BBPPT-LAB

PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS
KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN
LABORATORIUM BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (BBPPT)
Tiar Pandapotan Purba, ST, IAP & Rekan
Disampaikan di Gedung Ex-FKH IPB, 31 Agustus 2015

1. PENDAHULUAN
2. LANDASAN HUKUM
3. ASPEK, KRITERIA DAN INDIKATOR
4. KELAYAKAN KANDIDAT LOKASI TAPOS 1
5. KELAYAKAN KANDIDAT LOKASI TAPOS 2
6. KELAYAKAN KANDIDAT LOKASI CILODONG
7. KELAYAKAN KANDIDAT LOKASI KARANGGAN
8. KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PAPARAN
BBPPT – KEMENKOMINFO Republik Indonesia, 2015 Hal - 2

1. BBPPT sebagai lembaga laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi milik pemerintah Indonesia
dengan status UPT dibawah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang
menjalan fungsi pengujian perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia agar berfungsi baik
sehingga tidak ada kerugian di masyarakat;
2. BBPPT merupakan unit Pemerintah yang menerima biaya/tarif Sertifikasi dan Permohonan Pengujian
Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Komunikasi dan
Informatika (PP RI No. 7 Tahun 2009);
3. BBPPT merupakan unit penting negara dalam mengembangkan kualitas perangkat telekomunikasi dan
industrinya;
4. BBPPT merupakan unit negara yang telah mendapat pengakuan secara nasional dan internasional dalam
menjalankan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang
mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-
112-IDN sejak tahun 2001;
5. BBPPT dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi (Technical Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan
Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas
alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau
beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis;
6. Didalam perkembangannya BBPPT merasakan adanya gangguan kondisi dan lingkungan pada areal BBPPT
di Jalan Bintara Bekasi sehingga diperlukan upaya lain (pemindahan) agar tugas BBPPT berjalan sesuai
dengan ketentuan Nasional dan Internasional; dan
7. Selain itu Gedung BBPPT sekarang mengalami degradasi aspek keandalan bangunan gedung
(publik/negara) sesuai dengan (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan
(ii) Permen 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Kondisi Akomodasi dan Lingkungan
1. Tingginya mobilitas dan aktivitas kendaraan pada jalan utama BBPPT di
Bintara yang mengakibatkan debu kendaraan masuk ke areal BBPPT;
2. Tingkat bunyi dan getaran aktifitas di sekitar Kantor Balai BBPPT yang
semakin tinggi dan mulai menganggu aktifitas uji kalibrasi;
3. Tingginya aktifitas permukiman di sekitar Kantor Balai BBPPT;
4. Kebutuhan pengembangan Laboratorium dan Kantor Balai BBPPT yang lebih
memperhatikan aspek keselataman, kenyamanan, kesehatan dan
kemudahan.
2. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
1. Keandalan bangunan gedung BBPPT yang sudah tidak memenuhi persyaratan,
meliputi;
2. Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek keselamatan;
3. Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kesehatan;
4. Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kenyamanan;
5. Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kemudahan;

PENDAHULUAN
1. Jalan Bintara Raya Bekasi.
2. Administrasi Wilayah Kota
Bekasi.
3. Waktu Tempuh Jakarta – Bekasi
(Bintara) +- 2 s/d 3 Jam
tergantung tingkat kemacetan.
4. Berada pada kawasan padat
permukiman.
5. Aksesibilitas tinggi, yakni Jalan
Tol Lingkar Luar langsung
terkoneksi dengan Jalan Kota
Bekasi (Jln. Bintara Raya).
6. Tingkat kemudahan mencapai
lokasi tinggi.
7. Sarana kendaraan umum untuk
mencapai lokasi tersedia
dengan baik.
8. Jenis kendaraan angkut yang
dapat melintasi di Jalan Bintara
Raya adalah Truk Engkel
Tunggal, JBI sebesar 12 Ton (JBI
Kelas II dan III)
9. Sumber energi listrik dari PT.
PLN area Pelayanan Bekasi.
10. Sumber Air berasal dari PDAM
Tirta Patriot Bekasi
Profil Lokasi Sekarang

PENDAHULUAN
 Dampak dari tingginya aktifitas
permukiman di sekitar kawasan
BBPPT, adalah tingginya
gangguan seperti kebisingan
dan getaran, suhu, kelembaban
sehingga kegiatan hasil
pengujian dan/atau kalibrasi
terganggu.
 Dan berdasarkan acuan dan
pedoman dari SNI/IEC
17025:2008, dampak eksternal
ini menurunkan kinerja dan
status laboratorium berskala
internasional

KEBIJAKAN TERKAIT
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI. No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden RI No. 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Kominfo No. 04/PER/M.KOMINFO/04/2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
TERKAIT BANGUNAN GEDUNG
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman
Tim Ahli Bangunan Gedung.
7. Permen 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung
8. Permen 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas
pada Bangunan Gedung
9. Permen 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan.
TERKAIT KOMPETENSI LABORATORIUM
1. SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang Persyaratan umum kompetensi
laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi
TERKAIT PENGADAAN TANAH
1. Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum
2. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagu Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
TAHUN 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan T Anah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pera Turan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 13/PML.02/2013 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
LANDASAN HUKUM

