kebijakan perubahan iklim

1. Radian Bagiyono, S.Hut, M.For.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim
Disampaikan pada:
Workshop Pelatihan serta Monitoring Evaluasi (Monev) Penandaaan Anggaran
Perubahan Iklim di Tingkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
06Juni2023
Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia dan
Peran Pemerintah Daerah dalam
PencapaianTarget NDC Indonesia
dan Nilai Ekonomi Karbon di Daerah

2. UPDATED NDC dan LTS-LCCR 2050
Key Factor :
• Peak emission projection in 2030
• FOLU Net Sink 2030
• Target net zero emission (NZE)
in 2060 or faster
Key Factor :
• Detail Adaptation Program and Action
• Elaboration of Transparancy Framework
and Means of Implementation
• Entry point of Long TermVision on
Climate Change
Indonesian Commitment on Global and National
Climate Change
1992
Rio Earth Summit
United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC) established
1997
Kyoto Protocol adopted
2004
Indonesian
Ratification on Kyoto
Protocol (Act No.
17 of 2004 )
2015
Paris Agreement
adopted
2016 2021 2022
Indonesia Submitted :
1. Updated NDC
2. LTS-LCCR 2050
Indonesia
Submitted :
Enhanced NDC
• Indonesian Ratification on
Paris Agreement (Act No. 16
of 2016)
• Indonesian First Nationally
Determined Contribution
(NDC) to UNFCCC
2060
Alignment dengan
skenario 1.5C 2

3. 1. Dampak perubahan iklim mempengaruhi
kualitas kehidupan (Pasal 28 H UUD 1945)
2. Ratifikasi Paris Agreement, UU Nomor 16
Tahun 2016, ada kewajiban pemerintah
pengurangan emisi GRK
3. Karbon indikator kinerja nasional bernilai
ekonomi dan dalam rangka kontribusi global
“…Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim
dan pembiayaan inovatif ……...”
Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju,
merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi Net-Zero
Emission dunia. ….carbon market dan carbon price harus
menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim.
Ekosistem ekonomi karbon yang transparan,
berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan.”
(Presiden RI dalam KTT Perubahan Iklim World Leaders’ Summit,
Glasgow, 1st November 2021)
KOMITMEN PEMERINTAH
INDONESIA
3
Konsideran Menimbang
Perpres 98/2021

4. Indonesia
merupakan salah
satu negara yang
mengeluarkan
peraturan Carbon
Pricing yang
meliputiArtikel
(5) dan Artikel (6)
Persetujuan Paris
4
Indonesia merupakan
salah satu dari 48
negara yang
menyampaikan
kebijakan tentang
LTS-LEDS melalui
Long-term Low
Carbon and Climate
Resilience 2050,
sebelum COP 26
Indonesia
merupakan salah
satu dari 39
negara yang
meningkatkan
ambisi NDC per
23 September
2022
Indonesia
merupakan salah
satu negara
berkembang
anggota G20 yang
mempunyai
kebijakan FOLU
net-sink 2030
Indonesia adalah
satu-satunya negara
penerima PBK
REDD+ : GCF (USD
103), Norwegia
(USD 56 juta) dan
FCPF (USD 20,9).
Komitmen total
BioCF (USD 70 juta)
dan FCPF (USD 120
juta)
Reference: C.N.439.2022.TREATIES-XXVII.2.f (Depositary Notification)
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT
DEPLETE THE OZONE LAYER
KIGALI, 15 OCTOBER 2016
INDONESIA: RATIFICATION
The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary,
communicates the following:
The above action was effected on 14 December 2022.
The Amendment, except for the changes to article 4 of the Protocol set out in article I of the
Amendment, shall enter into force for Indonesia on 14 March 2023 in accordance with article IV (4) of
the Amendment which reads as follows:
“After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraphs 1 and 2, it shall
enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of
its instrument of ratification, acceptance or approval.”
14 December 2022
Ratifikasi
Amandemen
Kigali
menjadikan
HFC sebagai
komitmen gas
baru dalam
NDC Indonesia
Indonesia
merupakan salah
satu negara yang
mengajukan dan
memperbarui
komunikasi
adaptasi secara
berkala
LTS-LCCR 2050 Rencana Operasional
FOLU Net Sink 2030
Enhanced NDC (2022)
Indonesia REDD+ National
Strategy 2021-2030
Peraturan Presiden
Nomor 129 Tahun 2022
Peraturan Presiden
Nomor 98 Tahun 2021
Indonesia’s Adaptation
Communication (2022)
Indonesia
merupakan salah
satu negara yang
mengeluarkan
peraturan Carbon
Pricing yang
meliputiArtikel
(5) dan Artikel (6)
Persetujuan Paris
Peraturan Menteri LHK
Nomor 21 Tahun 2022
Komitmen Indonesia… (2) Leading by Examples

