Ketentuan Zonasi

BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VII - 1
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
7.1 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
7.1.1 Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Musi Rawas
Ketentuan Umum peraturan zonasi kabupaten berdasarkan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah “ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan setiap fungsi yang sudah ditetapkan di dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten.
Ketentuan Umum peraturan zonasi memiliki beberapa fungsi :
1. Sebagai proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang dan penetapan (legalisasi) rencana tata ruang.
2. Sebagai proses penyusunan rencana tata ruang, berlandaskan atas asas : keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.
3. Sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, memuat ketentuan tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan,yang tidak diperkenankan, yang diperkenankan bersyarat atau diperkenankan secara terbatas untuk berada pada suatu pola pemanfaatan ruang tertentu.
4. Sebagai rujukan utama bagi penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di tingkat kabupaten.
5. Sebagai panduan perizinan dalam pemanfataan ruang untuk pola ruang yang kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruangnya berada pada pemerintah daerah kabupaten.
6. Sebagai panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berada di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Gambar 7.1
Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Penataan Ruang
7.1.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten pada Kawasan Lindung
Peruntukan kawasan lindung di Kabupaten Musi Rawas sampai tahun 2031 terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;dan
e. kawasan rawan bencana alam;
Sesuai peruntukan kawasan lindung tersebut, maka ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung ditetapkan sebagai berikut :
A. Hutan Lindung
Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan lindung, maka ketentuan umum peraturan zonasinya di tetapkan sebagai berikut :
1. Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006.
Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Pembinaan
Pelaksanaan
Pengawasan
Pemanfaatan
Perencanaan
Pengendalian
Peraturan zonasi
Perizinan
Insentif
&
Disinsentif
Pengenaan sanksi
UU No
.
26
tahun
2007
pasal
35
:
Pengendalian pemanfaatan ruang
dilakukan melalui penetapan
Peraturan
zonasi
,
Perizinan
,
Insentif dan
disintensif
,
serta Pengenaan sanksi
Pengaturan

2. Dalam kawasan hutan lindung, masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam.
3. Dalam hutan lindung tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
4. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :
a. Turunnya permukaan tanah;
b. Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
c. Terjadinya kerusakan akuiver air tanah.
5. Penggunaan kawasan hutan baik itu kawasan hutan produksi dan hutan lindung, dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
6. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
a. Prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, letusan gunung api, lahar dingin, dan potensi bencana lainnya.
b. Pembangunan pos – pos keamanan pada titik – titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan.
c. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
d. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
B. Kawasan Yang Dapat Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya
Kawasan yang dapat memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air. Kawasan resapan air berfungsi untuk meresapkan dan menyimpan air ke dalam tanah pada musim hujan sehingga pada musim kemarau ketersediaan air tanah tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan. Dengan demikian kawasan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan air tanah guna menunjang kehidupan. Untuk mempertahankan fungsi resapan air, maka ketentuan umum peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:
1. Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya.
2. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :

a. Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%).
b. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.
3. Dalam kawasan resapan air, wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
C. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan perlindungan setempat yang ditetapkan meliputi sempadan sungai dan ruang terbuka hijau. Untuk mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat ditetapkan peraturan zonasi untuk masing-masing kawasan adalah :
1. Sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m di kiri kanan sungai untuk sungai besar dan 50 m dari kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai dibangun jalan inspeksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
a. Dalam kawasan sempadan sungai, jenis pemanfaatan ruangnya untuk ruang terbuka hijau.
b. Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai.
c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan sempadan.
d. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
1) Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang pinggir sungai dalam wilayah sempadan sungai.
2) Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Kawasan sekitar danau/waduk:
a. Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk, kecuali untuk pembangunan/pengembangan PLTA yang memanfaatkan air dari danau.
b. Diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan sempadan danau.
3. Sempadan mata air sekurang-kurangnya memiliki jari-jari 200 m di sekitar mata air yang berfungsi untuk melindungi mata air. Untuk itu maka ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :

a. Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air.
b. Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan kegiatan budidaya terbangun di dalam kawasan sekitar mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter.
d. Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan ditetapkan minimal seluas 30% luas perkotaan, meliputi RTH publik minimal 20% dan privat minimal 10%. Ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan ini ditetapkan sebagai berikut :
a. Kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan.
b. Diperkenankan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian, kuburan, hutan, dan rekreasi terbuka.
c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi terbuka dan kuburan.
d. Dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas.
D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Kawasan ini meliputi kawasan suaka alam, cagar alam, taman nasional, dan hutan taman wisata. Untuk mempertahankan fungsi kawasan ini ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi masing-masing kawasan sebagai berikut :
1. Kawasan suaka alam dan cagar alam ditetapkan karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistimnya atau ekosistim tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Untuk menjaga kondisi tersebut ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
a. Dalam kawasan suaka alam dan cagar alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan tersebut.
b. Dalam kawasan suaka alam dan cagar alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan tersebut.

c. Dalam kawasan suaka alam dan cagar alam masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah dan penanggulangan bencana alam.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi pada taman nasional ditetapkan sebagai berikut :
a. Dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan.
b. Dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilndungi undang-undang.
c. Dalam kawasan taman nasional masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan.
d. Dalam kawasan taman nasional masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan atau untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
E. Kawasan Rawan Bencana Alam
Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir. Untuk mencegah korban dan kerugian fisik akibat bencana ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
1. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bencana alam serta dilengkapi jalur evakuasi.
2. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
3. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (early warning system).
4. Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.
7.1.3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya yang ditetapkan meliputi :
a. Kawasan hutan produksi.
b. Kawasan perkebunan.

c. Kawasan pertanian lahan basah
d. Kawasan pertanian lahan kering.
e. Kawasan Perikanan.
f. Kawasan pertambangan.
g. Kawasan Industri.
h. Kawasan pariwisata.
i. Kawasan permukiman.
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya ditetapkan sebagai berikut :
A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan produksi ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasinya sebagai berikut :
1. Dalam kawasan hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan dibatasi untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan.
2. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dalam kawasan hutan produksi, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan.
4. Diperbolehkan dirubah fungsi menjadi hutan berfungsi lindung, sesuai ketentuan berlaku.
5. Pada kawasan hutan rakyat, diperkenankan untuk pemanfaatan campuran dengan fungsi lain diantaranya perkebunan dan atau pertanian lahan kering serta hortikultura.
6. Diperbolehkan dibangun prasarana untuk kepentingan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana.
B. Kawasan Peruntukan Perkebunan
Untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi kawasan perkebunan dan untuk mengendalikan perkembangan fisik ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
1. Dalam kawasan perkebunan tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air.

2. Perusahaan besar perkebunan tidak diperkenankan menanam komoditas perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukkan komoditas kawasan masing-masing.
3. Dalam kawasan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan serta harus sesuai dengan komodidas perkebunan di kawasan tersebut.
4. Dalam kawasan perkebunan diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai hutan rakyat.
5. Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah untuk kepentingan pemanfaatan hasil perkebunan serta untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan bencana.
6. Diversifikasi pada tanaman perkebunan dapat dilaksanakan sepanjang persyaratan teknis dipenuhi dan sesuai perizinan yang diberikan.
C. Kawasan Pertanian tanaman pangan
Untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi kawasan pertanian lahan basah ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
1. Pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian.
2. Dalam kawasan pertanian tanaman pangan diperkenankan dimanfaatkan sebagai kegiatan perikanan.
3. Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
D. Kawasan Pertanian Hortikultura
Untuk menjaga fungsi dan optimalisasi kawasan pertanian lahan kering ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
1. Pada kawasan budidaya pertanian hortikultura perkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering.
2. Diperbolehkan pemanfaatan untuk permukiman, peternakan, dan industri.
3. Pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas.
4. Pengembangan sarana dan prasarana industri agro.
5. Dapat dimanfaatkan untuk fungsi perkebunan rakyat.

E. Kawasan Peruntukan Perikanan
Peruntukan kawasan perikanan meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan air tawar dan konservasi perikanan air tawar. Untuk menjaga dan optimalisasi fungsi kawasan perikanan ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
1. Pada kawasan budidaya perikanan perkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan.
2. Pada kawasa budidaya perikanan diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
3. Pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari.
4. Pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikanannya tidak boleh merusak/mematikan fungsi pariwisata.
5. Pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
F. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pada kawasan pertambangan ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
1. Dalam kawasan pertambangan, kegiatan pertambangan dibatasi agar tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan bagi lingkungan hidup biotik dan abiotik di dalamnya maupun disekitarnya.
2. Pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan.
3. Pengharusan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan.
4. Pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, harus diintegrasikan dengan pengembangan pusat – pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten.
5. Tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten.
G. Kawasan Peruntukan Industri
Dalam usaha mendorong optimalisasi fungsi kawasan peruntukan industri yang sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan maka ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kawasan peruntukan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat.
2. Pemanfaatan kawasan peruntukan industri dapat dilakukan untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun diperbolehkan pada kawasan peruntukan industri.
4. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman baru pada kawasan peruntukan industri, dengan pembatasan hanya untuk permukiman yang menunjang kegiatan industri dan kegiatan buffer zone yang mampu meminimkan dampak bagi warga di kawasan permukiman dari kecelakaan industri.
5. Diperbolehkan bagi permukiman penduduk yang sudah terlebih dulu bermukim di kawasan peruntukan industri, tetapi dengan pembatasan kegiatan agar tidak mengakibatkan kecelakaan industri.
H. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Dalam upaya mendorong pengembangan dan optimalisasi kawasan pariwisata, maka ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :
1. Pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam.
2. Harus dilakukan perlindungan situs warisan budaya setempat pada kawasan wisata.
3. Pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata.
4. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
5. Diharuskan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata pada kawasan wisata.
6. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir pada kegiatan penunjang wisata di kawasan wisata.
7. Dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan pada kawasan wisata.
I. Kawasan Peruntukan Permukiman
Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman sebagai berikut:
1. Dalam kawasan permukiman dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pariwisata, perdagangan, jasa, industri, dan lahan kering.

2. Pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan.
3. Pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan.
4. Pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat pendirian dan penggunaan bangunan.
5. Pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian daerah yang rawan genangan air dan rawan banjir.
6. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha perdagangan dan jasa serta industri.
7. Kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional.
Berdasarkan pembagian arahan ketentuan umum, zonasi, jenis kegiatan dan kriteria ketentuan umum diatas, dapat dirumuskan ketentuan umum pemanfaatan lahan di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang terlihat pada tabel VII - 1.

Tabel VII – 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Musi Rawas
NO
KLASIFIKASI KEGIATAN
KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS
KETERANGAN
Kawasan Lindung
Kawasan Hutan
Kawasan Pertanian
Kawasan Permukiman
Kawasan Pertambangan
TNKS
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Konversi
Perkebunan
Pertanian Padi Sawah
Perkotaan Muara Beliti
Sub Pusat Agroplitan
Perdesaan
01
Pertanian
a.
Pertanian tanaman pangan
X
X
X
X
X
T
I
T
I
I
X
b.
Pertanian hortikultura
X
X
X
X
X
I
T
T
I
I
X
c.
Peternakan
X
X
X
X
X
T
I
B
I
I
X
d.
Perikanan
X
X
X
X
X
T
I
B
I
I
X
02
Perkebunan
a.
Perkebunan Karet
X
X
X
X
X
I
X
X
T
I
T*
Sesuai kondisi lapangan
b.
Perkebunan Sawit
X
X
X
X
X
I *
X
X
T
I
T*
Sesuai Dengan Ketentuan Umum Pera- turan Zonasi Kaw. Budidaya Serta Rencana Pola Ruang

NO
KETERANGAN
Kawasan Lindung
Kawasan Hutan
Kawasan Pertanian
Kawasan Permukiman
TNKS
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Perkebunan
Perdesaan
c.
Perkebunan Kopi
X
X
X
X
X
I
X
X
T
I
T*
d.
Perkebunan Kelapa
X
X
X
X
X
I
X
X
T
I
T*
03
Pertambangan
a.
Migas
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
I
b.
Galian Strategis (Emas, Timah Hitam, Biji Besi, Nikel, perak, seng, Batubara)
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
I
c.
Galian Pasir (C)
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
I
d.
Bekas Tambang
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
I
04
Pariwisata
a.
Wisata Alam
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
B
b.
Wisata Buatan
X
X
X
X
X
X
X
I
B
B
X
c.
Wisata Budaya/ Ilmu Pengetahuan/ Sejarah
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
B
05
Permukiman
a.
Hunian (rumah)
X
X
X
X
T
T
T
I
I
I
T*
Sesuai

