 
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
 
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptxEVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
 
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdfManajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
 
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung UtaraPedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
 
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
 
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OKBahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
 
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAKButir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
 

Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset

  • 1. MEMBANGUN(KAN) POTENSI/KEKUATAN DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 6/2014 TENTANG DESA Disampaikan dalam Jagongan Desa KabupatenWonosobo, 25 Juni 2014 Oleh: Farid Hadi Tim Sosialisasi UU Desa FDN
  • 2. Latar Belakang • Desa mengatur dan mengurus hak asal usul dan hak tradisional. • Kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, urbanisasi, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. • Pasal 18B:2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang
  • 3. Tujuan Pengaturan Desa a. Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya; b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan; e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. Meningkatkan pelayanan publik g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa h. Memajukan perekonomian i. Menjadi subjek pembangunan
  • 4. Kedudukan Desa (dulu & kini) UU 32/2004 UU 6/2014  Desa berada di dalam dan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ adalah bagian dari ‘otonomi daerah’ yang diserahkan ke desa. • Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (hak berian), melainkan pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan)
  • 5. Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa Musyawarah Desa Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Dengan kepentingan khusus BagianWilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP- Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip dasar Pemerintahan Desa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasy/Adat
  • 6. Kepala Desa • Masa jabatan 6 tahun, 3 kali periode. Kalau sudah tiga periode, tidak boleh menjadi kades di tempat lain di wilayah RI. • Boleh menjadi anggota partai politik tetapi dilarang menjadi pengurus partai politik. • Kades dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. • Syarat calon kades antara lain: (a) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; (b) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar – jadi tidak ada batas atas; © tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. • Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. • Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
  • 7. Perangkat Desa • Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. • Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. • Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. • Persyaratan pengangkatan perangkat desa: – berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; – berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; – terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan – syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Ada maksud agar jangan sampai terjadi “ganti kepala desa ganti perangkat desa”.
  • 8. BPD • BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes. • Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. • Jumlah anggauta ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin keterwakilan perempuan • Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
  • 9. Musyawarah Desa • Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh BPD. • Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang strategis (penataan Desa; perencanaan; kerja sama Desa; rencana investasi masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan/pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa (bencana, wabah, keamanan, dll). • Dengan demikian Musdes bukan lembaga yang permanen, melainkan forum perluasan dari BPD.
  • 10. JENIS DAN Mandat Kewenangan Desa  Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  Kewenangan lokal berskala Desa;  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 11. UU Desa membangun(kan) Aset Desa  Setiap desa pasti memiliki aset yang harus dikenali oleh perangkat dan warganya  Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang sangat besar  UU Desa bertujuan agar desa mampu mengelola aset untuk kesejahteraan warga
  • 12. Sumberdaya (aset) Desa  Sumberdaya desa untuk melaksanakan kewanangan desa antara lain:  Keuangan Desa  Manusia  Sosial dan Budaya  Ekonomi  Alam  Keberhasilan desa bergantung pada bagaimana desa mengelola Sumberdayanya