5. Komitmen Para Pihak
Pasal 3 dan 4 Paris Agreement
• Kewajiban masing-masing Negara untuk menyampaikan Kontribusi yang
Ditetapkan Secara Nasional/Nationally Determined Contributions-NDC.
(Pasal 3)
• Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah
kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara
cepat melalui aksi mitigasi (Pasal 4).
Dokumen First NDC
Dokumen Updated NDC
Dokumen Enhanced NDC
SECOND NDC
Target Pengurangan Emisi GRK 2030 dalam Enhanced NDC
Sektor Kehutanan memiliki porsi TERBESAR di dalam
target penurunan emisi Gas Rumah Kaca: 60%
60%
Catatan :
• Awal tahun 2023 telah dimulai proses penyusunan SNDC yang berdasarkan kesepakatan COP
(COP-27 dan COP-28) perlu diselaraskan dengan LTS (Id. LTS-LCCR 2050 dan NZE by 2060) 5
5

6. 6
Target CM1 dan CM2 serta Realisasi Inventarisasi GRK

7. TARGET NDC INDONESIA 2030
Upaya Kolektif Mitigasi DiTingkat Nasional Dan Sub-nasional
Target NDC/Sektor (%)
Kementerian/Sektor
PencapaianTarget:
o Daftar di SRN
o Diverifikasi
o Tidak Ada Penghitungan Ganda
Sources:NDC Roadmap.2021 & ENDC doc.
17,2%  17,4% 11%12,5% 0,38%  1,4% 0,32%  0,3% 0,1%  0,2%
Enhaced NDC
Target 31,89% dan 43,20%
(23 September 2022)

8. Strategi Implementasi NDC … (1)
8
Note:
• Ditetapkan oleh Menteri
• Disesuaikan Minimal 5 Tahun sekali
• Untuk menuju arah pembangunan rendah Emisi GRK dan
berketahanan iklim pada tahun 2050

9. Strategi Implementasi NDC
a. pengembangan kepemilikan dan komitmen;
b. pengembangan kapasitas;
c. penciptaan kondisi pemungkin;
d. penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi;
e. pengembangan dan penerapan kebijakan satu data Emisi GRK dan ketahanan iklim;
f. penyusunan kebijakan, rencana dan program;
g. penyusunan pedoman implementasi NDC;
h. pelaksanaan NDC; dan
i. pemantauan dan kaji ulang NDC.
a. kementerian/lembaga;
b. pemerintah daerah;
c. parlemen;
d. swasta;
e. masyarakat;
f. asosiasi profesi;
g. lembaga pendidikan; dan/atau
h. pihak lainnya
Pelaksana
Pelaksanaan upaya pencapaian target NDC Peta jalan
Mitigasi Perubahan Iklim
Adaptasi Perubahan Iklim
a. rincian Baseline;
b. rincian target;
c. skenario mitigasi;
d. skenario adaptasi;
e. tata kelola;
f. kebutuhan dana;
g. teknologi; dan
h. peningkatan kapasitas
penyediaan informasi tentang perencanaan,tata waktu dan
penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per sub
Sektor serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian
target
penyediaan informasi tentang perencanaan,tata waktu dan
penetapan target ketahanan iklim secara rinci per bidang prioritas
serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian target
Strategi Implementasi NDC … (2)

