SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kabupaten/kota di Kecamatan
(Musrenbang Kecamatan )
(Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Bengkulu
2017
Disusun oleh:
Zamzori, SP, M.Si (Perencana Madya)
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di
Kecamatan
 Pengertian: forum musyawarah tingkat Kecamatan untuk membahas dan menyepakati
kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Pembangunan Desa/Kelurahan.
 Dikoordinasikan oleh BAPPEDA kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat.
 Waktu : selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari.
 Unsur-unsur yang dilibatkan sekurangkurangnya : Peserta, Narasumber dan Fasilitator.
 Tahapan : Persiapan, Penyelenggaraan
Tujuan penyelenggaraan antara lain untuk Membahas dan menyepakati:
 Membahas dan menyepakati Usulan rencana kegiatan desa/kelurahan yang menjadi
kegiatan prioritas kecamatan;
 Membahas dan menyepakati Kegiatan prioritas kecamatan yang belum tercakup dalam
prioritas kegiatan pembangunan desa;/kelurahan dan
 Membahas Pengelompokan kegiatan prioritas kecamatan berdasarkan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
KRITERIA Unsur-unsur
Peserta, Narasumber dan Fasilitator.
• Peserta
Kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan
anggota DPRD kabupaten/kota, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan
pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
•Narasumber
Pejabat BAPPEDA, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan Perangkat Daerah
kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.
•Fasilitator
Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan
kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam
kelompok diskusi
Persiapan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan
Kegiatan pada Tahap Persiapan:
 Pembentukan Tim
 Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
 Penyiapan data, informasi dan bahan-bahan oleh Tim Penyelenggara,
Tim Penyelenggara :
 Ditetakan oleh Camat.
 Anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM,
dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif
terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
Data dan Informasi, bahan yang disiapkan:
1) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan
2) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa
3) Daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan, yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
4) Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan kepada BAPPEDA kab./kota oleh Camat dengan
dilampiri bahan pembahasan musrenbang.
5) Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan
minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.
6) Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, yang
dilampiri dengan bahan musrenbang.
No.
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Program
Kegiatan
Indikatif
Pagu
Indikatif
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tabel T-D.1.
Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan
(Berdasarkan rancangan awal dokumen RKPD dari BAPPEDA kab./kota)
Kecamatan ................. *)
Tahun ..................
Tabel T-D.2.
Daftar Prioritas Desa Disusun menurut Perangkat Daerah
(Berdasarkan urutan prioritas yang disepakati di musrenbang desa/kelurahan)
Kecamatan ................. *)
Kabupaten/Kota ...................
Tahun .................
No Kegiatan Lokasi Desa Volume
Keterangan
Kesesuaian
Dengan Prioritas
Daerah Ke...
Status Usulan
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan
Tahapan pada Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan :
1. Pendaftaran peserta;
2. Acara pembukaan musrenbang;
3. Sidang Pleno I : Pemaparan materi dari narasumber dan materi
musrenbang;
4. Sidang Kelompok.
5. Sidang Pleno II
6. Perumusan Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang oleh tim
perumus yang dipimpin oleh Camat.
7. Pembacaan Rancanganberita acara kesepakatan hasilmusrenbang
dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani.
8. Penyampaian salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang
kecamatan kepada bupati/wali kota dan kepada Kepala Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang akan dibahas di forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah.
KEGIATAN Sidang Kelompok Musrenbang di Kecamatan
1. Pemilihan unsur pimpinan diskusi Kelompok: ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan
oleh anggota yang difasilitasi oleh fasilitator;
2. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi terpilih;
3. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh kelompok diskusi;
4. Penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas oleh kelompok diskusi,
5. Skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas Kecamatan oleh kelompok diskusi.
6. Menyepakati kegiatan prioritas kecamatan oleh kelompok diskusi.
7. Penyelarasan rancangan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan Daftar Kegiatan
Prioritas Kecamatan.
8. Penajaman rumusan sasaran dari kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan prioritas kecamatan.
9. Penyepakatan usulan pagu indikatif kegiatan dalam wilayah kecamatan, disesuaikan pagu
kecamatan.
10. Kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat Daerah dituangkan dalam contoh tabel sebagai
berikut:
11. Kegiatan yang belum dapat disepakati didokumentasikan sebagai bahan dalam perencanaan
tahun berikutnya contoh tabel sebagai berikut:
12. Pengambilan keputusan kesepakatan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
13. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
14. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator
dan narasumber.
Contoh Kriteria untuk menentukan urutan Kegiatan prioritas
Kecamatan
Dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah.
Kriteria penilaian prioritas ditetapkan oleh camat.
Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.
Sebagai contoh kriteria Skoring dan rating :
(1) Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah;
(2) kepentingan lintas desa/kelurahan;
(3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten/kota;
(4) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa/kelurahan;
(5) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan.