NO
KETERANGAN
Kawasan Lindung
Kawasan Hutan
Kawasan Pertanian
Kawasan Permukiman
TNKS
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Perkebunan
Perdesaan
kebutuhan lokal
b.
Pendidikan (sekolah)
X
X
X
X
B
T
T
I
I
I
T*
Sesuai kebutuhan lokal
c.
Kesehatan (fasilitas kesehatan)
X
X
X
X
B
T
T
I
I
I
T*
06
Perdagangan
a.
Perdagangan Besar/Modern/Induk
X
X
X
X
X
X
X
I
I
X
X
b.
Perdagangan Sedang
X
X
X
X
X
X
X
I
I
B
X
c.
Perdagangan Kecil (tradisional)
X
X
X
X
X
T
T
I
I
I
T*
07
Industri
a.
Industri Besar/Berat/Manufaktur
X
X
X
X
X
B
X
X
I
X
I
b.
Industri Sedang (Pengeolahan)
X
X
X
X
X
B
B
B
I
B
I

NO
KETERANGAN
Kawasan Lindung
Kawasan Hutan
Kawasan Pertanian
Kawasan Permukiman
TNKS
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Perkebunan
Perdesaan
c.
Industri Kecil/Ringan/Rumah Tangga
X
X
X
X
X
I
I
I
I
I
T*
08
Pergudangan
X
X
X
X
B
I
I
B
I
I
I
Sumber : Hasil Analisa
Keterangan :
1. Pemanfaatan diizinkan (simbol I)
2. Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi (simbol T)
3. Pemanfaatan memerlukan izin pengunaan bersyarat (simbol B)
4. Pemanfaatan yang tidak diizinkan atau Dilarang (simbol X)

7.2 KETENTUAN UMUM PERIZINAN
Secara lebih rinci berkenaan dengan ketentuan perizinan ini, pada Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 ditetapkan bahwa :
a. Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penataan Ruang diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
d. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
e. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
f. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
g. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
7.2.1 Jenis Perizinan yang terkait dengan Penataan Ruang
Selanjutnya akan diuraikan jenis-jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berkaitan dengan penataan ruang berserta persyaratan yang diperlukan :
A. Izin Lokasi
Izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Izin ini berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah guna keperluan usaha penanaman modal. Atas tanah yang dimohonkan izinnya itu dikenakan batasan luas tertentu yang dibedakan antara izin yang diperuntukkan bagi usaha pertanian dan usaha nonpertanian.
Penanganan izin lokasi pada umumnya dilakukan oleh Kantor Pertanahan, tetapi di Kabupaten Musi Rawas izin lokasi dikeluarkan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan (BPMPTP) dengan meminta rekomendasi teknis dari instansi terkait termasuk BKPRD Kabupaten Musi Rawas.
Tidak semua perusahaan yang memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal diwajibkan memiliki izin lokasi. Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal:

a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham.
b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut sepanjang jenis peruntukannya sama, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.
c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri.
d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan pengembangan tersebut.
e. Tanah yang diperoleh diperuntukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang terlalu, dan letak tanah itu berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan.
Izin lokasi mempunyai masa berlaku berbeda-beda, tergantung luas tanah yang dimohonkan izinnya. Izin lokasi berlaku satu tahun untuk tanah yang luasnya sampai dengan 25 hektar. Izin lokasi berlaku dua tahun untuk tanah yang luasnya lebih dari 25 hektar sampai 40 hektar. Untuk tanah yang luasnya diatas 50 hektar, Izin lokasi berlaku selama tiga tahun.
Bila jangka waktu izin habis, izin dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama satu tahun dengan ketentuan tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Untuk memperoleh izin lokasi, pihak yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :
1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya.
3. Sketsa letak tanah.
4. Bagan/rencana tampak bangun/ site plan sementara.
5. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan ganti kerugian dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah.
6. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah bermaterai cukup.
7. Proposal ditangani pemohon dan cap perusahaan.
8. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP).
9. Surat persetujuan dari presiden/BKPM/BKPMD bagi perusahaan PMA/PMDN.
10. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan.
11. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota REI.
12. Surat kuasa bermaterai cukup bila diurus orang lain.

Dalam penerbitan izin lokasi, instansi yang berwenang dapat mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya aspek rencana tata ruang,aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah, serta aspek ekonomi,sosial budaya, dan lingkungan.
B. Izin Pemanfaatan Tanah
Izin pemanfaatan tanah yang merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan/atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan/atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan. Seperti halnya izin lokasi, izin pemanfaatan tanah dibedakan antara yang digunakan untuk usaha pertanian, usaha nonpertanian, dan kegiatan sosial dan keagamaan. Untuk usaha pertanian, luas tanah yang dimohonkan izin paling sedikit 25 hektar, untuk usaha nonpertanian paling sedikit 1 hektar, sedangkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan tanpa batasan luas.
Penanganan izin pemanfaatan tanah pada umumnya dilakukan oleh kantor pertanahan, tetapi ada pula yang dilakukan oleh kantor pengendalian pertanahan daerah (KPPD), atau instansi lainnya yang dibentuk olah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan otonomi daerah atau instansi terkait lainnya. Izin pemanfaatan tanah tidak dikenakan untuk pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan. Izin pemanfaatan tanah wajib dimiliki apabila rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan itu diubah peruntukannya / pemanfaatannya untuk kepentingan usaha.
Izin pemanfaatan tanah mempunyai jangka waktu yang berlaku satu tahun. Bila jangka waktu izin dapat diperpanjang satu kali untuk diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
Untuk memperoleh izin pemanfaatan tanah, pihak yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:
1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya.
3. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal).
4. Surat pernyataan bermaterai cukup tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan – perusahaan lain yang merupakan grup pemohon.
5. Gambar kasar letak tanah/denah lokasi letak tanah yang dimohonkan izinnya.
6. Bagan/rencana tampak bangun/ site plan sementara.
7. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah bermaterai cukup.
8. Proposal ditangani pemohon dan cap perusahaan.
9. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP).
10. Fotocopy kepemilikan tanah.
11. Surat persetujuan dari presiden/BKPM/BKPMD bagi perusahaan PMA/PMDN.
12. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kerelaan dari pemilik hak atas tanah.