10. Baseline Emisi GRK Proses Pengembangan
Langkah 1:
Tentukan cakupan, lingkup dan periode baseline.
Langkah 2:
Tentukan satuan (metrik) yang sesuai.
Langkah 3: Buat satu atau lebih skenario BAU.
Langkah 4:
Buat skenario baseline tambahan, jika diperlukan.
Langkah 5:
Pertimbangkan untuk menentukan kebijakan
pembaruan baseline.
Langkah 6: Evaluasi dan tetapkan baseline.
Lingkup baseline untuk aktivitas atau fasilitas apa saja, batasan geografisnya, sektor dan/atau
jenis emisi GRK-nya. Jelaskan pula rentang waktu proyeksi baseline yang digunakan (misalnya
kapan tahun dasar atau tahun mulai dan kapan tahun akhir proyeksinya).
Satuan GRK dalam bentuk absolut maupun intensitas dapat dipergunakan, demikian pula
satuan non GRK seperti Megawatt-hour atau ton-cement dimana dianggap lebih baik untuk
digunakan.
Skenario berbasiskan asumsi tentang apa yang paling mungkin terjadi tanpa adanya intervensi
(baik kebijakan ataupun aksi), dalam hal ini adalah tingkat emisi GRK.
Baseline tambahan ini harus dikembangkan dengan hati-hati agar tidak melebihi baseline BAU
yang sudah diidentifikasi.
Adalah baik bila baseline dan parameter utama dapat direview dan diupdate secara periodik.
Baseline yang lebih konservatif umumnya tidak membutuhkan update yang lebih sering.
Penetapan baseline melalui kebijakan yang sesuai, tergantung dengan sifat dan tujuan
mekanisme mitigasi yang akan menggunakan baseline tersebut.
Strategi Implementasi NDC … (3)

11. • Monitoring kemajuan pelaksanaan NDC ,
• Peran kebijakan, tata kelembagaan, penguatan sistem eksisting,
protokol data, integrasi sistem
• Koordinasi dan sinergi lintas sektor, provinsi dan pemangku
kepentingan
• Diseminasi
• Komunikasi para pemangku kepentingan
Pengembangan
kepemilikan dan
komitmen
• Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM
• Penilaian Kebutuhan peningkatan kapasitas dan peta
jalan
• Peningkatan kapasitas didalam event
internasional/nasional
Peningkatan
kapasitas
• Identifikasi kebijakan dan peraturan saat ini, potensi
kesenjangan dan duplikasi serta usulan rekomendasi
• Penyiapan peraturan tentang perubahan iklim
Pengembangan
kondisi pemungkin
Penyusunan
kerangka kerja dan
jaringan komunikasi
Kebijakan satu data
emisi GRK dan
ketahanan iklim
• Integrasi NDC ke dalam pembangunan
sektor daerah
• Adaptasi di sektor dan daerah
Penyusunan
kebijakan, rencana
dan program
• Pedoman bagi aksi mitigasi
• Pedoman bagi aksi adaptasi
Guidelines of
NDC
Implementation
• Aksi Mitigation
• Aksi Adaptation
NDC
Implementation
Monitoring and
Review
Strategi Implementasi NDC … (4)

12. Komitmen Mitigasi Perubahan Iklim
Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dalam upaya pengurangan emisi gas
rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak
perubahan iklim
PERTANIAN
KEHUTANAN
LIMBAH
IPPU
ENERGI
5 KATEGORI
SEKTOR
CM1
915 juta ton CO2e
CM2
1.240 juta ton CO2e
Target Pengurangan Emisi GRKTahun 2030
Pengurangan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) dengan
upaya sendiri
dibandingkan
skenario BaU
31,89%
Pengurangan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) dengan
bantuan internasional
dibandingkan
skenario BaU
43,20%

13. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk
PencapaianTarget NDC
Ketahanan
Ekonomi
• Pertanian dan perkebunan
berkelanjutan
• Pengelolaan daerah aliran
sungai terintegrasi
• Penurunan deforestasi dan
degradasi hutan
• Konservasi lahan
• Pemanfaatan lahan
terdegradasi untuk energi
terbarukan
• Perbaikan efisiensi energi dan
pola konsumsi .
Ketahanan
Sosial
dan
Livelihood
• Peningkatan kapasitas adaptasi;
• Pengembangan kapasitas dan
partisipasi masyarakat di dalam
proses perencanaan lokal;
• Meningkatkan secara cepat
program kesiap-siagaan
menghadapi bencana dalam
rangka pengurangan risiko
bencana;
• Identifikasi wilayah sangat rentan
di dalam perencanaan dan tata
guna lahan;
• Peningkatan permukiman
masyarakat, penyediaan
kebutuhan dasar dan
pembangunan prasarana tahan
iklim,
• Pencegahan dan resolusi konflik.
Ketahanan
Ekosistem
dan
Lanskap
• Konservasi dan restorasi
ekosistem
• Perhutanan sosial
• Perlindungan kawasan pesisir
• Pengelolaan daerah aliran
sungai terintegrasi
• Kota berketahanan iklim.

14. 1. Mitigasi
Perubahan Iklim
2. Adaptasi
Perubahan Iklim
1. Mitigasi
Perubahan Iklim
2. Adaptasi
Perubahan Iklim
Penyelenggaraan
Target NDC
Target NDC
1. pengembangan
kepemilikan dan
komitmen;
2. pengembangan kapasitas;
3. penciptaan kondisi
pemungkin;
4. penyusunan kerangka
kerja dan jaringan
komunikasi;
5. kebijakan satu data Emisi
GRK dan ketahanan
iklim;
6. penyusunan kebijakan,
rencana, dan program;
7. penyusunan pedoman
implementasi NDC;
8. pelaksanaan NDC; dan
9. pemantauan dan kaji
ulang NDC.
1. pengembangan
kepemilikan dan
komitmen;
2. pengembangan kapasitas;
3. penciptaan kondisi
pemungkin;
4. penyusunan kerangka
kerja dan jaringan
komunikasi;
5. kebijakan satu data Emisi
GRK dan ketahanan
iklim;
6. penyusunan kebijakan,
rencana, dan program;
7. penyusunan pedoman
implementasi NDC;
8. pelaksanaan NDC; dan
9. pemantauan dan kaji
ulang NDC.
Strategi Implementasi
1. perencanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim;
2. pelaksanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim; dan
3. pemantauan dan
evaluasi Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim.
1. perencanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim;
2. pelaksanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim; dan
3. pemantauan dan
evaluasi Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim.
Pelaksanaan
1. kementerian/
lembaga;
2. pemerintah
daerah;
3. Pelaku Usaha; dan
4. masyarakat.
1. kementerian/
lembaga;
2. pemerintah
daerah;
3. Pelaku Usaha; dan
4. masyarakat.
Penyelenggara
Menteri selaku Koordinator
Upaya PencapaianTarget NDC
Mitigasi Perubahan Iklim
Note :
Sektor lainnya dan Sub Sektor lainnya ditetapkan oleh
Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait
(Sektor Kelautan – Blue Carbon)
a. pembangkit;
b. transportasi;
c. bangunan;
d. limbah padat;
e. limbah cair;
f. sampah;
g. industri;
h. persawahan;
i. peternakan;
j. perkebunan;
k. perhutanan;
l. Pengelolaan gambut
dan mangrove; dan/atau
m. sub sektor lain sesuai
dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi.
a. energi;
b. limbah;
c. proses industri dan
penggunaan
produk;
d. pertanian;
e. kehutanan;
dan/atau
f. sektor lain sesuai
dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan
teknologi.
Sektor
Sub Sektor
14
Upaya PencapaianTarget NDC … (1)

