Pengorganisasian dan pengelolaan pelabuhan Perikanan di Indonesia

1. Assalamualaikum wr.wb
Presentasi ke 9
Pengorganisasian dan Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan (Bagian I)
Oleh :
Henita
M.Dimas FDI
Yudha Pratama

2. Pokok Bahasan :
1. Definisi
pengorganisasian dan
pengelolaan pelabuhan
perikanan
2. Tipe pengelolaan
pelabuhan perikanan

3. Tipe pengelolaan pelabuhan
perikanan
Kegiatan
pengelolaan
Pengelolaan
infrastruktur
Pengelolaan
administrasi
kepelabuhan
Pengelolaan
suprastruktur

4. Tipe pengelolaan pelabuhan
perikanan
1. Tipe Pengelolaan oleh Pemerintah Pusat :
ciri-ciri : kepemilikan adalah pemerintah pusat
semua fasilitas sifatnya umun
semua keputusan wewenang pemrintah pusat
2. Tipe pengelolaan oleh pemerintah Daerah
ciri-ciri : wewenang pemerintah daerah
Pendapatan pelabuhan diserahkan ke kas Pemerintah Daerah.
3. Tipe Pengelolaan oleh Perusahaan Umum (semi publik)
ciri-ciri : Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh Pemerintah Pusat
atau oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah.
anggaran pengoperasian bukan dari pemerintah,pegelola pelabuhan
berkewajiban untuk mendapat keuntungan yang wajar
4. Tipe pengelolaan oleh Swasta
Ciri-ciri: Pelabuhan dibangun oleh Pemerintah atau oleh swasta.
Pengelolaannya dilakukan oleh swasta penuh
pemerintah tidak memberikan angga-ran.
Dengan demikian pengelola berkewajiban mencari
keuntungan sebesar-besarnya

5. PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.02/MEN/2006
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN
PERIKANAN

6. Struktur Organisasi Pelabuhan
Perikanan Samudera
a. Bidang Pengembangan
Seksi Sarana
Seksi Tata Pelayanan dan
Pengembangan Usaha.
Tugas :
penyusunan rencana dan
pelaksanaan pembangunan,
pengembangan,
pemeliharaan,
pendayagunaan sarana dan
prasarana,
pengendalian lingkungan.
Tugas :
pelayanan jasa,
fasilitasi usaha dan wisata
bahari, pemberdayaan
masyarakat perikanan,
koordinasi peningkatan
produksi dan pemasaran
hasil perikanan.

7. b. Bidang Tata Operasional
Seksi Pemasaran dan
Informasi
Seksi Kebersihan,
Ketertiban, dan Keamanan.
Tugas melakukan
Fasilitasi pemasaran dan
distribusi hasil
perikanan,
pengumpulan,
pengolahan,
penyajian data dan
statistik perikanan,
serta pengembangan
dan pengelolaan
sistem informasi dan
publikasi perikanan.
Tugas mengatur urusan
keamanan, ketertiban,
dan kebersihan kawasan
pelabuhan perikanan
serta melakukan
koordinasi
pelaksanaannya dengan
instansi terkait.

8. c. Bagian Tata Usaha
Subbagian Keuangan Subbagian umum
Tugas :
melaksanakan penyusunan rencana dan program,
pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,
dan jabatan fungsional, persuratan, barang kekayaan
milik negara dan rumah tangga, serta evaluasi dan
pelaporan.

9. d. Kelompok Jabatan Fungsional
tugas melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil
perikanan dan kegiatan fungsional lain yang sesuai dengan
tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN)

11. Struktur Organisasi Pelabuhan
perikanan Nusantara (PPP)
a. Petugas Tata Usaha; tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran, pengelolaan urusan administrasi keuangan dan
barangkekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan
fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Contoh struktur organisasi PPN
Brondong

13. Wasssalamualaikum wr.wb