Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Tolitoli. BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan desa, dan mengawasi kinerja kepala desa. BPD mempunyai fungsi membahas peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berhak mengawasi pemerintahan desa dan mendapat dana operasional dari anggaran desa.

1. BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan
Desa.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terkahir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
SALINAN

2. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Pemusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000
tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol
Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten
Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tolitoli Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tolitoli Nomor 173).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
dan
BUPATI TOLITOLI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. 3. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli di wilayah kerjanya.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak
tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggota merupakan wakil dari penduduk desa
beradasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyapakati hal yang bersifat strategis.
11. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan
Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintahan Desa yang selanjutnya
disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala
Desa kepada Badan Permuswaratan Desa atas capaian pelaksanaan tugas
Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa
BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 2
BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa
antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3
BPD mempunyai fungsi :
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 4
BPD mempunyai wewenang meliputi :
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan
tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada
Bupati melalui Camat;
j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara
tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Desa;
k. mengelola biaya operasional BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa
kepada Kepala Desa; dan
m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5
(1) BPD mempunyai hak :
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat desa;

5. c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan
sosialisasi bimbingan teknis dan kunjungan lapangan; dan
e. Memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli
(2) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan
pelaksanaan, tugas, fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
(3) Anggota BPD berhak :
a. Mangajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Memilih dan dipilih menjadi pimpinan BPD.
(4) Hak anggota BPD pada ayat (3), digunakan dalam musyawarah BPD.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6
Anggota BPD wajib :
a. Memegang teguh dan megamalkan pancasila, Melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka
Tunggal Ika;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
desa;
d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok
dan/atau golongan;
e. Menjaga norma ketika dalam hubunngan kerja dengan lembaga Pemerintahan
Desa dan Lembaga Desa lainnya.
Pasal 7
(1) BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjannya kepada
masyarakat.
(2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan, media cetak dan/atau
elektronik.
(4) Laporan hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah
yang membidangi urusan Desa.

6. Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 8
Anggota BPD dilarang :
a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat desa dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
b. Melakukan korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari
pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;
c. Menyalahgunakan wewenang;
d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
e. Sebagai pelaksana proyek desa;
f. Menjadi pengurus partai politik;
g. Menjadi anggota dan/atau pengurus oranisasi terlarang;
h. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
i. Merangkap sebagai anggota DPRD; dan
j. Merangkap jabatan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV
KELEMBAGAAN BPD
Pasal 9
(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. bidang.
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan
kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh ketua bidang.
(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
BAB V
KEANGGOTAAN BPD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
(1) Anggota BPD adalah merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya
dilakukan secara demokratis, melalui proses pemilihan langsung atau
musyawarah perwakilan.

7. (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah/janji.
(3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih untuk masa
keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.
Pasal 11
(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah,
keterwakilan perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(2) Penetapan jumlah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ketentuan :
a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa ditetapkan
5 (lima) orang anggota;
b. Jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2. 500
(dua ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota; dan
c. Jumlah penduduk lebih dari 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa
ditetapkan 9 (sembilan) anggota.
Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota BPD
Pasal 12
Pesyaratan calon anggota BPD adalah :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat
5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum yang tetap;
i. Bertempat tinggal di wilayah Desa pemilihan.
Bagian Ketiga
Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD
Paragraf 1
Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses
musyawarah Perwakilan dengan menjamin keterwakilan Perempuan.

8. (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia pengisian keanggotaan BPD dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas unsur Perangkat Desa dan unsur Masyarakat lainnya dengan jumlah
anggota dan komposisi yang proporsional.
Pasal 14
(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) melakukan
penjaringan dan penyarigan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau
lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
masa keanggotaan BPD berakhir.
(3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses
musyawarah perwakilan secara mufakat oleh unsur masyarakat yang
mempunyai hak pilih.
(4) Bila musyawarah tidak mencapai mufakat, pemilihan anggota BPD dilakukan
dengan pemungutan suara.
(5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling
lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia pengisian untuk
diresmikan oleh Bupati.
Paragraf 2
Presmian Anggota BPD
Pasal 15
(1) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari
Kepala Desa.
(2) Anggota BPD sebelum memangku Jabatannya bersumpah/berjanji secara
bersama-sama dihadapam masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan
Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
(3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
“demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksankan segala
Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi
Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

