Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan kelas standar rumah sakit dan sistem rujukan online dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN serta kesejahteraan tenaga kesehatan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain menetapkan standar minimum fasilitas rumah sakit berdasarkan kelasnya, mengatur proses rujukan berjenjang berbasis komp
4. Sejak awal diluncurkan
program JKN-KIS pada tahun
2014, cakupan kepesertaan
program terus meningkat
Program PBI dari seluruh
peserta JKN menurun setiap
tahunnya, menunnjukkan
peningkatan kepesertaan dari
segmen Non-PBI
0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017 2018 1 Juli 2019
86 88 91 92 92 97
9 11 15 20 26
36
38
58
65
75
81
89
Juta Jiwa
PBI Peserta yang didaftarkan PEMDA Non PBI
133.423.753
156.790.317
171.939.324
222.463.022
187.982.949
199.170.283
Perkembangan Cakupan
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/b39df9ae7a30a5c7d4bd0f54d763b447.pdf
Jumlah Penduduk Indonesia: 272 juta (2019)
(https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/
5. PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH PESERTA
JKN
2014
(audited)
2015
(audited)
2016
(audited)
2018
(audited)
Pemanfaatan di FKTP
(Puskesmas, Dokter praktek
perorangan, Klinik Pratama)
66,87 juta 100,6 juta 120,9 juta 147,5 juta
Pemanfaatan di poliklinik rawat
jalan RS
21,3 juta 39,8 juta 49,3 juta 76,8 juta
Pemanfaatan rawat inap RS
(lanjut)
4,2 juta 6,3 7,6 juta 9,7 juta
Jumlah rujukan 24,4 juta
TOTAL PEMANFAATAN 92,3 juta 146,7 juta 177,8 juta 258,4 juta
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/categories/MzA/publikasi
* TOTAL Pemanfaatan = jumlah kunjungan
6. • Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang
kesehatan
• Setiap orang mempunyai hak dalam
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau
• Jaminan kesehatan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial
dan prinsip ekuitas.
• Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan
tujuan menjamin agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
peserta memperoleh pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang
dilaksanakan dengan prinsip ekuitas
KEBIJAKAN DAN REGULASI
7. SUPPLY SIDE DALAM PELAYANAN KESEHATAN
REGULASI
• KEBIJAKAN melalui UU kesehatan, Permenkes dan Peraturan Pemerintah lainnya
INFRASTRUKTUR FASYANKES
• Rumah Sakit dan Puskesmas
• Penyediaan peralatan penunjang (Tempat tidur, alat diagnostik, dll)
OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
• Farmasi
• Bahan penunjang lainnya: reagen, kassa, kapas, dll
TENAGA KESEHATAN: DOKTER, PERAWAT, BIDAN,PEKARYA KESEHATAN
• Sesuai kompetensi dan kelas RS
• Sesuai perundangan yang berlaku: memiliki STR & SIP
MANAJEMEN
• Mutu Pelayanan, Patient Safety
• Bertangung jawab menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan sehari- hari
9. AKSES
DAN MUTU
Jangkauan Pelayanan
Kesehatan belum merata
terutama di daerah DTPK
Mutu pelayanan kesehatan
Kelas RS tidak menggambarkan
kompetensi yang sebenarnya
Era UHC, Globalisasi, Disrupsi
TANTANGAN
PELAYANAN KESEHATAN
10. ANTRIAN PASIEN BPJS DI
PELAYANAN RAWAT
JALAN RS
- Jadwal praktek dokter tidak
tersosialisasi atau tidak sesuai
kenyataan (real time)
- Jadwal buka poliklinik RS belum
bisa menjawab kebutuhan
pasien
- Kuota Pasien (perlukah
diterapkan?)
- Prosedur pendaftaran/
administrasi perlu
disederhanakan?
