DIGITAL NEWSPAPER

Menjelang Pemilu
2014, Pengguran
Mengancam
hal

Spirit Baru Jawa Timur
surabaya.tribunnews.com

surya.c...
2

KAMIS 19 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com

Menjelang Pemilu 2014

PENGANGGURAN MENGANCAM

SURYA On...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital surya 19 desember 2013

401 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digital surya 19 desember 2013

  1. 1. DIGITAL NEWSPAPER Menjelang Pemilu 2014, Pengguran Mengancam hal Spirit Baru Jawa Timur surabaya.tribunnews.com surya.co.id 2 | KAMIS, 19 DESEMBER 2013 | Terbit 2 halaman edisi pagi CENTURY dan HARI IBU SURYA Online - Wakil Presiden Boediono ternyata lebih memilih menghadiri acara puncak peringatan Hari Ibu ke85 dan menerima Ketua Parlemen Myanmar Thura U Shwe Mann, dari pada harus menghadiri undangan Tim Pengawas Century, Rabu (18/12/2013), di Gedung DPR RI. Sesuai agenda di Sekretariat Wapres, Boediono, jam 10.00 WIB bersama Ibu Herawati Boediono mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Ibu ke-85. Agenda selanjutnya, pukul 14.00 WIB, di Kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Boediono menerima Thura U Shwe Mann, untuk melakukan pembicaraan dan tukar pikiran mengenai peningkatan hubungan kedua negara yang selama ini telah berjalan baik. Soal ketidakhadiran Boediono memenuhi undangan Tim Pengawas (Timwas) Century sebenarnya sudah ada sinyal sejak 4 Desember 2013. Saat itu Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan, Wakil Presiden Boediono tidak akan hadir memenuhi panggilan Tim Pengawas (Timwas) Masalah Century DPR RI karena dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang kini sedang berlangsung di KPK. “Pak Boediono berkomitmen membantu KPK menuntaskan masalah Century dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun,” kata Yopie dalam keterangan pers di Jakarta. Dikatakan Yopie, proses politik di DPR sudah selesai dengan keputusan menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Tugas Timwas, sesuai keputusan Paripurna DPR adalah mengawasi para penegak hukum. Pemanggilan kepada pihak-pihak lain, apalagi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK adalah tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan Paripurna DPR dan berada di luar kewenangan Timwas. Pernyataan Yopie itu disampaikan menanggapi kesepakatan Tim Pengawas DPR RI untuk kasus Bank Century memanggil Wakil Presiden Bediono menghadiri rapat Timwas, 18 Desember 2013. Pramono Anung, Wakil Ketua DPRD RI menyampaikan, Wapres Boediono dihadirkan pada rapat Timwas Century agar para anggota Timwas dapat mengklarifikasi tindakan Boediono terkait putusan mengeluarkan dana talangan Bank Century ketika menjabat sebagai join facebook.com/suryaonline Gubernur Bank Indonesia. Kirim surat Sehari sebelum tanggal 18 Desember 2013, Wakil Presiden Boediono menyampaikan surat ke Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung yang isinya tidak dapat memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum dengan Tim Pengawas Century yang dijadwalkan 18 Desember 2013. Surat yang ditandatangani Boediono, 17 Desember 2013, menyebutkan bahwa Boediono sebagai Wapres memahami sepenuhnya dan menghormati tugas dan kewajiban DPR, termasuk Timwas Century terhadap tindaklanjut rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang pengusutan Kasus Bank Century. Dalam surat dengan tulisan Boediono pada sudut kiri atas itu, Wapres menyampaikan bahwa dirinya telah menghadiri undangan Rapat Pansus Hak Angket Century, 22 Desember 2009 dan 12 Januari 2010. “Pada rapat tersebut saya menyampaikan keterangan, data dan informasi yang saya ketahui terkait Bank Century kepada Pansus Century,” kata Boediono dalam surat yang terdiri dari delapan butir itu. Menurut pengetahuan Boediono, salah satu rekomendasi Pansus Century adalah agar seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak diduga bertanggungjawab agar diserahkan kepada lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan KPK. Rekomendasi lain dari Pansus Century adalah membentuk Tim Pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai peraturan. “Menurut pengetahuan saya, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan KPK telah dan sedang menindaklanjuti rekomendasi Pansus tersebut,” kata Boediono yang suratnya ditembuskan ke Presiden RI dan pimpinan DPR RI. Sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia dan saat menjadi Wakil Presiden, Boediono mengaku telah bersikap kooperatif menjalani dua kali permintaan keterangan sebagai saksi oleh KPK, baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. “Semua fakta, data, informasi dan dokumen yang terkait dengan permintaan keterangan sebagai saksi telah disampaikan kepada KPK,” tulis Boediono. Sikap tersebut, kata Boediono, pada dasarnya merupakan rasa hormat dan patuh kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan proses hukum yang berjalan serta institusi penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan hukum berlaku. “Terkait dengan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman, proses hukum yang sedang ditangani KPK juga perlu dijaga kemandiriannya,” kata Boediono dalam suratnya. Sebagai seorang yang diberi tugas sebagai pejabat negara, apalagi sebagai Wakil Presiden RI, maupun sebagai warga negara biasa, Boediono menegaskan, tidak ada sikap lain yang bisa diambil kecuali mematuhi prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dan kemandirian KPK sesuai perundang-undangan, dengan tidak mengambil langkah yang mengganggu jalannya proses hukum yang berlangsung. “Juga sudah menjadi sikap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak akan mencampuri atau melakukan intervensi atas proses hukum yang berlangsung,” kata Boediono. (antara) follow @portalsurya
