KPK Membuka Lula Lama Perseteruan Cicak Vs Buaya
•
0 likes•2,352 views
Berita utama meliputi penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK dan persetujuan DPR atas pengangkatannya sebagai Kapolri meski dengan status tersangka, serta koalisi parlemen yang mendukung keputusan tersebut. Ringkasan lainnya meliputi berita lokal seperti proyek pembangunan dan banjir di beberapa daerah.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to KPK Membuka Lula Lama Perseteruan Cicak Vs Buaya
Similar to KPK Membuka Lula Lama Perseteruan Cicak Vs Buaya (20)
More from https://wartaviral.com/
More from https://wartaviral.com/ (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
KPK Membuka Lula Lama Perseteruan Cicak Vs Buaya
- 1. Edisi 29/Th XIII/ 17 - 1 Februari 2015 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim) Ini Dia Foto Mesra Mirip Ketua KPK >>BACASELENGKAPNYA HAL11 Wawako Kota Pagar Alam Marah Sebut Anggota DPRD Kekanak-kanakan >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri “Menyetujui surat dari Bapak Presiden Joko Widodo. Anggota DPR secara aklamasi mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dan >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 KPK Membuka Luka Lama Perseteruan Cicak Vs Buaya “PENETAPAN Budi Gunawan menjadi tersangka menguak luka lama perseteruan antara Polri dengan KPK dengan kasus Cicak versus Buaya beberapa tahun lalu yang dapat mengancam soliditas dan kekompakan di internal Polri. Yang mana pengajuan Budi Guna- wan sebagai calon Kapolri adalah bagian dari kebanggaan internal Polri. Ketika kemudian diusik oleh KPK membuat kebanggaan atas perwira terbaik sebagai calon Kapol- ri terganggu,” ujar Muradi dalam keterangannya, Rabu (14/1/2015). “Selama ini Polri relatif solid dalam menjaga irama organisasi dan berha- rap proses regenerasi kepemimpinan di institusi Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) tersebut berjalan dengan baik,” kata Muradi. Saat ini KPK tengah berjudi mempertaruhkan reputasinya atas menetapkan tersangka yang secara tiba tiba saat tengah menjalani fit and proper test di DPR. Sehingga proses dalam kasus ini menjadi bola liar dan dimanfaatkan oleh DPR untuk menekan presiden. “Saya meyakini DPR akan menja- dikan kasus ini untuk menekan dan mendikte presiden agar ikut dalam skema politik yang mereka inginkan, baik pengajuan nama baru ataupun melanjutkan uji kelayakan pada JAKARTA, (WN)n– Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menyebutkan bahwa penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka adalah bagian dari praktik politik yang tidak etis dan cenderung brutal, karena dilakukan saat proses uji kelayakan di DPR tengah berlangsung. >>BACASELENGKAPNYAHAL 11 B I T U N G , (WN) – Ko- rupsi meru- pakan salah satu masalah besar dan se- kaligus meru- pakan anca- man bagi pro- gram pemba- ngunan ma- syarakat di- bumi pertiwi yang kita cin- tai selama ini. Di dalam masyarakat apapun serta dalam sistem pemerintahan manapun tidak ada yang terbebas dan tidak dirusak oleh fenomena bahaya korupsi. Dari agama manapun selalu mengutuk keras bagi mereka yang terbukti melakukan Proyek Pembangunan Gedung SMPNVII Bitung Cacat Kontruksi >>BACASELENGKAPNYAHAL11 Menawarkan jasa service accounting: 1. JASA PEMBUKUAN - Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak. - Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik perusahaan. 2. JASAADMINISTRSI PAJAK - Perhitungan pajak karyawan bulanan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (pajak karyawan), PPh pasal 25 (pajak penghasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan pasal 4 (2). Persiapan Pemotongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal dan penyesuaian (jika ada) untuk tujuan mempersiapkan kembali tahunan PPh Badan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pajak Penghasilan Badan. 3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA - NPWP Badan Usaha & NPWP Orang Pribadi - Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15, Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006, Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com MENJAMINKENYAMANAN&KERAHASIAANUSAHAANDABERSAMABIROJASA HARIANWARTANASIONALDIDUKUNGPROFESSIONALDIBIDANGACCOUNTINGDANPERPAJAKAN JAKARTA, (WN) – Bebe- rapa foto yang menggambar- kan seorang pria mirip dengan Ketua KPKAbraham Samad sedang berdua mesra dengan seorang wanita cantik Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira muncul di se- jumlah media sosial. Foto-foto ini cukup meng- gemparkan mengingat isu KPK saat ini sangat hangat, pada Selasa (13/1/2015) kemarin komisi anti korupsi tersebut menetapkan calon SUMSEL, (WN) - Ida Fitrianti, Wakil Walikota (Wawako) Pagar Alam sangat marah besar dikarenakan rapat Paripurna batal digelar, padahal semestinya penge- sahan Raperda di gedung DPRD Kota Pagar Alam. Tetapi para anggota DPRD banyak yang alpa (tidak hadir). Hasil pantuan Harian Warta Nasional, kemarahan Ida Fitrianti terlihat saat dia bersama Walikota Novirza sudah lama menuggu kehadiran para anggota DPRD ParipurnaDPRSetujuBudi GunawanJadiKapolri CALON KAPOLRI TERSANGKA JAKARTA, (WN) – Komisi hukum DPR akhirnya menyetujui pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Dalam rapat pleno selama satu jam, Budi dinilai lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan pada Rabu, 14 Januari 2015, sejak pukul 09.00 sampai siang ini. JAKARTA, (WN) - Pari- purna DPR menyetujui Kom- jen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Keputusan diambil setelah dilakukan rapat lobi pimpinan. Lobi digelar karena >>BACASELENGKAPNYAHAL
- 2. EDITORIAL 2 Edisi 29/Th XIII/ 17 - 1 Februari 2015 PENETAPAN Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tak lantas menghalangi jalan yang bersangkutan menapaki kursi Polri 1. Satu tahapan lagi dilalui Budi dengan mulus setelah Komisi III DPR menyetujuinya untuk memimpin Korps Bhayangkara. Status tersangka yang secara tiba-tiba dilekatkan kepada Budi hanya sehari sebelum fit and proper test tak lantas membuat Komisi III berbalik sikap. Mereka, kecuali Fraksi Partai Demo- krat yang absen dalam uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan, kemarin, seia sekata mengamini usulan Presiden JokoWidodo dan mengiyakan Budi Gunawan menjadi Kapolri baru. Keputusan itu akan disampaikan dan diketok palu dalam sidang paripurna hari ini. Anggota Komisi III satu pandangan pada asas praduga tak bersalah terkait dengan status Budi Gunawan. Bahwa Budi Gunawan disangka bersalah memang iya, tetapi ia belum tentu bersalah sampai vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakannya bersalah. Bah- kan, anggota Komisi III, baik dari Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintahan Jokowi maupun Koalisi Merah Putih yang berseberangan dengan Jokowi, kompak menudingkan dugaan miring ke KPK. Menurut mereka, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus rekening tambun yang seharusnya semata dilakukan dalam koridor hukum telah tercemar kepentingan lain. Pada forum itu pula Budi menyodorkan dugaan ada manuver pihak tertentu untuk mengganjalnya. Komisi III dan Budi Gunawan tentu punya dalil kuat. Banyak alasan yang memang patut kita sodorkan bahwa penetapan Budi Guna- wansecaramendadaksebagaitersangka saratkejanggalan.Bukankahkasusyang bermula dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu sebelumnya telah ditindaklanjuti Polri dan Budi Gunawan dinyatakan clear, bersih? Kenapa pula status tersangka dilekatkan kepada Budi Gunawan. Padahal, ia belum pernah diperiksa KPK? Sebagai bangsa yang menapak di atas fondasi perundang-undangan, kita patut menghormati keputusan Komisi III menyetujui Budi Gunawan dan keputusan itu sudah melewati proses yang benar. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri jelas dan tegas mengatur Kapolri diangkat dan dibe- rhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Pun, dengan berbekal hak prerogatif, Presiden Jokowi telah menempuh jalur yang sah dalam mengusulkan Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kapolri. Tiada satu pun aturan yang dilanggar DPR dan Presiden. Tiada pula cacat prosedur untuk mengantarkan Budi Gunawan ke pucuk pimpinan kepoli- sian. Komisi III tentu tidak asal bersikap. Status tersangka korupsi yang dilekatkan kepada seorang calon pemimpin salah satu institusi pembe- rantasan korupsi jelas bukan perkara ecek-ecek. Tanpa alasan yang amat kuat, dewan tak mungkin memper- taruhkan kredibilitasnya dengan menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kita mengapresiasi bila Presiden tetap mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dengan begitu, Presiden menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah yang dijamin dalam tatanan hukum kita. Dengan begitu pula, Presiden menghormati DPR yang telah meloloskan Budi Gunawan di tengah kontroversi yang menyertainya. Toh, KPK belum tentu benar saat menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Inilah momentum bagi kita untuk berani mengatakan KPK bukan dewa, bahkan bukan setengah dewa, yang tidak mungkin salah. KPK juga manusia.(**) Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri Oleh : Rekson H.Pasaribu Pemred Harian Warta Nasional Sumur Menyemburkan Air Panas Ramai Dikunjungi Wakil Camat Penjaringan dan Lurah Pejagalan “Blusukan” Banjir KEPALA PERWAKILAN/ BIRO : DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT: Harjo S.P, KOORDINATOR : P.Marbun SH, ANGGOTA : Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan, T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, Sahala Simangunsong, Ermi Sumiyati, POLDA JAWA BARAT : Delimar Sitorus, CIMAHI : CIANJUR : INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, KABUPATEN CIAMIS : KOTABANDUNG : Herbet Nababan, Delimar Sitorus, KABUPATEN BANDUNG : Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN :Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KEPALA BIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, KEPALAPERWAKILAN BANTEN: Nazip, ANGGOTA: Holil, Fadli, Yadi Supriadi, LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : BIRO KABUPATEN TANGERANG : Panggondian Panggabean, KEPALA BIRO KOTA TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Ronal Butar Butar, Agus Tarman Jaya, TANGSEL : Drs. Abdul Syahri. S, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : BANJARNEGARA : BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA:TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR :KEBUMEN : KENDAL: KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA : PURWOREJO: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO: MAGELANG: PEKALONGAN : SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, MOJOKERTO : Slamet Djoko Ismono, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS, KEPALA PERWAKILAN PELALAWAN/PEKANBARU : Ahmad Husin Harahap, KOORDINATOR : Pranto Pasaribu, ANGGOTA : Jafri Datuk Panglima Sutan, BATAM : Ridwan Hendarto Lumban Gaol, KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA: P.Harry Silaen SH, ANGGOTA : Januar Pohan, Indra Hasibuan, Sofyan P Simanungkalit, BINJAI : Martin, DELISERDANG : Budianto, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, KEPALA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Efriadi Efendi, ANGGOTA : Rijal, MUBA : OGAN ILIR : Heri Jauhari, LAMPUNG BARAT: KEPALA PERWAKILAN JAMBI: Abdul Fatah, ANGGOTA : Endang Wijaya, KOTAMADYA JAMBI : Hipni, LUBUKLINGGAU : BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Y. Prumentius, PERWAKILAN SULAWESI UTARA : Henkie L Ruwtuwene, KORWIL SULAWESI UTARA : Kenfa Erlangga, (WARTAWAN HARIAN WARTA NASIONAL SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMAAPA PUN DARI NARASUMBER) REDAKSI HARIAN WARTA NASIONAL DITERBITKAN OLEH PT. NASIONAL TRITUNGGAL JAYAUTAMA NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Zoel Hunter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Bernadi Widiarjo Hutabarat DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Harjo