https://www.jawapos.com/jpg-today/25/02/2019/repotnya-warga-mendapat-layanan-rawat-jalan-dengan-bpjs-kesehatan/
11. LAMBATNYA PELAYANAN
IGD
- Turn-over pasien rawat inap
lambat sehingga pasien IGD yang
rawat inap tidak bisa masuk
- Alat kesehatan terbatas (misal:
mengantri untuk Rontgen di IGD)
- Kurangnya tenaga kesehatan di
IGD untuk menangani kasus-kasus
kegawatan yang berat (labor
intensive, high skills,require more
technology, equipment and time)
- Belum ada sistem konsultan on-
site (delay karena konsultan tidak
bisa dihubungi)
https://www.tribunnews.com/images/regional/view/877891/pasien-kjs-antri-di-rumah-sakit-koja
12. PENOLAKAN PASIEN
RAWAT INAP DI RS
- Kamar rawat inap penuh (overload)
- Kendala administrasi BPJS
- Banyaknya pasien inap yang
memerlukan perawatan jangka
panjang (misal Carcinoma)
- Keterbatasan bed dan alat yang
diperlukan (misa: ada bed tetapi pasien
memerlukan ventilator, tetapi ICU
penuh)
- Penyakit berat yang memerlukan
kualifikasi spesialiasi khusus/ sub-
spesialis belum tersedia. Misal: HIV
dengan MRSA dan sepsis, selayaknya
ditangani konsultan sub-spesialis
infeksi dan ruang isolasi dan obat-obat
yg direstriksi
https://balitribune.co.id/content/dua-rs-tolak-pasien-bpjs-kesehatan
13. KELAS RS TIDAK
MENGGAMBARKAN
KOMPETENSI YANG
SEBENARNYA
- Kompetensi berhubungan
dengan kualitas pelayanan
yang diberikan
- Tidak ada pembatasan
maskimal pada pelayanan
kesehatan masing- masing RS
sesuai dengan kualifikasi/ tipe
nya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4639940/tak-penuhi-kompetensi-615-rumah-sakit-direkomendasikan-turun-kelas
14. KELANGKAAN TENAGA
KESEHATAN DI DAERAH
YANG JAUH DARI PUSAT
KOTA
- Keterbatasan distribusi
dan ketersediaan SDM
Kesehatan sesuai dengan
jenis dankompetensinya
- Infrastruktur utama, dan
penyokong pelayanan
kesehatan di daerah yang
belum kuat
https://www.batasnegeri.com/pengorbanan-luar-biasa-dokter-dokter-hebat-di-perbatasan/
15. PROSES RUJUKAN YANG
LAMA
- Belum kuatnya networking antar
RS, kurangnya komunikasi antara
fasyankes yang merujuk dan
dirujuk
- SISRUTE belum tertata & belum
ada batasan kuantitas (rasio
terhadap pasien) dan kualitas
tenaga medis
- Penapisan pasien yang
membutuhkan pelayanan sub-
spesialis belum efektif (misal: pasien
perlu sub-spesialis tertahan di RS tipe
B,C atau D, sementara pasien yang tidak
perlu sub-spesialis kadang justru dirujuk
ke RS tipe A atau B)
http://madiuntoday.id/2019/02/01/berlakukan-surat-rujukan-pengambilan-nomor-antrian-tertib-dan-lancar/
16. Dampak dari permasalahan implementasi Rujukan online
dalam program JKN yang belum terselesaikan
(Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS No 24 tahun 2018 tentang penyelenggaraan rujukan berjenjang
berbasis kompetensi kesehatan berjenjang melalui integrasi sistem informasi)
Pasien tertahan di Puskesmas, atau
menumpuk di RS kelas C atau D,
dan tidak mendapat pelayanan sesuai
degan kebutuhannya
Belum dapat menjawab kebutuhan
pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
penyakit pasien
Belum sesuai standar mutu dan patient
safety
Maraknya OOP & pengobatan alternatif
yang tidak rasional adalah cerminan
ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan
kesehatan
17. DAMPAK BAGI
TENAGA KESEHATAN
- Menurunnya pendapatan
- Rasionalisasi karyawan
(pengurangan pegawai)
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/134510/karyawan-rsud-soeselo-
terancam-dirumahkan
Ratusan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soeselo Slawi, Kab.
Tegal terancam dirumahkan, lantaran pendapatan rumah sakit turun drastis
menyusul penerapan kebijakan rujukan berjenjang BPJS Kesehatan.