1. ASPEK ADMINISTRASI, yang dinilai:
1. Membayar PBB.
2. Lahan seluas +- 2 ha dengan kepemilikan
minimum tidak banyak SHM untuk
meminimumkan kegagalan pengadaan lahan.
3. Ada SHM yang diterbitkan oleh BPN/ATR.
2. ASPEK LINGKUNGAN, yang dinilai:
1. Tidak ada konflik pemanfaatan lahan yang
didukung dengan Rencana Tata Ruang
Kota/Kabupaten setempat.
2. Tidak terdapat gangguan pencemaran
lingkungan. Seperti limbah industri, limbah
rumah tangga dan lainnya.
3. Tingkat polusi udara.
4. Tidak berada dalam lingkungan padat
permukiman penduduk.
5. Terhindar dari pembebasan lahan liar dan
bangunan liar.
6. Adanya jaminan keamanan lingkungan.
7. Tersedianya fasilitas umum
8. Memiliki keuntungan lokasi berupa
kemudahan akses.
9. Posisi persil/petak lahan yang bersimetris
dengan akses jalan.
10. Bebas dari bencana banjir.
11. Tingkat kepadatan lalu lintas yang tidak
mengganggu aktifitas laboratorium.
12. Ketersediaan prasarana transportasi umum.
13. Lokasi terkoneksi dengan jaringan jalur
transportasi yang baik dan mudah (sistem
jaringan jalan tidak terputus)
14. Sistem jaringan jalan lokal memadai untuk
lalu lintas kendaraan tonase sedang.
ASPEK, KRITERIA DAN INDIKATOR

3. ASPEK TEKNIS, yang dinilai:
1. Kapasitas daya listrik di kawasan.
2. Kondisi tanah lebih tinggi dari jalan raya/akses.
3. Sistem drainase.
4. Rencana pengembangan jalan/Tidak berada pada
rencana pelebaran jalan.
5. Tidak dilalui jalur SUTET, yang mengakibatkan
gangguan elektromagnetis.
6. Ketersediaan sumber air (permukaan dan atau
PDAM)
7. Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan atau
jaringan serat optik 3 operator.
8. Ketersediaan energi listrik
9. Ketersediaan jaringan utilitas
PARAMETER dan SKORING
1. Parameter yang digunakan seperti Jarak dari pintu
exit tol terdekat.
2. Jumlah operator telekomunikasi.
3. Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota
4. Ketersediaan sarana dan prasarana.
SKALA SKOR
1. 1 s/d 3, dimana
2. Skor 1 dapat mengindikasikan nilai rendah
3. Skor 2 dapat mengindikasikan nilai sedang
4. Skor 3 dapat mengindikasikan nilai tinggi
ASPEK, KRITERIA DAN INDIKATOR…LANJUTAN

1. ASPEK ADMINISTRASI
1. Hasil suvei dengan bantuan GPSMap 62 32 Channel, lokasi kandidat berada di
Desa Tapos, Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat.
2. Sertifikat hak milik, oleh Ibu Ivon dan 1 Kerabat dekat dengan total sertifikat 9
SHM.
3. Total luas SHM 22,723 m2
4. Kepemilikan bersama
5. Bukti Bayar PBB tidak ada, PBB harus bayar tanggal jatuh tempo sebesar Rp.
14,162,670,-
6. Harga NJOP sebesar Rp. 537,000,- (m2)
KELAYAKAN KANDIDAT TAPOS 1

2. ASPEK LINGKUNGAN
1. Berdasarkan rencana tata ruang kota depok, masuk dalam penetapan kawasan
Perumahan Kepadatan Rendah yang artinya perlu penyesuaian dalam ijin kegiatan di
lokasi. Advise Planning diperlukan.
2. Kegiatan yang serupa dengan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di lokasi
ini adalah Balai Besar Penilitian Benih Ikan, Kementerian Pertanian. Sedangkan kegiatan
industri lainnya berupa air minum SanQua, Vit, Pergudangan kendaraan roda dua Honda.
3. Permukiman yang berada disekitar kawasan merupakan permukiman kepadatan rendah.
Perkembangannya sangat terbatas. Hal ini didasari atas penetapan kawasan Tapos sebagai
kawasan resapan air. Adanya kegiatan/kawasan golf terdekat merupakan bentuk kegiatan
perlindungan sebagai kawasan terbuka bagi resapan air.
4. Tingkat polusi udara berdasarkan pengamatan sangat rendah, karena jauh dari Tol
Jagorawi, kemudian kegiatan permukiman sekitar masih rendah dan aktifitas kegiatan
jasa lainnya tidak berkembang.
5. Jaminan keamanan terdekat berupa pos polisi Tapos.
KELAYAKAN KANDIDAT TAPOS 1…lanjutan

