Makalah ini membahas tentang mekanisme pengadaan guru di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang hakikat pendidikan guru pra jabatan dan jabatan, serta dasar hukum penyelenggaraan pendidikan profesi guru seperti Undang-Undang Guru dan hak-hak serta kewajiban guru.
1. TUGAS MAKALAH
MEKANISME PENGADAAN GURU DI INDONESIA
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Profesi Kependidikan
Disusun Oleh :
1. Yusiana (037118011)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAKUAN
2019
2. i
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji
syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat,
Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan makalah
pendidikan agama islam dengan judul "Toleransi Dalam Islam " tepat pada waktunya.
Penyusunan makalah semaksimal mungkin kami upayakan dan didukung bantuan
berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam penyusununannya. Untuk itu
tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
kami dalam merampungkan makalah ini .
Namun tidak lepas dari senua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat
kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya, oleh karena itu
dengan lapang dada kami membuka selebar- lebarnya pintu bagi para pembaca yang
ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki makalah ini
Akhirnya penyususun sangat mengharapkan semoga dari makalah ini dapat diambil
manfaat dan besar keinginan kami dapat menginspirasi para pembaca untuk
mengangkat permasalahan lain yang relevan pada makalah-makalah selanjutnya.
Bogor, 20 Maret 2019
3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang...................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................2
1.3 Tujuan Masalah ................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN ...................................................................................3
A. Hakikat Pendidikan Guru Pra Jabatan ..............................................3
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru ..............6
BAB III KESIMPULAN ....................................................................................9
PENUTUP ..........................................................................................................9
LAMPIRAN
4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola
kehidupan insan tertentu dan suatu sistem yang dikelompokkan menjadi dua
sistem yakni sistem mekanik dan sistem organik. Sistem mekanik adalah melihat
pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan input-proses-output yang
terdapat kausal bersifat langsung dan linier. Pandangan ini menunjukkan bahwa
intervensi untuk mempengaruhi output dapat didesain dengan memanipulasi
input. Sebagai mana diketahui input dalam proses pendidikan mencakup siswa,
guru, kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, ruang kelas dan
pergedungan, peralatan dan kondisi lingkungan. Artinya, upaya untuk
meningkatkan mutu output dilakukan dengan menambah atau meningkatkan
kualitas input.
Dalam kasus dunia pendidikan di Indonesia, seringkali standar bagi pemula
atau guru baru belum dapat dipenuhi. Namun setelah mereka aktif sebagai guru,
kemudian ada langkah-langkah memenuhi standar tersebut. Misalnya para guru
yang masih under-standard tadi melakukan upaya sungguh-sungguh untuk
meningkatkan kualitas diri, baik dengan cara melanjutkan studi atau kegiatan lain
yang misalnya semisal. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru yang
baik, pemerintah Indonesia bersama berbagai lembaga terkait telah merumuskan
dan menyusun butir penting yang harus dipenuhi oleh para guru yang kemudian
disebut dengan standar profesionalitas guru.
Berdasarkan penjelasan singkat di atas, perlu kiranya kita mengetahui standar
profesionalitas guru baik hakikat standar profesionalitas maupun upaya
peningkatan profesionalitas. Oleh karena itu dalam makalah ini, penyusun akan
dibahas mengenai “Standarisasi Profesionalitas Guru”.
5. 2
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai
berikut :
1. Apa yang dimaksud hakikat pendidikan guru pra jabatan dan pendidikan
jabatan ?
2. Apa saja dasar hukum penyelenggaraan pendidikan profesi guru ?
3. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan pendidikan profesi guru ?
1.3 Tujuan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas,makan tujuan pembuatan makalah ini
adalah sebagai berikut
1. Memahami hakikat pendidikan guru pra jabatan dan pendidikan jabatan
2. Mengetahui dasar – dasar hokum penyelenggaraan pendidikan profesi guru?
3. Mengetahui mekanisme penyelenggaraan pendidikan profesi guru
6. 3
BAB II
A. Hakikat Pendidikan Guru Pra Jabatan
Permendikbud 87 Tahun 2013 sepertinya semakin hari menjadi semakin
kontroversial sejak ditetpkannya agustus lalu. Pemahaman akan makna butir
dalam peraturan haruslah dipahami dengan baik sebelum memberikan suatu
komentar. Mengenai dasar hukum munculnya peraturan menteri ini sudah
sangat jelas. Sehingga memang sudah seharusnya Program Profesi Guru
Prajabatan ini ada. PPG ini pada awalnya memang untuk mendapatkan
sertifikasi sebagai seorang guru. Sertifikasi ini terhitung secara bertahap sejak
tahun 2007 diberikan bagi guru yang sudah memiliki TMT sebelum tahun
2005. Kemudian saat itu sebenarnya sudah ada kebijakan PPG di LPTK yang
menyelenggarakan program keguruan.
