Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx
Similar to Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx
- 2. (Sumber : Direktorat Pengembangan Strategi PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana, meliputi : o Jiwa terdampak o Rupiah yang hilang o HA Lingkungan 1 4 Dapat ditinjau sebelum habis masa perencanaan. Peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun, atau bila terjadi bencana besar Oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun” yang perlu di legitimasi menjadi Perda atau Peraturan Kepala Daerah 2 Menjadi masukan bagi dokumen perencanaan pembanguann di daerah 3 o AKSI TERARAH/SPESIFIK UNTUK TIAP JENIS BAHAYANYA o AKSI TERARAH MENYELURUH BERSIFAT UMUM/GENERIK
- 3. (Sumber : Direktorat Pengembangan Strategi PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- 4. RPB MASUKAN UNTUK RPJMD, RKPD, RENSTRA OPD, DAN RENJA OPD BAHAN PENYUSUNAN RTRW / REVISI RTRW RUJUKAN UNTUK BENTUK DUKUNGAN DARI LEMBAGA LAIN (LSM, PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA USAHA, DONOR, DAN MEDIA) RUJUKAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA (Sumber : Direktorat Pengembangan Strategi PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- 5. Memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (disaster management plan) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Kabupaten. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini meliputi : 1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana 2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat 3. analisis kemungkinan dampak bencana 4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana 5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan 6. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. (Sumber : Direktorat Pengembangan Strategi PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- 6. (Sumber : Direktorat Pengembangan Strategi PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- 8. o Penyusunan RPB dikoordinasikan oleh BPBD, Jika di suatu daerah belum memiiliki BPBD maka Bappeda/ OPD yang memiliki tusi penanggulangan bencana, o Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana baik tingkat pusat maupun daerah harus disusun dengan juga melibatkan partisipasi publik pemangku kepentingan Non Pemerintah dan Masyarakat selain Pemerintah, o Pelaksanaan penyusunan melalui Swakelola dan Kontraktual, o Waktu ideal penyusunan dokumen RPB adalah sebelum ditetapkannya RPJMD yang baru, sehingga dokumen RPB dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD. Namun, jika RPB disusun setelah RPJMD ditetapkan, maka RPB dapat menjadi penterjemahan dari RPMJD, dan o Pembaruan RPB dilaksanakan setiap habis masa perencanaannya, yaitu dalam kurun 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis masa perencanaan. Peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun, bila terjadi bencana besar yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan aksi daerah atau telah disusun kajian risiko bencana terbaru.
- 9. Tahapan Output Waktu PERSIAPAN Persiapan Administratif Persiapan Teknis Kerangka acuan kerja (KAK), rancangan anggaran belanja (RAB), data/dokumentasi SK Tim Teknis dan Rencana Kerja. pendukung, dan peta pemangku kepentingan. PENYUSUNAN Penyusunan Rancangan Awal RPB Penyusunan Rancangan RPB Penyusunan Rancangan Akhir RPB Rancangan awal RPB yang telah mendapatkan Rancangan RPB review dan telah sinkron dengan yang telah mendapatkan Dokumen final RPB kebijakan nasional, masukan publik. provinsi, dan kota/kabupaten. PENETAPAN Penetapan RPB Penyusunan dokumen RPB dalam bentuk PERBUP 5 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1/2 Bulan 1 Bulan (Sumber : Direktorat Pengembangan Strategi PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- 10. Persiapan - KAK dan RAB - Data/Informa si pendukung - Peta pemangku kepentingan Persiapan KAK dan RAB yang telah direview PERSIAPAN TEKNIS Audiensi Kepala Daerah Komitmen dan dukungan Pimpinan Daerah PERSIAPAN UMUM Rakor Pimpinan OPD dan Stakeholder Kebencanaan - Kajian Risiko Bencana - Tersosialisasik an nya rencana penyusunan RPB - Usulan Tim Teknis Pembentukan Tim Teknis SK Kepala Daerah Penyusunan Rencana Kerja Rencana kerja Penyusunan RPB PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPB Lokakarya Penyusunan Rancangan Awal RPB Rancangan Isu Strategis, Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program, serta Rencana Aksi. Aistensi II Tinjauan proses, hasil- hasil rumusan, dan sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional PENYUSUNAN RANCANGAN RPB Konsultasi Publik Rancangan RPB Masukan publik tentang Isu Strategis, Tujuan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program, serta Rencana Aksi. Penyempurnaan Rancangan RPB Rancangan RPB yang disempurnakan Penyampaian Rancangan RPB ke Kepala Daerah Arahan, persetujuan, dan komitmen Kepala Daerah Aistensi III Tinjauan kelengkapan RPB dan kesesuaian aksi-lokasi PB PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPB Penyampaian Rancangan RPB ke Kepala Daerah Harmonisasi program RPB dengan perencanaan pembangunan di daerah dan peninjauan anggaran Konsultasi Publik Akhir Masukan akhir dan kesepakatan stakeholder daerah Finalisasi Dokumen Dokumen Final Rencana Penanggulangan Bencana PENETAPAN Legalisasi Dokumen Penetapan Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah 1 BULAN 1 BULAN 1 BULAN 1 / 2 BULAN 1 BULAN (Sumber : Direktorat Pengembangan Strategi PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- 11. Penyusun Penjabaran Tugas Tim Fasilitator Seseorang atau beberapa orang yang membantu suatu kelompok untuk memahami tujuan bersama dan membantu proses pelaksanaan guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi - Menyiapkan bahan-bahan untuk fasilitasi - Menentukan metode fasilitasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi peserta - Mengarahkan/mengingatkan peserta kembali pada tujuan jika diskusi meluas ke tema yang berbeda Tim Penyelengg ara (Sekretariat) Tim yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan dokumen RPB secara teknis penyelenggaraan kegiatan. Tim ini dapat berasal dari BPBD atau instansi lain (misalnya Bappeda) jika di daerah belum ada BPBD atau kondisi lain yang menyebabkan BPBD tidak mampu menjadi pelaksana - Menyusun timeline tiap tahapan penyusunan RPB - Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan RPB - Mempersiapkan penyelenggaraan secara teknis untuk tiap tahapan penyusunan RPB - Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi kegiatan (Sumber : Direktorat Pengembangan Strategi PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- 12. 7. Keberadaan Pengelolaan wilayah sungai lintas administratif 8. Keberadaan DAS/Sub DAS 9. Informasi jenis bencana yang ada, baik yang pernah terjadi maupun yang berpotensi 10.Informasi terkait daya dukung dan daya tampung di setiap ekoregion 11.dan data lainnya yang terkait. 1. Kajian Risiko Bencana Provinsi 2. RPJMD Provinsi yang terkait dengan daerah kerja 3. RTRW Provinsi 4. Pertumbuhan ekonomi wilayah 5. Keberadaan KLHS 6. Keberadaan Geoheritage, Bioheritage, dan Cultural Heritage
- 13. KELOMPOK NAMA MANAJEMEN BENCANA PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
- 14. KELOMPOK NAMA MANAJEMEN BENCANA PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
- 15. Nama Organinasi PERAN SAAT PRA BENCANA Tidak Terdapat Potensi Bencana Terdapat Potensi Bencana Bappeda ∙ Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan ∙ Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana ∙ Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan ∙ Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ∙ Koordinasi bidang perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan ∙ Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana ∙ Akselerasi program dan kegiatan OPD ∙ Informasi kawasan rawan bencana serta zonasi dalam pengembangan dan pembangunan kawasan ∙ Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang
- 16. Nama Organisasi PERAN SAAT PRA BENCANA Sebelum Status Bencana Ditetapkan (Kesiagaan) Dalam Status 'Siaga Darurat' Dalam Status 'Tanggap Darurat' Dalam Status 'Transisi Darurat' Dinsos - - - -
- 17. Nama Organinasi PERAN SAAT PASCA BENCANA Upaya Rehabilitas Upaya Rekonatruksi Dinas Perumahan dan Permukiman ∙ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi ∙ Presentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni ∙ Pembuatan peta indeks risiko bencana di Provinsi Jawa Barat ∙ Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana ∙ Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan ∙ Penanganan hunian rumah untuk pendukungan pelaksanaan program pemerintah dan pascabencana ∙ Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- 18. Banjir Letusan Gunung Berapi Cuaca Ekstrim Gelombang Pasang Abrasi Gempa Bumi Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeringan Tanah Longsor Tsunami Likuifaksi Epidemi Wabah Penyaki t Angin Puting Beliung Kegagalan Teknologi POTENSI ANCAMAN
- 19. PENETAPAN PRIORITAS RISIKO BENCANA
- 21. PROSES PERUMUSAN PRIORITAS RISIKO
- 22. Dilihat dari rekapitulasi data kejadian bencana, tercatat dalam periode 10 tahun terakhir (Tahun 2012-2022) telah tercatat sebanyak 922 kejadian bencana di Kabupaten Garut, yang didominasi oleh kejadian tanah longsor, kebakaran bangunan, banjir, dan cuaca ekstrim (angin puting beliung).
- 23. PENENTUAN PRIORITAS BENCANA Prioritas Penanganan Risiko Bencana Kelas Risiko Bencana Rendah Sedang Tinggi Kecenderunga n Kejadian Bencana Menurun ● Kegagalan Teknologi ● Likuefaksi ● Kebakaran Hutan dan Lahan Tetap ● Letusan Gunung Api ● Gelombang Ekstrim dan Abrasi ● Gempabumi ● Epidemi dan Wabah Penyakit COVID-19 ● Tsunami Meningkat ● Tanah Longsor ● Banjir Bandang ● Cuaca Ekstrim ● Banjir
- 25. Pendekatan dalam Penentuan Masalah Pokok 1. Kerawanan & Kerentanan 2. Kapasitas Daerah (IKD) 3. Gap pencapaian RPJMD/visi misi kepala daerah 9 MASALAH POKOK ISU STRATEGIS Pembobotan
- 26. Pendekatan dalam Penentuan Masalah Pokok