Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan

1. PEMANFAATAN JKN
DAN BOK
DI PUSKESMAS
Bapelkes Cikarang, 20 Nov 2019

2. CV FASILITATOR
NAMA : FIRMAN
TLU : BEKASI, 47 THN
JABATAN : KEPALA PUSKESMAS PUSKESMAS MEKARMUKTI
CIKARANG UTARA KAB BEKASI
PENDIDIKAN : SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
EMAIL : firman1273@gmail.com
HP : 081290707799
ALAMAT RUMAH : PERUM TAMAN PELANGI CIKARANG UTARA BKS

3. Tujuan Pembelajaran
Umum
• Memahami Pemanfaatan
Dana JKN dan BOK di
Puskesmas
Khusus
• Menjelaskan
Pemanfaatan JKN
• Menjelaskan
Pemanfaatan BOK

4. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PENGERTIAN
JAMINAN KESEHATAN :
Jaminan Berupa Perlindungan Kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran di
bayarkan pemerintah Pusat atau Daerah ( Perpres N0.82 / 2018
perubahan Perpres No. 75 / 2019 tentang JKN )

5. Riwayat
 Perubahan ke 4 UUD 45 Pasal 34 ayat 2 ( Tahun 2002 )“ Negara mengembangkan
Sistem Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan Masyarakat Yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan “
 UU No. 40 Tahun 2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 UU No. 24 Tahun 2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
 Perpres No. 75 tahun 2019 ttg JKN
 1 Januari 2014 Implementasi JKN
 Nawa cita Ke 5 “ Program Indonesia Sehat “
 Paradigma sehat
 Pelayanan Kesehatan Primer
 JKN
 STRATEGI JKN
 Perluasan Sasaran dan Manfaat
 Kendali Mutu dan Biaya
Dengan Gotong
Royong
semua Tertolong

6. PESERTA JKN
1. PBI ( penerima Bantuan Iuran )
Iuran di bayarkan Pemerintah Pusat atau daerah
2. BUKAN PBI ( Bukan Penerima Bantuan Iuran )
a. PPU ( Pekerja Penerima Upah ) dan Keluarga
b. BPPU ( Bukan Pekerja Penerima Upah ) dan Keluarga
c. BP ( Bukan Pekerja ) dan Keluarga
HAK PESERTA JKN
1. Mendapatkan Nomor Identitas Tunggal Peserta
2. Memperoleh Manfaat Pelayanan Kesehatan
3. Memilih FKTP yg di Inginkan
4. Mendapat Informasi dan Keluhan Pelanggan
KEWAJIBAN PESERTA JKN
1. Mendaftarkan diri dan membayar Iuran kecuali PBI
2. Menaati prosedur dan ketentuan Berlaku
3. Melaporkan Perubahan Data Kepesertaan

7. PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN
PBI Nilai Nominal ( per jiwa) Rp. 42.000 subsidi pusat
Rp. 19.000
PNS/TNI/POLRI 5 % Per keluarga 1 % Pekerja
4 % Pemberikerja
PPU 5 % Per keluarga 1 % Pekerja
4 % Pemberikerja
BPPU dan BP Nilai Nominal ( perjiwa) 1. Rp. 160.000 kelas 1
2. Rp. 110.000 kelas 2
3. Rp. 42.000 kelas 3
Keterlambatan Iuran 1 bln kepesertaan akan di non aktifkan sementara dan
aktif kembali bila membayar tunggakan
Bila dalam 45 setelah aktif menggunakan layanan akan kena denda 2,5 % dari
biaya pelayanan

8. MANFAAT JAMINAN
Di Atur Dalam Perpres No. 75 tahun 2019
1. Manfaat Medis
Diberikan Sesuai Indikasi medis dan Standar Pelayanan tanpa membedakan
besaran Iuran Peserta
2. Manfaat Non Medis
Diberikan berdasarkan Iuran Peserta
TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN
1. FKTP
( Puskesmas,Praktek dokter, praktek drg,klinik pratama,RS type D )
2. FKRTL
( Klinik Utama, RSU, RS Khusus )