SP WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Freddy Hutajulu REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Ramlan Pasaribu, Ali Muksin, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Ester H, Budi Setiawan, Ferdinand, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan, Muhammad Nur, Parlindungan Pasaribu ALAMAT REDAKSI Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT 01/ RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Timur, 13260. Telp/Fax: HP 082125582006, WEBSITE www.harianwartanasional.com E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id REKENING BANK BCA NO: 8710006921 A/N : (Sylviah Hutajulu) PERCETAKAN PT. Temprina Printing (Jawa Pos Grup) (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) TARIF IKLAN : Umum/display Rp 37.000/ mmk (FC), Iklan lowongan Rp 25.000/mmk (BW), Neraca/ laporan Keuangan/RUPS Rp 20.000/mmk (BW), Dukacika Rp 30.000/mmk (BW)Rp 6000 (FC). Belum termasuk PPN 10 %, Pembayaran Iklan Dimuka. JAKARTA, (WN) – Saat masyarakat Jakarta yang dilanda banjir yang selalu rutin hadir setiap tahun memang sulit dihindari karena genangan air sudah melewati batas tanggul yang masih rendah. Namun dalam hal ini pemerintahan setempat khususnya wilayah Penjari- ngan Jakarta Utara tidak ada hambatan untuk mengontrol masyarakat untuk mendengar keluhan masyarakat yang barangkali membutuhkan bantuan. Itulah yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Penjariangan melalui Wakil Camat,Yani Wahyu dan Kelura- han Pejagalan melalui LurahAlamsyah dan seluruh jajarannya melakukan blusukan ke setiap ke pemukiman warga yang rawan banjir. “Blusukan ini bertujuan untuk meng- ontrol serta menampung keluh-kesah warga setempat agar masyarakat merasaka ada kedekatan dalam hal apapun jika memang di butuhkan,” ujar Yani Wahyu, Wakil Camat Penjaringan kepada Harian Warta Nasional. Sedangkan Subrata, Wakil Ketua RW 014 Pejagalan mengatakan, sungguh luar biasa kegiatan ini patut di contoh pemerintah lainnya bukan hanya mengontrol melalui bawahannya melainkan harus terjun di lapangan seperti ini, terlahir dari hati nurani memang bahw pemerintah adalah pelayan masyarakat, ujar Subrata. PUNGLI DIKELUHKAN Di saat kegiatan blusukan pemerintah Kecamatan Penjariangan tersebut, ada dari warga RW014 Pejagalan menge- luhkan Pasar Jalur di RW 014. Dia mempertanyakan pungutan liar mengatasnamakan Satpol PP wilayah Jakarta Utara dari pedagang karena pungutan ini selalu dilaksanakan setiap hari pada waktu tengah malam, pungutan liar ini dalam satu lapak dikenakan biaya Rp 5.000. Wakil Kecamatan yaniWahyu menga- takan, bahwa akan segera menindak- lanjuti laporan yang di terima sekaligus akan menyelidiki apakah ada yang membekingi atau tidak.(AKASH) BATURAJA, (WN) – Sumur yang airnya terus mendidih ditemuakan di DesaKepayang,KecamatanPeninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan sangat ramai dikunju- ngi berbagai kalangan masyarakat. “Sumur di Desa Kepayang tersebut berbeda dengan biasanya yakni me- nyemburkan air panas sedang dimasak, kata Sulhuda yang juga pemilik sumur itu di Desa Kepayang, Kamis. Kepala Desa Kepayang, Sobari saat dihubungi menjelaskan, sumur milik warganya bernama Sulhuda dusun 7 itu memang benar airnya mendidih layaknya air panas yang dimasak, kejadian ini sendiri diketahui pemilik sumur sekitar pagi hari. “Memang benar airnya mendidih la- yaknyaairpanas,namunmisteritersebut belum mampu diungkap,” katanya. Namundikatakanya,yanglebihmenge- herankan air tersebut saat diambil tidak panas sama sekali, padahal melihat semburan air mencapai ketinggian lima cm dari permukaan seharusnya panas. Sumur itu sendiri lanjut Sobari, dibuat pemiliknya sejak beberapa bulan lalu ketika musim kemarau melanda desa tersebut, sebab kebiasaan masayarakat desanya memanfaatkan musim kemarau dengan membuat sumur gali untuk mendapatkan air bersih. Sementara kedalaman sumur sekitar tujuh meter yang berada di samping rumahSulhuda.Pemerintahdesasaatini telahmengamankansumurtersebut,dan meminta warga khususnya anak kecil untuk tidak mendekat, dan memberi pemahaman kepda masyarakat yang memilikianakkecilmengawasinyaagar tidak terjadi hal tidak diinginkan. “Tindakan kami mengamankan sumur dan menghimbau para orangtua untuk mengawasianaknyajikahendakmelihat sumur ini,” katanya.(ANTT/KH) Budaya Reog yang Hampir Punah JEMBER, (WN) - Indonesia yang terkenal akan banyaknya budaya kesenian sudah semestinya untuk dilestarikan dan di pertahankan. Reog misalnya sebagai salah satu kekayaan kesenian budaya yang hampir punah. Oleh sebab itu, rombongan Paguyuban Reog asal Ponorogo (Singo Bolang Kertodiharjo ) Madiun, melakukan tour keliling Indonesia sebagai partisipasi dalam rangka melestarikan kesenian budaya dan mempertahankan kesenian budaya asli indonesia ini. “Kita keliling Indonesia dengan tujuan mengenalkan kembali budaya kesenian lokal negara kita, yang di era sekarang sudah hampir punah, bahkan anak-anak kita sebagian sudah tidak mengenal apa itu kesenian Reog. hal ini yang menjadi kesedian tersendiri bagi kami sebagai pecinta sekaligus pelaku seni budaya,”ujar Ahmad satu anggota pengurus rombongan. “Sudah 2 tahun kita keliling indonesia dalam rangka membudayakan kembali kesenian Reog ini, dan di pulau Jawa ini perjalanan tour kita yang terakhir, untuk di Kota Jember ini kita target 2 bulan. Ini juga sebagai sumpah kita, atas sakit hati kita yang mana di beberapa tahun lalu Reog sempat di aku oleh tetangga negara kita maka dari itu kita bertekad keliling indonesia untuk mengenalkan kembali kesenian reog pada generasi-generasi bangsa in- donesia. “Agar lebih merakyat kita sengaja menggelar acara pertunjukkannya di tiap-tiap kecematan supaya masyarakat tidak jauh menyaksikan pertunju- kannya, munkin ada slah satu masyara- kat yang tidak punyak kendara’an jadi tetap bisa menyaksikan pertunjukan, tambahnya.(DENDI)
- 3. HUKUM & KRIMANA 3 Edisi 29/Th XIII/ 17 - 1 Februari 2015 Independent Police Watch : Kinerja Polri 2014 Sangat Buruk LSM Desak Kejari Bongkar Dugaan Korupsi di Disdik Banyuasin MINUT, (WN) – Pada pem- beritaan Edisi lalu telah di- beritakan tentang illegal logi- ng PTPN 14 di perkebunan Desa Marinsow, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara rupanya masih saja berlanjut. Entah sudah berapa ratus pohon serta ribu kubik kayu kelapa yang ada di lahan hak guna usaha (HGU) yang sudah ditebang dan diolah oleh pengelola kayu untuk selan- jutnya di jual diluar daerah. Kabarsantersaatiniberkem- bang ternyata pihak PTPN 14 yang mendalangi soal peneba- nganpohonkelapayangadadi lahan hak guna usaha (HGU) yang terletak dikawasan per- kebunan desa marinsow keca- matan likupang timur Mina- hasa utara kenyataanya malah justru kepala unit Richard Manuputtymengeluarkansurat perintah tertanggal 10 oktober 2014 Mira/Mar/X/2014 tenta- ng penebangan pohon kelapa produktif untuk selanjutnya pohon kelapa tersebut dijual kepengusaha kayu berinisial MD. Kecaman demi kecaman terus disuarakan oleh Hukum Tua Marinsow Gabriel Tama- sengge serta Masyarakat dan ketua DPW LP-TPK RI sulut Amir Pontoh. Dereksi produksi dimakassar A.M Haris menyatakan untuk tidak melakukan penebangan pohon kelapa dikawasan perkebunan marinsow. Kami hanyamengelolahasilperkebu- nan bukan mengelola peneba- ngan pohon kelapa.? Itu sama saja melanggar aturan kesepa- katan kontrak,” demikian di- ungkapkanA.M Haris sebagai dereksi produksi setelah men- dengar adanya penebangan yang dilakukan oleh PTPN 14 yang ada dimanado. Hasil penelusuran serta te- muan investigasi koresponden HarianWartaNasionalditemu- kan adanya kayu hasil olahan dengan berbagai jenis ukuran mulai dari ukuran tebal 6 cm lebar 12 cm panjang mencapai 4-5 meter, selain itu masih ada lagiyangberukuranlebar6cm lebar 16 dan panjang 3 meter. yang siap jual. Kayu hasil ola- han tersebut selanjutnya di ba- wah menggunakan truk peng- angkut.Kabartersiaryangma- na kayu kelapa dengan aneka ukurantersebutrencananyaak- andibawahkeSurabayameng- gunakan kapal pengangkut. Rupanya kegiatan peneba- ngan pohon kelapa dilokasi tanah HGU ini sudah berlang- sung cukup lama dilakukan,” namun masyarakat membiar- kan kegiatan tersebut,” pasal- nya menurut mereka pemerin- tah kemungkinan telah mengi- jinkan penebangan pohon kelapa yang ada dikawasan tanah HGU tersebut. Namunsetelahmendapatka- barlangsungdaripihakdireksi produksi PTPN 14 A.M Haris yang berkantor pusat di Ma- kassar Sulawesi selatan me- nyatakan yang mana pihaknya tidak pernah menyuruh bawa- hanya untuk melakukan pene- banganpohondikawasantanah HGU apalagi sampai menjual ungkapnya. Kami hanya memperoleh hak guna usaha atas lahan perkebunan tersebut guna pengolahan bukan mengolahkayuuntukditebang. Mendapatinformasitersebut, kepala desa (hukum tua) desa marinso Gabriel Tamasengge melalui masyarakat akhirnya melakukan pencegahan dan melaporkan hal tersebut ke kepolian polsek likupang. Ba- rang bukti ratusan kubik kayu kelapa serta 3 unit truk peng- angkutkayudiamankanpihak berwajib. Barang bukti kayu yang belum diangkut masih banyak terdapat dibeberapa lokasi dan kami masyarakat mengamankankayukayuini,” demikian ungkapan mereka. Dilain pihak Kepala Unit PTPN 14 Richard manuputi yang berkantor di manado Lewat asistenya Ahmad Dja- far mengatakan yang mana lahan hak guna usaha (HGU) tersebut diakui sebelumnya adalah milik usaha dari PT Perkebunan XXVIII setelah mendapat surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9/HGU/ BPN/90tetangpemberianhak guna usaha dan berakhir kontrak tersebut pada tanggal 31 desember 2015. Berdasar- kan data yang diperoleh Surat Kabar HarianWarta Nasional disebutkan yang mana lahan tersebut dulunya bersetatus tanah bekas hak erfpacht verponding yang bernomor 62 dan nomor 168 atas nama NV.Moluksche Handels Vennootschap. Namunanehnyapadatanggal 3desember1957tanahtersebut dinyatakan telah dikuasai oleh Negara setelah dikeluarkanya undang-undangnomor86pada tahun 1959 juncto serta peratu- ran pemerintah nomor 19 pada tahun 1958. Menurut narasum- beryangenggandikorankanna- manya mengatakan bawah ta- nah yang luasnya mencapai 1.539.68 Ha (seribu lima ratus tiga puluh delapan koma enam delapanhektar)yangterletakdi desa marinsow kecamatan likupang timur kabupaten minahasa Sulawesi utara telah dikuasai oleh PT Perkebunan XXVIII sejak tanggal 20 no- pember 1969 dengan berdasar- kan surat keputusan Gubernur kepaladaerahtingkatISulawesi utara pada tanggal 25 agustus 1969 bernomor 119/KPTS/ 1969 dan keputusan mentri pertanian tanggal 23 juni 1973 bernomor303/KPTS/U/6/1973. Lantas bagaimana dengan PTPN14yangsaatinimenge- lolalahanhakgunausahayang berada diperkebunan marin- sow tersebut,? Sedangkan PTPN 14 tidak bisa menunju- kan surat peralihan dari PT perkebunan XXVIII ke PTPN 14,”inilahyangmenjaditanda tanya besar masyarakat desa marinsow.Danbagaimanade- ngan PT perkebunan XXVIII yang awalnya mendapat hak guna usaha diperkebunan marinsow namun saat ini hak guna usaha tersebut dikuasai oleh PTPN 14. KetikaHarianWartaNasional mencoba mengkonfirmasi hal tersebut,”AsistenADMPTPN 14 Ahmad Djafar mengakui yang mana pohon kelapa yang tumbuh di lahan hak guna usaha perkebunan marinsow tersebut menurutnya sepenuh- nya adalah milik PT Perke- bunan XXVIII yang sekarang dirubah nama menjadi PTPN 14.LebihlanjutAsistenmenya- rankan Harian Warta Nasional untuk menanyakan langsung kepada pak Richard Manuputi selaku kepala unit PTPN 14 yang berkantor dimanado. Namun begitu kami masya- rakat desa marinsow berharap kepadapemerintahkhususnya Pemerintah Kabupaten Mina- hasa utara dan kepolisian untuk mengusut tuntas kegia- tan penebangan kayu kelapa dikawasan lahan HGU milik negarayangadadidesakami,” sebab jangan sampai nantinya penebangan tersebut berdam- pak terhadap lingkungan didesa kami,” dimana lokasi tersebut dekat dengan rumah- rumah penduduk yang dika- watirkan nantinya terjadi longsor dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi banjir. Disisi lain ketua LSM LP- TPKmanadoAmirPontohber- harappemerintahharussegerah menindaklanjutidanmemang- gilRichardManuputtysebagai kepala unit untuk segerah di- prosessecarahukumdalamhal persoalan penebangan pohon kelapayangadadiperkebunan marinsow,” pasalnya masya- rakat kecewa atas penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh PTPN 14 manado. Lain halnya dengan kepala desa (hukum tua) marinsow Gabriel Tamasengge bekerja sama dengan ketua LP-Tipi- kor RI Sulut Amir Pontoh mengatakan tidak setuju dengan penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh PTN 14 dan berjanji akan mengusut tuntas persoalan penebangan pohon kelapa diwilayahnya,” mengingat PTPN 14 diduga tidak memi- liki surat yang sah atas pene- bangan tersebut.