Curriculum vitae Yuliansyah, ST., MT., M.Mar.E ini berisi ringkasan latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan tugas-tugas sebagai Kepala Seksi Tertib Bandar di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tugas dan pelaksanaan kerja Seksi Tertib Bandar yang meliputi pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal, dan pemanduan serta pen

1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHABANDARAN UTAMA TANJUNG PERAK
Oleh:
YULIANSYAH,ST.,MT.,M.Mar.E

2. Nama : YULIANSYAH,ST.,MT.,M.Mar.E
NIP : 19770706 201012 1 001
Pangkat : PENATA – III/c
Jabatan : KEPALA SEKSI TERTIB BANDAR
Kantor : Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak
Surabaya
No. HP : 0813 3288 3313
CURRICULUM VITAE

3. CURRICULUM VITAE
NO TINGKATAN NAMA PENDIDIKAN JURUSAN
STTB / TANDA
LULUS / IJAZAH
TAHUN
TEMPAT
1 S.2 /MT
UNIVERSITAS
PANCASILA
T.MESIN
KONVERSI
ENERGI
2013
JAKARTA
NO KURSUS TAHUN TEMPAT
1 AHLI TEKNIK TINGKAT I 2008 JAKARTA
2 MARINE INSPECTOR TYPE -A 2017 JAKARTA
3 KESYAHBANDARAN KLAS -A 2017 JAKARTA
4 ISM CODE LEAD AUDITOR 2015 JAKARTA
5
TRAINING FOR MARITIME INSTRUCTOR/ KOICA
PROGRAMME
2016
KOREA

4. CURRICULUM VITAE
NO
PENGALAMAN
BEKERJA
MULAI
DAN
SAMPAI
1 KEPALA SEKSI TERTIB BANDAR KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TG. PERAK 02 MEI 2018 -- Sekarang
2 KEPALA SEKSI TERTIB BERLAYAR KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR APRIL’2017 - 2018
3 AUDITOR/MARINE INSPECTOR KANTOR KESYAHBANDARANUTAMA TG.PERAK 2014- 2017
4 DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA 2010 - 2014
5 ENGINEER ON BOARD 2000- 2010

6. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PP nomor 64 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 57 tahun 2015 tentang Pemanduan
Dan Penundaan Kapal pengganti Peraturan Menteri Perhubungan nomor 53
Tahun 2011 Tentang Pemanduan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana
Bantu dan Prasarana Pemanduan;
6. Peraturan Dirjen Hubla No. HK.103/3/9/DJPL-15 Tanggal
10 September 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Penggunaan
Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;
7. HK.103/1/16/DJPL-17 Tanggal 13 Maret 2017 Tentang Silabus dan Sertifikasi
Pendidikan dan Pelatihan SDM Pemanduan Kapal.
8. Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya
Nomor : HK.207/01/15/SYB-Tpr-18 tanggal 26 Januari 2018 tentang Sistem
Operasional Dan Prosedur Pelayanan Jasa Pemanduan Dan Penundaan
Kapal Di Wilayah Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
Dan Pelabuhan Gresik

7. 5

8.  Sesuai PM 34 Tahun 2012
Pasal 16 Ayat 2 -
Seksi Tertib Bandar memiliki tugas, sbb :
1) melakukan pelaksanaan pengawasan tertib
bandar;
2) melakukan pengawasan pergerakan kapal
(shifting); dan
3) melakukan pengawasan pemanduan dan
penundaan kapal di perairan pelabuhan.

9. URAIAN TUGAS
1. Pengawasan Tertib Bandar :
a) Pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundangan
undangan, petunjuk dan perintah Syahbandar oleh setiap
kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan
dan pada saat meninggalkan pelabuhan;
b) Pengawasan tidak langsung terhadap kegiatan kapal di
pelabuhan meliputi perbaikan kapal, percobaan berlayar, alih
muat di kolam pelabuhan, menunda / menggandeng, bongkar
muat barang khusus serta barang berbahaya dan / atau limbah
B-3 pengisian bahan bakar, pengelasan diatas kapal, tank
cleaning dan pergerakan kapal di dalam batas bandar;

10. c) Melakukan cek posisi kapal yang berada di pelabuhan
(sandar dan berlabuh), serta memantau aktivitas kapal
terutama yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan
pencemaran serta dapat mengganggu kelancaran di
perairan pelabuhan;
d) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan petugas
pengawas Seksi lain dalam rangka kelancaran tugas;
e) Membuat laporan harian kegiatan pengawasan tertib bandar;
f) Menerbitkan Surat Persetujuan Tender Kapal; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan
Pimpinan.