2. ASPEK LINGKUNGAN
6. Fasiltias umum tersedia seperti Jaringan Jalan Kota terkoneksi langsung dengan Jalan Tol
Jagorawi. Fasilitas Angkutan Umum tersedia dengan intensitas baik (tiap 15-20 menit).
Tersedia Pos Tunggu (Mangkal) Taksi Blue Bird dan Taksi Express.
7. Gangguan pencemaran di sungai tidak terdapat, demikian juga halnya dengan gangguan
dari kegiatan disekitar. Lahan kandidat saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian
pangan obat dan makanan.
8. Kegiatan disekitar lahan kandidat berupa pertanian sawah, pertanian pangan, TPU,
Permukiman Kopasus, Industri Gudang, dan Balai Besar Benih Ikan-KEMENTAN.
9. Pada lahan kandidat tidak terdapat bangunan baik itu semi permanen maupun permanen.
Hanya pepohonan dan rerumputan.
10. Akses ke lahan sangat mudah, baik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi,
Karawang dengan memanfaat Jaringan Jalan Toll Jagorawi.
11. Posisi lahan strategis karena berada pada lintasan Jaringan Jalan Kota Depok yakni Jalan
Raya Tapos yang direncanakan akan dilebarkan menjadi 20 m. Lebar jalan saat ini 6 meter.

2. ASPEK LINGKUNGAN
12. Posisi lahan terhadap jalan simetris sepanjang +- 30 meter hingga ke tepi sungai tapos.
Dalam perencanaan bangunan gedung nantinya diharapkan menyesuaikan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok agar pemanfaatan tepi sungai Tapos sebagai
Sempadan Sungai tidak merubah fungsi kawasan (Sempadan) namun dilakukan
penanganan berupa Lahan Parkir Tamu Balai, Taman dan Kebun Obat yang prinsipnya
digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
13. Kawasan bebas dari banjir. Titik tertinggi dari muka jalan mencapai 5-7 meter. Tinggi
muka lahan terhadap kawasan persawahan dibawahnya mencapai 10-20 m.
14. Ketersediaan transportasi umum ada melayani dari Depok dan ke Cibinong melintasi Jalan
Raya Tapos. Tingkat kepadatan lalu lintas rendah – sedang.
15. Jaringan jalan raya tapos memadai untuk angkutan tonase sedang, namun tidak untuk
tonase besar (kontainer).

Berdasarkan hasil cek
GPS dan konsultasi
dengan Dinas
Tarukim Kota Depok
lokasi kandidat
berada pada rencana
pemanfaatan untuk
perumahan
kepadatan rendah.
Oleh karenanya pada
proses perencanaan
desain dan
pembangunan fisik
diharapkan telah
mendapatkan advice
planning.
Definisi Perumahan dan Permukiman menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
• Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun
perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya
pemenuhan rumah yang layak huni.
• Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan
perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

EXIT PINTU TOL CIMANGGIS
PERUMAHAN KOPASUS
EMERALDA GOLF CIMANGGIS

KANDIDAT TAPOS 1
1. Desa Tapos
Kecamatan Tapos
2. Kegiatan sekitar
kawasan berupa
perkebunan,
persawahan,
pergudangan motor,
Balai Benih Ikan
Kementan RI, Industri
air minum VIT,
Perbankan dll
Industri Air Minum/Low Labour
Gudang
Sawah

TPU di seberang jalanJalan Raya Tapos
Akses masuk ke lahan Kondisi di dalam lahan

Transportasi Umum melintas di Jl. Tapos Raya
Kendaraan yang melintas di Jl. Tapos Raya Kondisi vegetasi di lokasi
Jalan Raya Tapos, koneksi ke Tol Cimanggis
Pergudangan Honda
Gardu Distribusi PLN Jabar

Menuju Pintu Tol Cimanggis Menuju Pintu Tol CimanggisPintu Tol Cimanggis
Pintu Exit Tol Cimanggis Menuju Pintu Tol Cimanggis Menuju Pintu Tol Cimanggis

3. ASPEK TEKNIS
1. Permukiman yang berada disekitar kawasan merupakan permukiman kepadatan rendah.
Perkembangannya sangat terbatas. Hal ini didasari atas penetapan kawasan Tapos sebagai
kawasan resapan air. Adanya kegiatan/kawasan golf terdekat merupakan bentuk kegiatan
perlindungan sebagai kawasan terbuka bagi resapan air.
2. Tingkat polusi udara berdasarkan pengamatan sangat rendah, karena jauh dari Tol Jagorawi,
kemudian kegiatan permukiman sekitar masih rendah dan aktifitas kegiatan jasa lainnya tidak
berkembang.
3. Jaminan keamanan terdekat berupa pos polisi Tapos.
4. Fasiltias umum tersedia seperti Jaringa Jalan Kota terkoneksi langsung dengan Jalan Tol
Jagorawi. Fasilitas Angkutan Umum tersedia dengan intensitas baik (tiap 15-20 menit). Tersedia
Pos Tunggu (Mangkal) Taksi Blue Bird dan Taksi Express.
5. Gangguan pencemaran di sungai tidak terdapat, demikian juga halnya dengan gangguan dari
kegiatan disekitar. Lahan kandidat saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian pangan obat dan
makanan.
6. Kegiatan disekitar lahan kandidat berupa pertanian sawah, pertanian pangan, TPU,
Permukiman Kopasus, Industri Gudang, dan Balai Besar Benih Ikan.
7. Pada lahan kandidat tidak terdapat bangunan baik itu semi permanen maupun permanen.
Hanya hutan pepohonan dan rerumputan.