(KENFA) JAKARTA, (WN) – Seminar yang di adakan di wilayah Kebayoran Baru oleh IPW(IndependentPoliceWatch)mengu- paspermasalahankinerjakepolisianyang seharusnya menjadi pengayom, penegak hukum, pelindung, serta pelayan masya- rakat masih terasa tidak memuaskan. LSM Independent PoliceWatch (IPW) Sogi Sasmita, menerangkan bahwa selama di tahun 2014, Polri banyak mendapatkan rapor merah dengan mendapat rapor merah. Sogi bernilai bahwa Kapolri Sutarman telah gagal memimpin lembaga ke- polisian. Yang mana dalam hal ini padahal Polri memiliki 4.20275 per- sonel disertai anggaran Rp.44,5 triliun pada tahun 2014. Dampaknya lembaga penegak hukum pimpinan Sutarman mendapatkan rapor merah dari Indepen- dent Police Watch (IPW). Selain itu keteladanan pimpinan Polri lenyap sehingga menimbulkan bentrokan diBatamantaraoknumkepolisiandanten- tarasertarekeninggendutyangterdapatdi kepolisian dan permainan bisnis yang mengacu pada kerugian Negara. Sangat memprihatinkan lagi lanjut, Sogi ialah kriminalisasi terhadap ang- gota Kompolnas. Dalam paparan Police Outlook 2015 ini telah dimatrikulasi evaluasi kinerja satuan kerja, yang dapat rapor merah adalah Bareskrim, Intel- kam, Irwasum, dan Korlantas. Adapun alasan variable ukuran memberikan rapor merah adalah faktor integritas, keteladanan,profesionalisme serta kemitraan. Acara yang selalu rutin di adakan tiap tahun ini IPW akan terus bersinergi untuk memberikan masukan ataupun kritikan terhadap kepolisian yang masih di nilai sangat tidak memuaskan. Acarayangbertemakan“POLICEOUT- LOOK 2015, EVALUASI DAN KINERJA POLRI” akan membangun AMIR FAUZI bersama Saipul Bahri pada hari ini langsung dijemput paksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Bayuasin untuk dilakukan periksaan di ruangan Kasie Pidsus (Pidana Khusus). Informasi Harian Warta Nasional, setelah di jemput penyidik tadi siang, Senin (12/1/2015) dari rumahnya langsung diperiksa intensif. “Berdasarkan penetapan dari BPKP, bahwa dalam kasus mark up tanah kuburuna seluas 5 hektar dari besar Pagu anggaran Rp 3,5 miliar, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.859.000.000", ujar Kajari Banyuasin, Asmadi. SH. MH, di dampinggi Kasi Pidsus Ryan Sumartha. S.SH dan Ka- subag Intel, Muhammad Ikbal.SH kepada Harian Warta Nasional. Menurut Kajari, kita akan panggil secara paksa terhadap Amir Fauzi (mantan Kadis DKPP) karena berdasar- kan prosedur, dia sudah tiga kali dipanggil melalui surat, namun kemarin pengacaranya bilang bahwaAmir Fauzi berhalangan datang karena kondisi kesehatannya tidak stabil. Namun jika hingga batas waktu dia masih juga tidak memenuhi panggilan, maka akan saya perintahkan anggota menjemput secara paksa, tegas Kajari. Kata Kajari, keduanya akan dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 Jo 55 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan untuk saat ini kita sudah melakukan penyitaan baik itu bendah yang bergerak maupun tidak bergerak guna mengembalikan kerugian negara, tegasnya. Saat ini dia sedang kita periksa dan masih menunggu perkembanggan. Pengacaranya sedang di jalan, barulah kita bisa memastikan apakah lansung dilakukan penahan atau tidak, kita lihat saja nanti, tambah Kajari.(EFRI) KejariBanyuasinJemputPaksaMantan KadisTersangkaMark-upLahanKuburan BongkarKasusIlegalLoging PTPNusantara14Manado BANYUASIN, (WN) – Terkait banyaknya du- gaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabu- paten Banyuasin, Ketua LSM Ario Carang, Darul Kutni.Sp memin- ta aparat Kepoli- sian dan Kejaksa- an Negeri untuk segera menangkap pelakunya. “Dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sudah tingkat yang luar biasa dikarenakan sudah te- rang terangan, mulai Pungutan Liar (pungli) sampai mark up anggaran. Inilah yang meng- gugah kami membeberkan masalah ini, ujar Darul kepada wartawan. Disdik Banyuasin yang di- pimpin Drs. Merki.Msi juga diduga secara berjemaah mela- kukan hal tersebut bahkan ter- kenal licin. Pada tahun 2012 pe- ngadaan mobiler untuk sekolah dasar mencapai Rp 2 milyar le- bih dikerjakan asal asalan. Ada beberapa SD yang mobi- lernya sudah rusak parah, tahun 2013, Kadis Pendidikan Banyu- asin menyalahgunakan jabatan sebagai PNS memborong se- mua atap kerang- ka baja di seluruh bangunan berkai- tan dengan dana DAK di Banyu- asin.Bahkantem- pat pemesananya- pun di PT.Gran- hallmal di km12 Palembang. Kemudian kami mendapatkan laporan dari seluruh kepala sekolah SMP, SMA pengadaan buku kuriku- lum tahun 2014 Dana APBN sampai saat ini belum turun, padahal kepala sekolah sudah menyetorkanuangRp.10.000.000, atau mencapai Rp.1,6 milyar. Bahkan Kepala Bidang Pro- gram, Sadiman.Mpd secara terang terangan mengaku dan membenarkan bahwa buku kurikulum tersebut belum datang dengan alasan tidak jelas dan berbelit belit. Menurut Darul, belum lagi pungli di Disdik tersebut setiap kepala sekolah mengurus uang sertifikasi-guru itu ada salam amploknya. Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Kab.Ba- nyuasin, Merki belum berhasil ditemui.(EFRI) kembali kemandirian kepolisian dengan disertai pengawasan IPW sebagai bentuk perubahan yang lebih baik sebagaimana motto Polri adalah penegak hukum yang semestinya melayani masyarakat tanpa harus membeda-bedakan. HadirpuladalamseminariniPengacara Eggy Sudjana, Pengamat Kepolisian Calo Kargo Bandara Soekarno Hatta Meresahkan, Polisi Tutup Mata TANGERANG, (WN) – Ratusan “Calo Kargo” yang mangkal di sekitar Cargo Ban- dara Soekarno Hatta, Tangerang sudah tidak pernah lagi di razia oleh aparat Kepolisian setempat. Padahal, keberadaan ratusan “Calo Kargo” sangat meresahkan masyarakat dengan modus menerima imbalan uang yang sangat tinggi dari jasa mengambil barang dan mengirimkan barang. “Sudah banyak masyarakat yang mengirim barang lewat Kargo Pesawat yang tertipu karena menggunakan calo, ujar Anisa, saat mengadukan nasibnya ke Harian Warta Nasional, Rabu, (10/11/2014). Saya tadinya awam dan tidak mengetahui lokasi untuk tempat pengiriman barang di bandara Sukarno Hatta. “Saat saya mutar mutar untuk mencari Kargo Pesawat Lionair, salah seorang calo berbadan tegap mendekati saya yang saat itu saya terlihat bingung saat ingin mengirim barang ke Manado. Saat itu sang calo bilang, kalau pengiriman Kargo lewat Lionair sangat murah, karena itulah saya menurut saja mengikuti kemau- annya. Eh..setelah proses penimbangan barang selesai, saya disodorkan tagihan Rp 800.000 dari paket barang 1,5 kilogram. Dengan bersusah payah saya berusaha untuk membatalkanpengiriman,namunjawabandari calo sudah tidak bisa dibatalkan. Calo me- ngatakan, “sudah dimuat di komputer, kalau maupembatanituharusbayardendadanADM Rp 300.000,” ujar calo ditirukan Anisa. Hasil pantuan Harian Warta Nasional di Bandara Sukarni Hatta menyebutkan keberadaan para calo cargo ini lebih banyak dan lebih sering beroperasinya dibandingkan dengan calo tiket di terminal I dan II Bandara Soekarno Hatta.(WILSON) BANYUASIN, (WN) - Amir Fauzi, mantan Kepala Dinas Kebersihan Pemakaman dan Pertamanan (DKPP) Kabupaten Bayuasin telah ditetapkan sebagai tersangkah kasus mark up atas tanah kuburan yang merugikan keuangan negara Rp 1. 850.000.000,-. Haris Indra, Sekretaris Jendral (Sekjen) Kompolnas Hadri Safriadi CutAli, Ketua Umum IPW Bung Samad, Sogi Sasmita Panitia Pelaksana, serta seluruh anggota IPW.Tetapi pihak IPW menyesali karena acara tersebut tidak dihadiri oleh pejabat dari pihak Kepolisian Republik Indone- sia.(AKASH) Polsek Metro Penjaringan Sukses Mengamankan Natal dan Tahun Baru JAKARTA,(WN) – Polsek Metro Pen- jaringan telah memberikan pelayanan prima dengan melibatkan semua unsur termasukSatpolPP,KoramildanPokdar hinggapengamananharibesarNataldan Tahun Baru 2015 berjalan dengan kon- dusfif tanpa ada gangguan kantibmas. Wakapolsek Penjaringan, Kompol Gunarko, mengatakan bahwa pelaksa- naan pengamanan merupakan kegiatan rutintahunandenganfokuspengamanan gereja, apel tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan ekstra pada masyarakat dalam perayaan Natal dan Tahun Baru terbagi di obyek-obyek keramaian dan jalan raya yang rawan adanya tindakan kriminalitas. Serta melibatkan Satpol PP, Koramil, POKDAR dan mendapatkan bantuan dari Polres Jakarta Utara sebanyak 30 orang seluruh personel di bagi ke bebe- rapa titik rawan dan macet seluruh personel yang di siapkan ada 150 ang- gota, kesiapan yang akan dilaksanakan menetralisirkeadaaandiseluruhwilayah Penjaringan agar hari raya Natal dan tahun baru berjalan lancar. KapolsekPenjaringanberharapseluruh anggotayangterlibatdalampengamanan untuk mendukung sepenuhnya kegiatan tersebutapabiladiperlukandengansegera keberadaan anggota kami sudah siap memberikan pelayanan serta menjaga stabilitas keamanan serta mencegah upaya aksi anarkisme menjelang Natal dan Tahun Baru.(AKASH)
- 4. NUSANTARA 4 Edisi 29/Th XIII/ 17 - 1 Februari 2015 Oknum Kejari Pencuri Kaca Spion Mobil Diciduk MEDAN, (WN) – Oknum apa- rat Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam dan 2 Geng Mo- tor (Gemot) spesialis perampok sepeda Motor di ciduk anggota Polsek Medan Baru. Oknum Kejari yaitu, Dikki MelvanNasution,SH,(32)warga jalan Setia Budi Komp Taman Perkasa Indah Tj Sari Medan, terlibat melakukan perbuatan yangmenodaiinstitusinya,dima- na tersangka ketahuan mencuri kacaspionmobilMarcedesBenz bernopol BK 1988 IS milik ModiantoSigiro(28)wargaJalan Mesjid Syuhada gang Sepadan No.4-A Medan Selayang. Dalamkasusyangberbeda,dua anggota Geng Motor (Gemot) spesialisperampoksepedamotor ikut diringkus Polsek Medan Baru yakni, Ikmal Haikal (15) dan Alfian Syahpitra (19). Berdasarkan informasi yang diterima Harian Warta Nasional di Mapolsek Medan Baru, Senin (15/12/2014) menyebutkan Oknum jaksa yang bertugas di KejaksaanNegeriCabangLubuk Pakam tersbut dia nekat mencuri karenadidugadirinyalagisakaw, saat mobil diparkirkan di dalam rumah, pelaku masuk ke dalam rumahkorbandanmencabutkaca spion mobil tersebut. Ternyata aksipelakudiketahuikorbandan pelaku melompat pagar. Kemudian pelaku berhasil ditangkap dan dihajar massa, untukmempertanggungjawabkan perbuatannya oknum jaksa dise- rahkan ke Polsek Medan Baru berikut barang bukti kaca spion. “Dia mencuri karena sakaw, jadi nekat melakukan aksi pencurian ini. Kasus ini masih adapengembangandanakankita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk pasal yang dikena- kan, Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,”ucap Kapolsek Medan Baru Kompol Ronny Sidabutar didampingi Kanit Reskrim Iptu Oscar Sutedjo. Dengan kasus yang berbeda, Dua pelaku spesialis perampok sepedamotoryangkerapberaksi diwilayahhukumPolsekMedan Baru, berhasil diringkus yakni, Ikmal Haikal (15) warga Jalan Djamin Ginting Pasar I, Medan dan Alfian Syahpitra (19) warga JalanDjaminGintingGg.Medan Area Medan. Informasi diperoleh di Mapolsek Medan Baru, kedua tersangka diringkus petugas Polsek Medan Baru. Dimana Modus kedua pelaku, saat korban mengendarai Sepeda Motor, korban dipepet oleh dua orang pelaku yang mengendarai Sepeda Motor dan pelaku sekaligus mengancam korban dengan memakai senjata tajam, lalu pelaku mengambil paksa Sepeda Motor korban. KapolsekMedanBaruKompol RoniSidabutardidampingiKanit Reskrim Iptu Oscar S Setjo, Senin (15/12/2014) mengatakan yangberhasiltertangkapterlebih dahulu yakni Ikmal dari kawa- saanDrMansyurMedandanber- hasilmenyitabarangbuktisepeda motor Smash tanpa plat yang terakhir diketahui merupakan hasil rampokan mereka. Barang Bukti, 1 Unit Barang BuktiSepedaMotorSuzukiSma- sh Warna Hitam tanpa plat. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangkaadalahPasal363KUHP Pidana,denganacamanhukuman diatas 5 ( Lima ) Tahun Penjara. Keduapelakukitakenaldengan istilah geng motor (Gemot) yang berhasil di ciduk berkat laporan korban Debby Ulfha Viyana Santoso (21) ke Polsek medan Baru. “Keduanya kita kenakan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” ujar Ronni.(HARRY) WalikotaTangselHarusTindakKadis BMSDA,TerkaitDugaanBagi-bagiPaket Bupati Muba Ingatkan Seluruh SKPD Agar Tidak Menunda Pencairan DIPA Proyek Kilang Bontang Segera Dilelang Proyek Tol Sumatra Menunggu Pencairan Dana BANTEN, (WN) – Forum Masyarakat Pribumi Tangerang Selatan (FOMPITAS) meminta Walikota Tangsel tindak Kadis BMSDA atas dugaan Bagi-bagi Paket Penunjukan Langsung (PL) ke Para Pentolan DPRD Kota Tangerang Selatan dari anggaran perubahan /ABT 2014 lalu. MenurutF.MutiaraselakuKetuaPresedium FOMPITAS(ForumMasyarakatPribumi TangerangSelatan)inisudahmencoreng nama baik Tangerang selatan, ada apa sebenarnya antara DBMSDA dengan para Dewan di DPRD Kota Tangsel dan kami minta Walikota Tangsel, Airin Rachmi menindak tegas kepala Dinas BMSDA Hj. Retno Parwati,tegasnya. Sebelumnya Harian Warta Nasional sudah memberitakan dugaan tersebut, tetapiWalikotaTangerangSelatanbelum ada tindakaan terhadap DBMSDA soal pemberitaan Harian Warta Nasional. Padahal pegawai DBMSDA Tangsel berinisial (S) mengakui adanya Paket Kegiatan Penunjukan Langsung (PL) 2014 di DBMSDA sudah habis. “Sudah di Bagi-bagikan ke oknum anggota Dewan Kota Tangsel, Paket kegiatan untuk tahun ini semua di ambil oleh DPRD Kota Tangsel, Dinas pun tidak kebagian, ungkap (S) pada via telephone. Retno Parwati, selaku Kepala Dinas BMSDA hingga saat ini sulit di konfir- masi, bahkan dihubungi melalui telephone cellular Retno tidak di angkat dan di sms- pun tidak balas.(JIEP) BaruDikerjakan,MegaProyek Rp14,7MiliarSudahRusak LABUHAN BAJO, (WN) – Sebanyak 27 paket proyek di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, diduga bodong. Kabar- nya, proyek itu hanya akal-akalan anggota DPRD Manggarai Barat untuk mengeruk uang negara hingga miliaran rupiah. Ironinya, 27 paket proyek itu tak me- ngantongi surat perintah kerja dari Dinas Pekerjaan Umum. Sebagian proyek tak melalui prosedur tender. Bahkan, penger- jaan belasan paket proyek sudah selesai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mang- garai Barat Agustinus Tama mengaku tak mudah mencairkan dana proyek. Sebab proyek harus mengantongi sejumlah dokumen, seperti surat perintah kerja. Agustinus enggan berkomentar mengenai kemungkinanproyek-proyekitudikerjakan anggota DPRD. Namun ia mengaku menerima banyak SMS atau telepon masuk yang mendesak agar dana paket proyek- proyek itu segera dicairkan.Anehnya, SMS maupun telepon itu tanpa identitas. Data yang dihimpun Metrotv menyebut- kansejumlahproyekdikerjakanolehoknum anggotaDPRDManggaraiBarat.Proyeknya berupa fisik maupun nonfisik. Prosesnya melalui penunjukan langsung dengan nilai Rp200 juta hingga miliaran rupiah. Salah satu modusnya yaitu menitipkan dana proyek ke sejumlah kerabat hingga tim sukses selama Pemilihan Legislatif 2014. Satu di antaranya jembatan di Wae Bobol yang pengerjaannya dilakukan oknum berinisial ED. Di tahap awal, anggarannya Rp1,5 miliar. Belakangan beredar kabar anggarannya dinaikkan hingga Rp8 miliar. RRN.(MTN) SIBOLGA, (WN) – Pengerja- aan mega proyek cor beton jalanAhmad Dahlan yang telah menelan biaya sebesar Rp 14,7 Milyar telah rusak. Sebahagian badan jalan cor beton terkelu- pas, hingga jalan berlobang dan batu kerikilnya berserakan di badan jalan. Semetara Ketua LMS Aurel Citra Independen (ACI) Sibolga Tapteng, Safran Situmeang mengatakan bahwa banyaknya temuan kerusakan proyek pem- bangunan di kota Sibolga, salah satunya seperti proyek cor betonAhmad Dahlan yang telah menelan biaya yang cukup besar namun sekarang kondisi- nya sudah mulai rusak. Hal Itu disebabkan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas PU Sibol- ga yang diduga terkesan sengaja membiarkannya.“Denganadanya temuanrusaknyaproyekcorbeton jalan Ahmad Dahlan membuk- tikan lemahnya pengawasan oleh Pemko Sibolga dan adanya indi- kasi korupsi dan persekongkolan antara pengawas proyek dengan pemborong, “kata Safran Situ- meang yang juga penggiat Anti Korupsi di Sibolga Tapteng. Kepada Dinas PU Sibolga, Marwan Pasaribu, saat dikonfir- masi tentang tanggapannya mengenai temuan kondisi pro- yek cor beton jalan KH Ahmad Dahlan yang telah rusak melalui telepon selurernya tidak men- jawab.(RIDWAN) EMPAT LAWANG, (WN) – Proyek pengadaan konstruksi sarana wisata Batu Betiang tampaknya akan molor dari waktu yang telah ditentukan dan terancam terlantar. Padahal upaya memperindah dan mem- percantik wisata salah satunya dengan sarana gazebo serta jalan itu ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini. Penyebabnya karena banyak pekerja mengundurkan diri karena gaji mereka belum dibayar.Dari50pekerjayangada saat ini bersisa sekitar enam pekerjasajayangmasihbertahan untuk mengerjakan proyek yang terletak di Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang. “Pihak kontraktor CV Nikan Jaya Utama tidak memenuhi gaji para tukang yang jumlah- nya 50 orang,” ujar salah seorang pekerja, Jumat (12/12). Selain gaji yang belum diba- yar, keselamatan para pekerja juga tidak terjamin karena lokasi pembangunan letaknya di bawah perbukitan. Para pekerja banyak yang khawatir terjadi tanah longsor ditambah lagi saat musim penghujan seperti sekarang ini. Diperki- rakan proyek yang mengha- biskan dana miliaran itu baru selesai 40 persen. Pengerjaan proyek pun masih banyak, salah satunya tempat pemandian hingga jalan banyak yang belum di buat, selain itu banyak pembuatannya tidak sesuai RAB (rencana anggaran biaya). Terpisah, Kepala Dinas Kebu- dayaan dan Pariwisata (Kadis- budpar) Empat Lawang RR Endang DS ketika di konfirmasi mengatakan dana proyek terse- but mencapai Rp1,3 miliar dan keterlambatan itu disebabkan pihak kontraktor yang tidak bekerja maksimal.(PAS) JAKARTA, (WN) – Pemerintah segera membuka lelang terbuka pembangunankilangminyakpengo- lahan baru di Bontang, Kalimantan Timur. Sudah lebih dari tiga negara yang mengajukan kerjasama terkait pembangunan kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari (Bph) itu. Ketiga negara tersebut adalah Rusia, Iran, dan Brunei Darus- salam. “Tadi (siang) kami juga sudah bertemu Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation) untuk membahas masalah ini. Nantinya proyek kilang akan Kami offering secaraterbuka,”ujarDirekturMar- keting Retail Pertamina, Ahmad Bambang di Kantor Kementerian BUMN, Senin (8/12). Rencana pelelangan ini, kata Bambang, berangkat dari putusan Kementerian Keuangan yang telah memberikansejumlahinsentifdalam pembangunan kilang berskema K e r j a s a m a P e m e r i n t a h SwastaatauPub- lic Private Part- nership (PPP). Sebelumnya, Menteri Keua- ngan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa jajarannya telah merestui pemberian tax holiday selama 10 tahun kepada investor kilang yang berminat melalui PMK 130/ PMK.011/2011. Disamping itu, pemerintah juga membebaskan biaya sewa pakai lahan di Bontang selama 50 tahun. “Rencananya kilang yang di Tuban juga (akan dilelang). Semua investor yang berminat silakan mengajukan. Kami men- cari penawaran yang paling me- nguntungkan,” tutur Bambang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan akan membuka tender kilang pada awal 2015 dan ditargetkan proses ini bisa rampung di semester I tahun depan. “Pertamina akan menjadi off taker (pembeli) minyaknya,” tutur Sudirman.(CN/WILSON) PELALAWAN, (WN) – Proyek Percepatan Infrastruktur (PPI) di Kabupaten Pelalawan dengan to- talanggaranRp60miliarmendapat perhatianseriusBupatiPelalawan, HM Harris, dengan melakukan peninjauankesejumlahproyekPPI di sejumlah Desa. SalahsatunyadiDesaKelurahaan di Kecamatan Bandar Sikijang. Harris pada hari Senin (8/12/14) langsung melihat masyarakat sedang melakukan pengerjaan pengecoran. “Saya puas sekali melihat kualitas semenisasi ini,” tuturmantanKetuaDPRDtersebut. Peninjauan langsung Harris, itu setelahberebusadaindikasiproyek akandiperiksapenyidikKejaksaan setempat atas pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan dan berbau tindakpidanakorupsi.(PRANTO) BANDAR LAMPUNG, (WN) - Proyek pembangunan jalan tol Sumatra bakal segera dilaksanakan setelah pencairan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Budi Darmawan seusai rapat paripurna DPRD, Rabu (14/1). BUDI DARMAWAN menegaskan, alokasi dana sudah disiapkan oleh Ke- menterianPUberkisarRp2,3triliun.Jika sudah diserahkan, kita jalan, ujar Budi. Dijelaskan, Pemrov sudah berencana membentuk tim untuk guna menjalankan rencanapembangunantoltersebut.Namun persoalannyasekarang,danatersebutbelum diserahterimakan. “Jika dana untuk pem- bangunantolSumatratelahdiserahkan,kita langsungbentuktim.Mudah-mudahanda- pat kita laksanakan dengan baik sesuai dengan keinginan kita bersama,” ujarnya. Ketika didesak soal kesiapan Pemprov yang terkesan lamban menanggapi rencana pembangunan tol itu, Budi menegaskan setiap tugas harus dilak- sanakansecaracermat.Apayangmenjadi tugas harus dilaksanakan dengan baik. “Gak perlu terburu-buru. Yang pen- ting hasilnya memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah,” ujarnya. Selain itu, tambah Budi, pihaknya juga menunggu arahan gubernur sekitar pembangunan jalan tol. “Semuanya harus sesuai dengan rencana kerja. Dan Bina Marga menunggu arahan dan petunjuk gubernur,” pungkasnya.(TER) 27 Paket Proyek di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Bodong ? Bupati Tinjau Proyek PPI Rp 60 Miliar KontraktorMangkir, ProyekTerancamTerlantar SEKAYU, (WN) - Bupati Muba H.PahriAzhari usai menyerahkan DIPA 2015 menghimbau kepada seluruh penggunaan anggaran DIPA dan APBD agar tidak menunda pencairan anggaran dan harus segera merealisasikan secara efektif dan efesien. Alokasi anggaran yang diterima berjumlah Rp.154.342.452.000, karenajikadipersenkanmengalami penurunan sebesar 24,9 persen dibandingkan di tahun 2014 sebesar Rp 203 milyar, kata bupati. Adapun yang menerima DIPA ini adalah, Polres Muba, Penga- dilanAgama, Kantor Kementrian Agama Sekayu, KPU Muba. Sedangkan SKPD Muba yang menerima DIPA meliputi Dinkes Muba, Pertanian dan Perternakan, Dinsos, Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi, PU Cita Karya, PU Perairan, PU Bina Marga, Dinas Perikanan, Badan Ketahanan Pangan, BPMPD. Bupati juga menegaskan agar seluru SKPD dapat menyusun la- poran triwulan sebagai pelaksana tugas pembantuan yang paling lambat 5 hari kerja setelah teri- wulan yang bersangkutan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Muba, katanya. Yang sangat penting, ujar Pahri adalah’melakukammoniteringdan evaluasi penyerapan anggaran hamonisasi atas regulasi dan birokrasi yang menghambat pe- nyerapan anggaran meningkatkan koordinasi SKPD dengan intansi yang terkait, jelasnya.(ADI)