  2. 2. 2 KAMIS 19 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com Menjelang Pemilu 2014 PENGANGGURAN MENGANCAM SURYA Online - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia khawatir menghadapi pemberlakuan sejumlah regulasi yang bakal diterapkan Tahun 2014 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden. Misalnya, Kadin menyoroti dampak pengangguran yang dapat timbul setelah pemberlakuan UndangUndang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terkait larangan ekspor biji mineral mentah yang mulai diberlakukan 2014. “Kami berharap DPR bersama dengan Pemerintah dan pengusaha Minerba perlu mencari solusi akibat pemberlakuan UU Minerba, yang terpenting adalah bagaimana menahan tenaga kerja yang menganggur, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis pertambangan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur di Jakarta, Senin (16/12/2013). Menurut Natsir, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan bakal mengalami perlambatan akibat penerapan UU Minerba. Pasalnya, selama ini pergerakan ekonomi daerah masih dipengaruhi bisnis tambang mineral karena pemegang izin, kontrak karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga Izin Pertambangan Rakyat (IPR), ada di daerah. Karena itu, lanjutnya, perlu kebijakan tepat untuk membenahi permasalahan yang akan dihadapi, karena selain pekerja, yang akan menerima imbas dari pemberlakuan UU Minerba 2009 adalah kontraktor, pemasok hingga warga di sekitar tambang. “Kami khawatirkan pula ada kebangkrutan pengusaha tambang yang tidak bisa mengembalikan pinjaman di bank serta setoran pajak nasional dan daerah akan terhenti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Natsir. Untuk itu, ia menegaskan, program hilirisasi mineral dan batu bara yang sedang digaungkan Pemerintah membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak merugikan sejumlah pihak. Ia menyadari Tahun 2014 merupakan tahun dengan iklim politik yang tinggi sehingga hal tersebut dinilai juga bisa memengaruhi berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah. “Kami berharap agar Kementerian ESDM, DPR Komisi VI,VII dan XI serta join facebook.com/suryaonline pengusaha tambang Minerba dapat duduk bersama mencarikan solusi dengan tidak menekankan pada egoisme institusi masing-masing,” ujarnya. Wakil Ketum Kadin itu berpendapat, DPR dan Pemerintah Pusat bisa melakukan intervensi namun yang bersinggungan langsung pada kebijakan tersebut adalah Pemerintah Daerah. Menurut dia, egoisme DPR dan Pemerintah dapat membawa dampak pada politik ekonomi, kesejahteraan rakyat dan program hilirisasi Minerba yang sebenarnya sama pentingnya dengan tujuan negara. “Urusan kebijakan kita serahkan ke DPR dan Pemerintah, hanya saja jangan sampai pengusaha yang memiliki niat baik untuk membangun smelter terabaikan,” ucapnya. Natsir yang juga Dirut PT Indosmelt mengingatkan, program hilirisasi mineral dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi dan memiliki efek ganda yang luar biasa terhadap Indonesia. Selama ini potensi mineral sangat besar namun belum diolah dengan baik sehingga program hilirisasi mineral dinilai sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. Pembangunan smelter oleh pengusaha, menurut dia, merupakan wujud kongkrit pengusaha untuk membangun Indonesia sebagai negara industri dan hal tersebut perlu dipahami oleh bangsa yang kaya akan sumber daya mineral ini. “Ini untuk kepentingan bangsa yang efek ke bawahnya juga akan dinikmati oleh bangsa Indonesia, Kadin berharap pembangunan smelter ini perlu dipercepat,” pungkasnya. Kecemasan BPJS Selain larangan ekspor mineral mentah, regulasi lainnya yang juga dicemaskan Kadin adalah UndangUndang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai diterapkan Tahun 2014. “Dalam implementasi UU BPJS mendatang diperkirakan dapat menimbulkan permasalahan,” kata Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin, Hasanuddin Rachman. Menurut Hasanuddin Rachman, permasalahan tersebut terutama terkait pembayaran iuran untuk masingmasing program, baik itu dalam hal ketenagakerjaan maupun kesehatan karena dalam BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha akan menjadi objek dari program ini sehingga ada tambahan beban keuangan. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, lanjutnya, pengusaha dinilai akan menjadi objek dan sekaligus subjek, khususnya untuk rumah sakit swasta. Karena itu, ujar dia, sosialisasi mengenai besaran iuran, baik itu dari pemberi kerja maupun dari penerima upah harus lebih diperjelas. Sebagaimana diberitakan, 4 Juli 2013, lembaga tripartit telah menyepakati mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015, iuran jaminan kesehatan ditanggung oleh pemberi kerja sebesar tiga persen. Sedangkan mulai 1 Juli 2015 sampai dengan seterusnya, jaminan kesehatan sebesar tiga persen akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, karena pokok-pokok sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan dalam skema asuransi sosial yang sifatnya wajib. Berbeda dengan Jaminan Kesehatan, Kadin menilai, jaminan ketenagakerjaan masih belum ada gambaran yang jelas terkait besaran dana pensiun yang akan dikelola oleh PT Jamsostek. Menurut Hasanuddin, pengusaha perlu memahami BPJS, terutama terkait dengan peran, hak dan kewajiban dunia usaha yang berhubungan dengan implementasi BPJS. “Pasalnya menjelang implementasi Undang-undang tersebut, terdapat banyak hal yang dinilai belum jelas,” katanya. Berdasar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, akan terdapat dua jenis BPJS, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk bidang tenaga kerja, PT Jamsostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan menangani program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian. Sementara untuk bidang kesehatan, PT Askes akan ditingkatkan fungsinya menjadi BPJS Kesehatan yang menangani program Jaminan Kesehatan. (antara) follow @portalsurya

×