18. MEDICAL ERRORS (MALPRAKTEK)
- Berkaitan dengan tingkat kelelahan
- Merupakan salah satu indikator mutu dan patient
safety
- Dapat berakibat perdata maupun pidana
https://www.cdc.gov/niosh/nioshtic-2/20037634.html
20. pasal 23 ayat 4 UU SJSN
Dalam hal peserta membutuhkan
rawat inap rumah sakit, maka kelas
pelayanan di rumah sakit diberikan
berdasar kelas standar
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
penjelasan pasal : bahwa peserta yang menginginkan kelas lebih tinggi dari hak nya (kelas
standar) dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehaan tambahan atau
membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS dengan biaya yang harus
dibayar akibat peningkatan kelas perawatan
KEBIJAKAN KELAS STANDAR
21. Undang – Undang No 36
Tahun 2009 tentang
Kesehatan
Permenkes No. 001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan
Pelayanan Kesehatan
Perorangan
Permenkes No. 2052 Tahun 2011
tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran
Undang – Undang No 44
Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit
PMK NO 30 THN 2019 TENTANG
KLASIFIKASI DAN PERIZINAN
RUMAH SAKIT
SEBAGAI PEMENUHAN UNTUK PERBAIKAN
STANDAR SDM & SPA DALAM PENCAPAIAN
PERBAIKAN & PENINGKATAN MUTU
Proses revisi PMK
Undang – Undang No 40
Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial
Nasional
ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN REGULASI
22. KELAS STANDAR
• Kebutuhan standar minimal alat kesehatan yang harus terpenuhi
disetiap ruang rawat inap
• Memenuhi standar PPI dan keselamatan pasien
• SDM sesuai dengan ratio kebutuhan (ratio perawat: pasien sesuai
dengan jenis pelayanan rawat inap
• Akses dan mutu sesuai standar pelayanan
23. Roadmap Kajian Kelas Standar
Target Utama
• Terselenggaranya penetapan standarisasi pembiayaan di kelas perawatan inap menjadi Non Kelas dan
atau Kelas
• Untuk dengan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan standarisasi pembiayaannya dalam
standar kelas 2
• Kajian Perawatan Non Kelas (setara Kelas II), yang terdiri : Potret kepesertaan JKN, Data eksisting TT RS
perkelas, Utilisasi rawat inap perkelas, Standar fasilitas rawat inap Non Kelas, Penyesuaian premi dan
tarif
• Penyusunan Regulasi Kebijakan pembiayaan tarif
1. Jangka Pendek (Tahun 2020-2021):
• Kajian Kelas standar perawatan di RS
• Kajian penetapan tarif premi, Cost Sharing dan Top Up menggunakan COB untuk standarisasi
kelas perawatan
• Uji coba penerapan pelaksanaan standarisasi satu tariff pada satu kelas perawatan
2. Jangka Menengah (Tahun 2022-2024):
• Penetapan standarisasi kelas perawatan untuk JKN dan penyesuaian Premi melalui koordinasi
Lintas Sektor, DJSN dan Kemenkeu.
24. REVIEW KELAS RUMAH
SAKIT
- Kepmenkes RI NOMOR
HK.01.07/MENKES/373/2019
tentang Pedoman Reviu Kelas
Rumah Sakit
- Hasil Reviu kelas RS: 194 RS
direkomendasikan untuk
menyesuaiakan kelas RS
- RS dapat mengajukan tanggapan
dan keberatan
25. 2020-2021
2022-2023
2024
Kajian Kelas Standar
• Koordinasi lintas sektor
• Kajian Perawatan Non Kelas (setara Kelas II)
- Potret kepesertaan JKN
- Data eksisting TT RS perkelas
- Utilisasi rawat inap perkelas
- Standar fasilitas rawat inap Non Kelas
- Penyesuaian premi dan tarif
• Penyusunan Regulasi
• Uji coba/pilot project
Regional Barat, Tengah, Timur
(RS Pemerintah)
• Evaluasi pelaksanaan ujicoba
• Pelaksanaan
• Monitoring dan Evaluasi
ROADMAP IMPLEMENTASI KELAS STANDAR
26. Total RS: 2843 Total RS Terakreditasi: 2.383
Sumber: RSOnline per 11 September 2019
Sumber: KARS per 11 September 2019
KONDISI JUMLAH RS DI INDONESIA