- 5. NUSANTARA 5 Edisi 29/Th XIII/ 17 - 1 Februari 2015 AMAK-SU Desak DPRD Sumut Rekomendasikan Gubsu CopotAhmad Fuad MEDAN, (WN) – Puluhan massa Angkatan Muda Anti Korupsi Sumatera Utara (AMAK-SU) geruduk kantor DPRD Sumut untuk mendesak agarAnggotaLegislatif(DPRD) Provinsi Sumatera Utara mere- komendasikanGubernurSuma- tera Utara (Gubsu) segera men- copot Ahmad Fuad Lubis dari jabatannya Kepala Biro Ke- uangan Pemprovsu. Koordinator Aksi, Guntur Al’Amin dalam orasinya me- ngatakan Komisi C DPRD Sumut harus segera melaku- kan pemanggilan terhadap Kepala Biro Keuangan Pem- provsu Ahmad Fuad Lubis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)supaya yang bersang- kutan dapat menjelaskan du- gaan pemotongan fee sebesar 2% dari Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing SKPD tahun 2014. “Dugaan pemotongan fee 6% bantuan Daerah Bawahan (BDB) atau Bantuan Keu- angan Provinsi (BKP) Sumut ke Kabupaten Kota Tahun 2014.” Tegas Guntur. Dihadapan massa AMAK- SU, Anggota DPRD Sumut, BurhanuddinSiregardarifraksi PKSdudukdiKomisiAmenga- takan, apa yang saudara kritisi kami mewakili masyarakat Sumatera Utara menampun aspirasi dan hal ini meneruskan kepada pimpinan dewan. Sesudah men- dengar penjela- san dari anggota komisi A, Ketua Umum AMAK- SU, Sukri Soleh Sitorus menutur- kan Kami tidak mau kalau ang- gota dewan men- jadikan kabiro keuangan Provsu menjadikanATM berjalan dan kongkalikong dalam kasus ini tetapi hendaknya sungguh hati menindaklanjuti terkait laporan masyarakat. tegasnya. Mendengar kata kongkali- kong, anggota DPRD SU, Sutrisno Pangaribuan dari fraksi PDIP meminta agar segera diklarifikasi pernyataan terkait DPRD Sumut konkalil- kong terkait kasus yang saudara katakan, Bila saudara memiliki bukti yang sangat jelas dan akurat silahkan sau- dara antar kemari kami akan kawal kasus ini hingga tuntas. “Kewenangan kami akan kami gunakan mendesak Ka- poldasu untuk segera menin- daklanjuti kasus tersebut. Yang penting buktinya jelas dan akurat.” Tegas Sutrisno. Ditambahnya, Komisi C tidak berada ditempat karena mereka lagi kunjungan kerja, oleh sebab itu segala sesuatu- nya yang saudara sampaikan, sampaikan dengan cara santun dan beretika. Jelas Sutrisno. Kejatisu,untuksegeramengu- sut tuntas dugaan keterlibatan AhmadFuadLubisdalamkasus dugaan korupsi pengadaan Al- kes,anggaranKPUDalihfungsi lahan perkantoran (jual beli tidak sesuai NJOP) yang dita- ngani Kejari Rantau Parapat, yangdibenarkanolehKasiIntel AP.AfrianNababan.(HARRY) Dua Kubuh Saling Ngotot, Musda KNPI Banyuasin Ricuh Tak Mengantongi Izin Galian, Polisi Datangi PT.Cakra Indah Pratama Ratusan Buruh Demo Tuntut PT. Swadaya Indo Palma BAYUASIN, (WN) – Serikat Buru Sejahtera Indonesia (SBSI) berunjukrasa di kantor DPRD Banyuasin menuntut PT.Swa- daya Indo Palma (SIP) untuk memberikan hak pekerja. Tuntutan para buruh yang berbunyi, perusahaan wajib membayar uang pesangon kepa- da semua buruh yang dipensiun- kan, membatalkan semua per- janjian yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perun- dang undangan ketenaga kerjaan untuk buru harian lepas). Pembayaran upah untuk buru harian lepas disesuaikan dengan KEPMEN No 07 tahun 2013, setiap pekerja buru wajib diberikan sepeti pengamanan diri sesuai dengan yang diatur diperaturan menteri No PER 08/ MEN/IIV/2010, setiap buru yang bekerja di PT.swadaya indo palma wajib diikut sertakan dalam program BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Dalam aksi demo tersebut, Korlap Ali Hanapiah meminta kepada DPRD Banyuasin agar segera menuntaskan masalah ini. “Jika masalah ini tidak diselesai- kan maka semua pengunjurasa yang menamakan diri SBSI tidak akan meninggalkan aksi tersebut. Akhirnya tiga anggota DPRD BanyuasinmenemuiSBSI,Samsul Rizal, JokoAminoto, Ilham Hadi. Sementara itu Wakil Ketua II DPRD M.Sholeh mengatakan akan segera membentuk panitia khusus (pansus) dalam menang- gapi hal tersebut karena menurut kalautidaksegeramembentuktim pansus masalah SBSI ini tidak akan tuntas katanya.(SUP/DRL) Stadion Lebak Bulus Bakal Dibongkar JAKARTA, (WN) – Gubernur DKI Jakarta BasukiTjahaja Purnama mengatakan Stadion LebakBulusakansegeradibongkarmenyusul diterbitkannya surat rekomendasi pembong- karan stadion tersebut oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). “Setelah surat rekomendasi itu diterbitkan, saat ini kita sedang melakukan proses ten- der pembongkaran Stadion Lebak Bulus,” kata Basuki setelah menerima kunjungan Menpora Imam Nachrowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin. Basuki yang akrab disapa Ahok itu pun berharap proses pembongkaran Stadion Lebak Bulus dapat dimulai sesegera mung- kin, sehingga tidak mengganggu jalannya proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan tersebut. “Selain itu, kita juga akan segera menye- lesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan Stadion Taman Bersih, Manusiawi dan Wiba- wa, karena akan dijadi- kan sebagai stadion pengganti Stadion Le- bak Bulus,” ujar Ahok. Sementara itu, Men- pora Imam Nachrowi menuturkan surat reko- mendasi terkait pem- bongkaran Stadion Lebak Bulus untuk pembangunan depo MRT telah diterbitkan. “Surat rekomendasi itu sudah ditandatanga- ni dan diterbitkan. Kita memang tidak ingin menghambat jalannya proyek-proyek pemba- ngunan di wilayah ibu kota,” tutur Imam. Setelah menerbitkan surat rekomendasi, pihak Kemenpora pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera membangun stadion pengganti Lebak Bulus. “Kalau Stadion Lebak Bulus itu dibongkar, berarti Pemprov DKI harus menyediakan stadion penggantinya. Urusan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI,” ungkap Imam. Surat rekomendasi yang diterbitkan itu, yakni Surat Keputusan (SK) Menpora Nomor 0901 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalih- fungsian Prasarana Olahraga Stadion Lebak Bulus Menjadi Mass Rapid Transit. SK tersebut juga memuat penetapan lokasi lahan pengganti Stadion Lebak Bulus sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta pada 10 Oktober 2014, yaitu di Jalan RE Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.(WILSON) Usut Proyek Sodetan Dibuat Proyek “Siluman” “JANGANKAN ada petugas yang mengawasi, papan proyeknya saja tidak ada. Kita tidak tahu itu pekerjaan siapa, apalagi yang bertanggung jawab,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP H.Hamidi. Menurutnya, itu kesalahan PemprovDKIJakartayangtidak selektif dalam menentukan pemborong/pelaksana proyek dan tanpa pengawasan. Proyek yang dikerjakannya tidak meng- gunakan peralatan, hanya dila- kukan manual dengan jumlah pekerja yang sedikit. Akibatnya lalulintas macet berjam-jam dan berhari-hari. Padahal jika sodetan itu diker- jakan menggunakan peralatan dan mengerahkan banyak pe- kerja,dilakukanpadamalamhari atau pada jam-jam tidak sibuk lalulintas,dampakkemacetannya tidak memakan waktu lama. “Dua lokasi yang dikerjakan itu, hanya jarak beberapa puluh meter dari Kantor Kecamatan Grogol Petamburan, artinya pekerjaan itu mempermalukan pihak kecamatan, pihak Polsek Tanjung Duren dan instansi terkait lainnya,” kata H.Ha- midi.(WILSON) Bupati Beram Pengerjaan Proyek di Jalan Cendana Manunggal IIAsal Jadi KUALATUNGKAL(WN) – Usai pemantau langsung pada jum’at bersih, Bupati Kabu- paten Tanjab Barat kembali peninjau pekerjaan proyek yang terletak di Jalan Ma- nunggal II Jalan Cendana. Alhasil dari pemantau yang dilakukan tersebut tidak sece- merlang yang dihasilkan dida- lam peninjauan. Proyek pe- ngerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan asal-asalan. Bupati, Drs.H.Usman Ermu- lan MM menuturkan seper- tinya pengerjaan yang dila- kukan oleh pihak rekananan terlalu lambat dan banyak mengulur waktu, sedangkan waktu didalam pengerjaan tinggal beberapa minggu lagi. “Kita himbau kepada pihak rekanan yang melakukan pengerjaan ini, apabila dida- patkan kerja yang dilakukan asal jadi atupun tidak tersele- saikan maka kita akan Black lis CV yang mengerjakannya,” ucap Bupati disela-sela me- ninjauan kemarin Selain itu, bupati juga merasa beram melihat pe- ngerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan karena CV yang mengerjakan tidak diketahui alias tanpa tanda pengenal. “Bagaiman kita mau tahu siap yang menger- jakannya apabila pengerjaan tidak dipasang papan rekla- menya (papan Merk CV), ini bisa berkemungkinan CV siluman yang mengerjakan- nya. cetusnya.(AF) BANYUASIN, (WN) – Pengerukan tanah di Dusun Talang Balam, Desa Srijaya Kec.Rantau Bayur, Kab.Banyuasin diduga tidak mengantongi surat izin galian C (galian tanah) dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Banyuasin. Pasalnya, setelah hampir 5 (lima) bulan beroperasi pengerukan tanah yang dikerjakan PT.Cakra Indah Pratama, izinya sangat diragukan membuat jajaran Polras Banyuasin di Pidter (pidana tertentu) yang dikomandoi Kanit Ipda, Apriayadi. AS,SH bersama dengan anak buahnya mendatangi lokasi galian tersebut, Kamis (8/1/2015) lalu. Sehingga aktifitas pengerukan tanah tersebut sempat dihentikan dikarenakan perwakilan dari PT.Cakra Indah Pratama bernama Agus (38) tidak bisa menunjukan Izin baik dari Desa Srijaya, maupun dari Dinas Pertambangan dan Energi Banyuasin. Agus sebagai pelaksana PT.Cakra Indah Pratama mengatakan, masalah izin galian dan yang lain lain saya tidak tahu Pak, katanya dihadapan Polisi. Agus dihadapan wartawan Harian Warta Nasional mengatakan, pengerukan ini sudah lama beroperasi menggunakan alat berat Kobelco, setiap operasi dua alat sekaligus, kemudian diangkut menggunakan mobil Dump Truk, dimuat kedalam tongkang besi selanjutnya dibawa ke Sungai Baung Muara Sujian untuk penimbunan pabrik kertas, katanya. Sementara itu Bos PT.Cakra Indah peratama Inisial, Aju, belum dapat dihubungi wartawan sampai saat ini. Kanit Pidter Ipda, Apriyadi. AS,SH mengatakan, penemuan ini atas laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktipitas galian C tersebut dan kami duga PT.Cakra Indah Peratama tidak mengantongi Izin dari Dinas Pertambangan dan Energi. Jika hal tersebut benar, maka kami akan mengenakan Pasal UU Minerba (mineral dan batu bara), Pasal 113 No.4 Tahun 2009 ancaman dengan Pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 10 milyar. Kepala Desa Serijaya kec.Rantau bayur, Asanal mengatakan setelah kami komfimasi mengenai galian C di desa Serijaya, beliau mengatakan tidak tahu sama sekali bahkan mereka tidak pernah berkoordinasi dengan kami pihak Desa Srijaya mengenai Izin, saya tidak tau dari mana Izin mereka. Bahkan galian itu ada ditengah pemungkiman masyarakat bahkan sangat dekat dengan SDN 38 Rantau Bayur, jelas sangat mengganggu, je- lasnya.(SUP/ATAI) BANYUASIN, (WN) – Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berlangsung ricuh. Meskipun sidang di skorsing, namun tidak juga menemukan kata sepakat mengenai penafsiran pada Pasal 6Ayat 2 butir 2ADARTKNPI. Informasi yang berhasil dihimpun Harian Warta Nasional, beda penafsiran ini dilatar belakangi dengan adanya dua kandidat calon Ketua KNPI. Yaitu Basuni dan M Aswat. Masa dari keduanya calon saling mempertahankan pendapatnya mengenai pasal 6 ayat 2 butir 2ADART KNPI yang berisi, “berusia tidak lebih dari 40 tahun. Kubu dari Basuni berpendapat tidak lebih dari 40 tahun itu diartikan tidak lebih dari 41 tahun. Sehingga Basuni Rohimin yang saat ini berusia 40 tahun lebih bisa mengikuti persaingan. Sementara itu sebagian perseta dari kubu MAswat berpendapat bahwa tidak lebih 40 diartikan, jika lebih dari 40 tahun peserta tidak bisa mencalonkan diri. Akibatnya,kubuMAswatmelakukanwalkoutpadaMus- da KNPI yang dilaksanakan di gedung Auditorium Pe- merintahKabupatenBanyuasinpadahariSenin(23/12). MenurutHasbidariGMNImengatakan,acarapemilihan Ketua KNPI itu tidak sesuai dengan AD ART KNPI KarenatidaksesuaidenganADARTsehinggakamiwalk- out, ucapnya sembari meninggalkan ruangan Musda. Hasbi pun mengancam Munas dengan mengatakan, kami akan melaporkan hal ini kepada KNPI Pusat, tambahnya. Sementara itu Sekretaris DPD KNPI Provinsi Sumatera Selatan,Yusrianto mengatakan bahwa acara musda yang dilaksanakan itu adalah tidak sah sebab telahmelanggarADART.“SayaselakuSekretarisDPD KNPISumatraSelatantidakakanmenandatanganiSK kepengurusan hasil musda hari ini, tukasnya. Menurut Ketua Sekretaris Komite, Husni Paisal mengatakan, bahwa Musda itu adalah sah. “Bahwa berbeda pendapat dalam penafsiran itu adalah wajar. Kami telah berjalan sudah sesuai dengan AD ART, kami tidak mempermasalahkanAD ART yang kami bahas adalah tata tertib” ujarnya.(EFRI) JAKARTA, (WN) – Pengerjaan Proyek sodetan (drainase) di Jl.Tanjung Duren Barat dan Jl Tanjung Duren Raya, Jakarta disesalkan Anggota DPRD DKI Jakarta karena tanpa ada papan proyek, siapa yang mengerjakan, proyek apa saja yang dikerjakan dan waktunya berapa lama, terutama tanggung jawab instsansi mana.