15. PENCAPAIAN
TARGET NDC
I. Mitigasi Perubahan Iklim
II. Adaptasi Perubahan Iklim
Strategi Implementasi NDC
1. pengembangan kepemilikan dan komitmen;
2. pengembangan kapasitas;
3. penciptaan kondisi pemungkin;
4. penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi;
5. kebijakan satu data Emisi GRK dan ketahanan iklim;
6. penyusunan kebijakan,rencana, dan program;
7. penyusunan pedoman implementasi NDC;
8. pelaksanaan NDC; dan
9. pemantauan dan kaji ulang NDC.
Peta Jalan
1. rincian Baseline;
2. rincian target;
3. skenario mitigasi;
4. skenario adaptasi;
5. tata kelola;
6. kebutuhan dana;
7. teknologi; dan
8. peningkatan kapasitas.
P E R AT U R A N M E N T E R I L H K
Psl. 5
Psl. 25 & 26
Psl. 5
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan
Iklim nasional dan Sektor dapat
digabungkan dalam peta jalan NDC
Psl. 34 & 39
PENYELENGGARAAN NEK
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kab/kota
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kab/kota
1. Perdagangan Karbon;
2. Pembayaran Berbasis Kinerja;
3. PungutanAtas Karbon; dan/atau
4. mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
dilakukan melalui:
Baseline Emisi GRK 2O3O:
2.869 juta ton COze
Pedoman peyusunan Baseline
Emisi GRK provinsi
Baseline
Emisi
GRK
Provinsi
Baseline Emisi GRK sektor
Psl. 16
Baseline
Ketahanan
Iklim
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN & EVALUASI
PERENCANAAN
Psl. 25
Psl. 27
dapat dilakukan melalui
Psl. 45
Upaya PencapaianTarget NDC … (2)

16. 16
• Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon merupakan Bukti Komitmen
Indonesia dan Leading by Example dalam berkontribusi dalam
pengendalian emisi Gas Rumah Kaca Global sekaligus memperkuat
implementasi pembangunan berkelanjutan
• Nilai Ekonomi Karbon adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas
rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan
ekonomi (Perpres 98/21 Pasal 1 ayat 2, Permen LHK 21/22 Pasal 1
ayat 1)
IMPLEMENTASI NILAI EKONOMI KARBON (NEK)

17. 17
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Definisi dan pengertian
BAB II
MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG
LINGKUP
Pasal 2 – 3 Maksud dan Tujuan
Pasal 4 Ruang Lingkup
BAB III UPAYA PENCAPAIANTARGET
KONTRIBUSIYANG DITETAPKAN SECARA
NASIONAL
Pasal 5 Upaya pencapaian target NDC
Pasal 6 – 8 Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 9 – 27 Perencanaan Aksi Mitigasi PI
Pasal 28 Pelaksanaan Aksi Mitigasi PI
Pasal 29 – 30 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi PI
Pasal 31 – 33 Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 34 – 41 Perencanaan Aksi Adaptasi PI
Pasal 42 Pelaksanaan Aksi Adaptasi PI
Pasal 43 – 44 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi PI
BAB IVTATA LAKSANA
PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI
KARBON
Pasal 45 – 47 Nilai Ekonomi Karbon
Pasal 48 – 54 Perdagangan Karbon
Pasal 55 – 57 Pembayaran Berbasis Kinerja
Pasal 58 – 59 Pungutan Atas Karbon
BABV KERANGKATRANSPARANSI
Pasal 60 Tatacara melakukan kerangka transparansi
Pasal 61 MRV
Pasal 62 – 65 Pengukuran
Pasal 66 – 67 Pelaporan
Pasal 68 Validasi danVerifikasi
Pasal 69 – 70 Sistem Registri Nasional Pengendalian PI
Pasal 71 – 77 Sertifikasi Pengurangan Emisi
1 2 3 4 5
BABVI PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
Pasal 78 – 80
Pemantauan dan Evaluasi
BABVII PEMBINAAN DAN
PENDANAAN
Pasal 81 – 82 Pembinaan
Pasal 83 Pendanaan
BABVIII
KOMITE PENGARAH
Pasal 84 Komite Pengarah
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87 – 90 Penutup
6
7
8
10
BAB IX
KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal 85 – 86 Peralihan
9
Peraturan Presiden Nomor 98Tahun 2021
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk PencapaianTarget Kontribusi yang ditetapkan
secara Nasinal dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional

18. Ketentuan
Umum
I II III
X XI XII
VI
VII
VIII
IX
Tata Cara Pelaksanaan
Perdagangan Karbon
Sertifikasi
Pengurangan Emisi
Gas Rumah Kaca
Pengukuran, Pelaporan,
danVerivikasi
Penyelenggaraan NEK
Penyelenggaraan
SRN PPI
Pemantauan dan
Evaluasi
Pembayaran
Berbasis Kinerja
IV
Pungutan Atas
Karbon
V
Partisipasi Para
Pihak
Ketentuan
Penutup
Mekanisme
Penyelenggaraan NEK
Lainnya
Pengelolaan Dana Atas
Perdagangan Karbon
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 21Tahun 2022
Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

19. Perpres 98/2021 :
Penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon
Untuk Pencapaian
Target KontribusiYang
Ditetapkan Secara
Nasional Dan
Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca
Dalam Pembangunan
Nasional
Gugatan Keberatan Hak
Uji Materiil terhadap
Perpres Nomor 98/202
oleh Masyarakat Adat
Status:
Gugatan Ditolak MA
Permen LHK No.21/2022:
Tata Laksana Penerapan Nilai
Ekonomi Karbon
Permen ESDM No.16/2022:
Tata Cara Penyelenggaraan NEK
Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik
RPermen LHK:
1. Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
2. Tata Cara Perdagangan Karbon Luar negeri
Permen LHK
tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional
(Nationally Determined Contribution)
Peraturan yang telah terbit
Peraturan masih dalam Proses Penerbitan
Hal-hal yang dilakukan:
• Percepatan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri LHK dengan Kumham dan
K/L terkait.
• Memastikan peraturan turunan dari KementerianTerkait sektor berjalan inline dan terintegrasi dengan P21/22 dan p.98/21 Bisa diaplikasikan
di masyarakat.
Hal-hal yang dilakukan:
1. Menyiapkan/ mengembangkan perangkat pendukung SRN dan Sign Smart;
2. Melakukan sosialisasi berjenjang baik untuk party maupun non party stakeholder di tingkat nasional dan
sub nasional;
3. Menyediakan dokumen Perpres dan Permen NEK ke dalam 2 bahasa (Indonesia-Inggris);
4. Menyiapkan kelembagaan sebagai clearing house dan pusat layanan implementasi Nilai Ekonomi Karbon
(Rumah Karbon);
5. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi NEK.
Rancangan Permendagri
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon dalam Rangka mencapaiTarget NDC.
Penyiapan Substansi Fiskal dan Pembiayaan
• Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentangTarif dan
DPP Pajak Karbon
• Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentangTata Cara
dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon
Permenkomarves No 5Tahun 2022
Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah
Penyelenggaraan NEK
Percepatan Implementasi
Nilai Ekonomi Karbon
(NEK)
Perkembangan saat ini …
KLHK danTim OJK sedang menyiapkan RPOJK tentang
Pembentukan dan PengaturanTeknis Bursa Karbon

20. 20
Mekanisme Pelaksanaan Penyelenggaraan
a. Perdagangan Emisi
3. Pungutan atas Karbon oleh
Menkeu
b. Offset Emisi
2. Pembayaran Berbasis Kinerja
Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan NEK
4. Mekanisme lainnya sesuai perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi yang
ditetapkan oleh Menteri
1. Perdagangan Karbon dalam dan/atau
luar negeri
mekanisme pasar karbon
melalui bursa karbon
perdagangan langsung
bertempat diINDONESIA
Sertifikasi
Pengurangan
Emisi (SPE)
Menteri dapat melakukan
penyesuaian pengelolaan dana dan
pembagian manfaat
Mekanisme dan
prosedur Offset
emisi GRK
Pedoman
Umum PBK
Pengelolaan
Dana
dilakukan
melalui
lembaga yang
mengelola
dana
lingkungan
hidup atau
lembaga yang
ditunjuk
mekanisme
pembagian
manfaat
Penyelenggaraan
NEK dilaksanakan
oleh:
a. kementerian/
lembaga;
b. pemerintah
daerah;
c. pelaku usaha;
dan
d. masyarakat.
baseline
Target pengurangan
Emisi GRK
hasil capaian
pengurangan
emisi
Dapat
dilakukan
lintas
sektor
Mekanisme dan Prosedur
Perdagangan Emisi
Penetapan PT BAE
Penerbitn PT BAE-PU
Emisi aktual
di bawah atau
di atas PT
BAE-PU
1. Internasional ke Pemerintah
2. Internasional ke Provinsi
3. Nasional ke Sub nasional
4. Provinsi ke Kab/Kota, Swasta dan Masy
PNBP dr
Nasional
or Prov
ke swasta
Pengelolaan
Dana
dilakukan
melalui
lembaga yang
mengelola
dana
lingkungan
hidup atau
lembaga yang
ditunjuk
P
N
B
P
a
t
a
u
Ar.6 Paris
Agreement
Ar.5 Paris
Agreement

