Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Presentasi ini merupakan pengantar pengelolaan standar, sasaran, dan langkah-langkah keselamatan pasien di Puskesmas (fasyankes primer). Pengelolaan tersebut termasuk penerapan standar-standar akreditasi mengenai keselamatan pasien dan pelaporan insiden keselamatan pasien ke KNKP.
HFMEA atau FMEA di Puskesmas merupakan salah satu alat manajemen risiko yang cukup lengkap dan mudah digunakan, termasuk untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien di fasiltas layanan kesehatan.
Catatan: diperlukan diklat khusus untuk melatih kemampuan staf melakukan FMEA.
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Presentasi ini merupakan pengantar pengelolaan standar, sasaran, dan langkah-langkah keselamatan pasien di Puskesmas (fasyankes primer). Pengelolaan tersebut termasuk penerapan standar-standar akreditasi mengenai keselamatan pasien dan pelaporan insiden keselamatan pasien ke KNKP.
HFMEA atau FMEA di Puskesmas merupakan salah satu alat manajemen risiko yang cukup lengkap dan mudah digunakan, termasuk untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien di fasiltas layanan kesehatan.
Catatan: diperlukan diklat khusus untuk melatih kemampuan staf melakukan FMEA.
Merancang Laporan Tahunan Menarik Informatif - Sekretaris Dewasditjenyankes
Sekretaris Dewan Pengawas suatu perusahaan atau lembaga berperan penting dalam menyusun program kerja, laporan, kajian, dan urusan administratif lainnya.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. SDGs adalah Program Pembangunan
Berkelanjutan:
17 Goals, 169 Target, dan 241 Indikator
TARGET
MDGs
Yang belum
Tercapai
TINGKAT
KEMISKINAN NASIONAL
ANGKA KEMATIAN IBU
ANGKA KEMATIAN BAYI
PREVALENSI GIZI BURUK
PREVALENSI HIV AIDS
LATAR BELAKANG SDG’S
5. (Permenkes 001 Tahun 2012)
Arah perubahan berbasis kompetensi faskes
Pelayanan
kesehatan
dilaksanakan
secara berjenjang
Aksesbilitas
Efektifitas
Pelayanan
Kesehatan
Kebutuhan Medis
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Terdekat
Keselamatan
pasien
Rujukan Harus
mendapat
Perseyujuan dari
Pasien
dan/Keluarganya
Rujukan Vertikal
dan Rujukan
Horizontal
Penerima Rujukan
bertanggung jawab
sejak menerima
rujukan
Informasi dan
Komunikasi
Monitoring dan
Evaluasi:
Kemenkes,
Dinkes, Provinsi,
Kab,Kota,OP
Pembinaan dan
Pengawasan
Tindakan
Administrasi :
teguran,
pencabutan ijin
(praktek/
operasional)
Pengecualian pada keadaan gawat darurat,
bencana, kekhususan permasalahan
kesehatan dan pertimbangan geografis
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
6. FaktorKeberhasilanSistemRujukan
Portabilitas Pengendalian
Biaya
Kompetensi
Faskes yang
dituju
• Kemudahan
Akses
• Waktu
• Biaya
• Ketepatan
Layanan
• Sarana
• Prasarana
• Sumber Daya
Kesehatan
• Alkes
• Mutu melalui
Akreditasi
Pemenuhan
