-

1. SEJARAH PENJAJAHAN KOLONIAL BELANDA
DI INDONESIA
Faktor Pendorong Bangsa Eropa Melakukan Penjelajahan Adalah :
1. Kemajuan di Bidang Iptek, seperti ditemukannya kompas dan perahu layar.
2. Kisah perjalanan Marcopolo dan pedagang Asia yang sampai ke Indonesia.
3. Semangat Reconquesta (jiwa petualang).
4. Penemuan Copernicus yang didukung Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu
bulat.
5. Keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani
Pelopor penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis dan Spanyol, antara lain:
1. Bartholomeus Diaz, berhasil menyusuri pantai barat Afrika sampai di Ujung
Afrika Selatan yang kemudian disebut Tanjung Harapan (Cape Of Good Hope).
2. Vasco da Gama, berhasil mendarat di Calicut, India.
3. Alfonso de Albuquerque, berhasil menundukkan malaka (1511) dan Maluku
(1512).
4. Christopher Columbus, Berhasil menyebrangi Samudra Atlantik mendarat di
kepulauan Bahama dan menemukan Benua Amerika.
5. Ferdinand de Magelhaens, berhasil tiba di Filiphina.
6. Cortez, berhasil menduduki Mexico (1519) dengan menakhlukkan bangsa Indian
Aztec dan Maya.
7. Pizarro, berhasil menakhlukkan kerajaan Inca di Peru.

2. Kedatangan Bangsa Belanda Ke Indonesia Sampai Dengan Terbentuknya VOC.
Pada tahun 1602, dibentuklah VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie),
atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur (cukup disingkat Kongsi dagang
milik Belanda) dibawah pimpinan Johan Olderbarnevelt.
Tujuan Dibentuknya VOC adalah :
a. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda.
b. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang
dari bangsa lain.
c. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi konflik
dengan Spanyol.Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, VOC diberi
hak Istimewa (hak Octroi), yaitu :
a. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia.
b. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan
Afrika.
c. Hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan.
d. Hak menyatakan perang dan atau membuat perjanjian secara adil dengan
penguasa pribumi.
e. Hak mengangkat pegawai.
f. Hak memungut pajak.
g. Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak serta menyebarkan uang
sendiri.

3. Beberapa Kebijakan Yang Diberlakukan Oleh VOC Di Indonesia Antara Lain :
a. Verplichte Leverantie = Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah
ditentukan VOC.
b. Contingenten = Kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil
bumi.
c. Ekstirpasi = Hak VOC untuk menebang atau menggagalkan panen rempah-
rempah agar tidak terjadi Over Produksi yang dapat menurunkan harga rempah-
rempah.
d. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang
boleh ditanam.
e. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu Kora-kora
(perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang VOC dan
menindak pelanggarnya.
Sebab-Sebab Kejatuhan VOC :
a. Biaya perang yang besar dalam menghadapi perlawanan Bangsa Indonesia
sehingga menghabiskan kas Negara.
b. Gaji pegawai yang rendah dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
sehingga mendorong mereka melakukan Korupsi. Korupsi tersebut otomatis
menjadikan pemasukan Negara berkurang drastic.
c. Kekalahan VOC menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Eropa
maupun pedagang Asia lainnya.
d. Hutang VOC yang besar akibat dalam keadaan merugi tetapi tetap membayarkan
keuntungan kepada pemegang Saham.
e. Terjadinya perang Inggris, Belanda dan Perancis sehingga menjadikan jalur
perdagangan tidak aman dan adanya blokade-blokade dagang.