Jumlah RS yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan sebanyak 2.266 RS
SumberBPJSK per 3 Oktober 2019
27. CAPAIAN AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
PERDANA 701
DASAR 176
MADYA 343
UTAMA 335
PARIPURNA 863
RS TERAKREDITASI NASIONAL 2418
RS TERAKREDITASI 2418
BELUM TERAKREDITASI 451
JUMLAH RUMAH SAKIT 2869
KARS INTERNASIONAL 11
JCI 31
ACHS 1
JUMLAH 43
DATA RS ONLINE, WEB KARS 17 Desember 2019
28. PATIENT
SAFETY
EFFECTIVE
EFFICIENT
VALUE OF PATIENT
SATISFACTION
DPJP
PASIEN
KELUARGA
APOTEKER
NUTRISIONIS
DIETISIEN
TEKNISI
MEDIS
LAINNYA
TERAPIS
FISIK
PSIKOLOGI
KLINIS
PERAWAT/
BIDAN
Sumber: dr. Nico Lumenta (KARS)
Profesional
pemberi Asuhan
PPA
Tugas Mandiri
Tugas Kolaboratif
Tugas Delegatif
KOLABORASI INTERDISIPLIN, PATIENT CENTERDNESS, BERBASIS TIM
1. PASIEN adalah Pusat Pelayanan, Pasien adalah bagian dari Tim
3. NAKES PPA (Profesional Pemberi Asuhan) merupakan Tim Interdisiplin,
diposisikan di sekitar pasien, tugas mandiri, delegatif, kolaboratif, kompetensi
memadai, sama penting / setara pd kontribusi profesinya
2. DPJP : sebagai Clinical Leader
4. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Integrasi Asuhan
Mengurangi length of stay
Menurunkan harga pada unit cost
per kasus
Menurunkan adverse events
Meningkatkan kepuasan SDM
Menurunkan biaya operasional
dan klaim lebih
Meningkatkan pemasaran RS
RS yang menerapkan patient-
centered care memiliki keuntungan:
PERUBAHAN PARADIGMA PELAYANAN
29. RUMAH SAKIT BERTUMBUH:
LAYANAN UNGGULAN
1
(PMK No 76 Tahun 2015)
merupakan layanan spesialistik
dan/atau subspesialistik
2 merupakan layanan yang berbasis
bukti (evidence based medicine)
3 tersedia layanan dengan kualitas tertinggi
dalam dimensi keterjaminan mutu,
keandalan, pelayanan yang responsif dan
empati
4 mampu berkompetisi dengan layanan
serupa di negara lain
PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN
RUMAH SAKIT YANG DIDUKUNG TENAGA
KESEHATAN YANG BERKOMPETEN, PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN IT YANG HANDAL
30. DIMENSI
MUTU
AMAN
ADIL
BERORIENTASI
PASIEN
EFISIEN
TEPAT
WAKTU
EFEKTIF
INTEGRASI
kMal
menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas fasyankes dan
pemberi pelayanan, serta menyediakan yankes untuk seluruh siklus
kehidupan
menyediakan pelayanan kesehatan
yang berbasis bukti kepada
masyarakat
meminimalisasi terjadinya kerugian (harm),
cedera
dan kesalahan medis yang bisa dicegah
kepada mereka yang menerima pelayanan
mengurangi waktu tunggu dan
keterlambatan pemberian pelayanan
kesehatan
menyediakan pelayanan yang seragam tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat
tinggal, agama, sosial ekonomi
menyediakan pelayanan yang sesuai
dengan preferensi, kebutuhan dan nilai-
nilai individu
Optimalkan Sumberdaya
yang ada, tanpa pemborosan
bahan
DIMENSI MUTU
PELAYANAN KESEHATAN
7
31. UPAYA PENATAAN SISTEM RUJUKAN :
SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI
FOKUS PELAYANAN PRIMER
Promotif dan Preventif
PNPK, CP DAN PPK
Pelayanan Kesehatan Dasar oleh
Faskes Tingkat pertama
(Puskesmas, RS Kelas D Pratama)
Pelayanan Kesehatan Spesialistik oleh
dokter spesialis di Faskes Tingkat
lanjutan (RS Kelas C dan D, Klinik
Utama)
Pelayanan Kesehatan Sub Spesialistik oleh
dokter sub spesialis di Faskes Tingkat lanjutan
(RS Kelas A dan kelas B)
DIPERLUKAN TATA
KELOLA YANG BAIK
INA CBGs
KAPITASI
Tersier
Sekunder
Primer
Pengecualian: Gawat darurat, bencana, geografis, kekhususan masalah kes pasien
KEWENANGAN KLINIS
PPK I FKTP
PPK II
PPK III
SUMBER DAYA MANUSIA
SARANA PENUNJANG DAN ALKES
Penunjang Diagnosa
Obat-obat
32.