9. (4) Setelah pengucapan sumpah/janji, anggota BDP menandatangani berita acara
pengucapan sumpah/janji.
Paragraf 3
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 16
(1) Anggota BPD berhenti karena :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri; atau
c. Diberhentikan.
(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
apabila :
a. Berakhir masa keanggotaan;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan
apapun;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
d. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD.
(3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati atas
dasar hasil musyawarah BPD.
(4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 4
Pemberhentian sementara Anggota BPD
Pasal 17
(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati karena diduga melakukan
tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling kurang 2
(dua) tahun dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Pimpinan BPD atas dasar hasil musyawarah BPD kepada Bupati dengan
Keputsan Bupati.
(3) Apabila anggota BPD dinyatakan tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah Penetapan Putusan Pengadilan, Bupati mengaktifkan
kembali anggota BPD sampai dengan masa akhir jabatan.
Paragraf 5
Pengisian Anggota BPD Antar Waktu
Pasal 18
(1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh Calon anggota BPD
nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

10. (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat sebagai calon
anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
(3) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
(4) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan
Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul
penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
(5) Anggota BPD antar waktu sebelum memangku jabatan bersumpah/berjanji
secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.
(6) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan
anggota BPD yang digantikannya.
Pasal 19
(1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa
jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai akhir
masa jabatan anggota BPD.
BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT BPD
Pasal 20
(1) BPD mengadakan rapat musyawarah BPD secara berkala paling sedikit 3 (tiga)
kali dalam setahun.
(2) Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
(3) Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai
mufakat.
Pasal 21
(1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan
sah apabila dihadiri paling sedikit (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
(2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara pemungutan suara.
(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah
apabila disetujui oleh paling sedikit (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari
jumlah anggota BPD yang hadir.
(4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri
notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

11. BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 22
(1) Peraturan tata tertib BPD diatur denga Peraturan BPD masing-masing Desa.
(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat :
a. Waktu musyawarah BPD;
b. Pengaturan mengenai pimpinan masyarakat BPD;
c. Tata cara musyawarah BPD;
d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
e. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.
(3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, meliputi :
a. Pelaksanaan jam musyawarah;
b. Tempat musyawarah;
c. Jenis musyawarah; dan
d. Daftar hadir anggota BPD.
(4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir
lengkap;
b. Penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua
berhalangan hadir; dan
d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang
yang ditentukan dan penetapan pengganti anggota BPD antar waktu.
(5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, meliputi :
a. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintahan Desa;
c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
(6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
(7) Pengaturan mengenai penyusun berita acara masyarakat BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
a. Penyusunan notulen rapat;
b. Penyusunan berita acara;
c. Penandatanganan berita acara; dan
d. Penyampaian berita acara.

12. BAB VIII
SEKRETARIAT BPD
Pasal 23
(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPD dibantu oleh sekretariat
BPD.
(2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris
BPD.
(3) Sekretariat BPD sebagaimana diaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BPD;
b. Mengelola pelaksanaan keuangan; dan
c. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah BPD.
(4) Dalam pelaksanaan tugas sekretariat BPD berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Ketua BPD secara teknis administratif
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(5) Unsur sekretariat BPD dalam bertugas diberikan tunjangan yang bersumber
dari APBDesa sesuai kemapuangan keuangan Desa.
BAB IX
HUBUNGAN KERJA BPD
Pasal 24
(1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan.
(2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan pembangunan Desa.
(3) Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimanan dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan kerja sama yang melibatkan lembaga-lembaga
kemasyarakatan yang ada di Desa.
Pasal 25
(1) Hubungan kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Kabupaten bersifat
konsultatif.
(2) Hubungan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BPD.