- 6. NUSANTARA 6 Edisi 29/Th XIII/ 17 - 1 Februari 2015 Memberi Uang ke Penghulu Merupakan Gratifikasi IA mengatakan, hal tersebut dikare- nakan penghulu sudah memiliki tarif dan uang transportasi yang mencukupi. “Tarif dan uang transportasi untuk penghulu sudah mencukupi,” kata dia. Girimengatakan,tarifpenghulutiapsa- tu kali akad nikah mencapai Rp600 ribu. Sedangkanuangtransportasiyangdiberi- kan berkisar antara Rp125—400 ribu. Ia menjelaskan, saat ini negara sudah memberikan perhatian pada penghulu soal biaya sehingga sudah seharusnya penghulu tidak menerima imbalan apapun lagi di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Giri juga mengingatkan agar masya- rakat yang akan menikah untuk tidak memberikan imbalan uang tambahan kepada penghulu seusai pernikahan. “Kalau ada yang memberikan uang pada penghulu, laporkan! Itu merupa- kan tindak pidana,” ujar Giri. Pada pertengahan 2014 pemerintah telah mengatur tarif biaya nikah dalam PP No 45/2014 tentang Penerimaan Ne- gara Bukan Pajak di KementerianAga- ma (Kemenag) sebesar nol rupiah untuk pernikahan di KUA dan Rp600 ribu bila menikah di luar KUA.(WILSON) JAKARTA, (WN) - Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mengatakan pemberian imbalan uang pada penghulu seusai akad pernikahan termasuk dalam tindak pidana gratifikasi. “Jadi tidak ada lagi memberi uang kepada penghulu di luar, itu termasuk gratifikasi,” kata Giri di gedung KPK Jakarta, Rabu. Lelang Manual di DPR, DPD, MPR Rawan Korupsi JAKARTA, (WN) – Penggunaan anggaran negara negara pada tiga lembaga negara selama tahun 2014 diduga belum baik dan benar. “Pada tahun2014ini,tigaLembagaperwakilan, yaitu DPR, DPD, dan MPR tidak serius dengan cara lelang yang yang jujur, akuntabilitas, dan transparansi dengan mempergunakan secara elektronik atau biasanya disebut secara LPSE (Layanan pengadaan secara elektronik),” kata PengamatAnggaranUchokSkyKhadafi dalam siaran pers,Jumat, (2/1). Menurut dia, pada sejumlah lembaga negara tersebut diyakininya masih menggunakan metode manual dalam melelangproyekyangmenggunakanuang negara.Caramanualtersebut,dikhawatir- kanmembukacelahterjadinyakebocoran dan berpotensi merugikan negara. “Ketiga lembaga ini masih banyak mempergunakan lelang pengadaan barang dan jasa secara manual karena lebih menguntungkan pribadi daripada secara kelembagaan. Dengan lelang manual, pemenang lelang bisa diatur sesuai selera oknum oknum,” katanya. Dugaan tersebut bisa dilihat dari penjelasan penjelasan berikut yakni, DPR punya anggaran belanja modal atau anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa menimal sebesar Rp168,340 miliar. Tapi, hanya sebesar Rp143,556 miliar yang dilelang dalam bentuk LPSE, dan sekitar sebesar Rp24,784 miliar diduga kebocoran anggarankarenalelangdilakukandalam Kades Dusun Mudo Sukses Mengalokasikan Program Gemma MERLUNG, (WN) – Program dana Gemma Desa yang di gelontorkan oleh Pemda ternyata mendapat respon serta keantusiasan masyarakat dalam mengsukseskan Program ini. Begitu juga yang terjadi di Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Pembangunan Kantor Desa dengan volume 9 x 14 peter, penguna mampaat 475 orang sudah hampir rampung dikerjakan dengan fasilitas komplit. Ruangan Kepala Desa beserta WC, ruangan Sekdes, ruangan Kaur, ruangan Aula, WC Staf, Sumur. Bor dan dikelilingi oleh pagar yang membuat kemewa- han tersendiri bagi masyarakat Dusun Mudo. “Saya cuma mengawasi agar. Program Pemerintah Daerah melalui Gemma Desa lebih optimal dengan fasilitas yang cukup .” Tutur Desmiyanto selaku Kepala Desa Dusun Mudo, dilokasi pembangunan. Ayah dua anak ini juga mengucapkan terima kasih tentu dihantarkan beliau bagi Pemda yang mampu menero- bos suatu program bersentuhan langsung dengan masyarakat sehinggga program ini lebih terbuka, memahami apa yang menjadi keluhan dan pantas untuk dibangun sesuai kebutuhan kita di Desa. Tentu melibatkan orang ramai baik dalam perencanaan, pengawasan, perawatan sehingga rasa memilki menjadi prioritas bersama. “ Alhamdulillah Program ini salah satu Program jitu,” tandas DYYanto sapaan akrabnya. Anggi Saputra, Ketua LKD menyampaikan Program Gemma Desa berupa pemba- ngunan Kantor Kepala Desa merupakan hal yang dinanti warga lantaran Kantor yang lama terlalu sempit dan pasilitas yang tidak memadai sesudah itu usianya sudah Tua,”Fasilitas kantor yang baru lebih lengkap serta berada dipinggir Lintas Timur lebih mempermudah pelaya- nan,” tangkasnya.(HEFNI) TANJABBARAT,JAMBI, (WN) ––M. Yunus, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabbarat menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpengaruh atas rayuan oknum yang mengatasnamanakan Satpol PP untuk penerimaan pekerjaan menjadi honorer anggota Satpol PP. “Warga masyarakat tidak usah terprovokasi atau terhasut dengan adanya salah seorang oknum yang tidak jelas untuk penerimaan pegawai Satpol PP, karena pada saat sekarang ini, dari pusat belum ada penerimaan honor untuk menjadi anggota Satpol PP,” tegas Yunus kepada Harian Warta Nasional. Penyampaian himbauan dari M.Yunus tersebut berawal dari adanya laporan inisial Ai, warga Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjabbarat kepada Harian Warta Nasional. Ai mengaku dirinya telah mendapat iming-iming dari salah seorang oknum Satpol PP yang mengatasnamakan Kasat Satpol PP bisa menerima anggota Satpol PP dengan membayar administrasi sebesar Rp 5.000.000. “Saya ditawari seseorang yang katanya dia ada orang dalam di Satpol PP. Katanya bisa masuk anggota asal bayar administrasinya sebesar Rp 5 juta,” ujar Ai kepada Harian Warta Nasional. Hingga Harian Warta Nasional langsung menghadap M.Yunus, selaku Kasatpol PP untuk mempertanyakan temuan tersebut. Dari perbincangan, M. Yunus langsung angkat bicara dengan mengatakan, kalau ada oknum yang menjual nama Satpol PP, saya ataupun ada oknum, silahkan dilaporkan ke Polisi. Silahkan diproses hukum, saya tidak akan mengakomodir dan tidak mentolerir karena menjual nama nama saya (Kasat), “ tegas M.Yunus.(AF) Kasatpol PP: Hati-hati Penipuan Berkedok Penerimaan Anggota Permohonan IMB Pabrik PTGPAM Ditolak,TetapiTetap Beroperasi TANGERANG, (WN) - Im- plementasi penegakan pada nomor 10 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tangerang masih jauh dari harapan. Itu terjadi karena lemahnya penga- wasan terhadap para oknum pegawai berseragam yang diduga terlibat menerima upeti dari para pemilik bangunan. Bangunan bermasalah tidak akan ditindak jika sipemilik bangunan mampu memberikan sogokan kepada para oknum. Maka tak heran, jika saat ini bangunan tanpa IMB terlihat amanamansajatanpaadanyatin- dakan nyata dan tegas dari Pe- merintah Kabupaten Tangerang. Salah satunya adalah bangu- nan pabrik milik PT. GPAM yang berlokasi di Jalan Suka- bakti/Perigi, Kel.Sukabakti, Kec. Curug, Kab Tangerang yang jelas jelas permohonan IMBnya di tolak karena tidak sesuai dengan kajian teknis. Akan tetapi terlihat aman aman saja, dan kurang lebih 2 tahun pabrik tersebut beroperasi tanpa adanya tindakan sangsi nyata. Yang ada kasus inipun di tutupi dan dilakukan pembiaran. Belum selesai persoalan yang satu persoalan baru muncul kem- bali dengan berdirinya bangunan lainmilikorangyangsamadandi lokasi yang sama hanya berjarak kurang kebih 200 meter, juga memiliki permasalahan serupa belum memiliki IMB. Ironisnya walau sudah men- dapat sorotan dari masyarakat tetap saja tidak terlihat tindakan tegas dan nyata dari Pemerin- tah, diduga kuat ada, biang keroknya adalah oknum pega- wai. Keterlibatan oknum sea- kan memberikan jaminan serta memberikan peluang kepada orang lain melakukan perbuatan melawan hukum serta me- nyalahgunakan jabatan dan kewenangan sehingga berakibat kerugian bagi Negara.(RAM) Kejari Simpang Ampek Banding Kasus BBI PASAMAN BARAT, (WN) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menyatakan banding terhadap putusan majelis hakim terhadap 2 terdakwa kasus pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), Kamis. “Kami akan banding karena diputus dua tahun enam bulan, denda Rp50 juta dan subsider dua bulan kurungan padahal tuntutan kita tujuh tahun penjara,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Ampek, Yudi Indra Gunawan kepada tim redaksi website Kejaksaan Agung via telepon selulernya. Kedua terdakwa yakni, Nellyarwisma dan Mirza Fadli juga dituntut pidana denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan. Tidak hanya itu, JPU juga mewajibkan kedua terdakwa untuk membayarkan uang pengganti masing-masing Rp 457 juta. Untuk diketahui, terdakwa Nellyarwisma merupakan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pasaman Barat, sedangkan Mirza Fadli, menjabat sebagai mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut. Nellyarwisma dan Mirza Fadli dijerat karena diduga tidak bekerja sesuai tugas, dan diduga membuat laporan hasil pekerjaan fiktif untuk pencairan dana sebanyak 100 persen. Ketika itu Nellyarwisma yang menjabat sebagai pengguna anggaran proyek pembangunan BBI Talu tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak maupun dokumen perencanaan yang dibuat oleh CV Nugraha Chakti Consultant sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp914,28 juta.(PD) Program CSR Asian Agri Group dan PMKS PT Mitra Sawit Tertutup MERLUNG, (WN) – Program CSR (Corporate Social Responsibilty) merupakan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat dari sekitar perusahaan dengan memberikan nilai tambah, semisalkan CSR perusahaan Petro China yang mampu membangun Jalan maupun banggunan untuk sekolah yang membutuhkan. Tentu hal ini amat dirasakan oleh masyarakat, namun amat beda yang terjadi di wilayah Merlung khususnya di Perusahaan Asian Agri Group dan PMKS PT Mitra Sawit Jambi yang telah berdomisili puluhantahun,namuntidakbanyakmemberikannilai tambah bagi warga sekitar mulai dari penyerapan Tenaga Kerja hingga Program CSR tidak menyentuh bagi masyarakat. Hafis, Koordinator LSM Jaringan Inpormasi Pemantau Pembanggunan (JIP) Kabupaten Tanjab Barat mengkritisi kontrribusi PerusahaanAsianAgri Group yang dinilainya belum maksimal lantaran Pro- gramCSRyangtidakterbukaterkesantertutup.Pihak Perusahaanjugatidakpernahmelibatkanmasyarakat, sehingga tidak mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat kita. Bayangkan CSR setiap tahunnya hanya untuk membangun Sumur Gali, sementara masih banyak kebutuhan masyarakat yang lainnya misalkan membangun insprastruktur atau memberikan bantuan pendidikan, Ujar Hafis kepada Harian Warta Nasional. Ditambahkannya, masalah penyerapan tenaga kerja juga kurang maksimal bayangkan dari data Karang Taruna Keong Mas Merlung ada sekitar 1.300 orang yangtidakmendapatkanpekerjaan,sementarawilayah ini dikelilingi oleh Perusahaan besar yang telah beroperasi puluhan tahun bahkan ada yang lebih. Kita minta Dewan Dapil III, selayaknya memanggil pihak Perusahaan mempertanyakan kontribusinya bagi masyarakat, ujarnya. Ijal, Koordinator LSM 9 Merlung mengatakan, kami sangatberharapPemerintahDaerahmembuatkebijakan masalahCSRPerusahaanyangdinilainyakurangtepat dan terbuka lantaran sudah seharus nya masyarakat sekitar mendapatkan Pelatihan dari Perusahaan setidaknya bisa menyulap limbah yang tidak berguna didalam kolam IPAL perusahaan menjadi pupuk dari pada memberikan batuan yang sipatnya hanya sementara. “Pemberdayaan bagi masyarakat sekitar seharusnya yang paling diutamakan agar perekonomian mereka lebih baik, bukan hanya nendapat nilai negatipnya saja,”tandasnya. Sambungnya, bukan hanya itu saja pihak Perusahaan Asian Agri Group juga harus bertanggung jawab atas kerusakanjalanPropinsiJambiyangbaradadariLintas Timur KM 101yang menembus hingga Batanghari merupakanjalurAlternatipyangselamapuluhanTahun dilintasi Fuso CPO segingga Jalan ini mengalami kerusakan yang cukup parah. “Kontribusi yang diberikan tidak setimpal dengan apa yamg dilakukan oleh Perusahaan Asian Agri Group,” tandasnya dengan lantang. Sementara hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan kompirmasi dari pihak Asian Agri Group, di saat Harian Pagi Tungkal Post mendatangi Kantor Kebun,menemui Humasnya Sukardi namun amat disayangkan tak bisa dijumpai,salah satu Karyawan mengatakan bahwa pak Humas baru saja keluar,” barusan berangkat, sekitar 15 menit lalu,apa yang bisa saya bantu pak,” ungkap salah satu Karyawanya.(HEFNI) bentuk manual atau ada sengajaan melakukan penunjukan langsung. DPD punya belanja modal atau anggaran anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa menimal sebesar Rp66,673 miliar. Ternyata yang dilelangmelaluiLPSEsebesarRp32,417 miliar dan sekitar sebesar Rp34,255 miliar diduga potensi kebocoran ang- garan karena lelang dilakukan dalam bentuk manual atau ada sengajaan melakukan penunjukan langsung. MPR punya anggaran modal atau anggaran anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa menimal sebesar Rp37,155 miliar. Ternyata yang dilelang melalui LPSE sebesar sebesar Rp37,113 miliar dan menimal sebesar Rp41,641 miliar di- duga potensi kebocoran anggaran ka- rena tidak melalui LPSE.(WILSON)