4. Masa Pemerintahan Herman W. Daendles (1808-1811)
Langkah-langkah pembaharuan yang harus dilakukan Daendles:
a. Dalam Bidang Pemerintahan:
1. Pusat pemerintahan (weltevreden) dipindahkan agak masuk kedaerah pedalaman.
2. Membentuk secretariat Negara (Algement secretaric).
3. Membagi pulau jawa menjadi 9 prefektur dan 31 Kabupaten. Setiap prefektur
dikepalai oleh seorang residen yang langsung dibawah pemerintahan Wali Negara
(Daendles). Setiap residen membawahi beberapa bupati.
b. Dalam Bidang Hukum Dan Peradilan:
Membentuk 3 jenis peradilan berdasarkan ras, yaitu peradilan orang Eropa,
Orang Pribumi dan pengadilan untuk orang timur asing.
c. Dalam Bidang Militer Dan Pertahanan :
1. Membangun jalan Anyer-Panarukan, yang disebut jalan pos besar ( De Grote Post
Weg).
2. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 menjadi 20000.
3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang.
4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
5. Membangun benteng-benteng pertahanan.
d. Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan :
1. Membentuk dewan pengawas keuangan Negara (Algemene Rekenkaer).
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki gaji pegawai.
4. Pajak in natura (contingenten) dan Verplichte Leverantie.
5. Mengadakan monopoli perdagangan bebas.
e. Dalam Bidang Sosial :
1. Pemberlakuan kerja rodi.
2. Mengembangkan perbudakan.
3. Menghapuskan upacara penghormatan kepada residen, sunan / sultan.

5. 4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816)
Pada Masa Ini Indonesia Berada Dalam Kekuasaan Perancis
Kebijakan utama Raffles adalah Pertanian Bebas (petani pribumi bebas menanm
tanaman apa saja, baik kebutuhan sendiri maupun tanaman ekspor) & Sewa Tanah
(Landrent)
Kebijakan Raffles Adalah :
a. Bidang Pemerintahan
1. Membagi pulau Jawa menjadi 18 Karisidenan. Setiap karisidenan dibagi menjadi
beberapa distrik, setiap distrik terbagi beberapa divisi (kecamatan) dan setiap
divisi merupakan kumpulan beberapa desa.
2. Mengganti sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan kolonial
bercorak Barat.
3. Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung dibawah
pemerintahan pusat.
b. Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah
berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor.
2. Penghapusan pajak hasil bumi (Contingenten) dan sistem penyerahan wajib.
3. Penetapan sewa tanah (landrent). Petani pribumi dianggap sebagai penyewa tanah
pemerintah sehingga tanah yang dikelola oleh petani harus membayar pajak.
4. Pemungutan pajak awalnya secara perorangan, tetapi karena petugas tidak cukup
maka dipungut per desa dan dibantu oleh Bupati dan kepala desa.

6. 5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
c. Bidang Hukum.
Membentuk badan penegak hukum yaitu Court of Justice (tingkat residence),
Court of Request (divisi) dan police magistrate.
d. Bidang Sosial.
1. Menghapuskan kerja rodi.
2. Penghapusan perbudakan.
3. Peniadakan hukumam-hukuman yang kejam dan menyakiti.
e. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya.
1. Ditulisnya buku tentang History of Java
2. Mendukung Bataviaasch Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu
pengetahuan.
3. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
4. Dirintisnya pembangunan Kebun Raya Bogor.
Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Raffles :
a. Keuangan negara dan pegawai yang cakap sangat terbatas.
b. Masyarakat Indonesia masih sangat tradisional dalam pertanian, bertani hanya
untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak tertarik untuk menanam tanaman
ekspor dunia.
c. Sistem ekonomi yang sangat tradisional dan belum mengenal sistem peredaran
uang. (ini juga penyebab gagalnya sistem Landrent, karena pajak yang dibayarkan
harus dalam bentuk uang, sedangkan masyarakat belum mengenal dengan baik
sistem uang tersebut).
d. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat serta kepemilikan
tanah yang berdasarkan warisan, sehingga menyulitkan untuk menentukan berapa
luas tanah yang kena pajak dan siapa yang akan membayar pajak.
e. Adanya pejabat yang korup dan bertindak sewenang-wenang.
f. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap.