11. 2. Pengawasan Pergerakan Kapal (shifting) :
a. Mendata dan mengawasi lalu lintas kapal-kapal yang
melakukan pergerakan di area bandar, melalui radio VHF
channel 12 dan 14;
b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan petugas
kepanduan (tower kepanduan) serta antar seksi;
c. Menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK).
3. Pengawasan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan
Pelabuhan :
a) Melakukan pengawasan teknis pemanduan yang meliputi
pengawasan keselamatan pemanduan dan pelayanan
pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan
hambatan operasional;
b) Melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap personil
pandu yang ada dan SBPP (sarana bantu prasarana
pemanduan) yang digunakan;

12. c) Menerima dan menindak lanjuti laporan pandu mengenai
Nakhoda yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau petunjuk pandu serta tentang perubahan
kedalaman, sarana bantu navigasi pelayaran, adanya hambatan-
hambatan, rintangan, pencemaran dan pengotoran di perairan;
d) Melakukan penilikan terhadap keluhan pelayanan pemanduan
terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran;
e) Menyusun Sispro pelayanan jasa pemanduan dan penundaan
kapal untuk ditetapkan oleh Kepala Kantor;
f) Memproses dan mengolah data-data pendukung dalam
pembuatan surat penugasan pandu pada setiap bulannya;
g) Menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Tanpa Dipandu (Pilot
Excemption) kepada Nakhoda; dan
h) Mengeluarkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal tunda yang
digunakan dalam pelayanan pemanduan.

13. Pelaporan
Kedatangan
Kapal
Persetujuan
Kegiatan Kapal
Pelaksanaan
Kegiatan Kapal
Masuk
Alur
Pengawasan
Kapal
Keberangkatan
Kapal
Melalui Sistem Inaportnet :
-PKK
-SPM
-PPKB
-SPOGK
-Datang berlabuh
-Datang sandar
-B/M barang
-Ship to Ship
-Docking
-Pelaporan oleh lokal agen selesai
melaksanakan kegiatan kapal
-Pengajuan keberangkatan kapal
melalui sistem Inaportnet :
-PPKB
-SPK Pandu
-SPB
-Posisi kapal melalui AIS
-Radio VHF Ch. 12 & 14
-Koordinasi dengan Seksi
terkait, VTS Surabaya &
Kepanduan
-Surat Persetujuan yang
diberikan
Keluar
Alur
Untuk kapal dengan
ukuran GT > 500 setiap
pergerakan wajib
dipandu
Menara Kepanduan
Lokal Agen
Menara Kepanduan

14. SURAT PERSETUJUAN
No. Uraian Keterangan
1
2
3
SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK
KAPAL
(SPOGK) :
a. Secara Online
b. Secara manual
SURAT PERSETUJUAN TENDER KAPAL
SURAT KETERANGAN DISPENSASI TANPA
DIPANDU (Pilot Excemption)
Permohonan melalui sistem
Inaportnet
Permohonan secara manual
Permohonan secara Manual

15. PELAKSANAAN TUGAS
No.
Pelaksanaan Tugas
Uraian Kegiatan Keterangan
1.
2.
3.
Membuat Surat Penugasan pada setiap
bulan;
Menetapkan Sispro pelayanan jasa
pemanduan dan penundaan kapal;
Menerbitkan Surat Persetujuan Olah
Gerak Kapal Tunda;
1. Sudah terlaksana pada setiap
bulannya;
2. Sudah terlaksana dengan
ditetapkannya Peraturan Kepala
Kantor Kesyahbandaran Utama
Tg. Perak Surabaya No.
HK.207/01/17/SYB.TPr-17
tanggal 3 Maret 2017;
3. Sudah terlaksana, diberikan
sesuai pengajuan permohonan
dari perusahaan yang melayani
penundaan kapal.

16. No.
Uraian Kegiatan
Uraian Kegiatan Keterangan
4.
5.
6.
7.
8.
Menerbitkan Surat Keterangan Tanpa
Dipandu (Pilot Excemption);
Menerima dan menindak lanjuti laporan
pandu terkait dengan kegiatan
pemanduan dan alur-pelayaran;
Pelayanan Surat Persetujuan Olah
Gerak Kapal/Shifting secara online;
Melakukan patroli alur bersama dengan
KSOP Kelas II Gresik dan kepanduan;
Melakukan revisi terhadap Sispro
pelayanan jasa pemanduan dan
penundaan kapal;
4. Sudah terlaksana, dan sesuai
Telegram Ditjenhubla
No.272/XI/DN-15 tanggal 20
November 2015 tidak
diperbolehkan memberikan
dispensasi tanpa dipandu;
5. Sudah terlaksana, dengan
penyampaian surat maupun
laporan secara lisan dari pihak
pemandua n;
6. Sudah terlaksana, dimulai per
tanggal 2 November 2016;
7. Sudah terlaksana, dilakukan
menyesuaikan situasi perairan;
8. Sudah terlaksana setelah
mendapat masukan dari pihak
terkait (kantor OP, Disnav Kelas I,
KSOP Kelas II Gresik, PT.
Pelindo III (Persero) Cab. Tg.
Perak);

