Dokumen tersebut berisi berita tentang: 1. Ketersediaan stok tabung gas elpiji di Tarakan, Kalimantan Utara, diprediksi hanya akan bertahan hingga Selasa karena tenggelamnya kapal yang membawa pasokan. 2. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolri dan Kabareskrim terkait penetapannya sebagai tersangka. 3. Anggota DPR Arsul Sani men

1. Surabaya Post 2senin
11 mei 2015Nasional
Komisaris: Iskhak Hely Hermawan | Direktur Utama: Pandu Budi R | Direktur: M. Yuliandi | Wakil Direktur: Ronny Djunaedy | GM Bisnis: Zaenal Mutaqin | Kabag Bidang Usaha:
Roy Maradonna | Pemimpin Redaksi: Gatot Susanto | Redaktur Pelaksana: Andi Mulya | Redaktur: Rahmat Giryadi, Supriyadi, Budi Utomo | Reporter: Andre Santoso, Moch. Toha,
Hary Sundoro, Tunggal Teja Asmara, Dedy Zulkarnain, M. Rofik, Syamsuri, Dimas, Hadi Kurniawan, Andrik Lesmana | Fotografer: Bhakti Pundhowo (editor foto), Robertus | Layout:
Achnaf Al-Ash, Fauzi AR, Ogar Tambunan | Jakarta: Asmanu | Gresik: - | Sidoarjo: - | Pasuruan: - | Pamekasan: Masdawi Dahlan | Mojokerto: Bambang Sujarwanto | Probolinggo:
Ikhsan Mahmudi | Nganjuk: Rony Kurniawan | Kediri: Setiawan, Ibad S | Sekretaris Perusahaan: Luluk | Konsultan Hukum: Deddy R Putra, SH | Manajer Keuangan: Raisandi | Staf
Keuangan: Moch Solichin | Manajer Marketing & Iklan: Gunawan Sardiki | Iklan: Vina, Khusnul, Elis Wahyu | Sirkulasi : Nyoman Adi Irawan, Widodo | Alamat: Jl. Ketintang Madya
VII, Ruko Puri Kencana Karah B/1C Surabaya. Telp/Fax: 031-8295946 | Email: redaksisurabayapost@gmail.com / koransurabayapost@gmail.com
Terbit Sejak 1 April 1953
Penerbit: PT Media Surabaya Post
Surabaya Post
Tarif Iklan: Display b/w Rp 30.000/mm kolom, Display FC Rp 45.000/mm kolom, Sosial & Duka Cita b/w Rp 15.000/mm kolom, Sosial & Duka Cita FC Rp 22.500/mm kolom,
Advertorial b/w Rp 20.000/mm kolom, Advertorial FC Rp 30.000/mm kolom, Mini Kolom b/w Rp 20.000/mm kolom, Mini Baris Rp 15.000/baris.
DPR Perketat Hukum Prostitusi
Kapal Tenggelam,
Stok Elpiji Langka
Tarakan - Empat hari pasca tengge-
lamnya kapal LCT Daniel 8019 yang
membawa 37 ribu tabung gas elpi-
ji untuk kebutuhan Depo Pertami-
na Tarakan di perairan Sungai Alam
Baru, Somber Balikpapan. Kini, ket-
ersediaan stok elpiji semakin meni-
pis. Diprediksi, ketersediaan stok
tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram
hanya akan bertahan hingga Selasa
12 Mei 2015.
“Stok tersedia di Depo Tarakan
hanya ada 6.000 tabung lagi. Diper-
kirakan besok (Selasa), stok ini bisa
habis,” ujar Kepala Humas PT Per-
tamina Divisi Regional VI Kaliman-
tan Andar Titi Lestari, Senin 11 Mei
2015.
Meski begitu, Titi berharap, ma-
syarakat untuk tetap tidak panik
atas ketersediaan stok tersebut. Se-
bab, diperkirakan pada Rabu 13 Mei
2015, akan ada tambahan pasokan
baru sebanyak 10 ribu tabung seb-
agi pengganti distribusi kapal yang
tenggelam.