7. 4. Masa Pemerintahan Van Den Bosch (1830-1870)
Kebijakan yang dikeluarkan adalah sistem tanam paksa (culture stelsel)
Ketentuan Tanam Paksa adalah :
1. Penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan persetujuan penduduk.
2. Tanah yang diberikan tidak lebih dari seperlima
3. Tanah tersebut bebas pajak
4. Kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani
5. Pekerjaan menanam padi tidak lebih dari waktu menanm padi.
6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggungjawab
pemerintah.
7. Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan
pemerintah.
8. Pelaksanaannya oleh pemimpin pribumi.
Penyimpangan-Penyimpangan Kebijakan Tanam Paksa :
1. Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan.
2. Tanah yang digunakan lebih dari seperlima.
3. Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu tanam padi.
4. Tanah tersebut masih dikenai pajak.
5. Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.
6. Kegagalan panen menjadi tanggungan petani.
7. Buruh dijadikan tenaga paksaan.

8. Politik Pintu Terbuka (1870)
Latar belakang pemberlakuan kebijakan tersebut :
a. tanam Paksa.
b. berkembangnya paham liberalisme di Eropa.
c. Kemenangan partai liberal di Belanda
d. Traktat Sumatera 1871
Landasan utama pelaksanaan kebijakan adalah pembebasan lahan tidak lagi
dimiliki oleh Negara belanda saja namun di tuntut untuk di buka bagi pihak swasta dan
pemilik modal yang ingin berinventasi di Indonesia.
Akibat Sistem Politik Liberal Kolonial.
a. Bagi Belanda
1. Memberikan keuntungan besar bagi kaum swasta Belanda dan colonial Belanda.
2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalami kemajuan.
3. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan.
b. Bagi Indonesia
1. Kemerosotan kesejahteraan penduduk.
2. Adanya krisis perkebunan tahun 1885.
3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras.
4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat.
5. Rakyat menderita dengan diterapkannya kerja rodi.
Politik Etis
Dicetuskan oleh Van Deventer
Latar belakang pemberlakuan kebijakan :
a. Sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.

9. b. Tanam paksa memberi keuntungan kepada Belanda tetapi penderitaan bagi
rakyat.
c. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
d. Rakyat banyak yang kehilangan tanahnya.
e. Adanya kritikan keras di Negeri Belanda terhadap praktik colonial Belanda.
Isi kebijakan Politik Etis adalah :
1. Irigrasi (pengairan),
2. Emigrasi (perpindahan penduduk),
3. Edukasi (pendidikan).
Politik etis mengalami kegagalan, penyebabnya adalah :
a. Sistem ekonomi liberal hanya member keuntungan yang besar bagi belanda.
b. Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan
yang baik.
c. Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat.
Pengaruh Kebijakan Kolonial Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia:
1. Indonesia mengenal sistem ekonomi uang dan mulai meninggalkan sistem
barter.
2. Indonesia mengenal sistem peradilan dan hukum.
3. Masyarakat Indonesia berada di golongan sosial ketiga setelah Belanda dan
Eropa di strata satu dan Cina di strata kedua.
4. Indonesia mengenal cara bertanam yang baik dan tanaman yang laku di pasaran
Eropa.

10. 5. Indonesia mengenal peralatan industri dan mengalami kemajuan dalam bidang
teknologi baik dalam transportasi, industry dan komunikasi.
Perlawanan Masyarakat Indonesia Terhadap Belanda
Sebelum Tahun 1800
1. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate).
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.
Sesudah Tahun 1800
1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah Pattimura.
2. Perang Paderi (Imam Bonjol).
3. Perang Diponegoro.
4. Perang Aceh.
5. Perang Bali.
6. Perang Bone.
7. Perang Banjarmasin,

11. SEJARAH PENJAJAHAN KOLONIAL JEPANG
DI INDONESIA
Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah
bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan
Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang
menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada
tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan
Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan
(Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda.
Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk
menghadapi Jepang, Sekutu membentuk Komando gabungan. Komando itu bernama
ABDACOM (American British Dutch Australian Command). ABDACOM dipimpin
oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Pada tanggal 1 Maret
1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan
di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan
Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada
Jepang.

12. Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati,
Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut Sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal
Tjarda van Starkenborgh dan Jenderal Ter Poorten, sedang Jepang diwakili oleh
Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai
dijajah oleh Jepang.Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya
diprioritaskan pada dua hal, yaitu:
1. Menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan
2. Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia
Timur Raya.
A. INTERAKSI BANGSA INDONESIA DENGAN JEPANG PADA MASA
KOLONIAL BELANDA
Jauh hari, sebelum berlangsungnya Perang Dunia II, telah terjadi hubungan
antara tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang, antara lain Gatot
Mangkupraja dan Moh. Hatta. Sesudah kunjungannya ke Jepang pada akhir tahun
1933, Gatot Mangkupraja berkeyakinan bahwa Jepang dengan gerakan Pan-Asia
mendukung pergerakkan nasional Indonesia.
Moh. Hatta adalah tokoh yang memegang teguh paham nasionalisme. Meskipun
beliau secara tegas menolak imperialism Jepang, tetapi beliau tidak mengecam
perjuangan Jepang dalam melawan ekspansi Negara-negara Barat. Moh. Hatta bersedia
bekerja sama dengan Jepang karena beliau berkeyakinan pada ketulusan Jepang dalam
mendukung kemerdekaan Indonesia.
Faktor lain yang menyebabkan timbulnya simpati rakyat Indonesia kepada
Jepang adalah sikap keras pemerintah Hindia Belanda menjelang akhir kekuasaannya.
Pada tahun 1938, pemerintah colonial menolak Petisi Sutardjo yang meminta
pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam lingkungkan kekuasaan Belanda
sesudah 10 tahun. Setahun kemudian, Belanda pun menolak usulan dari Gabungan
Politik Indonesia (GAPI) yang dirumuskan dalam slogan Indonesia Berparlemen.
Penolakan-penolakan tersebut menimbulkan keyakinan kaum pergerakan nasional
Indonesia bahwa pihak Belanda tidak akan memberikan kemerdekaan. Di lain pihak,
Jepang sejak awal sudah mengumandangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia,
termasuk Indonesia.

13. B. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG
Pada 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan
Jenderal H. Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara
Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Hal itu menandai berakhirnya masa
pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan digantikan oleh pemerintah pendudukan
Jepang.
1. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

14. I.) Sistem Pemerintahan Militer
Berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintahan
sipil, pada zaman pendudukan Jepang terdapat tiga pemerintahan militer penduudukan
sebagai berikut.
a.) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-25) untuk Sumatera, dengan
pusatnya di Bukittinggi.
b.) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Jawa dan Madura,
dengan pusatnya di Jakarta.
c.) Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Ke-2) untuk Sulawesi,
Kalimantan, dan Maluku, dengan pusatnya di Makassar.
Panglima Tentara Ke-16 di Pulau Jawa ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.
Kepala Stafnya ialah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Mereka mendapat tugas
membentuk suatu pemerintahan militer di Jawa dan kemudian diangkat
sebagai Gunseikan (kepala pemerintahan militer). Staf pemerintahan militer pusat
disebut Gunseikanbu, yang terdiri dari atas 5 macam departemen (bu), yaitu sebagai
berikut.
a.) Departemen Urusan Umum (Sumobu),
b.) Departemen Keuangan (Zaimubu),
c.) Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan (Sangyobu),
d.) Departemen Lalu Lintas (Kotsubu),
e.) Departemen Kehakiman (Shihobu).
Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan
pemerintahan. Hal ini tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang
aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan
pemerintahan syú dan tókubetsu syi. Kedua undang-undang tersebut menunjukkan
dimulainya pemerintahan sipil Jepang di Pulau Jawa.
Menurut Undang-Undang No. 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura,
kecuali kõci (daerah istimewa) Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas tingkatan berikut.
a.) Karesidenan (syú) dipimpin oleh seorang syucõ.
b.) Kotapraja (syi) dipimpin oleh seorang syicõ.
c.) Kabupaten (ken) dipimpin oleh seorang kencõ.
d.) Kawedanan atau Distrik (gun) dipimpin oleh seorang guncõ.