Kebutuhan
Medis Pasien
memberikan
jaminan
pelayanan
kesehatan
yang
berkelanjutan
Efektif,
Efisien
dengan tetap
mempertah-
ankan mutu
Rujukanberbasis
Kompetensi
PenangananPenyakit
7. SistemRujukanBerbasisKompetensi
1. MEMPERBAIKI SISTEM RUJUKAN BERDASARKAN BASIS KOMPETENSI;
2. MENGINTEGRASIKANNYA LANGSUNG DENGAN SISTEM IT RUJUKAN (SISRUTE)
3. MENYIAPKAN PAYUNG HUKUM YANG TEPAT “DRAFT REVISI PERMENKES NO 1 TH 2012”
JUKNIS DAN
APLIKASI IT
SISRUTE
PENGEMBANGAN
1 KEWENANGAN KLINIS
PPK I FKTP
PPK II
PPK III
2 SUMBER DAYA MANUSIA
3 SARANA PENUNJANG DAN ALKES
4 Penunjang Diagnosa
5 Obat-obat
KOMPETENSI FASKES
Rujukan berbasis
Kompetensi
Penanganan
Penyakit
SISRUTE
+
Berbasis Kompetensi
8. Draft SK Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Tentang Panduan Rujukan Dan Rujuk Balik Di
Fasilitas Kesehatan Beserta Lampiran Daftar Kompetensi Penanganan Penyakit (Kewenangan
Klinis Berdasarkan Klasifikasi Kelas Rumah Sakit Rs Kelas A, Rs Kelas B, Rs Kelas C Dan Rs Kelas D)
Sudah Terkumpul Panduan Rujukan Penanganan
Penyakit 707 Kasus (Kode ICD X dan IX CM)
9. Rujukan berjenjang
Koordinasi timbal balik
Dukungan IT, Regulasi
FOKUS PELAYANAN PRIMER
promotif dan preventif
PNPK, CP DAN PPK
Pelayanan Kesehatan Dasar oleh
Faskes Tingkat pertama
(Puskesmas, RS Kelas D Pratama)
Pelayanan Kesehatan Spesialistik oleh
dokter spesialis di Faskes Tingkat
lanjutan (RS Kelas C dan D, Klinik
Utama)
Pelayanan Kesehatan Sub Spesialistik oleh
dokter sub spesialis di Faskes Tingkat
lanjutan (RS Kelas A dan kelas B)
DIPERLUKAN TATA
KELOLA YANG BAIK
INA CBGs
KAPITASI
Pengecualian :
Gawat darurat, bencana, geografis, kekhususan masalah kes pasien
Tersier
Sekunder
Primer
PolaRujukandanPembayaran
10. 14 RS Rujukan Nasional di Indonesia
5 RS sudah memenuhi 10 kriteria persyaratan dan 6 kriteria tugas
9 RS belum memenuhi 10 kriteria persyaratan dan 6 kriteria tugas
Rata-rata pencapaian keempat belas RS Rujukan nasional tersebut adalah 86% atau 14 kriteria
Evaluasi RS Rujukan sd. Tahun 2018
Analisa RS Rujukan Provinsi dan Regional (Berdasarkan Kriteria Kepmenkes Nomor 391 Tahun 2014)
Berdasarkan kriteria kelas RS, akreditasi dan RS Pendidikan
• Dalam waktu 4 tahun, RS
Rujukan diberi penguatan
infrastruktur dan
manajemen:
Infrastruktur berupa TP
dan DAK Fisik Penugasan
(TP 2015= 2 T, DAK
Penugasan 2017-2018 =
7,87 T)
Manajemen berupa DAK
non fisik Akreditasi dan
program WKDS
• Akhir tahun 2019 akan
dievaluasi keberlangsungan
penetapan RS Rujukan yang
akan dianalisis oleh Tim
Assesment Ditjen Yankes
15 14 15 16 15 16 16
14
16
9
13 12
16
5
RSUP H. Adam
Malik
RSUP Dr. M.
Djamil
RSUP Dr.
Mohammad
Hoesin
RSUP Dr. Cipto
Mangunkusumo
RSUP Dr Hasan
Sadikin
RSUP Dr. Kariadi RSUP Dr.
Sardjito
RSU Dr.
Soetomo
RSUP Sanglah RSU Dr. Sudarso RSUD H. A
WAHAB
SJAHRANIE
RSUP Prof. Dr.
R.D. Kandou
RSUP Dr.