17. No.
Uraian Kegiatan
Uraian Kegiatan Keterangan
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pemanduan kapal masuk terminal
kalimas;
Pembahasan perubahan alur masuk
APBS terkait pembangunan PHE-7;
Pembahsan rencana penetapan
APTS.
Melakukan penertiban kapal-kapal di
area berlabuh
Melaksanakan , Pilot Assesment/
Assesment Pandu
Melaksanakan Audit u/ Rekom Sarana
Bantu (SBPP)
7. Belum terlaksana, terkendala
dengan kondisi dari perairan
terminal dan masih dalam
pembahasan ulang;
8. Dalam pembahasan dan rapat
koordinasi antara SKK Migas dan
kementerian terkait;
9. Dalam tahap rapat koordinasi
dengan instansi terkait;
10. Secara kontinyu dilakukan
pendataan keberadaan kapal serta
aktifitasnya;
11. Dilaksanakan dengan sesuai PM.
57 Tahun 2015 telah di buatkan
Surat Keputusan dari Syahbandar
Tg. Perak;
12. Proses pelaksanakan dengan
sesuai PM. 57 Tahun 2015 telah di
buatkan Surat Keputusan dari
Syahbandar Tg. Perak;

18. SERTIFIKASI PANDU
PANDU
LAUT
DALAM
PANDU
TK. I
PANDU
TK. II
PANDU
1. ANT I;
2. PANDU TK. I
3. PENGALAMAN PANDU TK I MIN. 3 THN
4. LULUS DIKLAT PANDU LAUT DALAM
NON PANDU
1. ANT I;
2. NAKHODA GT ≥ 35.000 MIN. 5 THN
3. LULUS DIKLAT PANDU LAUT DALAM
•MIN. ANT III;
•MIN. 3 THN PENGALAMAN SEBAGAI
MUALIM PD KPL GT MIN. 1000 GT;
•UMUR PLG RENDAH 30 THN;
•LULUS DIKLAT PANDU TK. II
•MIN ANT II;
•PENGALAMAN PANDU 2 THN ATAU 1 THN
BAGI IJAZAH ANT. I;
•LULUS DIKLAT PANDU TK. I;
• MEMANDU KPL DGN LOA ≤ 200 METER
•MEMANDU KPL DGN LOA TANPA
BATASAN TAPI TDK UTK PEMANDUAN
LAUT DALAM
•MEMANDU KPL DRAFT 15 METER DI
LUAR PERAIRAN PELABUHAN

19. Sertifikat Pandu Tingkat II Kapal Berukuran LOA < 200 m
Sertifikat Pandu Tingkat I
Ukuran Kapal tidak Terbatas
tapi Tidak Untuk Pemanduan
Laut Dalam
Sertifikat Pandu Laut Dalam
Dapat memandu dengan
sarat 15 meter atau lebih
di luar perairan pelabuhan

20. PANJANG KAPAL
YG DILAYANI
(METER)
PENGGUNAAN KAPAL TUNDA
JUMLAH
UNIT
TOTAL KEKUATAN MESIN
(DK)
TOTAL KEKUATAN TARIK
(TON)
70 s.d 150 Min. 1 unit Min. 2000 Min. 24
150 s.d 250 Min. 2 unit Min. 6000 Min. 65
250 keatas Min. 3 unit Min. 11.000 Min. 125

21.  Badan usaha pelabuhan, badan usaha penyediaan dan/atau
pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, atau
pengelola terminal khusus yang tidak melaksanakan
kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa:
 peringatan tertulis;
 pembekuan pelimpahan; dan
 pencabutan pelimpahan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal pada
perairan terkait.
 Nakhoda yang tidak menggunakan jasa pandu pada perairan
wajib pandu dikenai sanksi administratif berupa:
 peringatan tertulis; atau
 pembekuan sertifikat kepelautan.
 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diberikan oleh pengawas pemanduan dengan tembusan Direktur
Jenderal.
2
121

22.  Pandu yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas
pemanduan dikenakan sanksi berupa tindakan administratif antara lain:
 peringatan tertulis;
 tidak boleh memandu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat
kesalahan; dan
 pencabutan sertifikat pandu.
 Operator radio pemanduan yang melakukan kesalahan dalam memberikan
informasi dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, antara lain:
 peringatan tertulis;
 tidak boleh mengoperasikan radio pemanduan untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan; atau
 pencabutan sertifikat operator radio pemanduan.
22
LANJUTAN SANKSI…..

23. 23