3. ASPEK TEKNIS
8. Akses ke lahan sangat mudah, baik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi,
Karawang dengan memanfaat Jaringan Jalan Toll Jagorawi.
10. Posisi lahan terhadap jalan simetris sepanjang +- 30 meter hingga ke tepi sungai tapos.
Dalam perencanaan bangunan gedung nantinya diharapkan menyesuaikan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok agar pemanfaatan tepi sungai Tapos sebagai
Sempadan Sungai tidak merubah fungsi kawasan (Sempadan) namun dilakukan
penanganan berupa Lahan Parkir Tamu Balai, Taman dan Kebun Obat yang prinsipnya
digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
11. Kawasan bebas dari banjir. Titik tertinggi dari muka jalan mencapai 5-7 meter. Tinggi
muka lahan terhadap kawasan persawahan dibawahnya mencapai 10-20 m.
12. Ketersediaan transportasi umum ada melayani dari Depok dan ke Cibinong melintasi Jalan
Raya Tapos. Tingkat kepadatan lalu lintas rendah – sedang.
13. Jaringan jalan raya tapos memadai untuk angkutan tonase sedang, namun tidak untuk
tonase besar (kontainer).

3. ASPEK TEKNIS
14. Ketersediaan jaringan energi listrik dapat dipenuhi dengan PLN Jaringan
Pelayanan Jabar dan juga pemenuhan melalui penyediaan Genset. Penyediaan
Trafo sangat disarankan agar kegiatan BBPPT tidak terganggu dan berjalan
dengan mantab.
15. Kandidat lahan tidak dilintasi jaringan SUTET, yang artinya tidak ada gangguan
elektromagnetis.
16. Ketersediaan jaringan telekomunikasi seperti Telkomsel, Xl dan Mentari. Namun
jaringan fiber optik belum melintasi kawasan.
17. Sistem jaringan air minum PDAM belum tersedia, namun dapat dipenuhi
melalui jaringan non perpipaan yakni Sumur Bor dengan kedalam 15-40 meter.
Berdasarkan diskusi dan pengamatan terhadap sumur warga, kualitas air tidak
berbau, tidak berwarna dan tidak berasa.
18. Sistem drainase primer tersedia melalui jaringan sungai Tapos, apabila BBPPT
memilih lokasi ini, sebaiknya menyiapkan jaringan di dalam lingkungan dan
konektifitas ke jaringan perkotaan dan primer terdekat.

1. Berada di desa Desa Cimpaeun Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat.
2. Luas lahan menurut Dispenda setempat : 10,920 m2 ++
3. SHM oleh Sugiono Djauhari, Ir.
4. Kepemilikan diketahui dimiliki oleh 1 orang.
5. PBB terhutang (yang harus dibayarkan) Rp.25,511,850,-
6. Nilai NJOP Per m2 adalah Rp. 1,862,000,-
KELAYAKAN KANDIDAT TAPOS 2

2. ASPEK LINGKUNGAN
1. Konflik pemanfaatan ruang pada tidak ada, karena lahan berupa kosong, dan ditanami
tumbuhan pertanian pangan.
2. Berdasarkan arahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok, ditetapkan sebagai
lahan pertanian. Namun berdasarkan diskusi dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kota Depok dimungkinkan untuk pengembangan permukiman/perumahan sesuai dengan
perkembangan disekitarnya.
3. Gangguan pencemaran tidak ada, hanya terdapat pada drainase lingkungan perkotaan
yang tepat berada di depan lahan Jln. Raya Tapos yang tidak mengalir dan menyebabkan
bau tidak sedap.
4. Kandidat ini berada di kawasan permukiman yang akan berpotensi padat dan terus
berkembang.
5. Tidak ada bangunan liar didalam lahan kandidat.
6. Tingkat polusi udara rendah-sedang, intensitas kendaraan yang melintasi sedang-rendah.
7. Jaminan keamanan lingkungan berupa Pos Polisi dan keswadayaan masyarakat.
8. Fasilitas umum tersedia dengan baik

2. ASPEK LINGKUNGAN
9. Akses ke lokasi cukup baik, dari Exit Toll Cimanggis ditempuh sekitar 7-10 menit.
10. Posisi lahan sangat simetris dengan Jalan Raya Tapos yang terpisahkan dengan drainase
perkotaan selebar 3 meter.
11. Lokasi bebas dari banjir
12. Tingkat kepadatan lalu lintas rendah-sedang.
13. Transportasi umum tersedia dengan intensitas rendah-sedang (tiap 15-20 menit)
14. Jalur transportasi terkoneksi dengan baik ke Jaringan Jalan Tol Jagorawi dan dari Jln. Raya
Tapos ke Jln Raya Bogor. Lokasi dapat diakses dengan mudah dari Jakarta, Bogor,
Tangerang, Bekasi, Karawang dan lainnya.
15. Sistem jaringan jalan lokal yakni Jl. Raya Tapos dapat dilalui oleh kendaraan tonase
sedang.