Wahidin
Sudirohusodo
RSU Jayapura
(Berdasarkan Kriteria Kepmenkes Nomor 390 Tahun 2014)Analisa RS Rujukan Nasional
18
84
2
26
RS Rujukan Provinsi
RS Rujukan Regional
Belum Sesuai Standar
Sesuai standar
11. DIGITALISASIDENGANSISTEMRUJUKAN(SISRUTE)
• RS ONLINE dan ASPAK (versi terbaru)
• E - Medical Record / E- Resume Medis
• SIRULI Kontes (Sitem Rujuk Balik Komprehensif
dan Terpadu)
• Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (NCC
119, Rujukan Pra Hospital)
• SIRANAP, SIRAJAL dan SIRS Online
• Tracking Ambulans
• Komunikasi Rujukan
SISRUTE berisi integrasi berbagai aplikasi
12. NO SISRUTE RUJUKAN ONLINE
1 Data Kesehatan Pasien yang dipertukarkan dalam Bentuk Resume Medis (E
- Resume Medis)
Data Kesehatan Pasien yang dipertukarkan berupa data kesehatan dasar
pasien
2 Tidak ada pembatasan jarak dalam proses rujukan (tetapi ada informasi
jarak dan waktu tempuh ke fasyankes)
Rujukan pasien dibatasi radius radius 15 km, 30 km, 45 km yang terdekat
dengan Fasyankes perujuk
3 Rujukan pasien berdasarkan kebutuhan medis pasien terhadap pelayanan
kesehatan dan kompetensi Fasyankes
Rujukan pasien secara berjenjang, terdapat penguncian untuk kelas B dan
A
4 Menyediakan informasi data SDM, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
di setiap Fasyankes
Tidak Ada
5 Adanya Fitur Tracker Ambulans dan Registrasi Ambulans Tidak Ada
6 Adanya Fitur Ketersediaan Darah Tidak Ada
Adanya Fitur Telemedicine Tidak ada
7 Proses Rujukan melibatkan pasien/ keluarga dalam penentuan Fasyankes
yang ingin dituju (Komunikasi Rujukan)
Proses rujukan lebih mengutamakan administrasi dibandingkan
keterlibatan pasien/ keluarga
8 Masyarakat dapat mengakses Sisrute dengan batasan yang telah
ditentukan
Masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi rujukan online
PERBANDINGAN SISRUTE DENGAN RUJUKAN ONLINE
Integrasi
Setelah Draft Permenkes 1/ Tahun 2012, diharapkan Rujukan Online BPJS
Kesehatan terintegrasi dalam SISRUTE, yaitu :
• SEP (Surat Eligibilitas Peserta) BPJS Kesehatan
• V Klaim
• P CARE
• HFIS
13. MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN PADA TIAP LEVEL FASKES
PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER
• Standar fasilitas medik
• Standar fas non medik
• Standar SDM
• HTA
• Tarif
• MUTU (Akreditasi)
• PNPK
• PPK
• CP
• Angka kematian
• Keadaan pasien
pulang
• Komplain
Input OutputProses
EFISIENSI COST
EFFECTIVENESS
INDIKATOR MUTU
PELAYANAN
HTA
STANDARISASI PELAYANAN DALAM SISRUTE
Membangun
Standar Pelayanan
Fasyankes :
- PPK I (Puskesmas,
Klinik Pratama),
- PPK II (Klinik Utama,
RS Kelas C dan Kelas
D)
- PPK III (RS Kelas A
dan Kelas B)
14. 20 Desember 2016 10 Desember 201819 September 2017
Surat Dirjen
Pelayanan
kesehatan RI
sehubungan
dengan
Implementasi
sistem rujukan
terintegrasi
Surat Direktur
Jenderal
Pelayanan
Kesehatan
tentang
Permohonan
Penggunaan
SISRUTE
Membangun Sistem lnformasi Rujukan melalui Sistem
Rujukan Terintegrasi (SISRUTE KEMENKES), dengan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya untuk pelayanan publik lebih baik;
SuratEdaranPenggunaanSisruteSecaraNasional
2
1 3
17. PENDAHULUAN
KOMPETENSI
INTERPROFESIONAL
KOMPETENSI FASKES
Sarana
UHC 2019 Akses dan Mutu
Prasarana Alat
Kesehatan
Sumber
Daya
Kesehatan
Mutu
melalui
Akreditasi
Sistem
Rujukan
Akreditasi
RS Pendidikan
Akreditasi
RS Non Pendidikan
KOMPETENSI
PROFESIONAL
(KLINIS)
KOMPETENSI
MANAJERIAL
KEPEMIMPINAN
KLINIS
KEMAMPUAN
TEKNIS MEDIS
KOMPETENSI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Editor's Notes
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sehat, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Yang terhormat,
Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Ketua PERSI Sumatera Barat
Para undangan dan Para Peserta
Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya - sehingga kita dapat bertatap-muka pada acara Workshop dan Seminar PERSI Daerah Sumatera Barat, dengan topik Peran Sistem Rujukan Terintergasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs.
Saudara-saudara yang berbahagia,
Konsep Sustainable Development Goals (SDG’s) merupakan kelanjutan dari Program Pembangunan Berkelanjutan MDGs yang terdiri dari 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target dan 241 indikator. Berakhirnya MDGs pada tahun 2015 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi kita, dimana target yang belum tercapai pada MDGs di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan. Dari 17 tujuan dalam agenda SDGs, yang menjadi tugas kita bersama adalah tujuan ketiga yaitu Good Health atau kesehatan yang baik, dimana pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan ‘3 pilar Program Indonesia Sehat’ yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional.
Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, terdiri dari peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menera[kan pendekatan continuum of care dan Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).