No Kegiatan
Kriteria
Total Skor
Urutan
Perioritas
Kesesuaian dengan
Ranwal RKPD
Kontribusi pada
pencapaian Target
Prioritas
pembangunan Kab.
Kontribusi pada
pemenuhan hak
dasar rakyat
Konstribusi nilai
tambah
pendapatan Desa
Lain-Lain
kurang sesuai =1;
cukup sesuai =2;
sangat sesuai=3
kurang
berkontribusi=1;
cukup berkontribusi
=2; sangat
berkontribusi=3
sangat sesuai=3;
cukup sesuai=2;
tidak sesuai=1
sangat
mendukung = 3;
cukup
mendukung =2;
kurang
mendukung =1
Sesuai
yang
disepakati
forum
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tabel T-D.3.
Contoh: Skoring Perioritas Kegiatan
Berdasar Kriteria yang ditetapkan
Camat.
Penyelarasan Rancangan Kegiatan pada Ran-Wal RKP dengan Daftar
Kegiatan Prioritas Kecamatan
Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
 Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan sudah tercantum pada rancangan kegiatan
prioritas Perangkat Daerah pada Ran-wal RKP;
 Apabila sudah tercakup, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan
mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;
 Apabila belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan Perangkat Daerah; dan
 Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu Perangkat Daerah,
dikelompokkan sebagai kegiatan lintas Perangkat Daerah.
Tabel T-D.4.
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar Perangkat Daerah
Kecamatan .........
Tahu ........
No
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Program
Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan
Lokasi
(desa/
kel)
Volume Pagu
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dokumentasikan Kegiatan yang belum dapat disepakati
sebagai kegiatan prioritas kecamatan
 Kegunaan: bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun
berikutnya.
 Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain:
1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;
2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk
diusulkan tahun berikutnya;
3) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi;
dan
4) alasan lainnya.
Tabel T-D.5
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati Tahun ...........)
Kecamatan . .... *)
Perangkat Daerah................*)
No Kegiatan Lokasi (Desa/Kelurahan) Volume Alasan
(1) (2) (3) (4) (5)
Sidang Pleno II Musrenbang Kecamatan
1. Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat.
2. Tujuan sidang Pleno II:
 Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan hasil dari kelompok Diskusi
dihadapan seluruh peserta musrenbang; dan
 Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta
musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua
kelompok diskusi,
 Pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan
daerah kabupaten/kota di kecamatan.
3. Menandatangani Berita Acara hasil musrenbang oleh yang mewakili
setiap unsur pemangku kepentingan
Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran terdiri dari:
 Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan;
 Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah;
 Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan; dan
 Daftar hadir peserta musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan. dengan contoh format
sebagai berikut:
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKP
KAB./KOTA.......*)
DI KECAMATAN ........... TAHUN .............
Nomor Berita Acara: ......................
Pada hari tanggal ..... sampai dengan tanggal ........ bulan .......... tahun ........... bertempat di
........... telah diselenggaran musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota yang dihadiri
pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita
acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan pada acara pembukaan musrenbang kecamatan yang disampaikan oleh :
1) Bapak ................., kepala Dinas ............ Kab.....
2) Bapak...................
3) Bapak.............. dst.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
1) Nama Pejabat ................. dgn materi ..........................
2) Nama Pejabat ................. dgn materi ..........................
3) .............. dst.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang
dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi
hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:
Hari dan tanggal :
Jam :
Tempat :
Musrenbang kecamatan :
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKP (Lanjutan)
MENYEPAKATI
KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanan dalam Daftar Prioritas
Kecamatan ...... Kabupaten/kota ...*) Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara
ini.
KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir
dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten/kota ...*) Tahun .... - .... beserta alasan
penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Kabupaten/kota ...*) Tahun... dan
Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.
KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah kabupaten/kota
................ Tahun ....
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
..........., tanggal ..............
Pimpinan Sidang
Tanda tangan
( Nama)
Mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota*) .....
NO Nama Lembaga/instansi Alamat
Tanda Tangan
dst
LAMPIRAN I BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
Nomor : ............
Tanggal :
Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan
Kecamatan :
Tanggal :
Tempat :
No Nama Lembaga/Instansi
Alamat & no
telp. Tanda tangan
LAMPIRAN II BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
Nomor : ............
Tanggal :
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : .................
Tahun :........................
No
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Program
Kegiatan
Prioritas
Sasara
n
Kegiata
n
Lokasi
kel./Des
a
Volume Pagu
Perangkat
Daerah
Penanggun
g jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
No Kegiatan
Lokasi
(Desa/ Kelurahan) Volume Alasan
(1) (2) (3) (4) (5)
LAMPIRAN III BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
Nomor : ............
Tanggal : -------------
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Kecamatan : .................
Tahun :........................
18

