Perencanaan Pembangunan Desa Sebagai Awal Perencanaan Kehidupan Desa Tahap ini dilakukan berbagai hal yang menyangkut penentuan arah dan kebijakan pembangunan di desa. Selain itu bahwa Perencanaan Pembangunan desa merupakan wujud dari dari kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang di dalamnya mengandung unsur kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.” Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan: berkoordinasi dengan pemerintah Kab/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Dalam hal karena perubahan mendasar Kepala Desa melaksanakan kegiatan : Mengumpulkan dokumen perub.mendasar atas kebij. Pem, pemprov, dan pemkab/kota Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalm RKP Desa yang terkena dampak perubahan kebijakan; Menyusun rancangan keg. Disertai rencana kegiatan dan RAB Menyusun rancangan RKPD Desa perubahan. musrenbangdes khusus

1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DAN
TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA
ISTI KHORIANA KARIM
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG
PEMERINTAHAN
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENDAGRI Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2. MEMBANGUN KEDAULATAN DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES
UNTUK
MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA
MASYARAKAT,
TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

3. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
UNSUR PENTING PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Esensi Pemdes

4. Perencanaan Pembangunan Desa
Sebagai Awal Perencanaan Kehidupan Desa
Tahap ini dilakukan berbagai hal yang menyangkut
penentuan arah dan kebijakan pembangunan di desa.
Selain itu bahwa Perencanaan Pembangunan desa
merupakan wujud dari dari kewenangan desa
berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala
desa, yang di dalamnya mengandung unsur kewenangan
mengatur dan mengurus pembangunan desa.
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana diatur di
dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun
2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan
bahwa
“Perencanaan pembangunan desa adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa.”
RPJM DESA
Rencana
Kegiatan
Pembangunan
Desa untuk
jangka waktu 6
(enam) tahun.
RKP DESA
Penjabaran
dari Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa untuk
jangka waktu
1 (satu) tahun.
RPJM Desa
ditetapkan dalam
jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak
pelantikan Kepala
Desa.
Ditetapkan dengan
Perdes.

5. penyusunan
perencanaan
pembangunan Desa
melalui Musdes
Pembentukan
tim penyusun
RKP Desa
Pencermatan pagu
indikatif Desa &
penyelarasan
program/kegiatan
ke Desa
Pencermatan
ulang dokumen
RPJM Desa
Penyusunan RKP
Desa melalui
Musrenbang desa
PENETAPAN
RKP DESA
PENGAJUAN
DAFTAR USULAN
RKP DESA
PROSES
PENYUSUNAN RKP DESA
AGUSTUS...
JUNI JULI
M 2
SEPTEMBER
AWAL
SEPTEMBER
AGUSTUS
(Permendagri 114 ttg Pedoman Pembangunan desa)
Data Informasi
Pagu Indikatif
dan Prog
Pem/Prov/Kab/
Kota

6. 6
PENYUSUNAN RKP DESA
1. PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA MELALUI
MUSYAWARAH DESA
2. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP
DESA
3. PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA &
PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN
KE DESA
4. PENCERMATAN ULANG DOKUMEN RPJM
DESA
5. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
6. PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI
MUSRENBANGDES

7. 1.Musdes penyusunan
perencanaan
Pembangunan desa
2. Pembentukan TIM
penyusunan RKPDes
3.Pencermatan pagu indikatif
desa & penyelarasan
program kab. Masuk desa
4. Pencermatan ulang
dokumen RPJMDes
1. Mencermati ulang dokumen RPJMDes & menyepakati
hasil pencermatan
2. Memverifikasi jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan
Tim 7 atau 11 orang (Harus ada unsur perempuan)
• Kepala Desa selaku pembina
• Sekretaris Desa selaku ketua
• Ketua LPM selaku Sekretaris, dan
• Anggota (Perangkat Desa, LPM, KPMD dan Unsur
Masyarakat)
1.Pencermatan Pagu indikatif desa
 Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN
 Rencana ADD
 Rencana bagi hasil pajak dan restribusi daerah kab/kota
 Rencana bantuan keuangan APBD Prov, Kab/kota
2. Penyelaran program/kegiatan kab.SKPD yang akan
masuk desa
Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa
untuk satu (1) tahun anggaran berikutnya
TAHAPAN/ALUR PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA
1. FORMAT pagu
indikatif Desa
2. FORMAT kegiatan
pembangunan
yang masuk ke
Desa;
Rencana
pembangunan
berskala lokal
Desa

