Harian Warta Nasional

1. Edisi 32/Th XIII/ 5 - 20 Mei 2015 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim)
BantuanDariPemprovDKIkeDaerahDipangkas
>>BACASELENGKAPNYAHAL11
Mabes Polri Dibantu Hacker Untuk Lacak
Pembocor Soal UN di Google Drive
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
PolriBongkar
Kerugian Proyek
StadionGedebage
BANDUNG, (WN) – Kasus penyidikan du-
gaankorupsipembangunanStadionGedebage,
Bandung, Jawa barat (Jabar), mendapat
perhatian khusus dari Kabareskrim Komjen
Budi Waseso (Buwas). Orang nomor satu di
tubuh badan berlambang busur dan panah itu
mengunjungi tempat kejadian perkara (TKP)
bersama sejumlah ahli dan penyidik untuk
melihat langsung lokasi kejadian.
“Saya sengaja pergi langsung ke TKP
beserta para ahli. Untuk lebih meyakinkan
(tindak korupsi) apa yang terjadi. Karena
ahlinya bisa hari ini, maka saya langsung
sengaja ke Bandung sejak pukul 05.00
tadi,” kata Buwas Kamis (30/4).
Kasusinimemangberpotensi akanmerembet
ke unsur eksekutif dan legeslatif. Termasuk ke
parapetinggidikeduaunsurtersebutmengingat
nilaiproyekyangmencapaisetengahtriliunru-
piah itu. Seperti diberitakan, sementara ini,
penyidik baru menetapkan seorang tersangka
bernamaYayatASudrajat (YAS).
Penyidik juga membidik atasan tersangka
yang merupakan Sekretaris Dinas Tata
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
PENANGKAPAN Novel Baswedan
oleh Bareskrim Polri dinilai sulit di-
pisahkan dari rentetan berbagai peris-
tiwayangmelibatkanduainstitusipene-
gakhukumitu.Rentetanitudimulaidari
penetapan Komisaris Jenderal Polisi
Budi Gunawan oleh KPK menjelang
dirinya menjalani uji kelayakan dan
kepatutan menjadi Kapolri.
Tidaklamakemudian,Polrimelaku-
kan penangkapan sekaligus menetap-
kan Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto menjadi tersangka kasus
dugaan mengarahkan saksi pada
sengketa Pilkada Kotawaringin Barat
2010 silam. Setelah itu Polri mene-
tapkan Ketua KPK Abraham Samad
menjadi tersangka kasus pemalsuan
dokumen dan penyalahgunaan we-
wenang. Kapankah komplik Polri
dengan KPK bias berakhir?
Mantan Ketua Mahkamah Konsti-
tusi Jimly Asshiddiqie berharap
hubungan antara KPK dan Polri tetap
terjalin harmonis, meski sempat
terjadi turbulensi diantara kedua
lembaga penegak hukum itu. Dia
mengimbau persoalan yang menerpa
Novel Baswedan harus diselesaikan
dalam koridor hukum. “Keharmo-
nisan KPK dan Polri harus tetap ter-
jaga namun kasus hukum juga harus
terus berjalan. Kasus Novel kan
persoalan individu,” kata anggota
Tim 9 ini, Sabtu (2/5/2015).
Jimly mengatakan, kasus yang
disangkakan pada Novel ada persoal-
>>BACASELENGKAPNYAHAL 11
Nasib Wabup Cirebon
Diujung Tanduk
>>BACASELENGKAPNYAHAL11
Harta Kekayaan Mantan
Kadis Perkebunan Disita
RIAU, (WN) - Kejaksaan
Tinggi Riau berencana memis-
kinkan mantan Kepala Dinas
(Kadis) Perkebunan Provinsi
Riau,Susilo,terkaitpengemba-
lian dana dugaan korupsi Pro-
gramPengentasanKemiskanan
dan Kekurangan Infrastruktur.
“Sejumlah harta yang disita,
diantaranyasatuunitrumahdan
tanahseluas 1800meterperse-
gi milik dan kami masih men-
cari harta lainnya, “ kata Kasi
PenkumKejatiRiau,Mukhzan
melalui siaran persnya.
Penyitaan rumah tersangka
Susilo yang terletak di Purwo-
dadi No.181 Kec. Tampan Pe-
kanbarudilakukanpadaKamis.
Penyitaan berdasarkan Pene-
tapan Pengadilan Tipikor Pe-
kanbaru Nomor 53/Pen.Pi-
d.Sus.TPK/2015/Pn.Pbrtanggal
7April 2015 dan surat perintah
penyitaan Kepala Kejaksaan
Tinggi Riau Nomor 01/N.4/
Fd.1/03/2015.