More Related Content

What's hot

Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdMus MN
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrRyan Nugraha
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018Ir. Zakaria, M.M
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...DhionWiwan
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 

What's hot (20)

Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmd
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtr
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 
Pedoman Mereview Master Plan
Pedoman Mereview Master PlanPedoman Mereview Master Plan
Pedoman Mereview Master Plan
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 

Similar to MUSRENBANG

Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011pardi bujang
 
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfPedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfAnueiy Kaizen
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxmalasyarifuddin1
 
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxPEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxssuser6037cf
 
Web Bina Bangda Aksi 1 - 8, tgl 8 Mei 2023.pptx
Web Bina Bangda Aksi 1 - 8, tgl 8 Mei 2023.pptxWeb Bina Bangda Aksi 1 - 8, tgl 8 Mei 2023.pptx
Web Bina Bangda Aksi 1 - 8, tgl 8 Mei 2023.pptxssuser5bf5a7
 
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptPaparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptDidikWinarto4
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaM Handoko
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptAndiQuKhaMappatoba
 
PAPARAN PERENCANAAN DESA.pptx
PAPARAN PERENCANAAN DESA.pptxPAPARAN PERENCANAAN DESA.pptx
PAPARAN PERENCANAAN DESA.pptxYulia Ananda
 
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP DesaFORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desabibib8
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012irhaman
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxRenandaAndari1
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaM Handoko
 
Permen no.54 2010 (lampiran iii)
Permen no.54 2010 (lampiran iii)Permen no.54 2010 (lampiran iii)
Permen no.54 2010 (lampiran iii)Deki Zulkarnain
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaNurbaiti Muhi
 
Formulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanFormulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanReddy Prayudie
 

Similar to MUSRENBANG (20)

Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
 
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfPedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
 
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxPEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
 
Web Bina Bangda Aksi 1 - 8, tgl 8 Mei 2023.pptx
Web Bina Bangda Aksi 1 - 8, tgl 8 Mei 2023.pptxWeb Bina Bangda Aksi 1 - 8, tgl 8 Mei 2023.pptx
Web Bina Bangda Aksi 1 - 8, tgl 8 Mei 2023.pptx
 
Panduan musrenbang
Panduan musrenbangPanduan musrenbang
Panduan musrenbang
 
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptPaparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
 
PAPARAN PERENCANAAN DESA.pptx
PAPARAN PERENCANAAN DESA.pptxPAPARAN PERENCANAAN DESA.pptx
PAPARAN PERENCANAAN DESA.pptx
 
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP DesaFORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
FORMAT RKP Desa, Format-format yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
 
Permen no.54 2010 (lampiran iii)
Permen no.54 2010 (lampiran iii)Permen no.54 2010 (lampiran iii)
Permen no.54 2010 (lampiran iii)
 
Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
 
Formulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanFormulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaan
 

Recently uploaded

IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

MUSRENBANG

  • 1. Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan ) (Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 2017 Disusun oleh: Zamzori, SP, M.Si (Perencana Madya)
  • 2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di Kecamatan  Pengertian: forum musyawarah tingkat Kecamatan untuk membahas dan menyepakati kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Pembangunan Desa/Kelurahan.  Dikoordinasikan oleh BAPPEDA kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat.  Waktu : selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari.  Unsur-unsur yang dilibatkan sekurangkurangnya : Peserta, Narasumber dan Fasilitator.  Tahapan : Persiapan, Penyelenggaraan Tujuan penyelenggaraan antara lain untuk Membahas dan menyepakati:  Membahas dan menyepakati Usulan rencana kegiatan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas kecamatan;  Membahas dan menyepakati Kegiatan prioritas kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;/kelurahan dan  Membahas Pengelompokan kegiatan prioritas kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
  • 3. KRITERIA Unsur-unsur Peserta, Narasumber dan Fasilitator. • Peserta Kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. •Narasumber Pejabat BAPPEDA, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan. •Fasilitator Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi
  • 4. Persiapan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan Kegiatan pada Tahap Persiapan:  Pembentukan Tim  Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan  Penyiapan data, informasi dan bahan-bahan oleh Tim Penyelenggara, Tim Penyelenggara :  Ditetakan oleh Camat.  Anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan. Data dan Informasi, bahan yang disiapkan: 1) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan 2) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa 3) Daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan, yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta. 4) Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan kepada BAPPEDA kab./kota oleh Camat dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang. 5) Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan. 6) Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.
  • 5. No. Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program Kegiatan Indikatif Pagu Indikatif Perangkat Daerah Penanggungjawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tabel T-D.1. Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan (Berdasarkan rancangan awal dokumen RKPD dari BAPPEDA kab./kota) Kecamatan ................. *) Tahun ..................
  • 6. Tabel T-D.2. Daftar Prioritas Desa Disusun menurut Perangkat Daerah (Berdasarkan urutan prioritas yang disepakati di musrenbang desa/kelurahan) Kecamatan ................. *) Kabupaten/Kota ................... Tahun ................. No Kegiatan Lokasi Desa Volume Keterangan Kesesuaian Dengan Prioritas Daerah Ke... Status Usulan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  • 7. Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Tahapan pada Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan : 1. Pendaftaran peserta; 2. Acara pembukaan musrenbang; 3. Sidang Pleno I : Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang; 4. Sidang Kelompok. 5. Sidang Pleno II 6. Perumusan Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat. 7. Pembacaan Rancanganberita acara kesepakatan hasilmusrenbang dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani. 8. Penyampaian salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada bupati/wali kota dan kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang akan dibahas di forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
  • 8. KEGIATAN Sidang Kelompok Musrenbang di Kecamatan 1. Pemilihan unsur pimpinan diskusi Kelompok: ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota yang difasilitasi oleh fasilitator; 2. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi terpilih; 3. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh kelompok diskusi; 4. Penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas oleh kelompok diskusi, 5. Skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas Kecamatan oleh kelompok diskusi. 6. Menyepakati kegiatan prioritas kecamatan oleh kelompok diskusi. 7. Penyelarasan rancangan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan. 8. Penajaman rumusan sasaran dari kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan prioritas kecamatan. 9. Penyepakatan usulan pagu indikatif kegiatan dalam wilayah kecamatan, disesuaikan pagu kecamatan. 10. Kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat Daerah dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut: 11. Kegiatan yang belum dapat disepakati didokumentasikan sebagai bahan dalam perencanaan tahun berikutnya contoh tabel sebagai berikut: 12. Pengambilan keputusan kesepakatan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 13. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi. 14. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.