15. e.) Kecamatan (son) dipimpin oleh seorang soncõ.
f.) Kelurahan atau Desa (ku) dipimpin oleh seorang kucõ.
Meningkatnya Perang Pasifik semakin melemahkan Angkatan Perang Jepang.
Guna menahanan serangan Sekutu yang semakin hebat, Jepang mengubah sikapnya
terhadap negeri-negeri jajahannya. Di depan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo
pada tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Hideki Tojo mengeluarkan kebijakan
memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam
pemerintahan negara. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1943 dikeluarkan
pengumuman Saikō Shikikan (Panglima Tertinggi) tentang garis-garis besar rencana
mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan.
Pengikutsertaan bangsa Indonesia dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr.
Husein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1
Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo
Kartohadikusumo dan R.M.T.A Suryo masing-masing diangkat menjadi syúcokan di
Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasihat (sanyō) bangsa Indonesia
dilakukan pada pertengahan bulan September 1943, yaitu sebagai berikut :
a.) Ir. Soekarno untuk Departemen Urusan Umum (Somubu).
b.) Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Biro Pendidikan dan Kebudayaan dan
Departemen Dalam Negeri (Naimubu-bunkyōku).
c.) Prof. Dr. Mr. Supomo untuk Departemen Kehakiman (Shihōbu).
d.) Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Departemen Lalu Lintas (Kotsubu).
e.) Mr. Muh Yamin untuk Departemen Propaganda (Sendenbu).
f.) Prawoto Sumodilogo untuk Departemen Perekonomian (Sangyobu).
Pemerintah pendudukan Jepang kemudian membentuk Badan Pertimbangan
Pusat (Cuo Sangi In). Badan hal ini bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah
serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan memberi
saran tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di
Indonesia.
II.) Pembentukan Organisasi-Organisasi Semi Militer
Guna memperkuat barisan pertahanan dan membantu kekuatan militer, Jepang
mengeluarkan kebijakan untuk membentuk organisasi-organisasi semi militer yang
mengikutsertakan rakyat Indonesia, antara lain sebagai berikut.

16. a. Seinendan
Pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito,
diumumkan secara resmi pembentukan dua organisasi pemuda,
yaitu seinendan dan keibodan. Keanggotaan seinendan terbuka bagi pemuda-pemuda
Asia yang berusia antara 15-25 tahun, yang kemudian diubah menjadi batasan usia 14-
22 tahun, karena suatu kebutuhan yang mendesak. Tujuan didirikannya Seinendan
adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan
mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri.
Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah guna
mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur
Raya.
b. Keibodan
Keibodan merupakan barisan pembantu polisi Jepang dengan tugas-tugas
kepolisian, seperti penjagaan lalu lintas dan pengaman di desa-desa. Anggotanya ialah
pemuda-pemuda yang berusia antara 20-35 tahun, yang kemudian diubah menjadi
antara 26-35 tahun. Untuk kalangan etnis Cina juga dibentuk semacam Keibodan, yang
disebut Kakyo Keibotai.
c. Heiho
Pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman mengenai pembukaan
kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang
(Heiho). Pemuda yang ingin menjadi anggota Heiho harus memenuhi syarat-syarat

17. kecakapan umum, seperti berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18-25
tahun, dan berpendidikan serendah-rendahnya adalah Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).
d. Pembela Tanah Air (PETA)
PETA dibentuk atas prakarsa Gatot Mangkupraja dan disahkan melalui Osamu
Seirei No. 44 tanggal 3 Oktober 1943. Berbeda dengan Heiho, PETA mengenal lima
macam tingkat kepangkata, sebagai berikut ini :
* Komandan Batalion (Daidanco), dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat,
seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan
penegak hokum.
* Komandan Kompi (Cudanco), dipilih dari kalangan yang telah bekerja, tetapi
belum mencapai pangkat yang tinggi, seperti guru sekolah dan juru tulis.
* Komandan Peleton (Shodanco), dipilih dari kalangan pelajar-pelajar sekolah
lanjutan tingkat pertama atau sekolah lanjutan tingkat atas.
* Komandan Regu (Budanco) dan Komandan Pasukan Sukarela (Giyuhei), dipilih
dari kalangan pemuda dari tingkatan Sekolah Dasar.
Dalam perkembangannya, ternyata banyak sekali anggota PETA di
beberapa daidan (battalion) yang merasa kecewa terhadap pemerintah pendudukan
Jepang. Kekecewaan tersebut menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan PETA di
Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi.