13. (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan/atau OPD yang
membidangi urusan Desa.
BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 27
(1) Pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan oleh BPD
dibebankan pada APBDesa.
(2) Keuangan BPD yang dibebankan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Biaya operasional BPD;
b. Peningkatan Kapasitas anggota BPD;
c. Biaya pelaksanaan musyawarah Desa; dan
d. Pengelolaan administratif BPD.
BAB XII
SANKSI ADMINITRATIF
Pasal 28
(1) Sanksi administratif dapat diberikan kepada BPD apabila tidak melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i.
(2) Pemberian sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
tidak dibayarkan hak keuangan BPD selama 3 (tiga) bulan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Pasal 30
(1) Anggota BPD dari desa yang mengalami perubahan status desa menjadi
kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa,
pemekaran atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari
jabatanya.
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan
dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

14. Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap
melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 04) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 33
Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten tolitoli.
Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Maret 2019
BUPATI TOLITOLI
TTD
MOH. SALEH BANTILAN
Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TTD
MUKADDIS SYAMSUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 66
NOREG 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2019)

15. PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
didasarkan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sejalan dengan asas
Pengaturan Desa sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu
ada kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, efektifitas dan efisensi,
kearifan lokal, keberagaman, serta partispasi masyarakat.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan BPD, oleh
karenanya BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan
di Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterbukaan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Tolitoli telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dalam rangka memenuhi
ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
maka Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan
kembali.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tolitoli Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan Peraturan
Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
II. Pasal Demi Pasal
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4

16. Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan
yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan
pertanggungjawaban Kepala Desa.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat
diproses melalui pemilihan secara langsung dan melalui proses
musyawarah perwakilan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

17. Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

18. Pasal 32
Cukup jelas

19. Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 199

20. LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 MARET 2018
TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD
1. Buku Agenda Surat Keluar
NO TANGGAL NOMOR
SURAT KELUAR
KET
TANGGAL
HAL DAN ISI
TUJUAN
DISINGKAT
1 2 3 4 5 6 7
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan :
Kolom 1 diisi dengan Nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat
masuk yang diterima.
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar.
Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar.
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar.
Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar.
Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju.
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

21. 2. Buku Agenda Surat Keluar
NO TANGGAL
SURAT MASUK
KET
NOMOR TANGGAL
NAMA INSTANSI HAL DAN ISI
PENGIRIM DISINGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan Nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat
masuk yang diterima.
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk.
Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk.
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk.
Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat.
Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk.
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.
3. Buku Ekspedisi
NO TANGGAL TANGGAL DAN NOMOR HAL DAN ISI TUJUAN
KET
URUT PENGIRIM SURAT SINGKAT SURAT SURAT
1 2 3 4 5 6
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan Nomor secara berurut sesuai dengan surat yang
dikirim.
Kolom 2 diisi dengan tanggal pengirim surat.
Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim.
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar.
Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju.
Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

22. 4. Buku Data Inventaris BPD
NO
JENIS
BARANG/
ASAL BARANG BANGUNAN
KEADAAN BARANG
BANTUAN AWAL
TAHUN TANGGAL PENGHAPUSAN
KEADAAN BARANG
BARANG/
KET
APBDESA
BANTUAN
SUMBANGAN
BANGUNAN AKHIR
TAHUN
BANGUNAN
PEMERINTAHAN PROVINSI KABUPATEN
BANK RUSAK DIJUAL DISUMBANGKAN
TANGGAL
BANK RUSAK
PENGHAPUSAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan Nomor secara berurut.
Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris.
Kolom 3 s/d Kolom 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan .
Kolom 8 s/d Kolom 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun.
Kolom 10 s/d Kolom 12 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan.
Kolom 13 s/d Kolom 14 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun.
Kolom 15 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

23. 5. Buku Laporan Keuangan BPD
NO TANGGAL URAIAN
PENERIMAAN
(Rp)
PENGELUARAN
(Rp)
1 2 3 4 5
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan Nomor secara berurut.
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang.
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang.
Kolom 4 diisi dengan angka Rupiah dari jumlah penerimaan.
Kolom 5 diisi dengan angka Rupiah dari jumlah pengeluaran.
6. Buku Data Kegiatan BPD
NO HARI/TANGGAL
JENIS
KEGIATAN
PELAKSANA
AGENDA DAN
HASIL KEGIATAN
KET
1 2 3 4 5 6
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan berurutan sesuai kegiatan BPD yang dilaksanakan.
Kolom 2 diisi dengan hari dan tanggal, bulan dan tahun kegiatan.
Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan.
Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan
dimaksud.
Kolom 5 diisi dengan angka Rupiah dari jumlah pengeluaran.
Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

24. 7. Buku Data Aspirasi Masyarakat
NO HARI/TANGGAL
NAMA/LEMBAGA PIHAK
PENYAMPAIAN ASPIRASI
ASPIRASI YANG
DISAMPAIKAN
TINDAK
LANJUT
1 2 3 4 5
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi.
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi yang disampaikan.
Kolom 3 diisi dengan nama individu/Lembaga yang menyampaikan
aspirasi.
Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan.
Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta
menindaklanjuti aspirasi.
8. Buku Daftar Hadir Rapat BPD
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET
1 2 3 4 5
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan.
Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat.
Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat.
Kolom 4 diisi dengan tanda tangan.
Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

25. 9. Buku Data Peraturan/Keputusan Bupati
NO
NOMOR TANGGAL
PERATURAN/KEPUTUSAN
BPD
TENTANG
URAIAN
SINGKAT
KET
1 2 3 4 5
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan
BPD yang ditetapkan.
Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun
Peraturan/Keputusan BPD.
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD.
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan
dengan Peraturan/Keputusan BPD.
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
10. Buku Data Peraturan Desa
NO
NOMOR DAN
TANGGAL
PERATURAN DESA
TENTANG
URAIAN
SINGKAT
NOMOR DAN
TANGGAL
KESEPAKATAN
KET
1 2 3 4 5 6
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)

26. Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan Desa
ditetapkan.
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa.
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan
dengan Keputusan BPD.
Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan BPD tentang
Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa.
Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
11. Buku Keputusan Musyawarah Desa
NO HARI/TANGGAL
TENTANG/HAL
STRATEGIS
POKOK-POKOK
KEPUTUSAN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa.
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal dan tahun pelaksanaan musyawarah
desa.
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang
dimusyawarahkan.
Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok Keputusan Musyawarah
desa.
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

27. 12. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
NO HARI/TANGGAL
TENTANG/HAL
STRATEGIS
POKOK-POKOK
KEPUTUSAN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
……., Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD
(………………….) (………………………..)
Catatan Pengisian :
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa.
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan
musyawarah pembangunan desa.
Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan/atau kegiatan musyawarah
pembangunan desa.
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan
dengan Keputusan Musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA…………….
KECAMATAN …………………………………………..
KABUPATEN ……………………………………………
ALAMAT :
…………………………………………………………………………………………
Laporan Kinerja BPD
Tahun Anggaran ………
I. Dasar Hukum
1. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor …. Tahun ……… tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor …. Tahun ….. tentang BPD;
3. Keputusan Bupati tentang Penerimaan Anggota BPD Periode …… sampai
……….;
4. Keputusan BPD Nomor …. Tahun …… tentang Penetapan Kinerja BPD
Tahun Anggaran …………….
II. Pelaksanaan Tugas BPD
1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa.
2. Penyusunan dan/atau pembahasan Peraturan Desa.
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

28. 4. Pelaksanaan tugas lain :
a.Pemilihan Kepala Desa;
b.Pelaksanaan musyawarah desa;
c.Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
d.Pelaksanaan kerja sama antar desa;
e.……………………. Dan lain-lain.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
III. Penutup
Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD
dalam penyelenggaraan Pemrintahan Desa.
…………………………
Badan Permusyawaratan Desa ……
Ketua …………..
(………………………………)
BUPATI TOLITOLI
TTD
MOH. SALEH BANTILAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TTD
MUKADDIS SYAMSUDDIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
RIDWAN, SH
Nip. 19720204 200107 1 001