Ringkasan dokumen tersebut adalah: Program Jaminan Kesehatan Nasional memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan sistem asuransi sosial bersifat wajib melalui pembayaran iuran yang terjangkau secara rutin.

1. SOSIALISASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Nurullah Hanafi
Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Surabaya
B PJ S K E S E H ATA N C A B A N G S U R A B AYA
Surabaya, Juni 2023

2. PENDAHULUAN
AGENDA
2

3. 3
Iuran yang terjangkau
Kepastian Biaya (dengan membayar
iurannya setiap bulan)
Memperoleh Manfaat yang luas dan
berkelanjutan
Risiko Kelompok
Mekanisme Asuransi Sosial bersifat
WAJIB
Prinsip Gotong Royong
Sakit → Risiko Individu → Membayar sendiri
Tidak ada kepastian biaya → Beban ekonomi keluarga
PENDAHULUAN

4. Kenapa
harus
menjadi
Peserta
JKN-KIS ?

5. Gotong Royong dalam Program JKN-KIS
58 orang sehat
98 orang sehat
912 orang sehat
5

6. 6
PENDAHULUAN

7. KEPESERTAAN
AGENDA
7

8. 8
Menentukan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) yang
diinginkan saat mendaftar
Memanfaatkan NIK sebagai
identitas tunggal peserta JKN
Memperoleh informasi tentang
hak dan kewajiban serta
prosedur pelayanan kesehatan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Mendapatkan manfaat
pelayanan Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan
Mendapatkan perlindungan data
pribadi yang diserahkan kepada
BPJS Kesehatan dalam rangka
pendaftaran
Menyampaikan pengaduan,
saran dan aspirasi baik secara
lisan maupun tertulis kepada
BPJS Kesehatan
Hak Peserta Program JKN-KIS

9. 9
Kewajiban Peserta Program JKN-KIS
04
05
01
03
02
Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS
Membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh)
Memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
Melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya
(gol/pangkat, upah, pernikahan/perceraian, kelahiran/kematian,,
alamat domisili/email dan No. HP
Menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak, hilang atau
dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak
06
Mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh
manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan
Melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan
ketidakpatuhan Pemberi Kerja dalam pendaftaran peserta
07

10. 10
PESERTA JAMINAN KESEHATAN

11. 11
PENDAFTARAN SUAMI ISTRI BEKERJA
Perpres 82 Tahun 2018 Pasal 14
Pasangan suami istri yang masing – masing
merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan
sebagai Peserta PPU oleh masing-masing
pemberi kerja dan membayar iuran.
Suami, istri dan anak dari Peserta PPU
berhak memilih kelas perawatan tertinggi..
KEPESERTAAN

12. IURAN
AGENDA
12

13. Kebijakan Iuran JKN
Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan
13
IURAN

14. 14
Januari Februari Maret
Bayar
Nunggak Nunggak
Tanggal 1
Maret
dihentikan
sementara
Perpres
No.
82/2018
Pasal 42
Perpres 82 Tahun 2018
1. Iuran tertunggak, maks 24
bulan;
2. Iuran bulan tertunggak.
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN &
DENDA
5% dari perkiraan biaya paket
INA CBG berdasarkan
diagnosa dan prosedur awal
untuk setiap bulan tertunggak
jumlah bulan tertunggak
paling banyak 12 (dua
belas) bulan
besar denda paling tinggi
Rp30.000.000,00

15. PELAYANAN
KESEHATAN
AGENDA
15

16. Alur Pelayanan Kesehatan
Puskesmas,
Klinik dan
Dokter Praktek
Perorangan
yang Bekerja
Sama dengan
BPJS
Kesehatan
Faskes Primer
Peserta membutuhkan pelayanan
kesehatan atau mengalami Sakit
Rujukan Sesuai
Indikasi Medis • P o l i
S p e s i a l i s
• F K T L /
R u m a h
S a k i t
IGD
Gawat Darurat/ Emergency
Klaim
Rujuk / Program
Rujuk Balik
16
MANFAAT

17. 17
Manfaat Yang Tidak Dijamin

18. 18
BAGAIMANA MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN
DILUAR WILAYAH DOMISILI/TEMPAT TINGGAL?
Peserta mengunjungi FKTP
terdekat yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan
maksimal 3 kali dalam 1 bulan
di FKTP yang sama
Pada keadaan
kegawatdaruratan medis,
seluruh Fasilitas Kesehatan
WAJIB memberikan pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Memanfaatkan NIK sebagai
identitas peserta JKN