13. Fotocopy SPPT dan tanda lunas PBB tahun terakhir.
14. Notulen rapat pelaksanaan sosialisasi (setelah rapat koordinasi dilaksanakan).
15. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang penyediaan fasilitas.
16. Surat kuasa bematerai cukup bila diurus orang lain.
C. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan dengan ukuran seluas-luasnya 5.000 meter persegi. IPPT merupakan jenis izin yang sering juga disebutkan izin pengeringan, tetapi istilah pengeringan tidak selalu tetap sebab pengeringan dilakukan apabila yang diubah fungsi penggunaannya adalah tanah sawah (basah) menjadi lahan pekarangan untuk permukiman (kering). IPPT tidak hanya digunakan untuk menjadi dasar perubahan penggunaan dari sawah ke pekarangan, tetapi bisa juga dari lahan pertanian yang sudah kering, seperti kebun dan tegalan menjadi tanah pekarangan yang digunakan untuk permukiman/tempat tinggal.
Kedudukan IPPT sering kali digunakan sebagai prasyarat bagi izin-izin yang lain, seperti IMB sehingga yang mesti dilakukan oleh pemohon izin adalah memenuhi IPPT terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan lain.
Penanganan IPPT pada umumnya dilakukan oleh kantor pertanahan, tetapi ada pula yang dilakukan oleh dinas pertanahan atau dengan sebutan lain, kantor pengendali pertanahan daerah (KPPD), yang dibentuk oleh kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan otonomi daerah atau instansi terkait lainnya. Apabila IPPT telah diperoleh, pemohon diwajibkan mengurus pencatatan di kantor pertanahan agar peralihan penggunaan tanah itu juga tercantum pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Hal-hal yang dipersyaratkan bagi pemohon IPPT, antara lain :
a. Fotocopy KTP pemohon.
b. Fotocopy sertifikat tanah.
c. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB).
d. Sketsa letak/lokasi tanah yang dimohonkan izinnya.
e. Surat kuasa bermaterai cukup bagi pemohon yang mewakilkan kepada orang lain.
Dalam penerbitan IPPT, instansi yang berwenang dapat mempertimbangkan beberapa hal, seperti :
a. Aspek rencana tata ruang.
b. Letak tanah termasuk dalam wilayah ibu kota kecamatan yang bersangkutan.
c. Letak tanah berbatasan langsung dengan permukiman yang telah ada dan termasuk daerah pertumbuhan permukiman.

d. Letak tanah dilokasi yang mempunyai aksesibiltas umum jalan dan fasilitas umum lainnya, antara lain fasilitas listrik, pam dan telepon.
e. Luas tanah yang diberi izin sebanyak-banyaknya dua kali luas rencana bangunan yang akan dibangun ditambah luas untuk sempadan jalan sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
f. Tanah sudah bersertifikat.
g. Tanah yang dimohonkan izinnya tidak termasuk tanah pertanian subur/sawah irigasi teknis.
h. Aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemondahan hak, dan penggunaan tanah.
i. Setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan disekitarnya.
D. Izin Konsolidasi Tanah
Izin konsilidasi tanah adalah peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki kumpulan orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan penataan kembali penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat/pemilik tanah dilokasi tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan tata ruang. Izin konsolidasi tanah mempunyai jangka waktu berlaku satu tahun.
Untuk mendapatkan izin konsolidasi tanah, pemohon diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:
a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bila pemohon berbadan hukum.
c. Sketsa dan luas rencana lokasi sebelum dan sesudah penataan.
d. Surat permohonan konsliadasi tanah.
e. Site plan sementara.
f. Daftar nominatif calon peserta.
g. Surat pernyataan kesediaan.
1. Peserta konsolidasidari tanah swadaya.
2. Peserta memberi sumbangan tanah untuk pembangunan.
3. Peserta membayar biaya pelaksanaan konsolidasi tanah.
h. Bukti penguasaan tanah/pemilikan tanah tiap-tiap calon peserta (sertifikat/letter C/D/E).
i. Bila pemohonnya koperasi, dilengkapi surat keterangan bahwa pemohon adalah anggota koperasi.
j. Denah lokasi.
k. Surat kuasa bermaterai cukup bila diurus orang lain.
Izin konsolidasi tanah dapat diberikan kepada pemohon oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan:

b. Apabila sekurang-kurangnya 85% dari pemilik tanah yang luas tanahnya, meliputi sekurang- kurangnya 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasikan menyatakan persetujuannya dalam surat pernyataan persetujuan.
c. Status tanah sudah dikuasi oleh peserta konsolidasi tanah.
d. Letak tanah tidak beraturan/tidak ada jalam penghubung antar penghuni.
e. Adanya kesediaan dari para peserta konsolidasi tanah untuk merelakan sebagian tanahnya untuk sumbangan pembangunan/fasilitas umum.
f. Letak tanah di daerah perkotaan dan merupakan tanah non pertanian atau letak tanah di daerah pedesaan dan merupakan tanah pertanian.
E. Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan demikian pemohon izin adalah instansi pemerintah sendiri. Dalam penerbitan izin ini, instansi yang berwenang dapat mempertimbangkan beberapa hal, seperti :
b. Aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan pengunaan tanah.
c. Aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
d. Tanah yang diperoleh akan dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum.
F. Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangun – Bangunan
Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin mendirikan bangun-bangunan (IMBB) diterbitkan oleh instansi yang berwenang. IMB/IMBB wajib dimiliki oleh orang yang hendak mendirikan bangunan. Instansi yang diberi wewenang untuk menerbitkan IMB/IMBB memang beragam, dinas tata kota dan tata bangunan, unit pelayanan terpadu satu atap, dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, dan sebagainya. Di Kabupaten Musi Rawas IMB dikeluarkan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan (BPMPTP) dengan meminta rekomendasi teknis dari instansi terkait termasuk BKPRD Kabupaten Musi Rawas. IMB/IMBB diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.
Pengertian mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan menggadakan bangunan, memperbaiki/merenovasi dan menambah bangunan, bahkan juga membongkar bangunan. IMB/IMBB dibuat berdasarkan rencana kabupaten/kota dan pada umumnya memuat penjelasan mengenai:
1. Bentuk dan ukuran persil.
2. Alamat persil.