9. PELAYANAN KESEHATAN DI FKTP
MANFAAT DIJAMIN
 Administrasi Pelayanan
 Pel Promotif dan Preventif
 Pemeriksaan,pengobatan, konslts
medis
 Tind medis Nonspesialistik baik
operatif maupun nonoperatif
 Pel Obat,Alkes dan BHP
 Pemerksaan Penunjang Diagnstik
Lab Tk Pertama
 Rawat Inap tingkt Pertama sesuai
indikasi medis
MANFAAT TIDAK DIJAMIN
 Pel tdk sesuai dngn ketentuan
 Pel Yankes tdk kerjasama dgn BPJS
 Pel Penyakit atau cacat akibat kerja
yg ditanggung Prog jaminan lain atw
pemberi kerja
 Yankes di Luar Negeri
 Mengatasi Infertilitas
 Perataan GIGI / ortodonsi
 Gannguan Ketrgantungan
Obat/alcohol
 Gg kes akibat menyakiti diri sendiri
/hobi
 Pengobatan Komplementer,
alteranatif, tradisional
 Pengobatan eksperimen
 Pel dlm rangka Baksos
 ESTETIKA

10. Prosedur Layanan
 Setiap Peserta mendapat pelayanan RJTP , RITP,
RJTL, RITL , gawat darurat, dan pelayan lain
ditetapkan Menkes
 Pelayanan berjenjang
 FKRTL wajib merujuk kembali ke FKTP perujuk
dan jawaban medis untuk tindaklanjut
pengobatan
 Program Rujuk Balik ( Dm, HT, Jantung , Asma ,
PPOK, epilepsy, skizopren Stroke, sindrom Lupus
Erm ) bila kondisi sdh stabiL

11. DANA YANG DITERIMA FKTP (PUSKESMAS)
DARI PROGRAM JKN
DANA KAPITASI
Adalah besaran Pembayaran perbulan yang di
bayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS
kesehatan berdasarkan jumlah peserta yg
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yg diberikan
NORMA KAPITASI
Besaran tariff kapitasi yg di terima FKTP
Norma kapitasi ditentukan hasil seleksi dan
kredensial oleh BPJS, Dinkes dan ASKLIN
berdasar SDM ,kelengkapan Sarpras dan
komitmen pelayanan
TARIF NON KAPITASI
Adalah besaran pembayaran KLAIM
oleh BPJS kepada FKTP berdasarkan
jenis dan jumlah Pelayanan kesehatan
yang diberikan
KAPITASI BERBASIS KOMITMEN ( KBK )
1. Angka Kontak
2. Rasio rujukan Rawat jalan Non Spesialistik
3. Rasio Peserta Prolanis berkunjung
4. Pelaksanaan Kunjungan Rumah

12. PERATURAN PRESIDEN NO 21 TAHUN 2016
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN UNTUK DANA JASA PELAYANAN
KESEHATAN DAN DANA DUKUNGAN DANA OPERASIONAL PADA FKTP
MILIK PEMERINTAH DAERAH

13. PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
DI PUSKEMAS
1. PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN ( 60 % )
 Sekurang – kurangnya 60 % Dari Dana Kapitasi
 Diberikan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yg mmberkan pely
 Variabel jenis ketenagaan dan/ jabatan dan Kehadiran ( Formula )
2. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN ( 40 % )
 Biaya Obat, Alkes dan BHP
 Biaya operasional peleyanan kesehatan lainya
 Belanja Barang
 Belanja Modal Pembayaran diatur dalam Permenkes N0. 52 tahun 2016
di seluruh Puskesmas
Kecuali daerah DTPK Norma Kapitasi di atur dalam SK
Bersama Sekjen Kemenkes dan BPJS No. HK.02.05 /2016
tentang Petunjuk Teknis Pembayaran KBKP di FKTP