“Mudah-mudahan Rabu posisi
stok bisa stabil lagi. Masyarakat ti-
dak perlu panik. Depo Tarakan akan
tetapbisamemenuhikebutuhanma-
syarakat di Kalimantan Utara,” ujar
Titi.
Seperti diketahui, pada Jumat
malam 8 Mei 2015, kapal pengang-
kut 37 ribu tabung gas elpiji untuk
kebutuhan wilayah Tarakan hing-
ga perbatasan di Kalimantan Utara,
tenggelam di perairan sungai Sum-
ber Alam Baru, Somber, Balikpapan
Kalimantan Timur. Enam ABK dila-
porkan selamat, sementara kapten
kapal masih dalam pencarian. nviv
Praperadilan BW Sasar Kapolri dan Kabareskrim
Dilakukan melalui revisi
UU KUHP
Jakarta-Kasus prostitusi kelas
kakap, dengan AA sebagai
salah satu bintangnya yang ter-
tangkap polisi, lumayan me-
narik perhatian publik. Sam-
pai-sampai kalangan dewan
pun gerah, dan berjanji akan
memperketat hukum prosti-
tusi. Menurut anggota komisi
III DPR Arsul Sani, salah satu
upaya pengetatan hukum bis-
nis prostitusi itu dilakukan
melalui revisi UU KUHP yang
akan dibahas DPR. Salahsatu-
nya dengan peluasaan konsep
zina untuk menjerat pelaku
pelacuran atau prostitusi. “Da-
lam KUHP saat ini, pengertian
zina itu hanya dibatasi pada
persetubuhan antara laki-laki
dengan perempuan yang salah
satu atau keduanya terikat da-
lam perkawinan, kemudian is-
teri atau suami salah satu dari
pelaku mengadu kepada poli-
si,” kata Arsul Sani, Senin.
Arsul menjelaskan, RUU
KUHP yang akan dibahas DPR
dan Pemerintah pada masa
sidang yang akan datang mem-
perluas cakupan tentang apa
yang disebut sebagai zina itu.
Tidak hanya bisa dikenakan
padamerekayangterikatdalam
perkawinan saja, tapi Pasal 484
ayat 1 RUU KUHP mencakup
perzinahan antara laki-laki de-
ngan perempuan yang kedua-
nya tak terikat perkawinan.
“MemangdalamRUUKUHP
soal zina ini masih merupa-
kan delik aduan. Namun kalau
KUHP saat ini yang bisa men-
gadukanhanyasisuamiatauis-
tri dari masing-masing pelaku,
maka dalam RUU KUHP diper-
luas yang bisa jadi pengadu
adalah pihak ketiga yang terce-
mar,” papar Arsul.
“Jadibisasajaanggotakeluar-
ga atau bahkan jika perzinahan
itu mengakibatkan tercemarnya
sebuah perusahaan atau lingku-
ngan, maka pimpinan perusa-
haan atau RT/RW setempat bisa
menjadi pengadu,” lanjut man-
tanpengacarasenioritu.
Konsep perzinahan baru ini
walaupun belum secara ketat
mengancam praktek-praktek
prostitusi, tapi akan membata-
si ruang gerak prostitusi. Ar-
sul mencontohkan, terungkap-
nya kasus praktek prostitusi di
apartemen Kalibata.
“Maka bukan saja keluar-
ga, isteri/suami yang terlibat
saja, tetapi juga perhimpunan
warga atau RT setempat seba-
gai pihak ketiga yang tercemar
lingkungannya (bisa melapor-
kan),” ujarnya.
Lebih jauh, RUU KUHP ini
juga mengancam pidana pen-
jara selama 1 tahun pasangan
kumpul kebo yang diatur da-
lamPasal488RUUKUHP.Juga
mereka yang biasa mangkal di
mal-mal atau tempat-tempat
umum untuk menawarkan jasa
prostitusi diancam pidana den-
da yang cukup tinggi. “Ini dia-
tur di Pasal 489 RUU KUHP.
