Dokumen ini membahas rencana penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk pembangunan pelabuhan Wamengkoli di Kabupaten Buton Tengah. UKL-UPL dirancang untuk mengelola dampak lingkungan dari pembangunan pelabuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang, tujuan, peraturan yang

1. PENYUSUNAN UKL- UPL PELABUHAN WAMENGKOLI KABUPATEN BUTON TENGAH
Tahun Anggaran 2015
I - 1
1.1 Latar Belakang
Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai
kelancaran muatan angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan
peralihan antar moda transport. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem transportasi,
mengharuskan setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana pengembangan dan
pembangunan pelabuhan. Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana
pengembangan tata ruang yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan
pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin
kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna,
efisien dan berkesinambungan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran, bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang memuat
rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan. Untuk menjamin adanya sinkronisasi
antara rencana pengembangan pelabuhan dengan rencana pengembangan wilayah, maka dalam
penyusunan Rencana Induk Pelabuhan harus memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah baik
di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.
BAB I
Pendahuluan

2. PENYUSUNAN UKL- UPL PELABUHAN WAMENGKOLI KABUPATEN BUTON TENGAH
Tahun Anggaran 2015
I - 2
Oleh karena Negara Republik Indonesia berupa negara kepulauan yang 2/3 bagian
wilayahnya berupa laut. Pada kondisi geografis seperti ini, idealnya, matra transportasi laut
mempunyai peran dominan dalam layanan mobilitas orang dan barang, yang saling dukung
dengan matra transportasi lainnya (darat dan udara) dalam satu sistim transportasi inter moda.
Angkutan laut adalah salah satu bentuk sistem transportasi yang diperlukan untuk menjangkau
daerah-daerah yang dibatasi oleh sungai, laut, selat maupun teluk. Dengan angkutan laut, dapat
dijangkau daerah-daerah terpencil dan terisolasi yang biasanya juga sarat dengan kemiskinan.
Dengan adanya angkutan laut ini, diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan transportasi antar daerah
yang akan menunjang pembangunan/ perkembangan wilayah yang bersangkutan. Dengan
demikian, kegiatan angkutan laut bukanlah merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, tapi
berkaitan erat dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial yang berada dalam jangkuan pelayanan
angkutan laut tersebut.
Selanjutnya Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengindikasikan
perlunya penyediaan infrastruktur pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi. Pembangunan pelabuhan tersebut harus direncanakan secara tepat, memenuhi
persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra
dan antarmoda transportasi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan studi Upaya
Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai bagian dari perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009.
Studi UKL dan UPL dititik beratkan pada aspek-aspek sosial ekonomi, budaya dan bio-geo-
fisik kimia yang berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan pelabuhan agar dampak
negatif penting dari kegiatan pembangunan yang akan timbul dapat ditekan atau bahkan
dihilangkan, sedangkan dampak positif penting yang akan terjadi, perlu untuk dikembangkan
sehingga pembangunan pelabuhan ini dapat meberikan manfaat yang besar bagi masyarakat
sekitar.
1.2 Maksud dan Tujuan
Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk menyediakan dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pelabuhan
laut sebagai panduan pengambil kebijakan dalam mengelola lingkungan di pelabuhan dan
sekitarnya.