14. PEMBERIAN NILAI PADA VARIABEL JENIS KETENAGAAN ,JABATAN
DAN KEHADIRAN
Jenis Ketenagaan Nilai ket
Tenaga Medis 150
Tenaga Profesi Kes 100 Ners , Apt
Tenaga Kes S1/D4 80
Tenaga Kes D3 60
Tenaga Non Kes D3 /
assisten tenaga kes
50
Tenaga Non Kes dibawah
D3
25
Jenis Ketenagaan mendapat nilai tambahan bila rangkap tugas
Admisistratif
Kepala FKTP 100
Bendahara JKN 50
Ka TU/ Keuangan 30
PJ Program 10

15. Masa kerja Nilai ket
5 – 10 tahun 5
11 – 15 tahun 10
16 – 20 tahun 15
20 – 25 tahun 20
Lebih 25 tahun 25
Kehadiran
1 hari kerja 1 dikali hari kerja
Terlambat / pulang
cepat ( akumulasi 7
jam )
Kurangi 1
sakit dan/ penugasan
max 3 hari
1

16. JASA PELAYANAN KESEHATAN
KEMENKES
16
Formula Perhitungan Jumlah Jasa Pelayanan Yang Diterima Oleh
Masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan

17. PEMANFAATAN DANA BOK
DI PUSKESMAS

18. KEPALA PUSKESMAS
KEPALA TATA USAHA
PJ. UKPPJ. UKM PJ. JEJARING & JARINGAN
ESSENSIAL PENGEMBANGAN
PERKESMAS
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
KIA
IMUNISASI
P2
PROMKES UKS
KESLING
KES HAJI
KESORGA
BATRA
UKGS.GIMUL
KESJA

19. KEGIATAN PUSKESMAS
 MANAGEMEN
 UKP
 UKM ( ESSENTIAL DAN PENGEMBANGAN )
SUMBER PEMBIAYAAN KEGIATAN PUSKESMAS
- APBD --- BOP
- APBN --- BOK
- SUMBER LAIN --- JKN
BOK Bersumber APBN

20. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
( BOK ) Permenkes No. 3 / 2019
BOK Merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yg di transfer
langsung ke dalam Kas Daerah mekanisme DAK Non Fisik Bid Kesehatan.
DAK non fisik Bid kesehatan :
1. BOK
2. Jampersal
3. Akreditasi Fasyankes
Digunakan untuk mendukung Operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian
program kesehatan prioritas nasional, Khususnya promotif preventif sebagai bagian
upaya kesehatan masyarakat.
Pelaksanaan BOK menggunakan mekanisme APBD di salurkan Dinas Kesehatan dan di
kelola oleh Puskesmas…. Kuasa Pengguna Anggaran

21. Tujuan Dana BOK
1. Meningkatkan Akses dan Mutu layanan kesehatan promotif preventif dengan
pendekatan keluarga
2. Mendukung Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan Obat,
vaksindan BMHP yg bermutu dan merata
3. Meningkatkan Fungsi Rujukan UKM

22. Penggunaan Dana BOK Puskesmas
( diatur dalam Permenkes )
1. Menyelenggarakan kegiatan PIS PK
2. Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan masyarakat Essensial dan
pengembangan termasuk pelayanan kesehatan luar gedung, pemberdayaan
Masyarakat dan dukungan Lintas Sektor
3. Menyelenggarakan kegiatan managemen Puskesmas
4. Penyelenggaraan UKM oleh Tim Nusantara sehat
5. Kegiatan Pemicuan STBM
6. Penyediaan tenaga kontrak Promotor Kesehatan

23. Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas
1. Transfort Lokal dalam wilayah Desa , Kecamatan kab/kota bagi petugas kes,
termasuk Kader
2. Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS
3. Pembelian Barang Habis pakai
4. Belanja Bahan/ Material untuk Mendukung pelayana Promotif dan Preventif (
media , regen, PMT penyuluhan dll)
5. Belanja Cetak dan Penggandaan
6. Belanja Makan minum
7. Penyelenggaraan rapat sosialisasi pertemuan
8. Honorarium PNS dan NON PNS
DANA BOK TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK :
gaji , tunjangan, BELANJA Modal, Pembelian Obat, Vaksin,
Pemeliharaan Gedung , kendaraan, biaya transfort Rujukan,
upaya Kuratif dan Rehabilitasi

24. TERIMA KASIH