  • 13. Pembangunan Desa dalam UU Desa Bab IX Pembangunan Desa Bab IX bagian ke-1 Pembangunan Lokal Skala Desa (Desa Membangun) Bab IX bagian ke-2 Pembangunan Kawasan Perdesaan (Membangun Desa) 13
  • 14. Sumberdana melaksanakan Kewenangan (Pasal 90 PP No. 43/2014)  Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.  (Selain APB Desa, juga dapat didanai APBN & APBD)  Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.  Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemda didanai oleh APBD
  • 15. Penyaluran & Pengelolaan Pendapatan (Pemerintah) Desa  Penyaluran  Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa (Ps 91, PP 43/2014)  Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa (Ps 92, PP 43/2014)  Pengelolaan Keuangan meliputi  Perencanaan  Pelaksanaan  Penatausahaan  Pelaporan  Pertanggungjawaban
  • 16. Perencanaan  RKPDesa (dan RPJMDesa) disusun berdasarkan Hasil Musyawarah Desa (Bulan Juni)  RKP Desa mulai disusun (Juli).  RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa (akhir September) - RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.  Kades dan BPD menyepakati Ranperdes APB (Oktober).  Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati disampaikan oleh Kades kepada bupati/walikota melalui camat utk evaluasi  Penetapan Perdes tentang APB Desa (31 Desember).
  • 17. Pengelolaan Belanja  Minimal 70% APB Desa utk penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Psl 100 PP 43/2014)  Maksimal 30% APB Desa utk  penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;  operasional Pemerintah Desa;  tunjangan dan operasional BPD; dan  insentif RT & RW.
  • 18. Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa  Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa a. Pendapatan Asli Desa (pendapatan dari kewenangan asal usul dan kewenangan skala lokal Desa) b. Alokasi APBN (Dana Desa) - 10% dari dan di luar danaTransfer Daerah (on top) secara bertahap. c. Bagian Pajak & Retribusi Daerah (min. 10%) – 60% dibagi rata – 40% proporsi pajak & retribusi desa d. ADD (min. 10% Dana Perimbangan Daerah – DAK) e. Bantuan keuangan dr APBD Provinsi & Daerah f. Hibah & sumbangan yg tidak mengikat g. Lain-lain  InfoADD dan Bantuan Keuangan (Provinsi & Kab/Kota) harus disampaikan paling lambat 10 Hari setelah kebijakan umum, prioritas, serta plafon anggaran sementara disepakati bersama DPRD.
  • 19. Contoh Pendapatan Desa  Perhitungan ADD Klaten (2013): DBH Kab Klaten : Rp42,610,173,638 DAU: Rp1,066,318,427,000 Jumlah Desa: 391  Rerata ADD: Rp283,613,453  Rerata DD (APBN 2014): Rp812,404,036  Hak desa (DD+ADD): Rp 1,096,017,489
  • 20. Pelaporan dan Pertanggungjawaban  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tiap semester kepada bupati/walikota. (Juli & Januari)  Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran  Pemdes wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKP Desa, dan APBDesa kepada masyarakat melalui layanan informasi dan Musyawarah Desa (Ps 82 UU 6/2014)
  • 21. Siklus Desa – Merintis Kemandirian RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des th berj Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Siklus Kab APBDes – P Inklusi Gender dan Sosial
  • 22. BUM Desa  Desa dapat membentuk BUM Desa  BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi.  Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes  Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai Pemdes  Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai AD & ART
  • 23. Modal & pertanggungjawaban  Modal awal dari APB Desa  Modal BUM Desa terdiri dari  Penyertaan modal APB Desa  Penyertaan modal masyarakat  Penyertaan Modal APBDesa dapat bersumber dari  Bantuan Pemerintah  Bantuan Pemda  Aset desa yg diserahkan  Kekayaan BUM Desa adalah kekayaan desa yang dipisahkan  Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa (dalam Musyawarah Desa)
  • 24. Peran camat  Peran Camat dalam penyelenggaraan desa antara lain:  Memfasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades  Memfasilitasi administrasi desa  Memfasilitasi pemilihan kepala desa  Memfasilitasi sinkronisasi pembangunan kawasan  Memfasilitasi batas desa  Memfasilitasi kerjasama antar desa  Memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum
  • 25. APA YANG PERLU DISIAPKAN?  Tercapainya UU Desa ini bergantung pada kualitas perencanaan dan pengawasan implementasi agenda pembangunan desa. Hal terpenting yang perlu disiapkan adalah: i. sosialisasi UU harus dilakukan kepada seluruh komponen desa (Pemdes, BPD, OrganisasiWarga,Tokoh Adat; ii. pendidikan politik warga agar UU Desa diimplementasikan berbasis modal sosial yang berkarakter saling percaya dan inklusif; iii. pengelolaan anggaran desa harus diintervensi agar akuntabel dan transparans mengarah pada good governance; dan iv. Capacity building kepada pemerintah desa, BPD, Kader, dan SKPD Kabupaten.
  • 26. “Desa Membangun” – Keluar dari Ketergantungan APBDes Swadaya