19. 19
SELISIH BIAYA KELAS RAWAT INAP

20. 20
Kacamata
PBI/Hak rawat
kelas 3
Rp 165.000
Hak rawat kelas 2 Rp 220.000
Hak rawat kelas 1
Rp 330.000
Alat Bantu Kesehatan
Ketentuan:
1. Diberikan paling cepat 2
(dua) tahun sekali
2. Indikasi medis minimal –
Sferis 0,5D –Silindris 0,25
D
3. Diberikan berdasarkan
resep dari Dokter
Spesialis Mata

21. KEMUDAHAN
LAYANAN
AGENDA
21

22. 22
NIK SEBAGAI IDENTITAS PESERTA CARE CENTER 165
Whatsapp 08118750400
CHIKA
Facebook Messenger
Telegram
WA PANDAWA
08118165165 MOBILE JKN
PETUGAS BPJS SATU
KEMUDAHAN AKSES LAYANAN

23. Mobile JKN
23

24. 24
Mobile JKN
BPJS Kesehatan Care
Center 165
Website BPJS
Kesehatan
Kantor Cabang/Kantor
Kabupaten/Kota
Mobile Customer Service
(MCS)
Mal Pelayanan Publik
(MPP)
BPJS Satu
TATAP MUKA TANPA TATAP MUKA
CHIKA
( 08118750400 )
Pandawa
(08118165165)
Kanal Layanan Administrasi Kepesertaan, Informasi dan Pengaduan
VIKA

25. 25
WEB INFORMASI BADAN USAHA
KC Surabaya
Akses di alamat : https://infobu-sby.com

26. 26
WEB INFORMASI BADAN USAHA
KC Surabaya
Akses di alamat : https://infobu-sby.com

27. 27
WEB INFORMASI BADAN USAHA
KC Surabaya
Akses di alamat : https://infobu-sby.com

28. 28
WEB INFORMASI BADAN USAHA
KC Surabaya
Akses di alamat : https://infobu-sby.com

29. 2
Penyempurnaan Fitur Edabu BU
Download KIS Keluarga
Perubahan validasi Upload
Data Mutasi Ubah Gaji
Penambahan fitur cek
Kwitansi Pembayaran Digital
Penambahan menu Pindah
sub Badan Usaha
01
02
03
04
05 Penambahan notifikasi di
Aplikasi Mobile JKN untuk
peserta yang diusulkan
Penonaktifan PHK
Penambahan Referensi Faskes
Penambahan FAQ
Pengajuan Penerbitan
Sertifikat Kepesertaan
06
07
08
Mutasi
perpanjangan surat
keterangan kuliah
anak PPU
09
Penyediaan Data
Rincian Tagihan dan
Billing Statement
tersedia 1 (satu)
tahun terakhir
10
Pengajuan Berkas
Administrasi
Penonaktifan Peserta
Badan Usaha
11
Laporan Peserta PPU
yang memiliki
tunggakan iuran
PBPU
12

30. NO AKTIVITAS EDABU FORM 37 Mobile JKN PANDAWA
1 Penambahan Peserta Baru dan Mutasi Peserta (PBI APBN, PBI APBD Nonaktif, PBPU, PPU) 
2 Mutasi Peserta PBI APBD Aktif, PPNPN 
3 Penambahan Anggota Keluarga Inti (Suami, Istri, Anak ke 1-3) 
4 Penambahan Anggota Keluarga Inti Beda KK 
5 Penambahan Anggota Keluarga Tambahan (Anak Ke-4,dst, Orang Tua, Mertua) 
6 Penambahan Bayi Baru Lahir 
7 Perubahan Identitas (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Nomor HP, Email Peserta) 
8 Perubahan Nama Bayi Nyonya 
9 Mutasi Pindah Unit Kerja / Pindah Sub Cabang 
10 Update Anak Usia Diatas 21 Tahun 
11 Update Gaji 
12 Penonaktifan Pekerja 
13 Penonaktifan Anggota Keluarga (Meninggal/ Cerai)  
14 Perubahan Faskes 
15 Cetak Kartu  
16 Pengajuan Sertifikat Badan Usaha
(Berkas Pengajuan Sertifikat dikirimkan ke Jl. Manyar Kertoadi No. 331)

17 Billing Tagihan dan Rincian Peserta 
Note: Untuk proses data penambahan/ mutasi yang gagal terproses melalui aplikasi edabu, silahkan di capture lalu kirimkan beserta kolom 37, dan
kelengkapan dokumen lainnya ke email lo.rungkut@bpjs-kesehatan.go.id

31. 31
RELATIONSHIP OFFICER
BPJS KESEHATAN KC SURABAYA
1. 081130035000
2. 081131120445
GRUP TELEGRAM BADAN USAHA
http://bit.ly/RegistrasiGrupTelePICBUKCSby
GRUP WHATSAPP
https://tinyurl.com/JoinGrupInfoBPJSKes