8. 5 .Penyusunan rancangan
RKPDesa & Daftar usulan
RKPDesa
7. Penetapan RKP Desa
1. Berpedoman pada hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa,
PADesa, Renc.kegiatan pemerintah, pemerintah prov. Pemerintah
kab/kota, jaring aspirasi masy. DPRD Prov. Kan/kota, hasil pencermatan
ulang RPJMDes, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan
kerjasama desa dengan fihak ketiga.
2.Rancangan RKPDes sedikit berisi:
a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu
b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui
kerjasama antar desa dan fihak ketiga
d. Prioritas program, kegiatan dan anggran desa yang dikelola oleh desa
sebagai kew. Penugasan pemerintah, pemda prov, kab/kota
1. Berpedoman pada hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa, PADesa, Renc.kegiatan
pemerintah, pemerintah prov. Pemerintah kab/kota, jaring aspirasi masy. DPRD Prov. Kan/kota, hasil
pencermatan ulang RPJMDes, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama
desa dengan fihak ketiga.
2.Rancangan RKPDes sedikit berisi:
a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu
b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan
fihak ketiga
d. Prioritas program, kegiatan dan anggran desa yang dikelola oleh desa
sebagai kew. Penugasan pemerintah, pemda prov, kab/kota
1.Diikuti oleh Pemdes, BPD dan unsur masyarakat
2.Rancangan RKPD berisi prioritas program dan kegiatan yg didanai:
- Pagu indikatif desa, PADes, Swadaya masya. Bantuan keuangan fihak ke 3
3.Prioritas program: Peningkatan kapasitas peny.pemdes, Peningkatan kualitas
dan akses pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dll
RKPDesa
Kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan lokal skala desa
dan mampu dikerjakan oleh desa
Pengajuan
URKPDesa
1.Usulan prioritas program & kegiatan pembangunan desa dan
pembangunan kawasan pedesaan yg tidak masuk dalam
kewenangan lokal skala desa diusulkan kepada pemda prov,
kab/kota.
2.Daftar Usulan RKPDesa menjadi bahan pembahasan dalam
musrenbang kecamatan dan kab/kota
8. Perubahan RKP Desa
9. Pengajuan DU- RKP Desa