“Petugasmemasanggaristan-
dapenyitaanKejaksaanRIdiru-
mah dan tanah tersebut,” pung-
kasnya.TersangkaSusilosendiri
sudah ditahan pada Rabu lalu.
Dia diduga telah melakukan
tipikor pada program Pengenta-
san Kemiskinan dan Kekurang-
an Infrastruktur (K2I) yang me-
rugikan keuangan negara sebe-
sar kurang lebih Rp 28 Milyar.
Pemerintah Provinsi Riau
melaluiDinasPerkebunanpada
tahun 2006 sampai dengan
2010telahmenganggarkandana
untuk biaya perkembangan
kebun kelapa sawit seluas
10.200 Ha, dengan anggaran
sebesar,Rp.217.348.071.221,-
Dimana dalam pelaksanaan-
nya dipercayakan kepada PT
>>BACASELENGKAPNYAHAL
Satu Persatu Pejabat BPJ Bina
Marga Dijebloskan ke Penjara
>>BACASELENGKAPNYAHAL 11
AhokPecatPegawai
PajakNakal
JAKARTA, (WN) - Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama murka dengan
Dinas Pelayanan Pajak DKI karena
banyaknya temuan kebocoran pajak di DKI
Jakarta.Akibatnya, perolehan pajak daerah
pada 2014 meleset dari target.
Basuki Tjahaja Purnama panggilan Ahok
curigahampirseparuhjumlahpegawaipajak
DKI bermain mata dengan para wajib pajak.
“Orang pajak yang ngeyel kami akan buang
40-60 persen,” ujar Ahok saat memberi
pengarahan kepada Dinas Pelayanan Pajak
DKI di Balai Agung Balai Kota, Jl Medan
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat.
“Saya sebagai pengusaha pengalaman ber-
hadapan dengan orang pajak. Dari kecil sam-
paisekarang,sayabencioknumpetugaspajak.
Sayapalingbencidarikeciloknumpelayanan
pajak. Saya paling benci,” ujarAhok.
“Waktu mau bikin online, ada oknum
pajak yang sengaja memperlambat si hotel
supaya balik ke manual dulu. Negosiasi.
Jadi menentukan pajak bukan bapak ibu
tapi asosiasi yang sama-sama nego mau
dapat berapa tahun ini,” lanjutnya.
Karena kekesalannya, Ahok berencana
memangkas pegawai Dinas Pelayanan
Pajak DKI. Tak tanggung-tanggung, dia
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
CIREBON,
(WN) - Kejak-
saan Agung
( K e j a g u n g )
menegaskan
akan menahan
siapapun yang
terlibat dalam
dugaan korupsi
penggunaan
dana APBD
K a b u p a t e n
Cirebon untuk belanja hibah
dan bantuan sosial tahun ang-
garan 2009-2012. Termasuk
menahan Wakil Bupati (Wa-
bup) Cirebon,Tasiya Soemadi
Al Gotas yang berstatus
sebagai tersangka kasus
korupsi senilai Rp1,8 miliar.
Namun,untukmenahanorang
nomor dua di Kabupaten Cire-
bon,KorpsAdhyaksamasihme-
nunggu izin yang dikeluarkan
dariKementerianDalamNegeri
(Kemendagri. “Belum ada izin
darimenteridalamnegeri,kalau
sampai 30 hari tidak ada (izin)
baru kita lanjuti (penahanan),”
kataDirekturPenyidikanTindak
Pidana Khusus, Maruli Huta-
galung, Sabtu (2/5).
Dia memastikan, penahanan
tersangka Soemadi akan dila-
kukansetelahpermohonanizin
yang diajukan ke Kemendagri
sudah melewati waktu 30 hari.
“Saatinikanbelum,tunggusa-
ja tanggal mainnya,” jelas dia.
Kejagung sebelumnya telah
mengirim surat ke Kemendagri
untukmenahanTasiyayangma-
sih berstatus kepala daerah.
“Rasanyasudah(dikirim),”ung-
kap Jaksa Agung Muda Pidana
Khusus, R Widyo Pramono se-
olah memastikan surat tersebut
dikirim sejak awalApril 2015.
Pengiriman surat ini berda-
sarkanUndang-UndangNomor
BANDUNG, (WN) - Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Jawa Barat terus
melakukan pemantauan terkait
kasus dugaan korupsi anggaran
pemeliharaan jalan dan jembatan di
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah III
Dinas Bina Marga Provinsi Jabar.
Seperti diketahui, Kepala Balai
Pengelolaan Jalan (BPJ) wilayah III
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Ba-
rat Engkos Kostaman sudah dilaku-
kan penahanan
di Rutan kebon Waru Bandung
seiring dengan penetapannya sebagai
tersangka dalam kasus Korupsi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
(BPJ) Wilayah III Dinas Bina Marga
(DBM) Provinsi Jawa Barat.