Permukiman Permukiman Permukiman
PermukimanPermukimanPermukiman
Padang Golf Jagorawi
Country Club

SPBU
Permukiman Permukiman
Permukiman
Jl. Raya Tapos

Kondisi di dalam lahan
Kondisi di dalam lahan
Tepi Jalan Raya Tapos
Uji Operator Telkomsel, Indosat, dan XL

GPS dan konsultasi
dengan Dinas Tarukim
Kota Depok lokasi
kandidat berada pada
rencana pemanfaatan
untuk Pertanian.
Oleh karenanya pada
proses perencanaan
desain dan
pembangunan fisik
diharapkan telah
mendapatkan advice
planning.

Perumahan
Padang Golf

3. ASPEK TEKNIS
1. Ketersediaan jaringan energi listrik dapat dipenuhi dengan PLN Jaringan Pelayanan Jabar
dan juga pemenuhan melalui penyediaan Genset. Penyediaan Trafo sangat disarankan
agar kegiatan BBPPT tidak terganggu dan berjalan dengan mantab.
elektromagnetis.
3. Ketersediaan jaringan telekomunikasi seperti Telkomsel, Xl dan Mentarri. Namun jaringan
fiber optik belum melintasi kawasan.
4. Sistem jaringan air minum PDAM belum tersedia, namun dapat dipenuhi melalui jaringan
non perpipaan yakni Sumur Bor dengan kedalam 15-20 meter. Berdasarkan diskusi dan
pengamatan terhadap sumur warga, kualitas air tidak berbau, tidak berwarna dan tidak
berasa.
6. Sistem drainase primer tersedia melalui jaringan sungai Tapos, apabila BBPPT memilih
lokasi ini, sebaiknya menyiapkan jaringan didalam lingkungan dan konektifitas ke
jaringan perkotaan dan primer terdekat.
7. Dalam upaya mengantisipasi pencemaran debu dan potensi getaran dari jalan utama l.
Raya Tapos. BBPPT dapat dapat dilakukan dengan penanam Pohon Jati Emas, Bambu dan
Rumput.

1. Berada di desa Desa Cilangkap Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat.
2. Luas tanah menurut Dispenda PPB: 49,010 m2
3. SHM oleh Hendri Prastowo, Ir
4. Kepemilikan diketahui dimiliki oleh 1 orang.
5. PBB terhutang (yang harus dibayarkan) Rp.75,230,350,-
6. Harga permeter yang diterbitkan oleh instansi berjenjang belum ada.
7. Nilai NJOP Per m2 adalah Rp. 614,000,- atau total Rp. 30,092,140,000
KELAYAKAN KANDIDAT CILODONG

KELAYAKAN KANDIDAT CILODONG…lanjutan
GPS dan konsultasi
dengan Dinas Tarukim
Kota Depok lokasi
kandidat berada pada
rencana pemanfaatan
untuk Industri.
Oleh karenanya pada
proses perencanaan
desain dan
pembangunan fisik
diharapkan telah
mendapatkan advice
planning.

INDUSTRI
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN

1. Berada di Desa
Cilangkap, Kecamatan
Tapos, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat.
2. Luas 49,010 Ha.
3. Nama WP : Hendri
Prastowo, ST
4. Kegiatan di kawasan
sekitar adalah Industri
Ringan (Non Limbah) –
Berat (Limbah) dan
Permukiman Padat.
Industri IndustriJl. Raya Bogor

Industri
Permukiman
Industri
Permukiman
Permukiman
IndustriPermukiman
Drainase Perkotaan
Jl. Raya Bogor, Tonase Besar (Kontainer)

Kondisi lahan berupa lahan kosong Kondisi lahan berupa lahan kosong
Kondisi lahan berupa lahan kosong Uji sederhana 3 provider: Telkomsel, Indosat dan XL

1. ASPEK LINGKUNGAN
1. Konflik pemanfaatan ruang pada tidak ada, karena lahan berupa kosong, dan digunakan
untuk fasilitas sosial (lapangan bola).
2. Berdasarkan arahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok, ditetapkan sebagai
lahan industri.
3. Gangguan pencemaran ada, hanya terdapat pada drainase lingkungan perkotaan yang
tepat berada di depan lahan Jln. Bogor yang tidak mengalir dan menyebabkan bau tidak
sedap. Selain itu terdapat bangunan di sepanjang drainase tersebut yang tidak legal dan
menganggu pandangan dan estetika jalan dan kota. Kumuh, Kotor dan Berbau.
4. Kandidat ini berada di sekitar kawasan permukiman yang akan berpotensi padat dan
terus berkembang, dimana terdapat beberapa lahan kosong yang arahan
pengembangannya adalah hunian/permukiman
5. Tidak ada bangunan liar didalam lahan kandidat.
6. Tingkat polusi udara sedang-tinggi, intensitas kendaraan yang melintasi tinggi. Truk
Kontainer, Tonase sedang hingga angkutan umum. Sangat bising.
7. Jaminan keamanan lingkungan berupa Pos Polisi dan keswadayaan masyarakat.
8. Fasilitas umum tersedia dengan baik.

1. ASPEK LINGKUNGAN
9. Akses ke lokasi cukup baik, dari Toll Cijago ditempuh sekitar 30-40
menit.
10. Posisi lahan sangat simetris dengan Jalan Raya Bogor yang terpisahkan
dengan drainase perkotaan selebar 4 meter.
12. Tingkat kepadatan lalu lintas sedang-tinggi.
13. Transportasi umum tersedia dengan intensitas rendah-sedang (tiap 7-
15 menit)
14. Jalur transportasi terkoneksi dengan baik ke Jaringan Jalan Tol Cijago
dan dari Jln. Raya Bogor. Lokasi dapat diakses dengan mudah dari
Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang dan lainnya.
15. Sistem jaringan jalan lokal yakni Jl. Raya Bogor dapat dilalui oleh
kendaraan tonase besar dan sedang.

1. ASPEK TEKNIS
elektromagnetis.
3. Ketersediaan jaringan telekomunikasi seperti Telkomsel, Xl dan Mentarri. Namun
jaringan fiber optik belum melintasi kawasan.
berasa.
Raya Bogor. Lebar jalan saat ini 20 meter.
6. Sistem drainase perkotaan tersedia melalui jaringan drainase Raya Bogor, apabila BBPPT
memilih lokasi ini, sebaiknya menyiapkan jaringan didalam lingkungan dan konektifitas
ke jaringan perkotaan dan primer terdekat.
7. Dalam upaya mengantisipasi pencemaran debu dan potensi getaran dari jalan utama Jl.
Raya Bogor. BBPPT dapat dapat dilakukan dengan penanam Pohon Jati Emas, Bambu dan
Rumput.

1. Terletak di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
2. Total luasan seluruh lokasi kandidat 4 berdasarkan sertifikat kepemilikan lahan
sekitar 19.038 Meter2.
3. Letak geografis-koordinat di x : 708119; y : 9285032.
4. Kepemilikan lahan diketahui dimiliki sebanyak 8 orang
5. Berdasarkan informasi Dispenda-PBB setempat nilai NJOP/ m2 sebesar Rp.
243,000. Jika kebutuhan pengembangan BBPP seluas 19.038 Meter2, maka total
nilai NJOP di lokasi kandidat 4 mencapai Rp. 4.626.234.000,-.
6. Berdasarkan informasi dari Dispenda-PBB setempat harus bayar senilai Rp.
213.038,- (SHM995).
KELAYAKAN KANDIDAT BOGOR 1

1. Terletak di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
2. Total luasan seluruh lokasi kandidat 4 berdasarkan sertifikat kepemilikan lahan
sekitar 19.038 Meter2.
3. Letak geografis-koordinat di x : 708119; y : 9285032.
4. Kepemilikan lahan diketahui dimiliki sebanyak 8 orang
5. Berdasarkan informasi Dispenda-PBB setempat nilai NJOP/ m2 sebesar Rp.
243,000. Jika kebutuhan pengembangan BBPP seluas 19.038 Meter2, maka total
nilai NJOP di lokasi kandidat 4 mencapai Rp. 4.626.234.000,-.
6. Berdasarkan informasi dari Dispenda-PBB setempat harus bayar senilai Rp.
213.038,- (SHM995).

2. ASPEK LINGKUNGAN
1. Di lokasi Kandidat 4 (Desa Karanggan) tidak adanya konflik dalam pemanfaatan ruang/
lahan, karena peruntukan lahan sekarang berupa lahan kosong yang ditanami tumbuhan
pertanian pangan.
2. Tingkat kebisingan sedang-tinggi karena berada di tepi Toll Jagorawi dengan intensitas
lintasan kendaraan yang tinggi tiap menit dan jam.
3. Tingkat getaran rendah-sedang yang disebabkan oleh pergerakan truk di Jalan Raya
Kranggan (Akses Utama).
4. Berdasarkan arahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Pasal 46,
menyatakan bahwa kecamatan Gunung Sindur termasuk kedalam kawasan permukiman
perkotaan kepadatan tinggi (Pp 1) diarahkan untuk permukiman/ hunian padat, dan
pengembangan bangunan vertikal (rumah susun), kegiatan perdagangan dan jasa skala
regional, serta industri non-polutan yang berorientasi pasar.
5. Gangguan pencemaran tidak ada, hanya terdapat pada drainase lingkungan perkotaan
yang tepat berada di depan lahan yang tidak mengalir, hal ini dikarenakan jaringan
drainase yang terputus.
6. Kandidat ini terdapat bangunan warung dan klaim kepemilikan lahan yang berada di
gerbang pintu masuk.

2. ASPEK LINGKUNGAN
7. Tingkat polusi udara tinggi, intensitas kendaraan yang melintasi cukup ramai,
hal ini terlihat dari kegiatan di sekitar lokasi banyaknya didirikan industri skala
sedang.
8. Jaminan keamanan lingkungan berupa : Jarak ke Polsek Citeureup (2,73 km)
dan jarak ke PolRes Kota/ Kab 10,3 Km.
9. Fasilitas umum tersedia dengan baik.
10. Akses ke lokasi sangat baik, dari Exit Toll Cimanggis ditempuh kurang dari 5
menit. 0,9 km dari pintu tol Karanggan.
12. Tingkat kepadatan lalu lintas sedang.
13. Transportasi umum tersedia dengan intensitas sedang - tinggi (tiap 5 - 10
menit).
14. Jalur transportasi terkoneksi dengan baik ke Jaringan Jalan Tol Jagorawi, karena
lokasi tidak jauh dari keluar pintu tol Karanggan.