3. PENYUSUNAN UKL- UPL PELABUHAN WAMENGKOLI KABUPATEN BUTON TENGAH
Tahun Anggaran 2015
I - 3
1.3 Kegunaan Pengelolaan Lingkungan
1.3.1 Kepentingan Bagi Pemrakarsa
1) Pedoman teknis bagi pemrakarsa dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.
2) Terselenggaranya kegiatan yang berwawasan lingkungan dan untuk mendapatkan
rekomendasi kelayakan lingkungan sebagai persyaratan dalam pengurusan perizinan.
3) Bahan evaluasi bagi pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang
dilakukan.
4) Diperolehnya gambaran dampak lingkungan dan pengelolaan, serta pemantauan
lingkungan pada rencana pembangunan pelabuhan .
1.3.2 Kepentingan Bagi Instansi
1) Secara institusional merupakan pedoman dalam pemberian izin rencana pembangunan
pelabuhan.
2) Sebagai pedoman dalam membantu pengambilan keputusan, perencanaan dan
pengelolaan lingkungan dari kegiatan rencana pembangunan pelabuhan.
3) Sebagai instrumen pengikat terhadap pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan secara terarah, efektif dan efisien.
1.3.3 Kepentingan Bagi Masyarakat
1) Upaya pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh rencana pembangunan
pelabuhan, sehingga memberi perlindungan kepada masyarakat sekitar, terhadap dampak
lingkungannya.
2) Dapat mengetahui rencana pembangunan pelabuhan didaerahnya sehingga dapat
mempersiapkan diri, dan ikut serta dalam mengontrol/pengawasan dampak lingkungan
yang mungkin terjadi.
1.4 Unsur Lingkungan yang Sensitif
1) Unsur lingkungan yang sensitif terhadap kegiatan pembangunan pelabuhan meliputi
kelompok masyarakat yang berada disekitar kegiatan.
2) Lingkungan ekosistem penerima limbah kegiatan, baik udara dan kebisingan, air maupun
ruang, tanah dan lahan, serta flora dan fauna di sekitar kegiatan pelabuhan.

4. PENYUSUNAN UKL- UPL PELABUHAN WAMENGKOLI KABUPATEN BUTON TENGAH
Tahun Anggaran 2015
I - 4
1.5 Peraturan Perundang-Undangan
Beberapa dasar hukum yang melandasi kegiatan ini secara operasional dan substansial
antara lain adalah :
 Undang-undang RI No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain
mengamanatkan penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan perspektif;
 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Penataan Ruang;
 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL);
 Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses
Perencanaan di lingkungan Departemen Perhubungan;
 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan;
 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen
Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan HidupLingkungan Hidup;
 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat
Kebisingan;
 Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia No. 416 Tahun 1990 tentang Air Laut;
 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Air Laut (Lampiran I
Plankton dan Benthos).

5. PENYUSUNAN UKL- UPL PELABUHAN WAMENGKOLI KABUPATEN BUTON TENGAH
Tahun Anggaran 2015
I - 5
1.6 Indikator Keluaran dan Keluaran
(a) Indikator Keluaran (Kualitatif)
(1) Tersusunnya dokumen UKL/UPL Pelabuhan Wamengkoli Kabupaten Buton Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara;
(2) Tersusunnya data rona awal lingkungan di sekitar lokasi pelabuhan;
(3) Tersedianya dokumen UKL/UPL sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan diwilayah perencanaan pembangunan pelabuhan;
(4) Hasil pekerjaan yang telah dievaluasi oleh direktorat teknis secara bertahap yang
dituangkan kedalam berita acara evaluasi teknis dan telah dilakukan perbaikan secara
sistematis berdasarkan tahap laporan hasil survey dan hasil laporan akhir telah
mendapatkan rekomendasi/ persetujuan UKL/ UPL dari komisi/ instansi penilai
lingkungan hidup. Berdasarkan itu, maka laporan dapat disampaikan secara tertulis
kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen.
(b) Keluaran (Kuantitatif)
Kegiatan Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-
UPL) Pembangunan Pelabuhan Laut dilaksanakan dengan :
(1) Metode Indentifikasi Dampak
Metode identifikasi dampak yang dapat digunakan untuk melaksanakan studi ini ada
3 (tiga) hal yaitu:
 Metode bagan Aliran (Flow Chart)
 Daftar Uji (Cheklist)
 Metode Matrik Dua Dimensi
(2) Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Metode pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain studi kepustakaan,
studi lapangan, pengamatan dan pencatatan data, wawancara bebas maupun dengan
penyebaran angket/kuesioner tersusun. Komponen lingkungan yang dikumpulkan
dan dianalisis datanya adalah :
 Komponen Fisika – Kimia
 Tanah
 Hidrologi
 Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan
 Komponen Biologi
 Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya

6. PENYUSUNAN UKL- UPL PELABUHAN WAMENGKOLI KABUPATEN BUTON TENGAH
Tahun Anggaran 2015
I - 6
(3) Metode Prediksi dan Penentuan Dampak
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam Prediksi dan Evaluasi Dampak ini harus
mencakup antara lain:
 Hubungan sebab akibat antara kegiatan proyek pada tiap tahapan (Pra-
Konstruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi) dengan lingungan hidup,dampak
positif dan dampak negatif yang mungkin timbul, serta rekomendasi dan solusi
pemecahan masalah lingkungan.
 Tahap Pra-Konstruksi
Kegiatan pada tahap Pra-Konstruksi yang diperkirakan menimbulkan dampak
terhadap lingkungan antara lain:
 Pembebasan Lahan;
 Proses perizinan;
 Kegiatan Survey
 Tahap Konstruksi
Kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
antara lain:
 Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja;
 Mobilisasi alat-alat dan bahan konstruksi;
 Pematangan lahan;
 Pembangunan bedeng kerja;
 Pembangunan Dermaga;
 Pembangunan sarana penunjang pelabuhan;
 Perubahan guna lahan
 Tahap Paska-Konstruksi
 Komponen kegiatan pada tahap pasca konstruksi yang diperkirakan
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan antara lain:
 Perubahan tata guna lahan;
 Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja;
 Bongkar muat barang;
 Pembuangan limbah cair dan limbah padat dari kapal berlabuh;
 Pengaruh sosial terhadap penduduk sekitar wilayah lokasi pelabuhan.
 Ciri dampak penting yang positif dan negatif, harus dikemukakan dengan
jelas secara kwantitatif dan matematis dalam arti apakah dampak penting

7. PENYUSUNAN UKL- UPL PELABUHAN WAMENGKOLI KABUPATEN BUTON TENGAH
Tahun Anggaran 2015
I - 7
tersebut akan berlangsung terus menerus selama kegiatan berlangsung
atau apakah dampak yang satu dengan dampak yang lainnya akan terdapat
hubungan timbal balik.
 Selain dampak penting kegiatan terhadap lingkungan juga diduga dan
dievaluasi dampak lingkungan terhadap proyek.
 Seberapa luas dan dalam intensitas daerah yang akan terkena dampak
penting dari kegiatan ini yang mungkin dapat dinyatakan di dalam peta.
(4) Penyusunan UKL dan UPL
Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL-UPL).
Tahapan kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak :
 Tahap Pra-Konstruksi;
 Tahap Konstruksi;
 Tahap Pasca Konstruksi/Operasional.
1.7 Identifikasi Pemrakarsa dan Penyusunan Studi
1.7.1 Identitas Pemrakarsa
Nama Pemrakarsa : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Baubau
Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggung jawab : Kepala Kantor UPP Kelas 1 Baubau
Jenis Usaha : Pelabuhan Wamengkoli
Alamat Kegiatan : Kampung Wamengkoli Desa Wara Kecamatan Gu
Kabupaten Buton Tengah
1.7.2 Identitas Penyusun
Nama Perusahaan : PT. Bennatin Surya Cipta
Alamat : Jln. Raya Pasar Minggu Km.18 No. 1 Pejaten Jakarta Selatan
Jln. Kalibata Utara Raya No. 39 Jakarta 12740
Telp/Fax : 021-7981047 – 71094101 - 79197959
E-mail : bennagroup@yahoo.com website : www.bennatinsci.com

8. PENYUSUNAN UKL- UPL PELABUHAN WAMENGKOLI KABUPATEN BUTON TENGAH
Tahun Anggaran 2015
I - 8
1.7.3 Sertifikasi Penyusun
Adapun Kelengkapan Tim Penyusun di dalam kegiatan UKL/UPL Pelabuhan Wamengkoli
Kabupaten Buton Tengah, dapat dilihat pada tabel 1.1 yang merupakan tabel rincian tim penyusun
kegiatan Pengembangan Pelabuhan Wamengkoli Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tabel 1.1 Kelengkapan Susunan Tenaga Ahli UKL/UPL Pelabuhan Wamengkoli
Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
No. Kualifikasi Pendidikan Posisi SKA/ SKT
Jumlah
(Orang)
Tenaga Ahli (UKL/UPL)
1. Sosial Ahli Sosial Sub Professional 1
2. Biological Ahli Biologi Sub Professional 1
3. T. Lingkungan Ahli Lingkungan A. Muda T. Lingkungan 1
4. T. Planologi
Ahli Perencanaan wilayah Kota dan
Regional
A. Muda T. Planologi 1