33. INTEROPERABILITAS SISTEM BPJS KESEHATAN
DAN SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI
Tujuan :
1. Terlaksanananya bridging sistem SISRUTE dangan Sistem BPJS Kesehatan
2. Efektifitas sistem rujukan berbasis kompetensi untuk rawat jalan dapat dijalankan untk
pasien JKN melalui SISRUTE
3. Pertukaran data bersama dalam sistem rujukan baik dalam hal kepesertaan BPJS dan
Rujukan berbasis kompetensi yang ada di SISRUTE
BPJS KESEHATAN
• Mengeluarkan proses administrasi rujukan
sebagai dasar penerbitan SEP di tempat tujuan
rujukan
• Informasi keaktifan kepesertaan dari sistem
BPS untuk memastikan apakah pasien tersebut
masih aktif sebagai peserta JKN
SISRUTE
•Tersedianya komunikasi rujukan baik via chat maupun video
komunikasi
•Informasi Sumber daya fasyankes
•Profil fasyankes dengan koordinat GPS
•monitoring ambulan melalui tracking ambulan perujuk
•dashboard dan monitoring kegiatan rujukan
•Pedoman Kriteria Rujukan berbasis Kompetensi fasyankes
•dlll
34. a. Penataan Distribusi SDM antar Kabupaten/
Kota
b. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan
yang terjangkau oleh masyarakat;
c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
d. keselamatan pasien;
e. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
f. peningkatan kemampuan kemandirian
fasilitas pelayanan kesehatan.
g. Koordinasi pengaturan SDM antar
pemerintah daerah Kabupaten/ kota di
wilayah Provinsi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Peran Pemerintah
dan Pemerintah
Daerah (Dinas
Kesehatan)
36. KESIMPULAN
• Regulasi/ Kebijakan pelayanan kesehatan diatur oleh Kementerian
Kesehatan RI
• Kebijakan perubahan regulasi berpengaruh terhadap paradigma
pelayanan, dimensi mutu pelayanan, kajian kelas standar, dan
penataan sistem rujukan
• Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) adalah rumah besar untuk
semua aplikasi yang terkait bidang kesehatan.
• RS perlu melakukan inovasi dan networking serta mengembangkan
layanan unggulan sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan tenaga kesehatan
MRSA: Methycillin resisten staphylococcus aureus, yang juga sangat ditakuti oleh hampir semua tenaga kesehatan, yang resisten hampir semua obat, biasanya hanya sensistif vancomycin atau linezolid (mahal, biasanya hanya tersedia di RS tipe A)
HIV sendiri memerlukan penanganan khusus apalagi dengan MRSA dan sepsis.
OOP: OUT OF POCKET yaitu pasien BPJS mengeluarkan uang sendiri karena tidak mau memakai BPJS-nya agar bisa memperoleh pelayanan yang dikehendaki
Dalam rangka implementasi kelas standar di era JKN, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:
Tahun 2020-2021
Tahap persiapan melalui penyusunan kajian perawatan non kelas yang diusulkan setara dengan rawat inap kelas II
Melakukan kajian kelas standar yang meliputi:
- potret kepesertaan JKN
- data eksisting TT RS per kelas
- utilisasi rawat inap per kelas, saat ini utilisasi terbanyak pada kelas III kemudian kelas I
- standar fasilitas rawat inap non kelas seperti 4 TT dalam 1 ruangan, jarak 1-1,5 m, ber AC, kamar mandi.
- penyesuaian premi
Penyusunan kajian ini melibatkan koordinasi dengan lintas sektor, seperti Kemenko PMK, DJSN, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Asosiasi Perumah Sakitan dan sebagainya
Penyusunan regulasi kelas standar
2. Tahun 2022-2023
Tahap ujicoba/pilot project di regional barat, tengah dan timur
Ujicoba dilaksanakan di RS pemerintah yang mewakili setiap kelas A,B,C dan D
Evaluasi pelaksanaan ujicoba
3. Tahun 2024
Tahap pelaksanaan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Saya sangat mengapresiasi dengan adanya pengembangan layanan di RS Universitas Airlangga baik untuk pengembangan Airlangga Aesthetic Center maupun Poliklinik Layanan Tradisional dan Komplementer.
Saya berharap, layanan ini kedepan dapat menjadi layanan unggulan yang dapat bersaing di tingkat global.
Sesui dengan Permenkes Nomor 76 Tahun 2015 bahwa layanan unggulan memiliki kriteria sebagai berikut:
merupakan layanan spesialistik dan/atau subspesialistik;
merupakan layanan yang berbasis bukti (evidence based medicine);
tersedia layanan dengan kualitas tertinggi dalam dimensi keterjaminan mutu, keandalan, pelayanan yang responsif dan empati; dan
mampu berkompetisi dengan layanan serupa di negara lain