21. KARBON
CO2eq
PEMDA
SWASTA
Aksi Mitigasi
dan Aksi
Adaptasi
Kebijakan dan
Regulasi
Off
taker
Entitas
jual dan
beli
21
Struktur Hulu – Hilir Perdagangan Karbon
RBP
Dana dan
Catatan
Karbon
Catatan
Karbon
Internasional
Pemerintah
Masyarakat/
Grass Root
Law
Enforcement

22. AKSI MITIGASI
(entitas/unit usaha melakukan aksi
mitigasi : Sektor/ Sub Sektor
(
Sistem Registry Nasional
6
Persetujuan Teknis Batas atas Emisi
(PTBAE)
• Disusun oleh K/L terkait
• Diturunkan dari Baseline Nasional dan Sektoral
PTBAE Pelaku Usaha
(PTBAE PU)
PTBAEPU diterbitkan di awal periode
perdagangan/tahun oleh K/L terkait
Registry PTBAE
Registry Credit Carbon
(pencatatan, transfer dan/atau penghapusan
unit offset)
Pengimbangan dengan
penambahan SPE
Surplus
Data IGRK < PTBAE-
PU
DEFISIT
Data IGRK > PTBAE-
PU
Konversi ke SPE
(untuk perdagangan lintas
sector)
Pengimbangan dengan
penambahan PTBAE-
PU
TINGKAT EMISI
• Entitas/Unit Usaha penghasil Emisi GRK
• Pelaporan Emisi GRK dilakukan oleh
masing-masing unit usaha
SIGN SMART
(Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional)
OFFSET EMISI
PENGURANGAN
EMISI TERVERIFIKASI
DRAM LCAM
AKSI MITIGASI R B P
(Result based Payment)
Sertifikat Apresiasi
BPDLH
(Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup)
Insentif
Summary Penyelenggaraan Aksi Mitigasi dan NEK
X
Mitra Pembangunan/
Donor
PERDAGANGAN
EMISI
Sertifikat Pengurangan
Emisi (SPE)
interaksi dan/atau bagi-pakai
Keterangan :
DRAM : Dokumen Rancangan Aksi
Mitigasi
LCAM : Laporan Capaian Aksi Mitigasi
22

23. - Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK)
- Program Kampung Iklim
- FOLU
Pemerintah Daerah
- Nationally Determined Contribution,
FOLU, LTS-LCCR
- Program Kampung Iklim
- SRN, SIDIK, Sign SMART, REDD+
Nasional
- Paris Agreement
- Bantuan transfer teknologi, peningkatan kapasitas
dan pendanaan
Internasional
• Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi
• Teknologi, pengembangan kapasitas, pendanaan
• Partisipasi Masyarakat
• Support EXPERT
Perubahan Iklim
• Support dari dunia usaha
LEVEL KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
PERAN SERTA STAKEHOLDER