18. e. Fujinkai
Selain pemuda, juga dilakukan pembentukan organisasi kaum wanita. Pada
bulan Agustus 1943, dibentuklah Fujinkai (Himpunan Wanita) yang usianya minimal
adalah 15 tahun. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut
serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana
wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak ataupun keperluan-
keperluan lainnya yang digunakan untuk perang.
2. KEBIJAKAN SOSIAL DAN EKONOMI
Dalam rangka “menjepangkan” bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa
peraturan. Dalam Undang-Undang No. 4 ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru,
yang boleh dipasang pada hari-hari besar dan hanya lagu kebangsaan Kimigayo yang
boleh diperdengarkan. Sejak tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu
(jam) Jepang. Perbedaan waktu antara Tokyo dan Jawa adalah 90 menit. Kemudian
mulai tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender Jepang yang bernama Sumera.
Tahun 1942 kalender Masehi, sama dengan tahun 2602 Sumera. Demikian juga setiap
tahun rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hari raya Tancōsetsu, yaitu hari
lahirnya Kaisar Hirohito.
Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun berbagai
sarana, seperti kubu-kubu pertahanan, benteng, jalan-jalan, dan lapangan udara. Untuk
itu, perlu tenaga kasar yang disebut romusha.
Bentuk kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda
(Kerja Rodi) juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang, yang disebut
dengan Romusha. Para tenaga kerja paksa ini dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan
tambang (batu bara) , pembuatan rel kereta api serta mengangkut hasil hasil
perkebunan.Tidak terhitung berapa ratus ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia yang
menjadi korban romusha. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Romusha,
Jepang menyebut romusha sebagai “Pahlawan Pekerja/Prajurit Ekonomi”.
Para romusha diperlakukan dengan sangat buruk. Mulai dari pagi buta hingga
petang, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan kasar tanpa makanan dan
perawatan. Oleh karena itu, kondisi fisiknya menjadi sangat lemah sehingga banyak
yang menderita berbagai jenis penyakit, bahkan meninggal dunia di tempat kerjanya.

19. Belum lagi siksaan bagi yang melawan mandor-mandor Jepang, seperti
cambukan, pukulan-pukulan, dan bahkan tidak segan-segan tentara Jepang menembak
para pembangkang tersebut.Untuk mendukung kekuatan dan kebutuhan perangnya,
pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan ekonomi, antara lain :
I.) Pengambilan Aset-Aset Pemerintah Hindia Belanda
Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah colonial Belanda disita dan
menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang, seperti perkebunan, bank-bank,
pabrik-pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan
transportasi.
II.) Kontrol terhadap Perkebunan dan Pertanian Rakyat
Tidak semua tanaman perkebunan dan pertanian sesuai dengan kepentingan
perang. Hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah
pendudukan Jepang, seperti karet dan kina, serta Jarak. Kopi, teh, dan tembakau
hanya dikategorikan sebagai tanaman kenikmatan dan kurang berguna bagi
keperluan perang sehingga perkebunan ketiga tanaman tersebut banyak
digantikan dengan tanaman penghasil bahan makanan dan tanaman jarak yang
berguna sebagai pelumas mesin pesawat tentara Jepang.
III.) Kebijakan Moneter dan Perdagangan
Pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku,
tetap menggunakan gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya adalah agar
harga barang-barang tetap dapat dipertahankan seperti sebelum terjadinya
perang. Perdagangan pada umumnya lumpuh dikarenakan menipisnya
persediaan barang-barang di pasaran. Barang-barang yang dibutuhkan oleh
rakyat didistribusikan melalui penyalur yang ditunjuk agar dapat dilakukan
pengendalian harga.
IV.) Sistem Ekonomi Perang
Dalam situasi perang, setiap daerah harus menetapkan sistem ekonomi autarki,
yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi
kebutuhan pokoknya sendiri, tanpa mengandalkan bantuan dari daerah lain.
Setiap daerah autarki mempunyai tugas pokok memenuhi kebutuhan pokok
sendiri untuk tetap bertahan dan mengusahakan memproduksi barang-barang
untuk keperluan perang.