9. LAMPIRAN DAFTAR
FORMAT TAHAP
PELAKSANAAN
RKP DESA
No. Judul Formulir Pasal terkait Nama Form
1 Rencana kerja kegiatan Desa Pasal 59 F.II.1
2 Ceklis materi sosialisasi kegiatan Desa Pasal 60 F.II.2
3
Ceklis materi pembekalan dan/atau pelatihan dalam rangka pelaksanan
kegiatan Desa
Pasal 61 F.II.3
4 Ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pasal 62 F.II.4
5 Pengadaan tenaga kerja Pasal 63
5.1 Pendataan kebutuhan tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.1
5.2 Pendaftaran calon tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.2
5.3 Pembayaran upah harian Pasal 64 ayat 2 F.II.5.3
5.4 Pembayaran upah borongan F.II.5.4
6 Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada di Desa Pasal 65
6.1 Daftar kebutuhan material/bahan F.II.6.1
7 Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 66
7.1 Daftar realisasi swadaya dana F.II.7.1
7.2 Daftar realisasi swadaya barang/ bahan F.II.7.2
7.3 Daftar realisasi tenaga sukarela F.II.7.3
8 Dokumen pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 67
8.1 Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas
lahan/tanah
Pasal 67 ayat 1 F.II.8.1
8.2 Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti
rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa.
pasal 67 ayat 1 F.II.8.2
9 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa Pasal 73
9.1. Laporan pemeriksaan kegiatan 40%, 80%, 100% Pasal 75 F.II.9.1
10 Berita Acara perubahan kegiatan Pasal 76 F.II.10
10.1. Tabel Perubahan Kegiatan (lampiran F.II.10) F.II.10.1
Pasal 77
11 Berita Acara Penyelesaian Masalah Pasal 78 F.II.11
12 Outline laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Pasal 83 F.II.12
12.1 Perkembangan pelaksaaan perkerjaan F.II.12.1
12.2 Pengaduan masyarakat F.II.12.2
12.3 Masalah, kendala dan hambatan F.II.12.3
12.4 Realisasi biaya F.II.12.4
12.5 Rekapitulasi Realisasi Biaya F.II.12.5
12.6. Format foto dokumentasi kegiatan F.II.12.6
12.7 Gambar purna laksana F.II.12.7
13 Berita Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa pasal 85 F.II.13
13.1. Laporan pertanggungjawaban akhir (outline) F.II.13.1
III FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA
1 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 86 F.III.1
2 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan F.III.2
Jumlah Formulir 30

10. 1. Buka Permendagri 114/2014
2. Isi kolom yang kosong pada
format disamping
3. Waktu 20 menit
No. Judul Formulir Pasal terkait
Nama
Form
Yang Buat Bentuk kegiatan/Materi
1 Rencana kerja kegiatan Desa Pasal 59 F.II.1
2 Ceklis materi sosialisasi kegiatan Desa Pasal 60 F.II.2
3
Ceklis materi pembekalan dan/atau pelatihan dalam rangka pelaksanan
kegiatan Desa
Pasal 61 F.II.3
4 Ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pasal 62 F.II.4
5 Pengadaan tenaga kerja Pasal 63
5.1 Pendataan kebutuhan tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.1
5.2 Pendaftaran calon tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.2
5.3 Pembayaran upah harian Pasal 64 ayat 2 F.II.5.3
5.4 Pembayaran upah borongan F.II.5.4
6 Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada di Desa Pasal 65
6.1 Daftar kebutuhan material/bahan F.II.6.1
7 Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 66
7.1 Daftar realisasi swadaya dana F.II.7.1
7.2 Daftar realisasi swadaya barang/ bahan F.II.7.2
7.3 Daftar realisasi tenaga sukarela F.II.7.3
8 Dokumen pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 67
8.1 Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat kepada Desa
atas lahan/tanah
Pasal 67 ayat 1 F.II.8.1
8.2 Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak
meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
pasal 67 ayat 1 F.II.8.2
9 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa Pasal 73
9.1. Laporan pemeriksaan kegiatan 40%, 80%, 100% Pasal 75 F.II.9.1
10 Berita Acara perubahan kegiatan Pasal 76 F.II.10
10.1. Tabel Perubahan Kegiatan (lampiran F.II.10) F.II.10.1
Pasal 77
11 Berita Acara Penyelesaian Masalah Pasal 78 F.II.11
12 Outline laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Pasal 83 F.II.12
12.1 Perkembangan pelaksaaan perkerjaan F.II.12.1
12.2 Pengaduan masyarakat F.II.12.2
12.3 Masalah, kendala dan hambatan F.II.12.3
12.4 Realisasi biaya F.II.12.4
12.5 Rekapitulasi Realisasi Biaya F.II.12.5
12.6. Format foto dokumentasi kegiatan F.II.12.6
12.7 Gambar purna laksana F.II.12.7
13 Berita Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa pasal 85 F.II.13
13.1. Laporan pertanggungjawaban akhir (outline) F.II.13.1
III FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA
1 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 86 F.III.1
2 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan F.III.2
Jumlah Formulir 30