- 7. NUSANTARA 7 Edisi 29/Th XIII/ 17 - 1 Februari 2015 Perusahaan AMP Tak Kantongi Izin MENURUTAndiMappasiatta,bahwa perusahaantersebutdiketahuiberoperasi sejak tahun 2011 hingga saat ini tanpa mengantongi Izin, hal itu sangat jelas merugikandaerah.Namunkenyataannya perusahaan itu masih bebas melaksana- kanoperasionalnyahinggasekarangdan Andi Mappasiatta yakin bahwa peru- sahaan itu tidak ada kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan AMP yang tidak me- ngantongi izi tersebut secara otomatis dapat dikatakan illegal. Sedangkan dampak lainnya yang ditimbulkan oleh perusahaanAMPitubesarsekali,seperti pencemaran lingkungan, berupa polusi udara dan lainnya. Terparah lagi, dampaknyapenambanganmaterialyang tidak pernah terkontrol, sehingga suatu saat dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat akibat tidak ada keseim- bangan alam. “Persoalan ini tidak boleh dibiarkan dan saya bersama teman-teman LSM lain akan menindak lanjuti dengan me- laporkan ke instansi terkait di pusat sekiranya pemda Sidrap tutup mata dalam persoalan ini. dan kalau ditemu- kan pidananya kita laporkan juga ke aparat penegak hukum,” Tegasnya. Di tempat terpisah, Drs.Andi Ak- bar,M.Si,yangjugapenggiatLingkungan HidupSulawesi-Selatanketikadihubungi melalui handphone terkait maraknya perusahaan yang mengabaikan Amdal mengungkapkan bahwa sesuai amanat peraturanpemerintah(PP)nomor27tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagai pengejawantahan dari undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindu- ngan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang mengatur setiap orang yang me- lakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingku- ngan hidup sebagai prasyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegia- tan, maka pemerintah daerah harus ber- tindak tegas kalau ada perusahaan yang mengabaikan arti penting lingkungan hidup, jangan sampai slogam go green yang didengung-dengungkan Gubernur SulselSahrulYasinLimpohanyalipstick karena pemerintah kabupaten dan kota tidak ada political will. “Dan lebih parahnya lagi justru kalau perusahaan yang ada malah dijadikan Automatic Teller Money (ATM) oleh penguasa,” pungkas Akbar. Sementara Manager PT. Karya Pare, Asfar Wijaya ketika dikonfirmasi di Kantornya di Jl.Cumi-cumi kota Pare- pare belum lama ini mengaku kalau perusahaannya telah memiliki amdal namun ketika media ini meminta untuk menunjukkan izin amdal yang mereka milikiasfartidakdapatmenunjukkannya. MenanggapihaltersebutKepalaKantor (Kakan) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) kabupaten sidrap melalui kepalaTata Usaha Hj.Omming, mengatakan, bahwa dari sekian banyak perusahaan yang seharusnya memiliki izinlingkungansebagaimanayangdiatur undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun peraturan pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mencabut PP nomor 27 tahun 1999 tentang amdal hanya satu perusahaan di Kabupaten Si- denrengRappang(Sidrap)yangmemiliki izin amdal yaitu Perusahaan Sumber Energi selebihnya tidak ada yang me- miliki izin termasuk perusahaan-peru- sahaan Aspalt mixing plant (AMP) itu. “Di Kabupaten Sidrap ini dari sekian banyaknya perusahaan yang beroperasi hanya satu yang mengantongi Izin, selebihnya tidak ada. Bahkan kami pernah meminta kepada pihak perusa- haan termasuk PT Karya Pare untuk melengkapi berkasnya, namun sampai saat ini belum dilengkapi juga,” Ujar Hj Omming. Sementara itu Sekretaris kantor Lingkungan hidup Sidrap, H.Ahmad didampingi kepala bidang amdal,Andi Sulolipu saat dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa kita sudah sering mengundang para pelaku usaha untuk mensosialisakan program-program dan kebijakan yang menyangkut lingku- ngan hidup namun terkadang hanya satu dua pelaku usaha yang datang itupun selalu diwakili. Lanjut Andi Sulolipu mengungkapkan sebaiknya warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha agar mengajukan ke instansi terkait, kalau itu menyangkut kerugian akibat dam- pak pecemaran lingkungan sebaiknya masyarakat melaporkan termasuk ke kantor lingkungan hidup. “Sedangkan dampak lainnya yang ditimbulkan oleh perusahaan AMP itu besar sekali, seperti pencemaran lingkungan, berupa polusi udara dan lainnya. Terparah lagi, dampaknya penambangan material yang tidak pernah terkontrol, sehingga suatu saat dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat akibat tidak ada keseim- bangan alam,” katanya.(NARWADI) SIDRAP, MAKASSAR, (WN) - Wakil Komandan Intellegence Brigade Kadhara PPK-RI, Andi Mappasiatta ACH, mengecam keras ketidakpedulian Pemerintah Kabupaten Sidrap terhadap izin lingkungan dan izin operasional As- phalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher ( Pemecah Batu ), serta menyayangkan sikap pemilik AMP PT Karya Pare yang tidak mengindahkan seluruh izin yang harus dikantongi perusahan yang melakukan aktivitas operesional pengolahan As- phalt khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap. Karyawan PT Bisma Dibantu Gerombolan Preman Eksekusi RumahWarga BANYUASIN, (WN) – Tanpa melalui sidang Pengadilan Ne- geri, perusahaan yang bergerak di bidang kerangka baja yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Palembang di bantu seki- ra dengan delapan orang pre- man melakukan pembongkaran (eksekusi) rumah warga. Hal itu itu terungkap pada saat pemilik rumah Suharyadi Ira- wan, SE (40) warga Perumahan Villa Jati Emas Kelurahan Suak Tapeh.Kecamatan BA III melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pangkalan, Balai Ka- bupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kamis. Kejadian bermula ketika Mar- keting PT Bisma, Samadin (45) bersama dengan 8 orang pre- man mendatangi ru- mah orang tua kor- ban Saidu (60) di jalan Naval Berlian Pangkalan Balai sambil mencari kor- ban dengan meng- ancam, “Saya bunuh Suharyadi kalau tidak bisa menye- lesaikan tunggakan hari ini”, katanya menirukan ucapan Samadin. Selanjutnya samadin dan kawanan preman menuju kedia- man korban di Villa Jati Mas kelurahan Kedondong Raye dan langsung membongkar pintu rumah dan melepaskan sebagian atap dan plafon rumah korban. Menurut Ernawati tetangga korban kepada Harian Warta Na- sional mengatakan kawanan ini sempatmenanyakandimanapemi- likrumah,“Belumsempatsayaja- wabanakbuahsamadinsudahber- hasil masuk rumah”, ungkapnya. Menanggapi Laporan korban penyidik polsek Pangkalan Balai, BrigpolAgung mengata- kan Tersangka akan segera kita periksa dan akan dikenakan pasal 170 KUHP denganAnca- man hukuman 5 tahun.(TIM) Minimarket Bodong Marak di Bekasi BEKASI, (WN) - Maraknya keberadaan minimarket bodong alias ilegal di Kota Bekasi disebabkan sulitnya mengurus perizinan di Dinas Perindus- trian, Perdagangan dan Kope- rasi (Disperindagkop). Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara pihak penge- lola minimarket dengan Komisi A DPRD Kota Bekasi. Dalam rapat tersebut diketahui bahwa terdapat sejumlah mini- market yang telah beroperasi sejak lama namun tidak me- miliki izin. “Hanya Indomaret yang hadir, sedangkan pihak alfamaret berhalangan hadir dengan alasan ada rapat tingkat nasio- nal di lingkungan manajemen- nya,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata Kamis (15/1/2015). Ariyanto menerangkan bahwa selama ini pihak Indomaret me- ngalami kesulitan dan dihambat dalam mengurus perizinan dari pihak Disperindagkop Kota Be- kasi. Padahal disatu sisi kebu- tuhan masyarakat akan toko ser- ba ada sudah sangat mendesak. Karena itu, Aryanto mengim- bau, kepada pihak Indomaret untuk tidak membuka outletnya hingga semua perizinan disele- saikan. “Seharusnya jangan dibuka dulu sebelum perizinan semua diselesaikan. Jika ini terus terjadi kami akan meminta Pemkot Bekasi dalam hal ini disperindakop untuk bertindak tegas,” katanya. Sementara itu, perwakilan PT Indomaret Syafrudin menjelas- kan, sedikitnya ada 13 outlet Indomaret di tahun 2013 dan 95 outlet di 2014 hingga kini belum keluar perizinannya. “Padahal kami telah menge- luarkan banyak biaya dan bolak balik mengurus izin. Namun pi- hak Pemkot Bekasi hanya mem- perlambatsaja,sepertikurangini, kurangitu,Akhirnyakaminekad membukaminimarketIndomaret dibeberapatitikyangadadiKota Bekasi,” keluhnya. Sementara itu, dari data yang dihimpun, dari total 681 mini- market yang ada di Kota Beka- si, tercatat baru ada 75 mini- market yang sudah mengan- tongi izin toko modern sesuai dengan peraturan daerah yang diterbitkan Pemkot Bekasi, dan sisanya masih mengurus izin akibat kadaluwarsa dan banyak yang bodong.(RADEMAN) Desakan Pengunduran Direktur PDAM Terus Bergulir PDAM Sidak, Warkop 17 di Segel MAKASSAR, (WN) – Waru- ng Kopi ( Warkop ) no 17 di jalan Anggrek Raya, terpaksa disegel oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar saat melakukan sidak di warkop 17. Rabu (14/ 1) kemarin. Informasi yang kami terima bahwa warkop yang sebelum- nya dikelola oleh aktivis anti korupsi Sulsel tersebut telah menunggak pembayaran air hingga satu tahun lamanya. dengan jumlah penunggakan hingga Rp 14 juta rupiah. Kabag Humas PDAM, Muh Idris Tahir yang ikut dalam penggerebekan ini, mengatakan, pemilik sudah tidak memperli- hatkan itikad baik dalam peluna- sanpenunggakan.“Makanyaka- misudahtutupmeteranair.Tung- gakan itu harus dibayar,” Jelas Kabag Humas, Muh Idris Tahir. Menurut Muh Idris, bahwa sidak ini rutin dilakukan oleh pihak PDAM bagi para pelang- gan yang menunggak. Dalam sidakinijugaturuthadiri,Kepala Wilayah 3 PDAM, Basri Tompo dan sejumlah staff lainnya. Ditempat terpisah, Pengelola baru Warkop 17, Imam Wahyu- dimengaku,mautidakmauakan melunasi tunggakan tersebut. “Untungnya saya diberi keri- nganan untuk membayar secara bertahap tunggakan tersebut,” katanya.(NARWADI) Retribusi Pasar di Karawang Miliaran Rupiah Tak Disetor KARAWANG, (WN) - Pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dari retribusi pasar tradisional Cikampek I bernilai miliaran ru- piah tidak disetorkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola. “Selama empat tahun, pihak swasta yang mengelola pasar Cikampek I tidak pernah membayar retribusi ke pemerintah daerah. Itu jelas merugikan,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Karawang, Suci Nurwinda, di Karawang, Senin. Secara historis, pemerintah daerah menginginkan pendapatan lebih sehingga melibatkan pihak ketiga dalam mengelola pasar tradisional Cikampek I. Tetapi kenyataannya berbeda, justru pemda merugi karena pihak ketiga tidak pernah menyetorkan retribusi ke pemda. Kondisi itu mesti dievaluasi agar kedepannya tidak terulang. Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta pengelola pasarCikampekI,pertahunpemdaakanmendapatkan retribusi pasar sekitar Rp700 juta per tahun. “Jika per tahunnya menapai Rp700 juta, berapa miliar uang yang diperoleh pemda selama empat tahun. Tetapi sayangnya, setoran retribusi pasar selama empat tahun itu tidak terlaksana,” katanya. Ia mendesak agar pemerintah daerah mengeva- luasi pihak swasta pengelola pasar Cikampek I itu. Bahkan jika diperlukan, diberi sanksi dengan memutus kontrak dan membayar ganti rugi ke pemda. Sanksi tersebut dinilai wajar karena selama empat tahun terakhir, pihak swasta itu tidak pernah membayarkan retribusi, sebagai pendapatan asli daerah Pemkab Karawang.(TIM) Dandim Subang Jadi Ketua Bulan Dana PMI SUBANG, (WN) - Komandan Distrik Militer(Dandim) 0605, Yani AriSasongkoditunjukmenjadiKetua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Subang Tahun 2014/2015. Penuntu- kanituberdasarkanSuratKeputusan Bupati Subang No. 468/Kep-525- Sos/2014yangdijadwalkanberlang- sung selama 3 bulan, mulai 24 Desember - 24 Maret 2015. “Kami tidak keberatan dan siap melaksanakantugas,apalagiterkait dengan misi kemanusiaan. Sebab, dana terkumpul nantinya akan dikembalikan lagi untuk kegiatan kepalang-merahan, seperti pembi- naan palang merah remaja, korp sukarelawan dan tenaga sukarela- wan kebencanaan, serta kegiatan kemanusiaan lainnya,” kata Dan- dim seusai rapat panitia persiapan bulan dana PMI di Aula Makodim 0605, Subang, Jumat. Yani menjelaskan teknis bulan dana, terutama penyebaran kupon nilainominalRp1.000danRp2.000 ini sasarannya masyarakat dan pegawainegeri/swasta.“Nantiakan ditetapkanwaktupembukaanresmi dimulainya bulan dana. Kami sepakat akan dimulai resmi 19 Januari 2015 mendatang di aula Pemkab. Subang,” katanya. Dia mengatakan, walaupun terlambat tetapi dirinya optimis masyarakat akan tetap sukarela memberikan bantuan. Sementata Ketua PMI Kabupaten Subang H.Ojang Sohandi dalam surat keputusannya menyatakan, pantiabulandanabertugasmengum- pulkandanasebanyak-banyaknyadi wilayahKabupatenSubang,caranya dengan mengedarkan kupon atau cara lainnya yang sah. (TR) Kemudian melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan pengurus PMI Kabupaten. “Kita berharap hasil bulan dana tahun ini dana yang terkumpul akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Seluruh pengurus PMI harus ikut terlibat dalam kegiatan tersebut,” katanya.(SR) IzinDistributorAgenElpijidiPurwakartaDicabut PURWAKARTA,(WN)-Adanya kelangkaan elpiji di Purwakarta, menjadi perhatian serius Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi SH. Dedimenegaskanbahwapihaknya akan melakukan pengawasan ketat terkait kelangkaan dan naiknya harga elpiji di Purwakarta. “Saya akan memberikan solusi agar ada kartu pengendali dalam pembelian gas, hal itu untuk menghindari kelangkaan elpiji,” katanya dalam rilis yang diterima Tribun, Kamis (15/1). Selain itu, Dedi akan menindak tegas terhadap agen pengecer gas yang melakukan praktek nakal. “Kita akan tindak tegas mereka yang melakukan praktek nakal seperti tidak mendistribusikan gas kepada yang berhak maka akan kita cabut izinnya.”, tegasnya. Mengenai keresahan pelaku UKM di Purwakarta terkait ke- langkaan gas, Dedi memberikan solusi agar dibuatkan agen khusus untuk distribusikan langsung kepada UKM, hal itu agar pelaku UKM dalam melakukan usahanya tidak terganggu dengan adanya kelangkaan gas. “Khusus untuk UKM kita akan mencoba meminta Pertamina untuk menambah Kouta dan mudah - mudahan Pertamina me- nyetujui,” katanya. Untuk solusinya adalah dengan mendrop langsung kepada UKM, dengan memberikan agen ruang khusus untuk UKM dimana agennya dipilih berdasarkan UKM membelinya ditambah dengan pengawasan ketat dari pihak aparat baik pemerintah maupun pertamina sendiri.(RS) BEKASI, (WN) - Pelayanan tidak mak- simal yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi membuat sebagian masyarakat Bekasi geram. Kondisi ini membuat warga Bekasi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pengawas BUMD (FMPB) menggeruduk kantor PDAM Tirta Bhagasasi di Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, Be- kasi Selatan, untuk meminta penjela- san pihak PDAM, Selasa (13/1/2015). FMPB mengkri- tisi kinerja pelaya- nan PDAM Bhaga- sasi yang mereka nilai tidak maksi- mal terutama di wilayah Cibitung, Babelan, dan Taru- majaya. Di wilayah tersebut aliran air dari PDAM tidak keluar samasekali.“Selainitu,naiknyatarifyang tidak diimbangi dengan pelayanan yang ada,” kata Koordinator aksi Fajri. Dalam orasinya Fajri mengecam, agar Direktur Teknis dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi untuk mundur dari jabatannya, sebagai bentuk pertang- gungjawaban. Selain itu, Fajri juga mengancam akan meminta kepada kejaksaan untuk mengaudit PDAM Tirta Bhagasasi. “Sebagai masyarakat Bekasi, kami mencurigai adanya kejanggalan di dalam PDAM Bhagasasi karena banyak warga Kota dan Kabupaten bekasi yang menge- luhkan kondisi air bersih,” tegasnya. Sementara itu, Humas PDAM Endang Kurnaen membantah jika pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi tidak maksimal seperti tuduhan para pendemo yang berasal dari FMPB. Menurutnya, selama ini pihak PDAM telah melakukan perbaikan pada insta- lasi air agar para pelanggan yang ada di Kota dan Kabupaten dapat terlayani dengan baik. “Kami selama ini telah melakukan perbaikan instalansi diseluruh wilayah yang ada di Kota dan Kabupaten. Itu dilakukan agar pelayanan kepada pelanggan semakin maksimal,” katanya.(RADEMAN)