20. SEJARAH PENJAJAHAN KOLONIAL PORTUGIS
DI INDONESIA
Alfonso de Albuquerque, tokoh inilah yang membuat kawasan Nusantara waktu
itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya Kolonisasi berabad-abad oleh Portugis
bersama bangsa Eropa lain, terutama Inggris dan Belanda.
Alfonso de Albuquerque
Dari Sungai Tagus yang bermuara ke Samudra Atlantik itulah armada Portugis
mengarungi Samudra Atlantik, yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga
bulan, melewati Tanjung Harapan Afrika, menuju Selat Malaka. Dari sini penjelajahan
dilanjutkan ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, komoditas yang
setara emas kala itu.
”Pada abad 16 saat petualangan itu dimulai biasanya para pelaut negeri Katolik
itu diberkati oleh pastor dan raja sebelum berlayar melalui Sungai Tagus,” kata Teresa.
Biara St Jeronimus atau Biara Dos Jeronimos dalam bahasa Portugis itu didirikan oleh
Raja Manuel pada tahun 1502 di tempat saat Vasco da Gama memulai petualangan ke
timur.
Selain patung di taman, lukisan Alfonso de Albuquerque juga menjadi koleksi
museum itu. Di bawah lukisan itu tertulis, ”Gubernur India 1509-1515. Peletak dasar
Kerajaan Portugis di India yang berbasis di Ormuz, Goa, dan Malaka. Pionir kebijakan
kekuatan laut sebagai kekuatan sentral kerajaan”. Berbagai barang perdagangan
Portugis juga dipamerkan di museum itu, bahkan gundukan lada atau merica.
Ada sejumlah motivasi mengapa Kerajaan Portugis memulai petualangan ke
timur. Ahli sejarah dan arkeologi Islam Uka Tjandrasasmita dalam buku Indonesia-
Portugal: Five Hundred Years of Historical Relationship (Cepesa, 2002), mengutip
sejumlah ahli sejarah, menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi Kerajaan Portugis
datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam tiga kata bahasa Portugis,

21. yakni feitoria, fortaleza, dan igreja. Arti harfiahnya adalah emas, kejayaan, dan gereja
atau perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik.
Menurut Uka, Albuquerque, Gubernur Portugis Kedua dari Estado da India,
Kerajaan Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia. Dari
Goa, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana awal Juli 1511
membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600 tentara. Ia dan pasukannya mengalahkan
Malaka 10 Agustus 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah
dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin
Antonio de Abreu mencapai Maluku, pusat rempah-rempah.
Periode Kejayaan Portugis di Nusantara
Periode 1511-1526, selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim
penting bagi Kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju
Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Pada tahun 1511 Portugis mengalahkan
Kerajaan Malaka.
Pada tahun 1512 Portugis menjalin komunikasi dengan Kerajaan Sunda untuk
menandatangani perjanjian dagang, terutama lada. Perjanjian dagang tersebut kemudian
diwujudkan pada tanggal 21 Agustus 1522 dalam bentuk dokumen kontrak yang dibuat
rangkap dua, satu salinan untuk raja Sunda dan satu lagi untuk raja Portugal. Pada hari
yang sama dibangun sebuah prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Sunda - Portugal
di suatu tempat yang saat ini menjadi sudut Jalan Cengkeh dan Jalan Kali Besar Timur
I, Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini maka Portugis dibolehkan membangun gudang
atau benteng di Sunda Kelapa.
Prasasti Sunda - Portugal