11. No. Judul Formulir Pasal terkait Nama Form Yang Buat Bentuk kegiatan/Materi
1 Rencana kerja kegiatan Desa Pasal 59 F.II.1 Pelaksana Kegiatan Uraian Kerja, Biaya, Waktu Pelaksanaan
2 Ceklis materi sosialisasi kegiatan Desa Pasal 60 F.II.2 Kepala Desa Musyawarah, Sistem Informasi Desa, Papan Informasi Desa dan media lain
3
Ceklis materi pembekalan dan/atau pelatihan dalam rangka
pelaksanan kegiatan Desa
Pasal 61 F.II.3 Kepala Desa
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keu Desa, Penyelenggaraan Pemdes dan Pembangunan
Desa
4 Ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pasal 62 F.II.4 Pelaksana Kegiatan Dokumen Administrasi
5 Pengadaan tenaga kerja Pasal 63 Pelaksana Kegiatan swadaya dan gotong royong dan/atau Pengadaan barang/jasa
5.1 Pendataan kebutuhan tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.1 Pelaksana Kegiatan Daftar nama tenaga kerja
5.2 Pendaftaran calon tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.2 Pelaksana Kegiatan Swadaya dan gotong royong dan/atau Pengadaan barang/jasa
5.3 Pembayaran upah harian Pasal 64 ayat 2 F.II.5.3 Pelaksana Kegiatan Besaran Upah tercantum dlm RKPDesa dan di tetapkan dalam APBDesa
5.4 Pembayaran upah borongan F.II.5.4 Pelaksana Kegiatan Besaran Upah tercantum dlm RKPDesa dan di tetapkan dalam APBDesa
6 Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada di Desa Pasal 65
6.1 Daftar kebutuhan material/bahan F.II.6.1 Pelaksana Kegiatan Besaran Upah tercantum dlm RKPDesa dan di tetapkan dalam APBDesa
7 Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 66 Pelaksana Kegiatan
Jenis dan jumlah swadaya masy dan tenaga sukarela sekurangnya sesuai RKPDesa yang
ditetapkan dalam APBDesa
7.1 Daftar realisasi swadaya dana F.II.7.1
7.2 Daftar realisasi swadaya barang/ bahan F.II.7.2
7.3 Daftar realisasi tenaga sukarela F.II.7.3
8 Dokumen pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 67 Kepala Desa
8.1 Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat kepada Desa
atas lahan/tanah
Pasal 67 ayat 1 F.II.8.1 Pembiayaan akte Hibah dilakukan melalui APBDesa
8.2 Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak
meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
pasal 67 ayat 1 F.II.8.2 Penentuan besaran ganti rugi sesuai ketentuan peraturan peruuan
9 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa Pasal 73 Kepala Desa Dibantu Tenaga Ahli di bid Pemb Infrastruktur dgn dok RKPDesa
9.1. Laporan pemeriksaan kegiatan 40%, 80%, 100% Pasal 75 F.II.9.1 Tenaga Ahli Laporan kepada Kepala Desa
10 Berita Acara perubahan kegiatan Pasal 76 F.II.10 Pemda Kab/Kota Peraturan Bupati/Walikota
10.1. Tabel Perubahan Kegiatan (lampiran F.II.10) F.II.10.1
Kepala Desa dan
pelaksana kegiatan
Penambahan Pagu, tdk mengganti jenis kegiatan, tidak melanjutkan kegiatan sampai
perubahan di setujui
Pasal 77
Berita Acara Hasil Kesepakatan Perubahan Pelaksanaan Kegiatan dan diputuskan dengan
Keputusan Kepala Desa
11 Berita Acara Penyelesaian Masalah Pasal 78 F.II.11 Kepala Desa Penyelesaian masalah secara mandiri dan disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa
12 Outline laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Pasal 83 F.II.12
12.1 Perkembangan pelaksaaan perkerjaan F.II.12.1 Pelaksana Kegiatan Melaporkan kepada Kepala Desa
12.2 Pengaduan masyarakat F.II.12.2
12.3 Masalah, kendala dan hambatan F.II.12.3
12.4 Realisasi biaya F.II.12.4
12.5 Rekapitulasi Realisasi Biaya F.II.12.5
12.6. Format foto dokumentasi kegiatan F.II.12.6
12.7 Gambar purna laksana F.II.12.7
13 Berita Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa pasal 85 F.II.13 BPD Monitoring dan Evaluasi
13.1. Laporan pertanggungjawaban akhir (outline) F.II.13.1
III FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA
1 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 86 F.III.1 Bupati/Walikota Terjadi keterlambatan Bupati menerbitkan surat peringatan, pembinaan dan pemdampingan
2 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan F.III.2 Bupati/Walikota
Jumlah Formulir 30

12. BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA
2.1. Kondisi Objektif Desa
(Sejarah Desa, SDA, SDM,SDPEmbangunan Desa, SD Sosial
Budaya);
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapatan Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Desa
3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga
BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN
ANGGARAN DESA
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang
Dikelola Oleh Desa
4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang
Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama
dengan Pihak Ketiga.
4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang
Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten
BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI: PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN
RKP DESA
BAB VII : PENUTUP
LAMPIRAN:
1. Tabel Daftar Prioritas Kegiatan dan Rencana
Anggaran Desa
2. Tabel Daftar Usulan RKP Desa
3. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten
4. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB)
5. Berita Acara Penetapan RKP Desa
6. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa
7. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
8. Daftar Pengertian Istilah
9. Dll (* jika masih ada yang kurang)
SISTEMATIKA RKPDESA

13. 1. Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan
penyampaian informasi pagu indikatif Desa;
2. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan
pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi
3. Percepatan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember
tahun berjalan.
4. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana
kegiatan.
5. Pelaksana kegiatan dengan struktur sekurang- kurangnya meliputi:
a. ketua;
b. sekretaris; bendahara; dan anggota pelaksana
6. Pelaksana Kegiatan dari unsur perangkat dan masyarakat desa serta melibatkan Perempuan
7. Rancangan RKP Desa dilampiri RENCANA KEGIATAN dan RENCANA ANGGARAN BIAYA.
8. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati
bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
9. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi.
10.Hasil tim Penyusunan RKPDesa dalam Berita Acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang
dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa disampaikan kepada
Kepala Desa
CATATAN :

14. MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
INPUT :
1.Dokumen Perencanaan
pembangunan Daerah (RKPD)
2.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
3.Rencana Detail Tata Ruang
4.Rencana Pembangunan Kawasan
KERANGKA MEMBANGUN DESA
MUSDES
PERENCANAAN
DESA
AGENDA :
1. Identifikasi List Kegiatan Sesuai RPJM Desa
2. Analisa Keadaan Darurat dan Force Major
3. Evaluasi Kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya
4. Evaluasi pelaksanaan APB Desa
5. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
6. Pemaparan rekapitulasi gagasan masyarakat/kelompok-kelompok
masyarakat/dusun
7. Pemaparan Pokok-Pokok Pikiran BPD tentang arah kebijakan
pembangunan dan penganggaran tahun berikutnya.
Output :
1.Rumusan Kerangka Arah Kebijakan
Pembangunan Desa Hasil Ketetapan
Musyawarah Desa
2.Daftar Kegiatan Pembangunan
Kab/Kota di Desa
3.Tim Penyusunan RKPDesa
4.Berita Acara
5.Notulensi
MANDAT KEPADA
KEPALA DESA
BPD
Input :
1.RPJM DESA
2.RKP DESA Tahun Sebelumnya
3.Laporan Realisasi APBDesa
Tahun Sebelumn
KERANGKA MEMBANGUN
DESA