Lokasi
Arahan Pemanfaatan Ruang RTRW Kab. Bogor

Calon Lokasi 4
1. Desa Kranggan Kecamatan Gunung
Putri
2. Luas Lahan :
Koordinat X:
Koordinat Y:
3. Peruntukan Ruang : Permukiman
Perkotaan Kepadatan Tinggi (Pp1).
KDB 60%
BG Industri
BG Industri
BG Permukiman BG Permukiman
Tol Jagorawi
Vegetasi Peredam Kebisingan/
Getaran dan Debu, perlu dukungan vegetasi lain
dan rekayasa bangunan gedung BBPPT
Jl. Raya Kranggan
Bangunan yang harus
dibebaskan, yang juga
merupakan milik SHM
Bangunan & tanah yang
harus dibebaskan, tanah
girik (klaim setempat)

Bangunan Toyota Assembling
Permukiman setempat/Kos
Vegetasi Peredam Kebisingan Tol Jagorawi
Pabrik Garmen

Diskusi dengan penjaga tanah
Gerbang masuk lokasi
Persil tanah diklaim oleh penduduk setempat
Bangunan Milik Toyota Uji Sederhana Sinyal Telkomsel, Xl dan Mentari
Situasi di lokasi

3. ASPEK TEKNIS
elektromagnetis.
3. Ketersediaan jaringan telekomunikasi seperti Telkomsel, Xl dan Mentarri. Namun jaringan
fiber optik belum melintasi kawasan.
berasa. Hasil wawancara ketika musim kemarau, lokasi kandidat ini tidak mengalami
kemarau yang berkepanjangan.
5. Getaran di lokasi kandidat 4 cukup di rasakan, hal ini karena lokasi yang berdekatan
dengan jalan tol.
6. Dalam upaya mengantisipasi pencemaran debu dan potensi getaran dilakukan dengan
penanam Pohon Jati Emas, Bambu dan Rumput.

KESIMPULAN TREEPLAN SKOR
K1Ind1 1 K1Ind1 1 K1Ind1 1 K1Ind1 1
K1 K1Ind2 3 K1 K1Ind2 3 K1 K1Ind2 3 K1 K1Ind2 1
7 K1Ind3 3 7 K1Ind3 3 7 K1Ind3 3 5 K1Ind3 3
Skor Kelayakan K2Ind14 3 Skor Kelayakan K2Ind14 3 Skor Kelayakan K2Ind14 3 Skor Kelayakan K2Ind14 3
Depok 1 Depok 2 Depok 3 Bogor 1

KESIMPULAN
1. Kelayakan lokasi TAPOS 1
• Total Skor mencapai 68, dimana Total Skor untuk Aspek Lingkungan mencapai 40 dan Aspek Teknis mencapai 21.
Dibandingkan dengan kandidat lainnya lahan ini layak, karena aspek kondisi lingkungan sesuai SNI ISO/IEC
17025:2008 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi mensyarakat
tidak adanya gangguan berupa getaran, debu, suara, elektromagnetis dan pencemaran lingkungan.
2. Kelayakan lokasi TAPOS 2
Walaupun pada lokasi saat ini belum ada gangguan berupa getaran, debu dan suara namun dipastikan pada 5-10
tahun mendatang potensi gangguan akan semakin kuat. Dibandingkan dengan kandidat lainnya lahan ini layak
dengan syarat, karena aspek kondisi lingkungan sesuai arahan pada SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang Persyaratan
umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi menuntut tidak adanya gangguan berupa
getaran, debu, suara, elektromagnetis dan pencemaran lingkungan.
3. Kelayakan lokasi Cilodong
Tingginya aktifitas permukiman disekitar kawasan dan kawasan industri berat dan sedang di Jl. Raya Bogor
menyebabkan tingginya tingkat kebisingan kawasan, demikian juga halnya dengan debu. Dibandingkan dengan
kandidat lainnya lahan ini layak dengan syarat, karena aspek kondisi lingkungan sesuai arahan pada SNI ISO/IEC
17025:2008 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi menuntut
tidak adanya gangguan berupa getaran, debu, suara, elektromagnetis dan pencemaran lingkungan.
4. Kelayakan Lokasi Bogor 1/Karanggan
Tingginya aktifitas permukiman disekitar kawasan dan kawasan industri berat dan sedang di Jl. Raya Karanggan
menyebabkan tingginya tingkat kebisingan kawasan, demikian juga halnya dengan kebisingan yang ditimbulkan dari
Jalan Tol Jagorawi. Dibandingkan dengan kandidat lainnya lahan ini berpotensi rendah untuk dipilih namun layak
dengan syarat, karena aspek kondisi lingkungan sesuai arahan pada SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang Persyaratan
umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi menuntut tidak adanya gangguan berupa
getaran, debu, suara, elektromagnetis dan pencemaran lingkungan.