Tujuan PPG saat itu tahun 2006 adalah untuk mempercepat memperoleh
sertifikasi dengan alasan kesejahtraan guru perlu ditingkatkan segera. Karena
keadaan saat itu pemerintah melakukan sertifikasi bertahap sekitar 300.000
guru/tahun yang berdasarkan masa kerja guru minimal 6 tahun, diperkirakan
jumlah itu hanya menampung PNS dan guru tetap yayasan dan seluruhnya akan
selesai tahun 2015. Sementara untuk yang terhitung mulai mengajar 2006 tidak
mendapat kejelasan maka munculah program PPG selain adanya PLPG dan
Portofolio yang sudah berjalan. Akan tetapi PPG ini berjalan lebih singkat
dengan biaya sendiri tidak dibebankan pada APBN. Sehingga juga akan
menghemat anggaran pendidikan.
Dikeluarkannya permendikbud 87 Tahun 2013 ini salah satu yang
menjadi dasarnya yaitu dengan banyaknya LPTK liar yang secara besar-besaran
membuat program PPG tanpa standar yang jelas. Termasuk dengan adanya
sertifikasi memang banyak perguruan tinggi swasta yang dengan tergesa-gesa
membuat program keguruan. Program keguruan yang diselenggarakan oleh
7. 4
perguruan tinggi negeri memang memiliki daya saing ketat sehingga peluang
masuknya sangat kecil. Hal ini memicu perguruan tinggi swasta untuk
membuka program keguruan dan sekaligus PPG.
Kabarnya permendikbud ini malah menjamin calon-calon guru yang saat
ini masih menempuh pendidikan di LPTK yang memang benar-benar sudah
terakreditasi. Dengan alasan bahwa dahulu sebelum adanya peraturan ini LPTK
swasta dengan mudah membuat program PPG yang bisa dikatakan tidak
berkualitas. Program tersusun tidak jelas dan terkadang tidak sesuai aturan
bahwa seharusnya PPG ditempuh dalam 1 tahun bisa dipersingkat 6 bulan
bahkan 3 minggu. Sehingga guru-guru yang memang berkualitas mengikuti
PPG selama 1 tahun bersaing dengan guru yang mungkin hanya formalitas
mengikuti PPG di LPTK yang tidak jelas 1programnya itu. Ini dianggap oleh
pemerintah sebagai ketidakadilan sekaligus kecurangan yang mengakibatkan
banyak guru tidak berkualitas di dunia pendidikan kita. PPG yang seharusnya
meningkatkan kualitas hanya sekedar cara instan mendapatkan sertifikat
pendidik.
Sertifikat pendidik ini yang diperoleh dari PPG nantinya dijadikan syarat
seleksi CPNS. Nah, mungkin ketidakadilan dirasakan karena menjadi syarat
CPNS ini. Sebelum adanya peraturan menteri ini akta mengajar diberikan
setelah mahasiswa dinyatakan lulus S1 (S.Pd) diberikan bersama dengan ijazah.
Tetapi setelah adanya peraturan ini akta mengajar atau sertifikat pendidik
tersebut didapatkan melalui PPG. Pemerintah kembali beralasan bahwa ini
sangat penting adanya agar program CPNS benar-benar dapat menjaring guru
yang berkualitas. Seleksi CPNS selama ini dianggap banyak permasalahan
termasuk kecurangan. Kualifikasi khusus berdasarkan akta mengajar yang
- 1
Permendiknas nomor 18 tahun 2007 Tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
8. 5
didapatkan dari program PPG ini diharapkan akan memperketat seleksi
sehingga terpilih calon-calon guru terbaik.
Muncul beberapa kerancuan pemahaman yang akhirnya memunculkan
berbagai spekulasi. Dahulu PPG ini digunakan sebagai syarat sertifikasi bagi
guru PNS(dalam jabatan) tetapi saat ini menjadi syarat CPNS. Sehingga kalau
permasalahan ini letaknya pada sistem seleksi CPNS yang seharusnya perlu
diperbaiki adalah sistem seleksi CPNS Guru tersebut. Misalnya praktik-praktik
KKN atau jalur belakang CPNS yang seharusnya diberantas. Jadi PPG ini
kembalikan saja pada fungsi aslinya sebagai syarat sertifikasi seorang guru
dalam jabatan. Kemudian untuk LPTK yang menyelenggarakan program
keguruan sembarangan ya seharusnya jangan diizinkan. Kalau selama ini
diizinkan berarti juga banyak yang tidak beres juga di Dirjen Dikti. Tetapi
peraturan sudah ditetapkan sehingga PPG segera akan berlaku. Mungkin gelar
Gr. Nantinya akan sedikit menambah semangat rekan-rekan semua.