15. MUSRENBANG
DESA
RKP DESA
MATERI
DRAFT
RKP DESA
DU-RKP
N+2
RPJM DESA/
RKP-DESA N+1
Musrenbang
Kecamatan
APBDES
TAHUN
N+1
AGENDA :
1. PENYUSUNAN PRIORITAS
KEGIATAN PEMBANGUNAN
2. PRIORITAS PENDANAAN
KEGIATAN
3. HASIL KESEPAKATAN DALAM
BERITA ACARA
MANDAT MUSDES
KEPALA DESA
PRIORITAS:
1. PAGU INDIKATIF
2. PADES
3. SWADAYA MASY DESA
4. BANTUAN KEU PIHAK 3
5. BANTUAN KEU
PEM/PROV/KAB/KOTA
Bersama BPD dan
Unsur Masyarakat
PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN :
1. peningkatan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan Desa;
2. peningkatan kualitas dan akses terhadap
pelayanan dasar;
3. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis
dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. pengembangan ekonomi pertanian berskala
produktif;
5. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi;
6. pendayagunaan sumber daya alam;
7. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
8. peningkatan kualitas ketertiban dan
ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat Desa; dan
9. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan Desa

16. BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA
2.1. Kondisi Objektif Desa
(Sejarah Desa, SDA, SDM,SDPEmbangunan Desa, SD Sosial
Budaya);
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapatan Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Desa
3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga
BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN
ANGGARAN DESA
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang
Dikelola Oleh Desa
4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang
Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama
dengan Pihak Ketiga.
4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang
Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten
BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI: PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN
RKP DESA
BAB VII : PENUTUP
LAMPIRAN:
1. Tabel Daftar Prioritas Kegiatan dan Rencana
Anggaran Desa
2. Tabel Daftar Usulan RKP Desa
3. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten
4. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB)
5. Berita Acara Penetapan RKP Desa
6. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa
7. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
8. Daftar Pengertian Istilah
9. Dll (* jika masih ada yang kurang)
SISTEMATIKA RKPDESA

17. 17
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN UU 6 TAHUN 2014)
BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA
KEPALA
DESA LKD / Lembaga Adat
KEPALA
URUSAN
PERENCANAAN
KEPALA
URUSAN
KEUANGAN
KEPALA
URUSAN
TATA USAHA DAN
UMUM
KASI
PEMERINTAHAN
KASI
PELAYANAN
KASI
KESEJAHTERAAN
SEKRETARIS
DESA
KETERANGAN:
HUBUNGAN KONSULTATIF KEPALA DESA DAN BPD DAN BPD DGN LKD/LA
HUBUNGAN KEMITRAAN KEPALA DESA DAN LK D/LA D DAN ANTAR KELEMBAGAAN
HUBUNGAN PERINTAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN
PERMENDAGRI 84/2015

18. SEKRETARIAT DESA
Dipimpin oleh SEKRETARIS DESA
TUGAS
Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
• penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

19. URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
TUGAS DAN FUNGSI
 melaksanakan urusan
ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat,
arsip, dan ekspedisi;
 penataan administrasi perangkat
Desa, penyediaan prasarana
perangkat Desa dan kantor,
 penyiapan rapat,
pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas,
dan pelayanan umum
URUSAN KEUANGAN URUSAN PERENCANAAN
TUGAS DAN FUNGSI
 fungsi kebendaharaan dalam urusan
pelayanan administrasi keuangan desa.
 Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa
(RAK Desa)
 Melakukan penatausahaan dalam rangka
pelaksanaan APBDes
 Pengurusan administrasi keuangan
 Administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran,
 Verifikasi administrasi keuangan,
 Admnistrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
pemerintahan desa
TUGAS DAN FUNGSI
 mengoordinasikan urusan
perencanaan
 menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa,
 menginventarisir data-data
dalam rangka pembangunan,
 melakukan monitoring dan
evaluasi program,
 penyusunan laporan.
TUGAS
Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
BIDANG URUSAN DIPIMPIN OLEH KEPALA URUSAN
PERMENDAGRI 85/2015 SEKRETARIAT DESA
Dipimpin oleh SEKRETARIS DESA