- 8. NUSANTARA 8 Edisi 29/Th XIII/ 17 - 1 Februari 2015 Perseretuan Dua Desa Atas Tapal Batas Adalah Ulah Dari Pemkab Suparti Gosong Terbakar Minyak Tanah Oplosan Ketua DPRD Himbau Kepala Dinas Menempati Rumah Dinas BANYUASIN, (WN) – Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam menghimbau seluruh SKPD yang mendapatkan rumah dinas jangan dikosongkan. Pernyataan tersebut seusai sidang Paripurna DPRD Banyuasin, Kamis (12/12/ 2014). Pasalnya, 34 SKPD yang berdinas di Banyuasin tidak pernah menempati rumah dinas tersebut. Rumah dinas ini dibangun menggunakan uang rakyat demi kesejahteraan aparatur pemerintah Banyuasin. Namun hal tersebut diabaikan oleh Kepala Dinas Banyuasin, contoh ada beberapa rumah Kepala Dinas yang tak terawat dikarenakan tidak dihuni, rumputnypun menutupi halaman rumah tersebut. Agus Salam membenarkan adanya laporan LSM dan media. Menurut Agus, rumah yang dibangun itu memang diperuntukan untuk Kepala Dinas yang bekerja di Pemerintahan Banyuasin agar mudah dalam melaksanakan pekerjaanya. Namu hal tersebut diabaikan terkesan mubazir. terkecuali hari libur jumat sore dan sore minggu, ujarnya. LSM Kompak dan LSM Ario Carang sangat menyangkan kebijakan pemerintah ini diabaikan begitu saja dan kedua LSM tersebut Aldi Gunawan dan Darul Kutni,Sp mendukung sepenuhnya himbauan Ketua DPRD dan Anggota DPRD menghimbau seluruh SKPD yang sudah mendapatkan rumah dinas agar dihuni dan dirawat. Dikarenakan ini adalah amanat rakyat banyuasin, sayang jika dibiarkan begitu saja, ungkapnya.(SUP/DRL) Gara-gara Uang Nyawa Melayang, Pelakunya Diringkus Polsek Mariana BANYUASIN, (WN) – Uang memang sumber masalah, gara-gara uang nyawa bisa melayang. Itulah yang menimpa Jepri alias Ijep yang tewas ditusuk pisau Garpu Iwan (25) setelah mereka duel maut di Mariana, Kabupaten Banyuasin kemarin, sekitar jam 13.00 WIB. Hasil pantuan Harian Warta Nasional menyebutkan, Jepri tewas mengenaskan dengan besimbah dara terkena tusukan pisau di bagian leher, dada dan perut, itu setelah Jepri kalah dalam perkelahian maut melawan Iwan, dengan sama sama menggunakan pisau. Jepri sempat dilarikan ke rumah sakit Bayuasin, namun nyawa tak tertolong lagi karena kehabisan darah. Sementara Iwan yang sempat melarikan diri, berhasil diringkus aparat kepolisian dari Polsek Mariana, yang dipimpin langsung Kapolsek AKP. Helmi. Menurut Iwan yang diwawancarai Harian Warta Nasional di kantor Polsek Mariana mengaku telah menusuk Jepri hingga tewas. “ Awalnya saya ingin meminjam uang kepada Jepri, sampai kami bertengkar mulut. Entah kenapa dia (Jepri-red) tiba- tiba mencabut pisau dan menusuk bagian pantat saya yang kanan,” ujar Iwan sembari menunjukkan luka bekas tusukan. Kata Iwan, saya tak terima ditusuk, saya langsung mencabut pisau dari balik baju untuk membalasnya. Kami pun berduel sama sama menggunakan pisau. Saat itulah saya menusuk leher, dada dan perut Jepri, ujar Iwan menceritakan kronologisnya kejadian. Kapolsek Mariana AKP. Helmi kepada Harian Warta Nasional membenarkan adanya duel maut yang berujung pembunuhan tersebut. “Dari hasil olah TKP, kami langsung mengadakan lidik, setelah mendapatkan titik terang, maka saya bersama anggota langsung mengejar pelaku, (Iwan – red). Ternyata pelaku Iwan berada di rumah keluarganya di Palembang, ujar Kapolsek. “Di rumah kelurganya pelaku itu, kami berhasil menangkap Iwan, serta kami mengamankan barang bukti (BB) diantaranya satu buah pisau Garpu dan mobil Jiip berwarna hitam milik Iwan yang digunakan saat melakukan pembunuhan”, ujar Helmi. Iwan di jerat dengan Pasal 338,340 dan 351 KUHP, dengan ancaman di atas 15 tahun penjara karena meng- hilangkan nyawa seseorang. Iwan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut sudah dititipkan di tahanan Polres Banyuasin guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan, tegas Helmi.(SUP/DRL) PALEMBANG, (WN) - Misa malam Natal di Gereja Katolik Santo Petrus yang berlokasi di jalan Betawi Raya Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang yang dilaksanakan Rabu pukul 18.30 WIB sampai 21.00WIB, mengangkat tema keluarga. Dalam misa Natal 2014 ini, diikuti kurang lebih 1.200 umat katolik, dan kegiatan pun berjalan dengan khusuk. Pastur Yohanes Gualber- tus Marwoto SCJ mengata- kan, tema Natal tahun 2014 ini sama dengan tahun 2013, yaitu disesuaikan dengan seruan sri paus tentang keluarga. “Maksudnya adalah, gereja akan memberi perhatian kepada keluarga-keluarga di dalam gereja, dan untuk membangun suatu kebersa- maan, serta akan membentuk rasa saling setia sama keluarga yang lain dalam kehidupan,” ujarnya dengan singkat kepada harian WN. Pantauan di luar gereja tampak aparat keamanan dari kepolisian dan TNI sudah berjaga-jaga dan melakukan pemeriksaan terhadap jemaah yang akan masuk ke area gereja.(DRS) Gereja Katolik Santo Petrus Harus Memberi Kesetiaan Pada Keluarga Terduga Teroris Diringkus di Banyuwangi BAYUASIN, (WN) – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyuasin semakin amburadul. Banyak pasien dan keluarga pasien yang mengeluhkan atas pelayanan dan fasilitas yang tidak memadai di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Diantaranya ruangan ACCU maupun pelayanan kelas II PAV.Betangas. Menurut salah seorang keluarga pasien, Muhamad (50), warga Kecamatan Betung, Kab.Banyuasin mengaku sering dibentak bentak penjaga piket rumah sakit, tanpa alasan yang jelas. Selain itu untuk obat obatan pun tidak tersedia di rumah sakit dan terpaksa pasien harus beli di luar. Pokoknya setiap pasien datang kesini, kebanyakan datang karena terpaksa, lihat saja WC sampai lantai semuanya jorok dan kotor. Diruangan PAV. Betangas sendiri tidak memilikiAC. Kami harus membawa kipas anggin sendiri dari rumah, ujarnya. Sedangkan pasien terkena DBD ( demam berdara), Nia Binti Zulkurnain (9) yang menempati kelas II yang semestinya pelayananya lebih bagus, akan tetapi lain dari yang diharapkan, dia tidak memakai BPJS danAskin, namun diruangan ini sama sekali tidak adaAC maupun kipasAngin. Obatnya pun mulai dari Impus sampai yamg lainya harus membeli diluar/apotik. Sedangkan pihak rumah sakit belum berhasil ditemui.(EFRI) Pasien di Rumah Sakit Banyuasin Mengeluh BANYUWANGI,(WN) – Tingginya angka perceraian tidak serta merta pemerintah setempat untuk mengabaikan atau menutup mata, jelas tentu pemerintah harus ikut andil dalam hal ini, dalam hal perceraian tentunya banyak faktor penyebab, lebih lagi apabilah permasalahan yang mendasar masalah perekonomian dalam perceraian. Angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 7000 lebih gugatan yang masuk di kantor Pengadilan Agama untuk tahun 2013 lalu, penyebabnya juga faktor ekonomi. Hal ini tentu akan membuat publik khawatir dengan tingginya angka perceraian di wilayah ini. “Tidak ada peningkatan perceraian untuk tahun ini di banding dengan tahun lalu, untuk tahun ini saja gugatan dan permohonan yang masuk sampai hari ini, untuk gugatan 6916, untuk permohonan 769,dan untuk yang cerai 6561 sampai bulan november, dan banyak di dominasi pasangan berusia 50 tahun kebawah, ujar Kahumas Pengadilan Agama Banyuwangi, Bustami.SH saat di temui koresponden Harian Warta Nasional di kantorny siang tadi.(DENDI) Angka Perceraian Menurun di Banyuwangi BANYUASIN, (WN) – Malang nian nasib Suparti (32) warga Desa Tebing Abang, Kec.Rantau Bayur, Kab.Banyuasin luka bakar kedua belah tangan, dada dan pahanya tersulut api lampu Teplok, Senin (22/12) malam dirumahnya. Menurut Leta Nopian (28) didampingi kakak sepupuhnya Murjani di ruangan ICCU Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin mengatakan, api bermula saat matinya lampu PLN yang berkepanjangan di Dusun II Desa Tebing Abang. Korban mengambil inisiatif membeli minyak tanah (MT) di salah seorang penjual inisial AA warga yang sama, dengan membeli minyak tanah seharga Rp10.000/liter. Alhasil saat minyak tersebut dituangkan ke dalam kaleng lampu teplok miliknya, tanpa disangka, lampu menimbulkan ledakan langsung membakar badan korban hingga gosong. Atas kejadian itu, korban langsung dibawa ke Puskesmas terdekat, berhubung lukanya sangat serius maka pihak Puskesmas merujuk ke Rumah Sakit RSUD Banyuasin. Dr.Wendi dari RSUD yang menaganinya korban mengatakan, korban mengalami luka bakar dikedua tanganya, dada dan kedua pahanya diperkirakan korban mengalami luka bakar lebih kurang 20 persen, saat ini korban kami rawat inap diruangan ICCU, katanya. Sementara Kepala Desa Tebing Abang, Zaenar Arifin membenarkan ada warganya yang terbakar akibat minyak tanah diduga minyak tanah oplosan.(EFRI) BANYUANGI, (WN) – Detase- men Khusus 88 Polri menangkap AM (44), warga Perum Puri Brawijaya Permai Kebalenan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin malam lalu (22/12). Kapolres Banyuwangi AKBP Tri Bisono Sumiharso, Selasa, membenarkan ada warga Banyu- wangi terduga teroris yang ditangkap Densus 88. “Memang benar tim Densus 88 menangkap warga Banyuwangi pada Senin sekitar pukul 19.30 WIB dan yang bersangkutan sudah dibawa ke Mabes Polri untuk pengembangan lebih lanjut,” kata Tri Bisono kepada wartawan. Dia enggan menjelaskan secara rinci jaringan terduga terorisAM dan mengaku akan mengikuti perkembangan lebih lanjut. “Bukan kewenangan saya untuk menjawab itu danAM dibawa ke Jakarta, jadi kita tunggu perkem- bangan dari Mabes Polri,” katanya singkat. Ketua RT di Perum Puri Brawi- jaya Kelurahan Kebalenan, As- moro, juga mengaku tidak menge- tahuipastipenangkapanwarganya yangsudahmenetapselamaempat tahun di lingkungannya. “Saya kaget diberitahu Pak RW tentang penangkapan Pak AM pada Senin malam karena pihak tim Densus 88 tidak memberitahu kami,” aku dia. Menurut dia, AM adalah wiras- wastawan yang menjual kerupuk kulit ikan dan memiliki seorang istri (NG) serta tiga anak. “Orangnya baik dan sopan kepada warga, bahkan setiap ada kegiatan di lingkungan selalu ikut, sehinggasayaragukalaudiabenar- benar terduga teroris,” kata dia. Ia menjelaskan,AM sebelumnya tinggal di rumah mertuanya di Kelurahan Penganjuran Ba- nyuwangi. Dia bukan asli warga Banyuwangi karena tertera di KTP-nya warga Semarang.(TIM) RATUSAN masyarakat Dusun Talang Aur memblokade jalan penghubung perbatasan antara kedua desa dengan memakai kayu dan kawat berduri sehingga akses satu satunya untuk masuk dan keluar tertutup. Hal ini terjadi karena arogansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menentukan tapal batas desa yang menjadikan dusun Talang Aur masuk ke dalam wilayah administratif Desa Muara Abab. Menurut Agus (38) ketika di temui di kerumunan warga mengatakan dan menyayangkan keputusan Pemkab Banyuasin yang arogan dan sepihak karena setiap pemilihan umum baik Pilpres, Pilgub dan Pilbup di Dusun Talang Aur masuk dalam wilayah Desa Penandingan. “Ada apa dengan Pemkab Banyuasin, terutama Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) yang ngotot memasukan dusun kami ke Desa Muara Abab”, ungkapnya dengan kesal. Sedangkan Rusmin (42) mengemukakan dengan keputusan ini masyarakat Dusun Talang Aur yang berjumlah 117 KK dijadikan bola, parahnya bantuan baik pemerintah pusat dan daerah tidak pernah menyentuh dusun ini karena tidak ada kepastian wilayah administratif. “ Ini bentuk kekecewaan kami karena proses dusun ini masuk ke wilayah Desa Muara Abab tanpa melibatkan masyarakat”, Pantauan Harian WN di lokasi, selain orang tua dan ibu- ibu, tampak juga anak-anak membantu memegangi kayu dan kawat yang di ikat ke tiang penyanggah, bahkan mereka libur sekolah untuk membantu kegiatan ini. Kabag Tapem pemkab Banyuasin Muhammad Senen Har, SIP, M.Si ketika dimintai konfirmasi via ponselnya 081367048XXX tidak di terima bahkan beberapa kali di rijek.(DRS) BANYUASIN, (WN) – Perselisihan tapal batas antara masyarakat Dusun Talang Aur Desa Penandingan dengan Desa Muara Abab di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin memanas.