3. Jalan dan rencana jalan disekeliling persil.
4. Penggunaan bangunan dan jumlah lantai.
5. Peruntukan tanah diatas persil.
6. Garis-garis sempadan.
7. Arah mata angin.
8. Skala gambar.
9. Tanah yang dikosongkan untuk rencana jalan dan sarana utilitas umum lain, dan sebagainya.
Penting untuk dicermati bahwa IMB/IMBB dimaksudkan sebagai perangkat yuridis untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian.
Dengan adanyan IMB atau IMBB, pemegang izin mendapatkan pegangan ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bangunan, misalnya bangunan didirikan sesuai dengan perencanaan penataan ruang, sehingga tidak mungkin ada penggusuran karena dinilai tidak sesuai dengan rencana kawasan. Di samping itu, IMB/IMBB juga digunakan dalam rangka mengatur bangunan sehingga bahan sesuai dengan standar, juga pendiriaannya akan diupayakan agar tidak menganggu lingkungan sekitar, misalnya lalu lintas jalan, tidak merusak benda cagar budaya, konstruksi dan bahannya memenuhi standar keselamatan dan sebagainya. Untuk itu persyaratan-persyaratan yang ditetapkan mengarah kepada berbagai kebutuhan tersebut. Untuk mendapatkan IMB/IMBB harus dipenuhi persyaratan dan ketentuan berikut :
a. Persyaratan Administrasi
1. Mengisi blangko permohonan yang disediakan Dinas Perizinan dan disetujui tetangga serta dilegalisir/diketahui ketua RT, ketua RW, lurah, dan camat setempat.
2. Salinan surat bukti hak tanah/sertifikat tanah (rangkap dua).
3. Surat kerelaan pemilik tanah jika tanah itu bukan milik pemilik bangunan dengan materai Rp. 6.000,-
4. Melampirkan surat pernyataan menanggung risiko konstruksi bangunan bermaterai Rp. 6.000,-
5. Fotocopy KTP pemohon (rangkap dua).
6. Izin Peruntukan Lahan (IPL).
7. Sketsa letak/lokasi bangunan akan didirikan.
8. Rencana kerja dan syarat-syarat/rencana anggaran belanja.
9. Rekomendasi dari instansi teknis terkait.
10. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- apabila yang mengurus atau mengambil izin bukan pemohon.
11. Rekomendasi dari BP3 apabila itu bangunan cagar budaya.

b. Persyaratan Teknis
1. Bangunan bertingkat, syarat umum bangunan bertingkat
a. Site plan / gambar situasi dan tata letak bangunan.
b. Gambar rencana denah, rencana fondasi, rencana atap, rencana titik lampu, sanitasi dan detail sanitasi, potongan melintang dan potongan memanjang, tampak depan, tampak samping, gambar pagar, gambar kontruksi (kolom/kolom praktis, sloof, ring balok, balok lintel, kuda-kuda beton, detail, plat lantai, tangga dan lain-lain).
c. Tanda tangan tetangga pada gambar rencana.
d. Hitungan konstruksi (rangkap dua).
e. Penyelidikan tanah rangkap.
f. Tanda tangan penanggung jawab gambar
g. Surat pernyataan sanggup menanggung risiko konstruksi bermaterai.
2. Bangunan tidak bertingkat, syarat umum bangunan tidak bertingkat
a. Gambar rencana bangun-bangunan.
b. gambar rencana denah, rencana fondasi, rencana atap, rencana titik lampu, sanitasi dan detail sanitasi, potongan melintang dan potongan memanjang, tampak depan, tampak samping, gambar pagar, gambar kontruksi (kolom/kolom praktis, sloof, ring balok, balok lintel, kuda-kuda beton, detail, plat lantai, tangga dan lain-lain).
c. gambar rencana konstruksi (beserta detailnya).
d. gambar rencana instalasi (titik lampu, sakelar, stop kontak, dan lain-lain).
e. gambar rencana dan detail sanitasi (SPAH, Sp, septic tank, instalasi pemadam kebakaran).
c. Penertiban bangunan, syarat umum penertiban bangunan:
1. Gambar situasi/gambar situasi dan tata letak bangunan (existing), bila diperlukan.
2. Denah, tampak depan dan tampak samping, potongan, gambar pagar, bila ada gambar titik lampu, sanitasi dan detail sanitasi.
3. Foto bangunan (depan dan samping) rangkap dua, diusahakan keseluruhan bangunan).
4. Tanda tangan penanggung jawab gambar dan hitungan konstruksi.
5. Surat pernyataan sanggup menanggung risiko konstruksi bermaterai rp. 6.000,-
d. Bangunan Komersial, syarat umum bangunan komersial:
1. Amdal.
2. UKL dan UPL.
3. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tempat parkir bermaterai (untuk usaha).
5. Rekomendasi kebakaran dari Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran.