Perlakuan serupa dilakukan terhadap
M. Gunaedi, ST.MSi (48). Kasi Pe-
meliharaanBalaiPengelolaanJalandan
JembatanwilayahIIIDinasBinaMarga
(DBM) Provinsi Jawa Barat itu di-
jebloskan ke Rutan Kebon Waru
Bandungsetelahdijemputpaksa(23/4).
Penjemputan paksa oleh pihak
Kejaksaan dilakukan setelah Gunae-
di tidak memenuhi panggilan Tim
Penyidik selama 3 (tiga) kali. Karena
tidak hadir juga, maka Kajati Jabar
memerintahkan penjemputan paksa
sesuai dengan Surat Kepala Kejak-
saan Tinggi Jawa Barat No. PRINT-
96/O.2/F.d 1/12/2015 tanggal 23
Februari 2015.
Terasangka kasus korupsi bersama
dengan pimpinannya , Engkos Kosta-
wan yang diduga sebesar sementara
Rp 8 Milyar tersebut ditemukan Tim
dari Kejari Kota Cimahi. “Setelah
sekitar 1 hari diincar keberadaannya
di daerah Cihanjuang Kota Cimahi,
Gunaedi lalu dibawa paksa oleh
Kepala Kejaksaan Negri Kota Cimahi
EryEryana,SHdanTim”katasumber
Media Bangsa.
Awalnya Gunaedi enggan dibawa
oleh Tim Penyidik dengan alasan ada
wartawan. Namun setelah wartawan
“seakan pergi” dari depan ruang
penyidikan, tersangka bersedia diba-
wa. Sementara itu, kepasrahan terlihat
dari tersangka dan Tim Penasehat
Hukumnya, Heri Gunawan, SH.”“Itu
kewenanganpenyidikuntukmenahan
Gunaedi” ujar pengacara yang
ditunjukkan oleh kasi Pemeliharaan
BPJ III DBM Provinsi Jabar itu.
Kasus korupsi di BPJ wilayah III
DBM Provinsi Jawa Barat seperti
diungkap Kasi Penkum Kejati Jabar,
Suparman, SH., MH sebelumnya
bahwa terdapat kerugian Negara
diduga sebesar Rp 8 milyar dari to-
tal Rp 24 milyar untuk pemeliharaan
JAKARTA, (WN) - Konflik yang terjadi antara Polri dengan KPK tak bisa
dilepaskan dari pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Pasalnya, gesekan dua lembaga itu di era SBY terus
bergulir hingga sekarang.
Kapan Konflik
Polri-KPK Berakhir?
JAKARTA, (WN) - Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta memangkas nilai
bantuan keuangan kepada daerah mitra di
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) DKI 2015.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah(BPKAD)DKIHeruBudiHartonomen-
jelaskan kota mitra tidak akan mendapat nilai
bantuansepertiyangdiusulkandalamproposal.
Pasalnya, pagu APBD DKI 2015 pun telah
ditetapkanRp69,286triliundariRp72,9triliun.
“Jumlahnya sudah disesuaikan dengan
kebutuhan prioritas daerah mitra dalam
menangani banjir, macet, dan kebutuhan
transportasi,” kata Heru, Minggu (3/5/2015).
Adapun nilai total usulan bantuan keuangan untuk
daerah mitra, jumlahnya mencapai Rp 3,4 triliun.
Sementara itu, Pemprov DKI hanya memberi
rekomendasi (bantuan keuangan) totalnya Rp 399,3
miliar. Rinciannya; Kabupaten Bogor yang
sebelumnya mengusulkan Rp 100,4 miliar hanya
mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 67,4 miliar.
BANDUNG, (WN) - Hampir sebulan berlalu, pem-
bocor paket soal Ujian Nasioal (UN) yang diunggah
ke Google Drive masih menjadi misteri. Hingga kini
polisi belum mengungkap siapa pelakunya. Ragam
cara dilakukan polisi guna melacak keberadaan
pembocor, salah satunya dengan hacker.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Tim Kemkominfo.
Bahkan,daritimhackerkitamintaibantuannya,tapimereka
belum juga mendapatkan titik terang,” kata Kadivhumas
Mabes Polri Irjen Pol anto Charliyan usai meluncurkan
buku karyanya berjudul ‘Master Leadership’ di Balaikota
Bandung, Jalan Wastukancana, Minggu (3/5/2015).
Sebanyak 30 paket soal Ujian Nasional (UN) tingkat
SMA dari total 11.730 paket soal bocor ke publik.