UU Desa mengatur tentang ketentuan umum desa, jenis dan kedudukan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa, pembangunan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan pembinaan oleh pemerintah. UU ini mengatur tentang berbagai aspek pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Hal yang di atur dalam UU
Desa :
Ketentuan Umum
Kedudukan dan jenis Desa
Penataan Desa
Kewenangan Desa
Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Hak dan kewajiban Desa dan Masyarakat Desa
Peraturan Desa
Keuangan Desa dan Aset Desa
Pembanguan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan
Badan Usaha Milik Desa
Kerjasama Desa
Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa
Ketentuan khusus desa Adat
Pembinaan dan pengawasan
Ketentuan peralihan
Ketentuan penutup
3. Kedudukan dan jenis
DESA (Psl 6)
Jenis
Desa dan Desa Adat (jenis)
Kedudukan :
a. pembentukan;
b. penghapusan;
c. penggabungan;
d. perubahan status; dan
e. penetapan Desa.
4. Kewajiban
Kepala Desa (Psl 27):
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati/Walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada
Bupati/Walikota;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
5. LARANGAN
KEPALA DESA (psl 29)
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak
6. FUNGSI BPD (psl 55)
a. membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa;
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
7. Hak BPD (psl 61) :
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa,pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan
tugas dan fungsinya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
8. HAK
ANGGOTA BPD (psl 62)
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa
9. JUMLAH ANGGOTA BPD (psl 58)
Minimal 5 Orang
Maksimal 9 orang
LARANGAN BPD (psl 64) :
1.Pengurus Parpol
2.Pelaksana Proyek Desa
3.Menyalah gunakan wewenang
10. JENIS JENIS
PERATURAN DESA (psl 69) :
Peraturan Desa (Perdes)
Peraturan Kepala Desa
Peraturan Bersama Kepala Desa
11. PENDAPATAN DESA (psl 72)
a. pendapatan asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil
aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong,dan lain-
lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota;
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak
ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
12. MEKANISME
APBDESA (psl 73)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri
atas bagian pendapatan, belanja, dan
pembiayaan Desa.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa diajukan oleh Kepala Desa dan
dimusyawarahkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap
tahun dengan Peraturan Desa.
13. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
(psl 94)
(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada
dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra
Pemerintah Desa.
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan
melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa.
(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib
memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan
yang sudah ada di Desa.
14. PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN (psl 112)
Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina
dan mengawasi penyelenggaraa
Pemerintahan Desa.