6. Rekomendasi dari subdinas pengairan/Dinas PU provinsi bila bangunan terletak dipinggir kali atau saluran pengairan.
7. IPL, untuk mendirikan menara/tower/antena, rencana anggaran biaya.
8. IPL, untuk mendirikan SPBU, dan rekomendasi dari Pertamina atau pemasok resmi.
9. Site plan yang menjadi satu kesatuan dengan IPL harus disetujui oleh Bappeda dan dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas
e. Legalisasi
1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perizinan/Instansi lain yang berwenang.
2. Melampirkan fotocopy KTP pemohon.
3. Melampirkan sketsa/dengan lokasi.
f. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat
IMB untuk rumah ibadat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Persyaratan yang diperlukan guna mendapatkan IMB rumah ibadat sama seperti untuk memperoleh IMB.
untuk bangunan gedung biasa disertai dengan syarat lain, yaitu :
a. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten.
d. Rekomendasi tertulis forum kerukunan umat beraga kabupaten.
g. Izin Gangguan HO (Hinder Ordonantie)
Izin Gangguan HO(Hinder Ordonantie) merupakan izin yang diberikan untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang bisa menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Persyaratan yang diperlukan, antara lain sebagai berikut :
1. Syarat Umum
a. Fotocopy KTP.
b. Fotocopy sertifikat tanah.
c. Fotocopy IMBB atau surat mengurus/balik nama/alih fungsi IMB.
d. Denah tempat usaha dan gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas.
e. Surat pernyataan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa.
f. Surat persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat (ketua RT, ketua RW, lurah, dan camat).
g. Stopmap snelhekter.
2. Syarat badan hukum gangguan besar. Syarat umum dan syarat badan hukum;
a. Dokumen untuk pengelola lingkungan hidup.
b. Fotocopy akta pendirian perusahaan/cabang perusahaan.

3. Syarat perorangan gangguan besar
a. Syarat umum dan syarat perorangan.
b. Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup.
4. Syarat gangguan kecil
5. Syarat perpanjangan
Syarat umum dan syarat perpanjangan
1. Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup.
2. Fotocopy sk ho dilampiri sk ho asli.
3. Situasi gambar (gs) imb.
6. Syarat pencabutan dan badan hukum
Syarat umum dan pencabutan badan hukum
1. Surat permohonan.
2. Fotocopy sk ho dilampiri sk ho asli atau surat kehilangan dari kepolisian RI.
3. Akta pencabutan.
7. Syarat pencabutan perorangan
Syarat umum dan syarat pencabutan perorangan
1. Syarat permohonan.
2. Fotocopy sk ho dilampiri sk ho asli atau surat kehilangan dari kepolisian.
8. Syarat duplikat
1. Surat permohonan
2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
9. Syarat sewa
Syarat umum dan syarat sewa.
5. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau bukti sewa-menyewa.
h. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler
Jenis izin ini masih tergolong relatif baru, yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang memerlukan sarana dan prasarana, di antaranya berupa menara. Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dimaksudkan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat dan mencegah dibangunnya menara telekomunikasi seluler yang tidak terkendali. Untuk itu, diperlukan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika.
Seperti kita ketahui, untuk mendukung sarana telekomunikasi, terutama yang berjenis nirkabel, sangat diperlukan sarana berupa menara. Menara telekomunikasi tersebut ada yang berfungsi sebagai base transceiver station, yakni pusat transmisi dan penerima terdiri atas seperangkat alat komunikasi data dan komunikasi suara dengan teknologi tertentu melalui spektrum frekuensi radio yang dioperasikan oleh operator. Bahkan, dalam perkembangannya tidak jarang satu menara dimanfaatkan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operatoruntuk kepentingan-kepentingan

mereka yang bersifat paralel, misalnya sama-sama untuk fungsi repeater telekomunikasi GSM, maupun untuk kepentingan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu para operator perlu mendapatkan penataan melalui stelsel perizinan.
Dalam hal ini pembangunan menara perlu diperhatikan berbagai hal, seperti penetapan lokasi, pembagian zona, dan bentuk menara telekomunikasi. Ketika menentukan lokasi pembangunan menara, misalnya diperhatikan ketentuan mengenai penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, serta kebutuhan telekomunikasi yang lain.
Untuk penetapan lokasi menara telekomunikasi ditentukan zona berdasarkan berbagai hal, seperti kepadatan penduduk, jumlah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan perdagangan dan jasa serta infrastruktur lain, dan letak wilayah yang bersangkutan.
Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dapat diberikan kepada semua orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan dan/atau pembangunan menara telekomunikasi seluler. Izin tersebut dapat diberikan oleh bupati dan dipandang perlu ada pembatasan masa berlaku, misalnya dua tahun dan dapat diperpanjang.
Pembangunan menara telekomunikasi harus mengacu pada Surat Edaran Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum nomor: 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Menara Telekomunikasi.
Untuk dapat memperoleh izin pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan, di antaranya :
1. Rekomendasi ketinggian dari Komandan Pangkalan AU terdekat.
2. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain.
3. Bukti kepemilikan tanah apabila milik sendiri.
4. Surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah.
5. Surat pernyataan persetujuan warga sekitar dalam radius 1,5 kali tinggi menara.
6. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi seluler tersebut.
7. Gambar teknis yang meliputi gambar situasi, denah bangunan dengan skala 1:100, gambar potongan, rencana fondasi 1:100, dan perhitungan struktur.
8. Persyaratan lain yang disesuaikan dengan situasi daerah.
Kepada pemegang izin pembangunan menara telekomunikasi seluler, baik itu perorangan maupun badan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya:
a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan izin yang telah diberikan.
b. Melaksanakan ketentuan teknik, kualitas, standar keamanan dan keselamatan, dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Membantu pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh petugas.

i. Izin In Gang
Izin in gang ini diperlukan bagi kagiatan tertentu yang memerlukan adanya jalan masuk secara khusus ke lokasi kegiatan usaha. Dalam hal ini kegiatan tersbut memerlukan akses jalan untuk memungkinkan pemakai jalan memasuki tempat kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan izin in gang diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya :
a. Mengisi formulir yang telah disediakan, diketahui ketua RT sampai dengan camat.
b. Fotocopy KTP pemohon.
c. Fotocopy sertifikat tanah atau surat ukur yang dikeluarkan kantor pertanahan.
d. Gambar sketsa lokas.
e. Gambar rencana jalan masuk (in gang).
f. Surat pernyataan (bilamana diperlukan).
j. Izin Saluran Air Hujan
Izin saluran air hujan diperlukan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan pembangunan saluran air hujan tertentu. Untuk mendapatkan izin ini diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya :
a. Mengisi formulir yang telah disediakan, diketahui ketua RT sampai camat.
b. Fotocopy KTP pemohon.
c. Fotocopy sertifikat tanah atau surat ukur yang dikeluarkanoleh kantor pertanahan.
d. Gambar sketsa lokasi.
e. Gambar rencana jalan masuk (in gang) atau saluran air hujan.
f. Surat pernyataan tidak bermaterai.
k. Izin Saluran Air Limbah/Saluran Air Kotor
Izin saluran air limbah diperlukan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan pembagunan saluran air limbah/air kotor tertentu. Untuk mendapatkan izin ini diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya :
a. Fotocopy IMBB/IMB.
b. Denah situasi.
c. Bagi bangunan yang belum memiliki IMBB, agar melampirkan fotocopy sertifikat tanah.
d. Fotocopy KTP pemohon.
7.3 KETENTUAN UMUM INSENTIF DAN DISINSENTIF
Ketentuan insentif dan disintensif menjadi alat yang paling efektif dalam rangka mencapai tujuan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan serta dalam mewujudkan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan. Insentif diberikan kepada pihak calon pemanfaatan lahan yang bersesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan disinsentif diberikan pada pemanfaat lahan yang tidak bersesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, selama tidak mebawa dampak penting terhadap lingkungan fisik dan sosial.

Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dapat berupa:
1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham.
2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur.
3. Kemudahan prosedur perizinan.
4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang dapat berupa :
1. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau.
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
Dalam pemberian insentif dan disinsentif seyogyanya dengan tetap menghormati hak masyarakat. Sedangkan Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah kepada pemerintah daerah.
b. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya.
c. Pemerintah kepada masyarakat.
Ketentuan insentif berlaku untuk kawasan yang didorong pertumbuhannya, seperti :
1. Kawasan Pertanian; dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan pertanian yang progresif ditetapkan bentuk dan besaran insentif bagi masyarakat yang mengolah atau menginvestasikan lahannya untuk kegiatan pertanian sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. Insentif dapat juga berupa pemberian bantuan langsung kepada keluarga petani, baik petani pemilik maupun petani penggarap selain mendapatkan kemudahan dalam sertifikasi tanah dan pengurusan property lainnya terkait dengan kegaitan pertanian.
2. Pusat Pelayanan/ Sub Pusat Agropolitan, yaitu Distrik Megang Sakti, Prabumulih, Sp. Semambang, Sp. Nibung dan Sp. Terawas; merupakan pusat-pusat pelayanan bagi kegiatan agropolitan dan oleh karena itu kawasan ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak agar mampu menjalankan perannya. Bagi masyarakat ataupun pihak swasta yang berpartisipasi dan berusaha pada kawasan akan diberikan insentif secara signifikan, baik berupa kemudahan pengurusan izin usaha, keringanan pajak, fasilitasi kerjasama dengan petani/masyarakat sekitar dan lain-lain.
3. Kawasan Hutan Produksi, khususnya yang berada di Kecamatan Rawas Ulu dan Rupit Bagian Barat dan Muara Lakitan bagian Selatan, sebagaimana yang terlihat pada peta status hutan

diarahkan untuk melakukan revitalisasi kawasan hutan produksi dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan dengan prinsip keberkelanjutan.
4. Kawasan Perkotaan Muara Beliti; dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan Muara Beliti dengan segala kebutuhannya diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Untuk itu perlu dirumuskan secara lebih rinci bentuk dan besaran insentif bagi pihak- pihak yang berminat menanamkan modalnya atau berpartisipasi secara teknis dalam pembangunan Kota Muara Beliti sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan agropolitan.
5. Kawasan Perkebunan; perkebunan sawit dan karet baik milik rakyat ataupun yang dikelola swasta secara faktual adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dan sekaligus masyarakatnya. Untuk itu, setelah ditetapkan kawasan-kawasan yang sesuai untuk kedua komoditas tersebut, maka bagi masyarakat ataupun pihak swasta yang mengembangkan usahanya pada kegiatan ini akan diberikan dukungan dan bantuan yang terkait dengan peningkatan produktivitas, kemudahan dalam pengelolaan, pengolahan dan pemasaran, kemudahan dalam perizinan, fasilitasi perolehan tenaga kerja lokal yang handal dan lain-lain sehingga mempunyai daya tarik signifikan bagi para investor menanamkan modalnya di Musi Rawas.
Ketentuan disinsentif berlaku bagi kawasan yang perkembangannya dikendalikan dan dibatasi secara ketat, seperti;
1. Kawasan TNKS; kawasan TNKS dalam pengelolaannya dibedakan menjadi kawasan inti dan penunjang. Pada kawasan inti sama sekali tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun, kecuali hanya penelitian ilmiah. Sedangkan pada kawasan penunjang masih diperkenankan melakukan kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan dan keberlangsungan TNKS, seperti kegiatan wisata hutan yang dikenal dengan ekowisata. Bagi masyarakat atau pihak swasta yang menyelenggarakan kegiatan dalam kawasan TNKS yang berseberangan dengan fungsi dan peran yang melekat pada TNKS, maka akan diberikan diinsentif, berupa kenaikan pajak, syarat usaha yang lebih berat, tanggung jawab sosial yang lebih besar terutama terhadap masyarakat lokal sekitar TNKS. Pada taraf tertentu disinsentif akan berubah menjadi sanksi, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kawasan Rawan Banjir; sebagaimana yang telah diindikasikan oleh peta kawasan lindung, bahwa pada wilayah Kecamatan Rawas Ulu, Rupit, Rawas Ilir, Nibung, Karang Dapo, Muara Kelingi, Muara Lakitan dan Megang Sakti terdapat kawasan dengan potensi banjir yang cukup tinggi. Kondisi eksisting saat ini, kawasan tersebut merupakan kawasan perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta. Untuk menjaga timbulnya kerugian bagi semua pihak maka kawasan tersebut mendapat perlakukan tertentu sehingga dapat mengurangi atau terhindar dari ancaman bahaya banjir. Adalah akan lebih baik bila pendekatan disinsentif diterapkan pada kawasan yang potensial dilanda bahaya banjir ini diarahkan untuk dijadikan kawasan lindung. Pendekatan pengenaan pajak