Begitu prostitusinya terjadi,
maka bisa dijatuhi pidana pen-
jara,” tegas politisi PPP itu.
Arsul juga menambahkan,
dalam konteks KUHP yang baru
ini, lokalisasi pelacuran seper-
ti yang digagas Ahok bisa digilas
menggunakan ketentuan KUHP.
Sebagai sebuah RUU, bukan ti-
dak mungkin ketentuan tentang
perzinahan ini akan tambah
ketat ketika pembahasan RUU
KUHPinidilakukan.ndet
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
nonaktif,BambangWidjojantote-
lah mengajukan gugatan prapera-
dilan untuk memersoalkan lang-
kah Bareskrim Polri menjeratnya
sebagai tersangka kasus dugaan
rekayasa saksi pada persidangan
sengketa pilkada Kotawaringin
Barat dan Mahkamah Konstitusi
(MK) pada 2010. Tak tanggung-
tanggung,tergugatdalamgugatan
praperadilan yang diajukan BW
-sapaanBambang-adalahKapolri
dan Kabareskrim Polri.
“Yang digugat praperadilan
ada dua, yang pertama kepala
Kepolisian RI, yang kedua kepala
Bareskrim Polri. Jadi ada dua
pihak yang dimohonkan praper-
adilan,” kata salah satu kuasa hu-
kum BW, Abdul Fickar Hadjar di
KPK, Jakarta, Minggu (10/5).
Fickar menyatakan, subtansi
praperadilan yang diajukan BW
adalah mengenai penetapan ter-
sangka, penangkapan dan peng-
geledahan badan. BW mengaju-
kan prapaeradilan berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan pemeriksaan
terhadap sah atau tidaknya pene-
tapan tersangka masuk ke ranah
praperadilan.
“Karena itu bagian dari upaya
paksa yang penetapannya akan
menyandera seseorang dengan
status tersangka dan tidak dike-
tahui sampai kapan, enggak ada
batas waktu yang pasti seorang
tersangka itu diakhiri, kecuali
orang yang ditetapkan itu ditah-
an,” ujarnya.
Fickar menjelaskan, dalam gu-
gatan praperadilan yang diajukan
BW itu juga dicantumkan uru-
tan kejadian. Mulai dari peneta-
panBWmenjaditersangka,hingga
diberhentikan sementara dari po-
sisinyasebagaikomisionerKPK.
“Rentetan kejadian itu kalau
dilihat konteksnya maka kami
beranggapan bahwa itu bukan
penegakan hukum yang murni.
Karena di situ ada upaya-upaya
yang sengaja dari rentetan keja-
dian itu sebagai upaya kriminal-
isasi terhadap KPK, utamanya
terhadap BW. Oleh karena itu
praperadilan ini diajukan,” tan-
dasnya.
Bareskrim Polri tak memer-
soalkanlangkahBW.DirekturTin-
dak Pidana Ekonomi dan Khusus
Bareskrim Polri, Brigjen Victor
Edi Simanjuntak mengatakan,
langkah praperadilan lebih baik
karenasesuaikoridorhukum.
“Saya mengapresiasi, kalau
kita berada pada koridor hukum.
Saya hormati (langkah) mereka,”
kata Victor di Mabes Polri, Ju-
mat (8/5).
Menurutnya, langkah prap-
eradilan itu juga sangat bagus
ketimbang BW hanya beropini.
“Itulah sebenarnya, yang benar
itu ya praperadilan. Bukan pak-
ai opini,” timpal anak buah Kaba-
reskrim Komjen Budi Waseso itu
ya. Dia menambahkan, seharus-
nya dari dulu BW mengajukan
praperadilan ketimbang beropi-
ni. “Seharusnya dari dulu, jangan
opini-opinian,” katanya. noke
Arsul Sani
Stok tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram hanya
akan bertahan hingga Selasa 12 Mei 2015.