  • 9. Contoh Kriteria untuk menentukan urutan Kegiatan prioritas Kecamatan Dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat. Sebagai contoh kriteria Skoring dan rating : (1) Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah; (2) kepentingan lintas desa/kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten/kota; (4) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa/kelurahan; (5) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan. No Kegiatan Kriteria Total Skor Urutan Perioritas Kesesuaian dengan Ranwal RKPD Kontribusi pada pencapaian Target Prioritas pembangunan Kab. Kontribusi pada pemenuhan hak dasar rakyat Konstribusi nilai tambah pendapatan Desa Lain-Lain kurang sesuai =1; cukup sesuai =2; sangat sesuai=3 kurang berkontribusi=1; cukup berkontribusi =2; sangat berkontribusi=3 sangat sesuai=3; cukup sesuai=2; tidak sesuai=1 sangat mendukung = 3; cukup mendukung =2; kurang mendukung =1 Sesuai yang disepakati forum (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tabel T-D.3. Contoh: Skoring Perioritas Kegiatan Berdasar Kriteria yang ditetapkan Camat.
  • 10. Penyelarasan Rancangan Kegiatan pada Ran-Wal RKP dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:  Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada Ran-wal RKP;  Apabila sudah tercakup, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;  Apabila belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan Perangkat Daerah; dan  Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai kegiatan lintas Perangkat Daerah. Tabel T-D.4. Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar Perangkat Daerah Kecamatan ......... Tahu ........ No Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program Kegiatan Prioritas Sasaran Kegiatan Lokasi (desa/ kel) Volume Pagu Perangkat Daerah Penanggungjawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  • 11. Dokumentasikan Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan  Kegunaan: bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.  Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain: 1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi; 2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya; 3) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi; dan 4) alasan lainnya. Tabel T-D.5 Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati Tahun ...........) Kecamatan . .... *) Perangkat Daerah................*) No Kegiatan Lokasi (Desa/Kelurahan) Volume Alasan (1) (2) (3) (4) (5)
  • 12. Sidang Pleno II Musrenbang Kecamatan 1. Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. 2. Tujuan sidang Pleno II:  Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan hasil dari kelompok Diskusi dihadapan seluruh peserta musrenbang; dan  Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,  Pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kecamatan. 3. Menandatangani Berita Acara hasil musrenbang oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran terdiri dari:  Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan;  Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah;  Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan; dan  Daftar hadir peserta musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan. dengan contoh format sebagai berikut:
  • 13. BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKP KAB./KOTA.......*) DI KECAMATAN ........... TAHUN ............. Nomor Berita Acara: ...................... Pada hari tanggal ..... sampai dengan tanggal ........ bulan .......... tahun ........... bertempat di ........... telah diselenggaran musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota yang dihadiri pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Sambutan-sambutan pada acara pembukaan musrenbang kecamatan yang disampaikan oleh : 1) Bapak ................., kepala Dinas ............ Kab..... 2) Bapak................... 3) Bapak.............. dst. 2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 1) Nama Pejabat ................. dgn materi .......................... 2) Nama Pejabat ................. dgn materi .......................... 3) .............. dst. 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada: Hari dan tanggal : Jam : Tempat : Musrenbang kecamatan :
  • 14. BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKP (Lanjutan) MENYEPAKATI KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanan dalam Daftar Prioritas Kecamatan ...... Kabupaten/kota ...*) Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten/kota ...*) Tahun .... - .... beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Kabupaten/kota ...*) Tahun... dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini. KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah kabupaten/kota ................ Tahun .... Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ..........., tanggal .............. Pimpinan Sidang Tanda tangan ( Nama) Mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota*) ..... NO Nama Lembaga/instansi Alamat Tanda Tangan dst
  • 15. LAMPIRAN I BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG Nomor : ............ Tanggal : Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan Kecamatan : Tanggal : Tempat : No Nama Lembaga/Instansi Alamat & no telp. Tanda tangan
  • 16. LAMPIRAN II BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG Nomor : ............ Tanggal : Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Kecamatan : ................. Tahun :........................ No Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program Kegiatan Prioritas Sasara n Kegiata n Lokasi kel./Des a Volume Pagu Perangkat Daerah Penanggun g jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  • 17. No Kegiatan Lokasi (Desa/ Kelurahan) Volume Alasan (1) (2) (3) (4) (5) LAMPIRAN III BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG Nomor : ............ Tanggal : ------------- Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati Kecamatan : ................. Tahun :........................
  • 18. 18