ACUAN HUKUM PENGADAAN TANAH BBPPT
1. Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
2. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
3. Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
4. Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagu
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 TAHUN 2007
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 13/PML.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

ACUAN HUKUM PELAKSANAAN DESAIN DAN KONSTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG BBPPT
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan
Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan
Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas pada Bangunan Gedung
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 ttg Persyaratan Teknis Sistem Proteksi
Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 ttg Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan
Berkala Bangunan Gedung
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara

TERIMA KASIH
Tiar Pandapotan Purba, ST, IAP & Rekan

LAMPIRAN
No Aspek Indikator Parameter Skala Skor
1
Administrasi
Alamat Administrasi
Only few indicators valued
2 RT/RW
3 Kelurahan/Desa
4 Kecamatan
5 Kota/Kabupaten
6 Provinsi
Legalitas Status Tanah:
7 Sertifikat (SHM/AJB/HGB,dll)
8 Kepemilikan Perorangan/Bersama/Yayasan/Pemerintah
9 Bukti Pembayaran PBB 3 Tahun terakhir dari Dispenda setempat
10 Harga tanah per meter persegi yang diterbitkan oleh instansi
secara berjenjang (Kelurahan/Desa, Kecamatan dan BPN)
Harga tanah dan luas tanah dengan tiga sumber:
11 (i) Harga yang ditawarkan
12 (ii) Harga NJOP
13 (iii) Harga pasaran ditempat

LAMPIRAN
No
Aspek Indikator Parameter Skala
Skor
1
Lingkungan
Tidak ada konflik pemanfaatan lahan
Tidak sesuai rencana tata ruang 1
Perlu penyesuaian RTR 2
Sesuai RTR 3
2 Tidak terdapat gangguan pencemaran lingkungan
Tinggi 1
Rendah 2
Tidak ada 3
3 Tingkat polusi udara
Tinggi 1
Sedang 2
Rendah 3
4
Tidak berada dalam lingkungan padat penduduk Tinggi 1
Sedang 2
Rendah 3
5
Terhindar dari kewajiban pembebasan lahan liar (bangunan
liar)
Tinggi 1
Sedang 2
Rendah 3
6 Adanya jaminan keamanan lingkungan
Belum terdapat Kantor Pelayanan Polisi Setempat 1
Ada, jauh dari pelayanan 2
Ada 3
7 Tersedianya fasilitas umum
Belum ada 1
Ada, tidak lengkap 2
Ada, lengkap 3

LAMPIRAN
8
Lingkungan
Memiliki keuntungan lokasi (location advantage) akses yang mudah di jangkau
Rendah 1
Sedang 2
Tinggi 3
9 Posisi Strategis Lahan secara simetris berhadapan dengan akses jalan
Tidak simetris 1
Cukup
Simetris
2
Simetris 3
10 Bebas dari Banjir
Tidak bebas 1
Bebas 3
11 Tingkat kepadatan lalu lintas
Tinggi/Padat 1
Sedang 2
Rendah 3
Ketersediaan prasarana transportasi umum
Rendah 1
Sedang 2
Tinggi 3
12 Wilayah terkoneksi dengan jaringan jalur transportasi yang baik dan mudah
Rendah 1
Sedang 2
Tinggi 3
13 Sistem jaringan jalan lokal yang memadai untuk lalu lintas kendaraan tonase sedang
Tidak
memadai
1
Memadai 3

LAMPIRAN
1
Teknis
Kapasitas daya catu listrik
Tidak Cukup 1
Cukup 2
Sangat Cukup 3
2 Kondisi wilayah/tanah simetris
Tidak simetris 1
Cukup simetris 2
Simetris 3
3 Kondisi tanah lebih tinggi dari jalan raya
Sama tinggi (0) 1
Agak tinggi (cm) 2
Sangat tinggi (cm) 3
4 Sistem drainase yang baik
Tidak ada sistem jaringan drainase 1
Ada sistem jaringan, namun perlu dikoneksikan 2
Ada sistem jaringan drainase wilayah terkoneksi 3
5 Tidak berada pada rencana pelebaran jalan
Tidak (tidak masuk rencana pelebaran jalan) 3
Ya (masuk rencana pelebaran jalan) 1
6
Tidak dilalui jalur SUTET (gangguan
radiasi/elektromagnetik)
Ya (berada/dekat pada jalur SUTET) 1
Tidak (tidak berada pada jalur SUTET) 3
7 Ketersediaan Sumber Air Tanah dan PDAM
Air Tanah 1
PDAM 2
Air Tanah dan PDAM 3
8
Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan serat optik 3
operator
1 Operator 1
2 Operator 2
3 Operator 3
9 Ketersediaan energi listrik
Jaringan PLN 1
Jaringan PLN dan Pengembangan Energi Surya (Kecukupan Sinar Panas Matahari) 2
PLN dan Pengembangan Energi Surya 3
10 Ketersediaan jaringan utilitas Sudah terjawab di indikator 7, 8, dan 9

LAMPIRAN
 Matrik penilaian 4 kandidat lahan

BBPPT-LAB

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to BBPPT-LAB

Similar to BBPPT-LAB (20)

More from TPRP Strategic Partner

More from TPRP Strategic Partner (15)

BBPPT-LAB