22. Pada tahun 1512 juga Alfonso de Albuquerque mengirim Antonio Albreu dan
Franscisco Serrao untuk memimpin armadanya mencari jalan ke tempat asal rempah-
rempah di Maluku. Sepanjang perjalanan, mereka singgah di Madura, Bali, dan
Lombok. Dengan menggunakan nakhoda-nakhoda Jawa, armada itu tiba di Kepulauan
Banda, terus menuju Maluku Utara hingga tiba di Ternate.
Kehadiran Portugis di perairan dan kepulauan Indonesia itu telah meninggalkan
jejak-jejak sejarah yang sampai hari ini masih dipertahankan oleh komunitas lokal di
Nusantara, khususnya Flores, Solor dan Maluku, di Jakarta Kampong Tugu yang
terletak di bagian Utara Jakarta, antara Kali Cakung, pantai Cilincing dan tanah
Marunda.
Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugis, pada tahun
1512. Pada waktu itu 2 armada Portugis, masing-masing dibawah pimpinan Anthony
d'Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu.
Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat - seperti
dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan
benteng di Pikaoli, begitupula Negeri Hitu lama, dan Mamala di Pulau Ambon.Namun
hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis
menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Salah
seorang misionaris terkenal adalah Francis Xavier. Tiba di Ambon 14 Pebruari 1546,
kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate, tiba pada tahun 1547, dan tanpa kenal
lelah melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Kepulauan Maluku untuk melakukan
penyebaran agama. Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570.
Peperangan dengan Sultan Babullah selama 5 tahun (1570-1575), membuat Portugis
harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon.
Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis, dimanfaatkan Belanda untuk
menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis
untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven van der Hagen dan di
Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau
Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu Belanda berhasil menguasai sebagian
besar wilayah Maluku. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya
VOC pada tahun 1602, dan sejak saat itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku.
Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kepala Operasional VOC, perdagangan

23. cengkih di Maluku sepunuh di bawah kendali VOC selama hampir 350 tahun. Untuk
keperluan ini VOC tidak segan-segan mengusir pesaingnya; Portugis, Spanyol, dan
Inggris. Bahkan puluhan ribu orang Maluku menjadi korban kebrutalan VOC.
Kemudian mereka membangun benteng di Ternate tahun 1511, kemudian tahun
1512 membangun Benteng di Amurang Sulawesi Utara. Portugis kalah perang dengan
Spanyol maka daerah Sulawesi utara diserahkan dalam kekuasaan Spanyol (1560
hingga 1660). Kerajaan Portugis kemudian dipersatukan dengan Kerajaan Spanyol.
(Baca buku :Sejarah Kolonial Portugis di Indonesia, oleh David DS Lumoindong).
Abad 17 datang armada dagang VOC (Belanda) yang kemudian berhasil mengusir
Portugis dari Ternate, sehingga kemudian Portugis mundur dan menguasai Timor timur
(sejak 1515).
Kolonialisme dan Imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15,
yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang
dipimpin Cornellis de Houtman pada tahun 1596, untuk mencari sumber rempah-
rempah dan berdagang.
Perlawanan Rakyat terhadap Portugis
Kedatangan bangsa Portugis ke Semenanjung Malaka dan ke Kepulauan Maluku
merupakan perintah dari negaranya untuk berdagang.
Perlawanan Rakyat Malaka terhadap Portugis
Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque menyerang
Kerajaan Malaka. Untuk menyerang kolonial Portugis di Malaka yang terjadi pada
tahun 1513 mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat.
Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Fatahillah/Falatehan dapat
menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan
oleh Fatahillah/Falatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi
Jayakarta yang artinya kemenangan besar, yang kemudian menjadi Jakarta.
Perlawanan Rakyat Aceh terhadap Portugis
Mulai tahun 1554 hingga tahun 1555, upaya Portugis tersebut gagal karena
Portugis mendapat perlawanan keras dari rakyat Aceh. Pada saat Sultan Iskandar Muda
berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan
1629.

24. Sultan Iskandar Muda
Perlawanan Rakyat Maluku terhadap Portugis
Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan
Portugis berikutnya pada tahun 1513. Akan tetapi, Ternate merasa dirugikan oleh
Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh keuntungan melalui usaha
monopoli perdagangan rempah-rempah.
Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku
untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin
oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis,
namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam Benteng
Duurstede. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Baabullah pada tahun 1574. Portugis
diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor.