1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Salah satu modal pembangunan Nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta produktivitas yang optimal diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus yang dimulai sejak dalam kandungan, balita/ usia prasekolah, usia sekolah sampai dengan usia lanjut. Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.
Upaya pengembangan masyarakat Indonesia yang merata, adil dan makmur tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Secara proporsional tugas ini diemban pula oleh seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, maupun oleh lapisan masyarakat lain yang secara sosial ekonomi berkemampuan relatif lebih baik. Seluruh komponen ini mempunyai kepentingan untuk secara aktif bersinergi dalam upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai 1 Januari 2014 dan secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage [UHC], secara umum memiliki tujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Perubahan pembiayaan menuju ke universal health coverage merupakan hal yang baik, namun mempunyai dampak dan resiko sampingan. Program penjaminan ganda, ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis, menimbulkan masalah baru berupa kesenjangan antara kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya serta aspek pelayanan peserta asuransi kesehatan dan sosialisasi ke masyarakat. Agar terjadi daya dukung antara penyelenggara dan partisipannya diperlukan kerjasama berbagai pihak.
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Salah satu modal pembangunan Nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta produktivitas yang optimal diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus yang dimulai sejak dalam kandungan, balita/ usia prasekolah, usia sekolah sampai dengan usia lanjut. Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.
Upaya pengembangan masyarakat Indonesia yang merata, adil dan makmur tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Secara proporsional tugas ini diemban pula oleh seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, maupun oleh lapisan masyarakat lain yang secara sosial ekonomi berkemampuan relatif lebih baik. Seluruh komponen ini mempunyai kepentingan untuk secara aktif bersinergi dalam upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai 1 Januari 2014 dan secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage [UHC], secara umum memiliki tujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Perubahan pembiayaan menuju ke universal health coverage merupakan hal yang baik, namun mempunyai dampak dan resiko sampingan. Program penjaminan ganda, ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis, menimbulkan masalah baru berupa kesenjangan antara kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya serta aspek pelayanan peserta asuransi kesehatan dan sosialisasi ke masyarakat. Agar terjadi daya dukung antara penyelenggara dan partisipannya diperlukan kerjasama berbagai pihak.
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmasI Putu Cahya Legawa
Bagaimana tim PPI merencanakan dan mengerjakan surveilans terkait HAIs di lingkungan pelayanan Puskesmas?
Presentasi ini memberikan gambaran ringkas mengenai bagaimana menyusun langkah-langkah survei PPI di faskes primer.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmasI Putu Cahya Legawa
Bagaimana tim PPI merencanakan dan mengerjakan surveilans terkait HAIs di lingkungan pelayanan Puskesmas?
Presentasi ini memberikan gambaran ringkas mengenai bagaimana menyusun langkah-langkah survei PPI di faskes primer.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Suprijanto Rijadi
Puskesmas lahir tahun 1968 untuk melakukan 6 kegiatan kesehatan masyarakat, salahsatunya adalah pelayanan kesehatan. Namun dalam perkembangannya alokasi pembiayaan kesehatan selalu berorientasi pada Upaya kesehatan Perorangan UKP (pengobatan/penyembuhan) daripada Upaya Kesehatan Masyarakat UKM (Gizi, Imunisasi, Kesehatan Ibu dan anakdll). Trend alokasi anggaran kesehatan 2004 - 2012, pembiayaan kes dari masyarakat/sawsta adalah 70% dan pembiayaaan pemerintah hanya 30%. Yang 70% masyarakat utk UKP. dan yang 30% pemerintah yang 80%nya untuk UKP dan hanya 10% utk UKM. Jadi alokasi biaya utk UKM hanyalah 3% dari biaya kes nasional. Dengan lahirnya BPJS sejak 2014 maka pasien berobat ke Puskesmas 100-200 orang perhari, dan 80% waktu petugas Puskesmas utk pengobatan (UKP). Jadi Puskesmas singkatan Pusat kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
Analisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasi
Jaminan Kesehatan Nasional
1. KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MENUJU
KEPESERTAAN SELURUH PENDUDUK (UHC)
Roadmap 2012-2019
Kementerian Kesehatan RI
2. MENGAPA PERLU MEMILIKI
JAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh
Individu atau keluarga
Bergotong royong agar dapat membiayai
pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama
dijinjing berat sama dipikul “
Ada kepastian biaya
Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit,
muda & tua, antara penduduk & antar daerah
2
3. BAGIMANA MENJADI PESERTA
SETIAP PENDUDUK WAJIB MENJADI PESERTA JAMINAN
KESEHATAN, DAN UNTUK MENJADI PESERTA HARUS
MEMBAYAR IURAN KEPADA BPJS KES. MELALUI BERBAGAI
MEDIA YG DISEDIAKAN SEPERTI OUTLET2 DLL
BAGI YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR, IURAN DIBAYAR
PEMERINTAH SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)
PESERTA PBI DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH, BUKAN
MENDAFTARKAN DIRINYA MENJADI PESERTA PBI
3
5. Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang
kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali
biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan
prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh
penduduk di wilayah Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan:
1. Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda & Asuransi lain
2. Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap
3. Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat
4. Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
6. Peta Jalan Menuju Kepesertaan
Semesta (UHC)
20% 50% 75% 100%
20% 50% 75% 100%
10% 30% 50% 70% 100% 100%
`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USAHA BESAR 20% 50% 75% 100%
USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100%
USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100%
USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan
Sisdur
Kepesertaan
dan
Pengumpulan
Iuran
Pemetaan
Perusahaan
dan
sosialisasi
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS
Kesehatan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Penduduk yang dijamin di
berbagai skema 148,2 jt jiwa
121,6 juta peserta
dikelola BPJS
Keesehatan
50,07 jJuta pst
dikelola oleh Badan
Lain
257,5 juta peserta
(semua penduduk)
dikelola BPJS
Keesehatan
Tingkat Kepuasan
Peserta 85%
KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan
B
S
K
73,8 juta belum jadi
peserta
90,4juta belum jadi peserta
Perpres Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi TNI
Polri
86,4 juta PBI
2,6 PBI dr non KTP
Sebagian kecil
jamkesda
7. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan yang mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan
bahan medis habis pakai yang diperlukan.
PAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata,
alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu
gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan
korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;
a) Tidak sesuai prosedur
b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
c) Pelayanan bertujuan kosmetik,
d) General check up, pengobatan alternatif,
e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan
Impotensi,
f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
g) Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat
Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh
Diri/Narkoba
8. PERSYARATAN IMPLEMENTASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (1)
• JKN Harus dapat mengintegrasikan seluruh
Jaminan Kesehatan Asuransi Sosial
• Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukan
sekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada
Reformasi Sistem
• JKN Harus dapat memberikan memberikan
perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan
kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk
(pasal 19 UU SJSN ) Bagaimana caranya?
11. 11
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
1. RPP Sanksi Administrasi bagi
Direksi & Dewan Pengawas
Sedang proses
di SekNeg
November
2013
2. RPP Pencabutan PP 69/1991
(Askes PNS, Pensiunan, Veteran,
Perintis)
Sedang proses
di SekNeg
November
2013
3. RPP Tata cara pengenaan sanksi
administratif bagi Pemberi Kerja
Sedang proses
di SekNeg
November
2013
4. RPP Pencabutan PP 28/2003
(Subsidi & iuran pemerintah)
Sedang proses
di SekNeg
November
2013
PROGRES REGULASI
12. PROGRES REGULASI
12
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
5. RPP Aset dan Liabilitas BPJS
Kesehatan
Sedang proses di
SekNeg
Nov
2013
6. RPP Perubahan PP 14/1993
(JPK Jamsostek)
Sedang proses di
SekNeg
Nov
2013
7. RPP Hubungan Antar Lembaga
BPJS (Koordinasi dengan
Kemenakertrans)
Sedang proses di
SekNeg
Nov
2013
8. RPP Modal Awal BPJS
Kesehatan
Sedang proses di
SekNeg
Nov
2013
13. PROGRES REGULASI
13
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
9. RPerpres perubahan Perpres
12/2013 tentang Jaminan
Kesehatan (termasuk besaran
iuran)
Sedang proses di
Sekkab
Nov
2013
10. RPerpres Gaji Dewan
Pengawas & Direksi
Sedang proses di
Sekkab
Nov
2013
11. RPerpres Yankes Tertentu TNI-
POLRI
Sedang proses di
Sekkab
Nov
2013
14. PROGRES REGULASI
14
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
12. RPerpres Tatacara Pemilihan
dan Penetapan Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS
Sedang
proses di
Sekkab
November
2013
13. RPerpres Bentuk dan Isi
Laporan Pengelolaan Program
Jaminan Sosial
Sedang
proses di
Sekkab
November
2013
15. PROGRES REGULASI
15
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
14. RKeppres Pengangkatan
Keanggotaan Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS
Kesehatan
Sudah dibuat
draftnya
16. PROGRES REGULASI
16
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
15. Permenkes Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional
Sudah terbit,
Permenkes
No 71/2013
November
2013
16. Permenkes Standar Tarif JKN Sudah terbit,
Permenkes
No 69 /2013
November
2013
17. Kepmenkes Formularium Obat
Nasional
Sudah terbit,
Kepmenkes
No 328/2013
September
2013
18. Iuran JKN (Perubahan Perpres
12/2013)
PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KET
PBI NILAI NOMINAL
(per jiwa)
Rp. 19.225,- Ranap kelas 3
Pasal 16A, 23
PNS/TNI/POLRI/
PENSIUN
5%
(per keluarga )
2% dari pekerja
3% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16B, 23
PEKERJA
PENERIMA UPAH
SELAIN PNS DLL
4,5 % (per keluarga)
dan
5% (per keluarga)
s/d 30 Juni 2015:
0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
mulai 1 Juli 2015:
1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16C, 23
PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
dan BUKAN
PEKERJA
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
1. Rp 25,500,-
2. Rp 42,500,-
3. Rp 59,500,-
1. Ranap kelas 3
2. Ranap kelas 2
3. Ranap kelas 1
Pasal 16F, 23 18
19. BESARAN IURAN PBI 2014
SASARAN PBI SUMBER
PEMBIAYAAN
BESARAN
IURAN PBI
(Rp)
KEBUTUHAN
ANGGARAN
(Rp)
Masyarakat
miskin & tidak
mampu sejumlah
86,4 juta jiwa
APBN 19.225/ jiwa/
bulan
19,93 T/
tahun
19
20. TARIF KAPITASI
NO JENIS FASILITAS
KESEHATAN TK
PERTAMA
KAPITASI
1 Puskesmas 3000 – 6000
2 RS Pratama/Klinik
Pratama/Dokter
Praktek/Faskes yang
setara
8.000 – 10.000
3 Dokter Gigi Praktek 2.000
21. TARIF RAWAT INAP FASKES TK I
NO JENIS FASILITAS
KESEHATAN
TARIF
1 Puskesmas 100.000
2 RS Pratama 100.000
22. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS
NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF
1 Pemeriksaan ANC 25.000
2 Persalinan Normal 600.000
3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan
pervaginam 750.000
4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000
5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta
manual) 175.000
6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal 125.000
7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan
Suntik
100.000
15.000
8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
23. KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S
1. RS kelas A
2. RS kelas B
3. RS kelas C
4. RS kelas D
5. RSU Rujukan Nasional
6. RSK Rujukan Nasional
Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
24. HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA
TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN
KELAS KENAIKAN
KELAS A 29,66%
KELAS B 37,62%
KELAS C 53.92%
KELAS D 53.19%
TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP
PADA TARIF INA-CBG’S
• Perawatan kelas 1, 2 dan 3
• Kenaikan kelas 3 ke 2: 20%
• Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %
25. REGIONALISASI
• Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota
perbedaan kemahalan harga obat dan alat
medik habis pakai
• Terdapat 5 skala/index
• Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes
dengan asosiasi faskes
• Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan
BPJS Kesehatan
27. FASILITAS KESEHATAN PADA JKN
(1/2)
Faskes yg digunakan pd JKN 1 Januari 2014
adalah yang sekarang melayani:
• Jamkesmas
• JPK Jamsostek
• TNI Polri
• Askes PNS
Faskes sesuai kebutuhan melalui:
• Perjanjian Kerja Sama
27
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
28. FASILITAS KESEHATAN PADA JKN
(2/2)
Fasilitas Kesehatan tk
Primer/Pertama:
• Puskesmas : 9.599
• Klinik Pratama : 6.250
• RS Pratama/Bergerak: 24
• Praktek Mandiri
- Dokter : 22.556
- Dokter Gigi: 3.418
- Bidan : 126.276
• Bidan & Perawat dengan
kewenangan di daerah
tertentu.
Fasilitas Kesehatan tk
Lanjutan/Rujukan:
• Rumah Sakit Umum: 1.687
• Rumah Sakit Khusus: 492
• Klinik Spesialis: 1.649
• Balai Kesehatan: 600
28
29. JENIS FASKES
PRIMER
BEKERJASAMA
DGN ASKES
JUMLAH FASKES
PRIMER YG ADA &
BLM
BEKERJASAMA
DGN ASKES
FASKES PRIMER
YG POTENSIAL
BEKERJASAMA DI
THN 2014
PUSKESMAS 9.599 0 9.599
KLINIK/DR/
DRG/SWASTA
3.132 26.998 30.130
TOTAL 12.731 26.998 39.729
JUMLAH FASKES PRIMER YANG
BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES
29
30. 1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer
• Promotif & Preventif
2. Panduan Praktek Klinik
• Panduan Praktek Klinik
3. Modul PLJJ:
• e-learning & e-training
Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan
31. Kesiapan Sistem & Penguatan Rujukan
1. Penguatan Sistem Rujukan
• 12 Propinsi sudah mempunyai Pergub/ Perda
2. Pemenuhan Sarana & Alkes utk 50 RS Rujukan
Regional.
• Anggaran Rp. 1 T New Inisiative 2014
3. Panduan Praktek Klinik Faskes Rujukan
4. INA-CBGs
5. HTA
6. CLINICAL ADVISORY 31
33. 33
1. Penyusunan Bahan sosialisasi:
• Telah disusun bahan sosialisasi
diantaranya adalah kumpulan
perundangan, buku Frequently
Asked Question, Buku pedoman
sosialisasi, Leaflet dan Iklan
Layanan Masyarakat.
• Sedang dalam proses produksi
poster dan spanduk tentang JKN
yang akan dipasang di fasilitas
kesehatan
Sosialisasi dan Advokasi
34. 2. Pelaksanaan Sosialisasi
• Advertorial tentang JKN di Media cetak
dan elektronik (on-line)
• Penayangan Iklan Layanan Masyarakat
dan running text di TV nasional dan
Radio
• Talkshow di beberapa TV Nasional dan
Radio
• Sosial media melalui Tweeter
@puskomdepkes dan Utube
• Pengembangan microsite JKN di
website kemkes.go.id
• Pertemuan/workshop/seminar dengan
sasaran masyarakat umum,
stakeholder, kementerian dan Lembaga
serta Pengusaha dan Pekerja
34
37. Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis
di RS Pemerintah Kelas C & D
Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar
JENIS
TENAGA
KETER
SEDIAAN
KEKU
RANGAN
PESERTA PPDSBK
SUDAH
LULUS S.D
2013
PREDIKSI
LULUS
PADA 2014
PREDIKSI
LULUS
SETELAH
2014
Sp.A 739 149 50 296 197
SpOG 567 319 67 218 187
Sp.B 612 247 44 224 207
Sp.PD 641 219 63 283 227
Sp.An 319 229 60 189 141
JUMLAH 2.878 1.061 284 1210 959
37
Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013
38. Strategi Pemenuhan dokter Spesialis 4
Dasar dan Anestesi
38
1. Pelatihan Dokter Kewenangan Tambahan : 77 dokter
• spesialisasi anak 24 dokter,
• spesialisasi Obgyn 29 dokter,
• spesialisasi anestesi 24 dokter
2. Penugasan melalui PTT (Tahun 2013 : 20 dokter) dan
Residen Senior (Tahun 2013 : 329 dokter)
3. Pengangkatan melalui PNS
4. Sister Hospital (Rumah Sakit Pengampu)
5. Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB)
6. Telemedicine
5
39. Kekurangan dan Ketersediaan Perawat di
Puskesmas 2013
• Standar kebutuhan minimal : rata-rata
6 perawat per puskesmas
• Jumlah lulusan perawat per th: sekitar
30.000 perawat.
(data BPPSDMK 2013)
39
40. Kekurangan dan Ketersediaan Bidan di
Puskesmas Tahun 2013
• Standar kebutuhan minimal : rata-rata
4 bidan per puskesmas
• Jumlah lulusan bidan per tahun:
Sekitar 52.000 bidan
(data BPPSDMK 2013)
40
44. 03/04/2014 www.jpkm-online.net Structured
Self Care
Primary Care
Secondary
Tertiary
Tertiary Care
Unstructured
Strukturisasi pelayanan dg. sistem
rujukan dalam Jaminan Kesehatan
Sistem Rujukan
45. Sistem Pembayaran
Prospective paymen syatem menjadi pilihan :
- dapat mengendalian biaya kesehatan
- mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu
sesuai standar
- Membatas pelayanan kesehatan yang tidak
diperlukan berlebihan atau under use
- Mempermudah administrasi klaim
- Mendorong provider untuk melakukan cost
containment
46. Tarif FFS vs Tarif INA DRG/CBGs
Rupiah
Rupiah
Volume Pelayanan Volume Pelayanan
Tarif
Cost Cost
Pembayaran prospektif
(fix price)
Tarif
Profit Profit
Loss
46
47. Tantangan RS Dalam JK-SJSN. (2):
Pola Tarif Fee For Service di RS
UGD/IRJ
Ruang Rawat
Laboratorium
Radiologi
Bedah
Nota Biaya
Rp …….
Nota Biaya
Rp …….
Nota Biaya
Rp …….
Nota Biaya
Rp …….
Nota Biaya
Rp …….
Loket
Kuitansi Total
Nota Biaya
Pasien Pulang
47
MR..??
48. Tantangan RS Dalam JK-SJSN. (3):
Pola Tarif Prospektif DRG/CBGs di RS
UGD/IRJ Ruang Rawat
Laboratorium
Radiologi
Bedah
CODE
EXPERT
(GROUPER)
Clinical Costing Modelling
(CCM)
Tarif
UNIT REKAM
MEDIK
Unit Klaim
Kode:
Dx/Prosedur:
Utama
Sekunder
Rekam
medis
Resume
medis