Sehingga kedepan bagi yang berminat menjadi calon guru ikutilah PPG di
LPTK yang ditetapkan. Yakinlah jika memang berkualitas pasti akan lolos
dalam seleksi PPG walaupun tetntu persaingan ketat. Karena hanya LPTK
dengan syarat tertentu saja yang dapat menyelenggarakan PPG sesuai dalam
Permendikbud. Beban PPG ini memiliki beban belajar sks yang berbeda-beda
dapat dilihat pada Permendikbud No. 87 Tahun 2013.
Permendikbud_87_Tahun_
Hakikat Profesi Guru
Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang
memerlukan keahlian khusu sebagai guru dan tidak dapat dilakuka oleh
sembarang orang diluar bidang pendidikan walaupun pada kenyataannya
masihterdapat hal-hal tersebut diluar bidang kependidika untuk seorang guru
mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar iya dapat
mlaksanakan tugasnya secara profesional yaitu sebagai berikut:
9. 6
1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi
pelajaran yang diberikan sertadapat menggunakan berbagi media dan sumber
belajar yang berpariasi.
2. Guru harus apatembangkitkan minat peserta didik untuk aktiv dalam berfikir
serta mencari dan meemukan semdiri pengetahuan.
3. Guru harus membuat urutan ( sequence) dalam pemberian pelajaran dan
penyesaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.
4. Guru perlu .enghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan
pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik ( kegiatan apersepsi) agar
peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya.
5. Sesuai dengan prinsip revitisi dalam proses pembelajaran diharafkan guru
dapat menjelaskan unit pembelajaran secara berulang-ulang hingga
tanggapan peserta didik menjadi jelas.
6. Guru wajib memeperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara
mata pelajaran dan atau peraktik nyata dalm kehidupan sehari-hari.
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik dengan cara
memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung. Mengamati/
meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hububgan
sosial, baik dalam kelas maupun luar kelas.
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual
agar dapat melayani siswa sesuai perbedaannya tersebut.
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru.
a. Pentingnya Undang-Undang Guru
Undang-undang guru penting untuk mengatur berbagai hal yang
berkaitan dengan guru, mereka perlu mendapat perlindungan hukum agar
10. 7
dapat bekerja secara aman, kreatif profesional dan menyenangkan.
Merencanakan dan melaknasanakan proses pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada
perguruan tinggi.
- Pasal 40
1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan
memadai;
b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c) Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
kualitas;
d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil
kekayaan intelektual;dan
e) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas
pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,
kreatif, dinamis, dan dialogis;
b) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan
mutu pendidikan;dan
c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga,profesi dan
kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- Pasal 41
1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga
kependidikan yang diatur oleh lembaga yang mengangkatnya
berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
11. 8
TABEL PENCAPAIAN
No Pola Pembelajaran Deskripsi Contoh
1. kooperatif Pencapaian tujuan belajar
siswadikaitkan dengan
capaian siswa lainnya
Guru memberikan
tingkatan kepada siswa.
2. individualistik Pencapaian tujuan belajar
siswa tidak dikaitkan
dengan siswa lainnya
Siswa mengerjakan tugas
yang diberikan oleh guru
12. 9
BAB III
Kesimpulan
Hakikat mengajar merupakan tugas menantang dan kompleks karena yang
dihadapi adalah manusia yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda
tetapi tetap harus dijamin mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, seorang guru
memiliki banyak peran sebagai pendidik, pengajar, Pembina, pelindung, dan
penilai.
Mengajar merupakan aktifitas merangsang dan membimbing siswa untuk
menguasai suatu objek tertentu, hal ini seperti dikatakan holmes grup ( 1990:10),
“teaching is essentially helping people get excited in a subjeck area,which leads
theem to engange in the big ideas, the cultutal ideas
Penutup
Demikian yang dapat kami apaparkan mengenai materi yang menjadi pokok
bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan
kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau
referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.
Kami banyak berharap teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang
membangun kepada kami demi sempurnannya makalah ini dan dapat menulis
makalah di kesempatan-kesempatan menulisnya. Semoga makalah ini berguna
bagi kami pada khusunya teman-teman.