lingkungan dan meningkatkan syarat-syarat bagi pelaku perkebunan pada kawasan ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan.
3. Kawasan Lindung Setempat; adalah kawasan sempadan sungai, danau, bendungan/dam, sempadan area sumber mata air dan juga lahan dengan kemiringan diatas 40%, adalah kawasan (areal) yang secara hukum adalah kawasan yang harus dilindungi. Setelah ditetapkan luasan/radius sempadan/areal lindung, seperti sempadan sungai/danau minimal 100 meter, sempadan areal sumber mata air dengan radius 2,5 Km (tergantung dari beberapa faktor, seperti kemiringan, vegetasi, debit air, jeis tanah, penggunaan lahan sekitar, dan lain-lain), maka pada areal tersebut tidak diperkenankan sama sekali adanya kegiatan apapun. Bagi bangunan/kegiatan yang sedang berlangsung di atas atau pada kawasan sempadan yang dimaksud di atas akan dikenakan beberapa beban, seperti retribusi lingkungan, kenaikan pajak, tidak akan diberikannya izin usaha/bangunan dan izin lain yang terkait dengan rencana pemanfaatan sempadan selain untuk lindung. Untuk daerah Kabupaten Musi Rawas yang menjadi titik perhatian adalah pada sempadan Sungai Rawas, Sungai Musi, Sungai Rupit, Sungai Semangus, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Megang, Sungai Lemutas dan Sungai Gegas.
4. Kawasan Pertambangan; hasil pertambangan pada umumnya memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada sisi lain juga membawa dampak kurang baik bagi lingkungan alam dan sosial. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pertambangan perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak merusak lingkungan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal/sekitar pertambangan. Hal ini tentu perlu campur tangan pemerintah, agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan biaya pembangunan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu dalam pengelolaan kawasan pertambangan diperlukan berbagai syarat yang terkait dengan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.2 dibawah ini.

Tabel 7 – 2
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Arahan Pemberian
KLASIFIKASI
PEMANFAATAN RUANG
INSENTIF
DISINSENTIF
Kawasan Lindung TNKS
 Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi TNKS
 Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari TNKS
 Pembatasan dukungan infrastruktur
 Tidak mengeluarkan IMB
 Pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada kawasan TNKS
Kawasan Lindung Setempat/ Hutan Lindung
 Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung
 Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan lindung
 Pembatasan dukungan infrastruktur.
 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan.
 Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain
 Tidak menyalurkan bantuan sosial- ekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada kawasan lindung/hutan lindung
Hutan Produksi
 Memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan yang mengusahakan hutan sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku
 Memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan yang merehabilitasi kawasan lidnung setempat pada kawasan hutan produksi
 Penambahan syarat pengusahaan hutan produksi terkait peningkatan kualitas lingkungan
 Meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan pengusahaan hutan yang berlaku
 Memberikan pinalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku
Perkebunan
 Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan karet yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang
 Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

KLASIFIKASI
PEMANFAATAN RUANG
INSENTIF
DISINSENTIF
mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal
 Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat
 Pencabutan izin usaha dan HGU pada perusahaan yang terbukti melanggar aturan
 Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian padi sawah
 Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian padi sawah
 Memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani padi sawah (saprotan, beasiswa sekolah anak petani, dll)
 Menjamin harga gabah tetap tinggi (subsidi)
 Pengenaan pajak progresif pada tanah subur yang tidak berfungsi lindung dan berada pada kawasan pertanian namun tidak diolah (produktif)
 Pengenaa retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian padi sawah
 Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk yang memanfaatkan air irigasi bukan untuk pertanian, kecuali tidak mengurangi debit dan volume air irigasi
Kawasan Perkotaan (PKL, Muara Beliti)
 Memberikan imbalan, penghargaan, kompensasi dan kemudahan usaha bagi penduduk (swasta) yang melakukan investasi pada kawasan perkotaan
 Menyediakan kavling strategis yang murah atau pinjam pakai sampai 25 tahun) bagi pengusaha yang akan bergiat pada kawasan ini
 Memberikan keringanan pajak kepada pengusaha yang berminat berusaha/ menanamkan modalnya
 Menyiapkan lahan matang secara gratis untuk bangunan komersial
 Meningkatkan nilia PBB pada kawasan perkotaan lain selain kawasan perkotaan Muara Beliti
 Mengenakan retribusi yang tinggi pada bangunan yang dibangun diluar ketentuan penataan ruang yang sudah ditetapkan
 Menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum berusaha
 Memberikan kemudahan dalam prizinan
 Mengenakan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang melakukan gangguan terhadap pelatarian

KLASIFIKASI
PEMANFAATAN RUANG
INSENTIF
DISINSENTIF
 Dukungan pembangunan infrastruktur
 Memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
 Mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan
lingkungan
 Mengenakan retribusi khusus bagi persuahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40%
Sumber : Hasil Analisis
7.4 ARAHAN SANKSI
Sebelum menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang terkait dengan pelanggaran UU Penataan Ruang, maka untuk RTRW Kabupaten Musi Rawas ada baiknya disampaikan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi bila RTRW ini sudah disahkan secara hukum dalam bentuk Perda RTRW Kabupaten Musi Rawas. Diantara kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi adalah :
1. Tidak dijalankannya program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung, baik kawasan lindung TNKS, kawasan lindung setempat ataupun kawasan yang memberikan perlindung bagi kawasan di bawahnya.
2. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan.
3. Mendirikan bangunan pada kawasan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti pada kawasan lindung, RTH, pada kemiringan yang lebih dari 40%, dan lain-lain sebagainya.
4. Pemanfaatan fasilitas/utilitas publik untuk keperluan perorangan.
5. Dan lain-lain sebagainya.
Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang Penataan Ruang 26 Tahun 2007 pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administratif, seperti:
a. Peringatan tertulis.
b. Penghentian sementara kegiatan.
c. Penghentian sementara pelayanan umum.
d. Penutupan lokasi.
e. Pencabutan izin.
f. Pembatalan izin.
g. Pembongkaran bangunan.
h. Pemulihan fungsi ruang.
i. Denda administratif.
Dalam konteks wilayah Kabupaten Musi Rawas, arahan sanksi akan dikaitkan dengan peraturan umum zonasi dan ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Sedangkan sanksi pidana mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan Zonasi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Ketentuan Zonasi

Similar to Ketentuan Zonasi (20)

More from Deki Zulkarnain

More from Deki Zulkarnain (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Ketentuan Zonasi