20. UNSUR PELAKSANA TEKNIS
Dipimpin oleh KEPALA SEKSI
SEKSI PEMERINTAHAN
FUNGSI
 melaksanakan manajemen tata
praja Pemerintahan,
 menyusun rancangan regulasi
desa;
 pembinaan masalah pertanahan;
 pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat;
 Kependudukan;
 penataan dan pengelolaan
wilayah;
 pendataan dan pengelolaan Profil
Desa
 PELAKSANA KEGIATAN (PTPKD)
SEKSI KESEJAHTERAAN SEKSI PELAYANAN
FUNGSI
 melaksanakan pembangunan
sarana prasarana perdesaan
 pembangunan bidang
pendidikan dan kesehatan
 tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan
hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang
taruna.
 PELAKSANA KEGIATAN (PTPKD)
FUNGSI
 melaksanakan penyuluhan dan
motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat,
 meningkatkan upaya partisipasi
masyarakat,
 pelestarian nilai sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan
 PELAKSANA KEGIATAN (PTPKD)
TUGAS
Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
BIDANG SEKSI DI PIMPIN OLEH KEPALA SEKSI
KEPALA DESA
SEKDES
KAUR
REN
KAUR
KEU
KAUR
UMUM
koordinasi • RKPDesa
• RAB
• APBDesa
• APBD
• Perdes
Kewenangan
• Inventarisasi
• Adm Desa
• Aset Desa
• Sipades
• APBDesa
• Realisasi APBDesa
• Siskeudes
• LPJ

21. Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas
kewilayahan yang bertugas membantu Kepala
Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
FUNGSI
• Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.
• Mengawasi pelaksanaan pembangunan di
wilayahnya.
• Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
• Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
Dipimpin oleh KEPALA DUSUN
ATAU KEPALA KEWILAYAHAN
KEPALA DESA
BIDANG URUSAN KEWILAYAHAN
KASI PEMERINTAHAN
KASI KESEJAHTERAAN
KAUR
REN
KAUR
KEU
KAUR
UMUM
• RKPDesa
• RAB
• APBDesa
• Inventarisasi
• Aset Desa
• Realisasi
APBDesa
• LPJ
KASI PELAYANAN
SEKDES

23. a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa
kepada masyarakat Desa;
d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

24. a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk
kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat
lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan
mengatasi kemiskinan di Desa;
c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam
musyawarah Desa;
d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan
konflik dalam interaksi manusia;
e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya,
lingkungan, dan lainnya; dan
g. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

25. 15
Pasal 28 Permendagri 114 /2014 RPJM
Desa & RKP Desa dapat diubah, dalam hal :
Terjadi Peritiwa Khusus, seperti : Bencana
Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau
Terdapat perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah , pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota
disepakati dalam msuyawarah perencanaan
pembangunan Desa (khusus) 
ditetapkan dengan PERDES
PERUBAHAN RPJM Desa dan RKP Desa
PERUBAHAN RKP Desa
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa
khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan:
1)berkoordinasi dengan pemerintah Kab/Kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
2)mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;
3)menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
4)menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
Dalam hal karena perubahan mendasar Kepala Desa melaksanakan
kegiatan :
a)Mengumpulkan dokumen perub.mendasar atas kebij. Pem, pemprov, dan
pemkab/kota
b)Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalm RKP Desa yang terkena
dampak perubahan kebijakan;
c)Menyusun rancangan keg. Disertai rencana kegiatan dan RAB
d)Menyusun rancangan RKPD Desa perubahan. musrenbangdes
khusus

26. GAGAL MERENCANAKAN = MERENCANAKAN KEGAGALAN
Koordinasi sejak awal
diperlukan agar hasil
akhirnya dapat sesuai
dengan kebutuhan. Perencanaan yang tidak
dibangun dengan
kesamaan persepsi akan
menghasilkan
ketidaksinambungan dan
perbedaan hasil akhir.

27. TERIMA KASIH