24. Tujuan Dilakukan Pencatatan, Pelacakan, Otorisasi dan CA
UPAYA
SENDIRI
KERJASAMA
LN A6.2
ITMO
KERJASAMA
LN A6.4
N
D
C
I
N
D
O
N
E
S
I
A
Pembagian
beban
penurunan
emisi:
1. pemerintah
2. entitas
publik
3. swasta
RBP LN A5
Pemerintah
dan Pemprov
dg persetujuan
Pemerintah
Perdag LN
Transfer SPE
Otorisasi
Transfer
ITMO atau
SPE
Otorisasi
Transfer
A6.4 ER
Otorisasi
1. Tidak ada
transfer unit
karbon
2. Unt Capaian
NDC host
country
Dicatat dan
CA di SRN
Dicatat dan
CA di SRN
dan Int’l
Registry
Dicatat dan
CA di SRN
dan A6.4
Registry
1. Recording dan
tracking di REDD
Web UNFCCC
dan SRN
2. Tdk ada otorisasi
dan CA
Tujuan Recording,
Tracking,Authorized
And Corresponding
Adjustment:
1. Kontrol Pemerintah
implementasi NDC
dan memastikan
capaian NDC;
2. MemastikanTACCC;
3. Menghindari double
counting;
4. Tidak terjadi
peningkatan emisi bagi
pihak yg bekerjasama;
5. Memastikan integritas
lingkungan
Tanpa Authorized
And Corresponding
Adjustment:
1. Tidak transparan;
2. Rendah kualitas
unit karbon
3. Dihasilkan unit
karbon hantu or
tdk real
4. Emisi para pihak yg
bertransaksi
meningkat
5. tdk transparan dan
kualitas unit karbon
rendah
6. Integritas
lingkungan rendah
Jika MRV tidak Robust, Registry yg
tdk Standar, L VV yg tdk
terakreditasi (tdk sesuai Dec COP,
CMA, CMP dan Regulasi nasional).
Tidak Boleh
Dilakukan
24

25. Sejak tahun 2002 Sejak tahun 2011
Program Kampung Iklim
Sejak tahun 2011
Sejak tahun 2016
Sejak tahun 2015
Sejak tahun 2016
Sejak tahun 2016
Program Ozon
Sejak tahun 2018
SISTEM INFORMASI PERUBAHAN IKLIM

26. 26
PERAN DAN KONTRIBUSI DAERAH
1. Memperkuat dukungan implementasi Pembagian Manfaat RBP
GCF di tingkat tapak dan yurisdiksi sesuai tempatnya
2. Menjadi sumber Informasi di wilayah kerjanya masing masing
terkait Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon, baik untuk
stakeholder Pemerintah Daerah, Stakeholder pelaku usaha,
maupun masyarakat yang membutuhkan informasi terkait
Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon, sehingga mengurangi
kesimpang siuran informasi dan menjaga Integritas Negara
3. Menjadi tempat mediasi dan simpul akses Benefit sharing
Mechanism (BSM) antara stakeholder di wilayahnya masing
masing dengan KLHK-BPDLH.
4. Menjadi tempat untuk mendukung pengembangan kapasitas
Stakeholder di daerahnya masing masing.

27. 27
1. Memastikan integritas lingkungan dan perlindungan sosial
2. Pengintegrasian dan Penanganan transisi Pengaturan yang sudah
ada dan penyiapan perangkat teknis dilakukan dengan baik harus
selesai dalam tahun 2023
3. Mengembangkan perjanjian hasil Perdagangan Karbon yang adil
dan saling menguntungkan
4. Menghindari penghitungan ganda: metodologi yang kuat,
penyesuaian yang sesuai, pendaftaran internasional diajukan oleh
negara tuan rumah dan pendaftaran nasional
5. Memperkuat skema crediting, validator dan verifikator nasional
menjadi Designated Operational Entities regional (validator dan
verifikator internasional)
6. Membangun kapasitas pemangku kepentingan nasional terkait
7. Integrasi lintas K/L agar dilakukan sejak diberlakukannya
kebijakan sampai penyiapan teknis operasional lapangan dapat
diimplementasikan dengan baik, dipimpin oleh masing-masing
MenteriTerkait di sektor NDC
TANTANGAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN NEK

28. Terima Kasih
Alamat : Gd. Manggala Wanabakti BlokVII Lantai 12 Jln.
Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
Website : http://ditjen ppi.menlhk.go.id
Telepon/Fax.+62 21 574 6724,Ext. 809